law

1. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
SEMINAR HASIL PENELITIAN
OLEH
I WAYAN SUTIJE
2020215310073
PROGRAM MEGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
April 2022

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
1. PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI ANTARA LAIN :
 Administrasi Keuangan dan Pemerintahan yang belun transfaran
 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi masih belum
lengkap
 Masih banyaknya ditemui celah-celah ketentuan yang merugikan masyarakat
 Pengawasan keuangan dan pembangunan yang masih lemah dan belum sempurna
 Tingkat kesejahteraan aparatur negara yang rendah
2. BAHWA DIDALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN
1999 JO UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERHADAP
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI HANYA DIATUR DALAM SATU PASAL 18 AYAT
(1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3)
3. PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGGANTI DALAM TINDAK KORUPSI

3.  Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti
berakibat munculnya berbagai permasalahan hukum
selain penentuan besaran pidana uang pengganti yang
dapat dikenakan kepada terdakwa dan juga rumitnya
perhitungan pidana tambahan penjara terhadap uang
pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
sehingga pengembalian terhadap uang pengganti
menjadi tidak Optimal
 Pembayaran uang pengganti dapat menutupi deficit
APBN dan APBD

4. ContohKasus
1. Putusan Pengadilan Negeri Banjaramsin melalui Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi Banjarmasin dengan Nomor Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 21
Oktober 2020 atas nama terdakwa Drs. H. Hairan. K, M.M.PD Bin H. Kasim (alm)
dalam pengelolaan Dana Bos pada SMP Negeri 12 Banjarmasin, terpidana dibebankan
untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan, dan terdakwa melakukan pembayaran uang pengganti atas kerugian yang
ditimbulkan secara mencicil pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dan kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total Rp. 110.000.000,- (seratus
sepuluh juta rupiah) dan pidana penjara terhadap uang pengganti yang ada dilakukan
pembayaran oleh terpidana tidak ada dilakukan penghitungan atau pemotongan masa
waktu dari pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan.

5. 2. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
29/Pid.Sus- TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021, atas nama
terdakwa Juliari Batubara, perkara menerima suap dalam penyediaan bansos
COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi
(Jabodetabek) Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64
ayat (1) KUHP, dan terpidana di bebankan untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 14.597.450.000,- (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh
tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar
uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan
dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun.

6. II. Rumusan Masalah
1. APA KRETERIA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIJATUHI PIDANA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
2. BAGAIMANA UPAYA MENGOPTIMALKAN EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI

7. C. Keaslian Penelitian
1. Alfisyah Maulana pada Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat tahun 2019,
dengan judul tesis “Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya
Lebih Dari 1 (satu) Orang”
 Dimana rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
a. Bagaimaina Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Pelakunya Lebih
Dari 1 (satu) orang ?
b. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang
Pelakunya lebih Dari 1 (satu) Orang Dimasa yang akan datang ?
2. Michael Baramana, uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi.
 Dimana rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi
b. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana
korupsi

8. D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis apa kretaria pelaku Tindak
Pidana Korupsi dijatuhi pidana pembayaran uang
pengganti
b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam
mengoptimalkan eksekusi pembayaran uang pengganti
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
- Hasil Penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat dalam melatih
diri/mengembangkan pemahaman dan
kemampuan berpikir
- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
dasar bahan kajian lebih lanjut serta
masukan bagi pembentuk UU,
Pemerintah, APH, Jaksa, Hakim, Advokat,
LP, Masyarakat, akademisi.

9. b. Secara Praktis
- Menjadi bahan masukkan bagi pemerintah
untuk merumuskan peraturan perundang-
undangan
- Memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum terhadap pelaku yg tidak
mengembalikan uang Negara secara tidak utuh
E. TINJAUAN PUSTAKA
a. Tinjauan Teoritis
b. Tinjauan Konseptual
1. Tindak Pidana Korupsi
1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Kemanfaatan
Hukum
1. Korupsi bersumber pd kekeuasaan yg didelegasikan
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dr
pejabat yg melakukannya
3. Di lakukan dgn tujuan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok
4. Orang yg mempraktikkan korupsi,
5. Dilakukan secara sadar dan sengaja oleh para pelakunya

10. 2. Pidana Tambahan
3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum
2. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus
- Perampasan Barang Bergerak
- Pembayaran Uang Pengganti
- Pidana Denda
- Gugatan Secara Perdata
1. Barang-barang terpidana yg masih ada di sita untuk
kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban
pidana pembayaran uang pengganti
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang
yg dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah
terpidana dan keluarga
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan
terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan
sampai terjadi perlawanan

11. F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Tipe Penelitian
4. Pendekatan Penelitian
5. Sumber Bahan Hukum
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
7. Analisa Bahan Hukum
1. Pendekatan Kasus (case approach)
2. Pendekatan UU (statute approach
3. Pendekatan Konseptual (conseptual
approach)

12. G. SISTEMATIKA PENULISAN
1. Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Keaslian
Penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematika
2. Bab II :
a. Pelaku Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian keuangan Negara
b. Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti Dalam UPTPK dan Perma No. 5
Tahun 2014
3. Bab III :
a. Pembayaran Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.
b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti.
4. Bab IV : Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran

13. BAB II
KRITERIA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIJATUHI PIDANA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
A. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara
- Pelaku TPK
- Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ( Pasal 92 KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Pasal 209, 310, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pengajur,
Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan.

14. - Konstruksi hukum tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor, terdapat 3 (tiga) Unsur :
Melawan Hukum, Memperkaya diri sendiri, dan Kerugian Negara.
 Jenis Tindak Pidana Korupsi terbagi 7 (tujuh) kelompok dalam pasal 2 sampai dengan 12C
UU Tipikor :
 1. Merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
 2. Praktek suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan
b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan huruf d.
 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c)
 4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g)
 5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
 6. Penturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
 7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).
Pelaku Tindak Pidana Korupsi :
- Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara
- Penegak Hukum atau siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara

15. Pengertian Keuangan Negara
dalam UU No 17 tahun 2003
 Pengertian keuangan negara tidak bisa dipisahkan dalam proses pengendalian tindak
pidana korupsi, konstruksi pemahaman yg harus diketahui tentang unsur-unsur dari konsep
keuangan negara.
 Kerugian Keuangan Negara Psl 1angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
negara adalah Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang,
nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum
 Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tgl 24 juli 2006 yaitu Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dikatakan
Kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan
negara, perekonomian negara.
 Pasal 1356 dan Psl 1366 KUHPerdata kerugian dapat dibedakan atas : Kergian materil dan
Kerugian Immaterial
 Pasal 32 ayat (1) UUPTPK yg dimaksud dgn secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara adalah yg sudah dpt dihitung jumlahnya dr hasil temuan instansi yg berwenang atau
akuntan public
1. Dari sisi Tujuan
2. Dari sisi Objek
3. Dari sisi Subjek
4. Dari sisi Proses

16. Unsur kerugian negara adalah
1. Unsur kekurangan uang, surat berharga, barang yg nyata dan pasti jumlahnya
2. Akibat perbuatan melawan hukum
3. Sengaja maupun tidak sengaja, jika dikaitkan psl 2 UUPTPK, maka unsur
perbuatan hukum jg mencakup pengertian melawan hukum secara materil.
B. Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti Dalam UUPTPK Dan Perma
No 5 Tahun 2014
- Korupsi dpt dibedakan menjadi 2 kelompok :
1. Korupsi yg menimbulkan kerugian finansial/ekonomi kepada negara sesuai
Psl 2,3 UUPTPK
2. Korupsi yg tidak menimbulkan kerugian finansial/ekonomi negara diatur
dlm Psl 5 s/d 13, 12B UUPTPK
- Psl 18 ayat (1) UUPTPK yaitu Hukuman tambahan adalah perampasan barang
bergerak yg berwujud atau tidak berwujud /barang bergerak yg digunakan
untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
terpidana tempat terjadinya pidana korupsi dilakukan, serta harga dan
barang yg mengantikan barang tersebut.

17. - Kreteria TPK yg dapat dikenakan kenakan pidana tambahan pembayaran uang
pengganti yg menimbulkan kerugian keuangan negara :
1. TPK yg menimbulkan kerugian finansial/ekonomi kepada negara Psl 2 dan psl 3
2. Tindakan criminal korupsi yg tdk menimbulkan kerugian finansial /kerugian
ekonomi negara Psl 5 s/d 14
 Psl 18 ayat (1) hrf b tidak jelas kreteria pelaku tpk yg dpt dikenakan sanksi tambahan uang
pengganti, namun penjelasan UUPTPK memuat pidana penjara bg pelaku yg tdk membayar
kerugian keuangan negara, hal ini terlihat dlm putusan No. 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm an.
Drs. H. Hairan K, M.M.PD dan Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, tanggal 23
Agustus 2021 an. Juliari Batu bara
 Ketentuan psl 2 dan 3 merupakan delik formal, yaitu delik merumuskan suatu Tindakan,
perbuatan psl 2 memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, sedangkan Psl 3
menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan/ fasilitas karena kedudukannya, Psl 4
walaupun hsl korupsi telah dikembalikan tidak menghapus perbuatan pidannya.
 Pelaku dlm Psl 7 ayat (1) a. kontraktor, ahli kontruksi pd saat mendirikan bangunan/ penjual
bahan bangunan pd saat serah terima bahan bangunan, melakukan Tindakan penipuan yg dpt
membahayakan keselamatan orang/barang/ keselamatan negara dlm keadaan perang.

18. - Penjatuhan Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam psl 18 ayat (1) hrf b,
dpt jg dikenakan kepada pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dlm Psl 7 ayat (1) hrf a
dan Psl 8, apa bila perbuatan tersebut nyata telah menimbulkan kerugian keuangan
negara
 Perma No 5 tahun 2014, dalam Psl 1 dan 3 bahwa hukuman tambahan berupa
pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dlm Psl 18 ayat (1) hrf b, dpt
dikenakan semua jenis TPK, dengan ketentuan bahwa terdakwa telah memperoleh harta
benda dr TPK, hal ini bertentangan dengan terhadap penjelasan umum UUPTPK.
 Psl 11 ayat (4) Perma No 5 th 2014, jika terpidana membayar Sebagian dr pidana
pengganti yg dijatuhkan kepadanya, uang pengganti dihitung secara proporsional
sebagai pengurangan lama pidana penjara pengganti, hal ini bertentangan dengan psl 18
ayat (3) UUPTPK.
 Penerapan pidana uang Pengganti terhadap korporasi yg menguasai asset hsl TPK dr
pengurusnya, sdh selayaknya dituntut dan dipidana untuk mengembalikan kerugian
keuangan negara, dgn menyita dan melelang asset milik korporasi tsb.

19. BAB III
UPAYA MENGOTIMALKAN EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
A. Pembayaran Kerugian Keuangan Negara pada Perkara TPK.
 Upaya Jaksa melakukan penagihan pembayaran uang pengganti :
1. Membuat surat tagihan
2. Terpidana dipanggil
3. Pembayaran uang pengganti, hrs diberikan tanda terima
4. Menyetorkan uang pengganti
- Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya TPK secara yuris dpt dimulai dari
tahap :
a. Tahap Penyidikan
b. Tahap Penuntutan
c. Tahap Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.
- Berdasarkan Psl 18 ayat (3) UUPTPK dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yg
mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) hrf b, maka di penjara
yg lama tdk melebihi ancaman maksimum dr pidana pokoknya. Ketentuan subsidairnya berlaku :
1. Tidak memiliki asset yg memenuhi untuk membayar uang pengganti.

20. 2. Proses yg lama dalam pemedinaan pengganti tdk melebihi ancaman kurungan maksimal dr
Psl yg di tetapkan
3. Lamanya pidana kurungan pengganti telah ditentukan dlm putusan pengadilan
 Menggunakan Instrumen hukum Perdata dengan mengajukan Gugatan yaitu :
a. Psl 32 UUPTPK, tidak terdapat cukup alat bukti, sementara ada kerugian
keuangan negara, JPN Bersama instansi yg dirugikan menagjukan gugatan
b. Psl 33 UUPTPK, tersangka meninggal dunia, JPN Bersama instansi yg dirugikan
menagjukan gugatan terhadap ahli warisnya
c. Psl 34 UUPTPK, Terdakwa meninggal pd saat pemeriksaan di Pengadilan, Pasal 38 B
ayat (2) terhadap harta yg blm dikenakan perampasan, JPN Bersama instansi yg
dirugikan mengajukan gugatan terhadap ahli warisnya
 Faktor yg mempengaruhi Pengembalian kerugian keuangan negara : Faktor perundang-undangan
(substansi hk), Penegakan HK, Sarana Fasilitas, Masyarakat, Kebudayaan.
 Psl 39 ayat (1) KUHAP, yg dapat dikenakan penyitaan :
1. Harta benda dari hasil tindak pidana
2. Banda yg digunakan untuk melakukan tindak pidana
3. Benda digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
4. Benda khusus dibuat di peruntukan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yg berhubungan langsung dengan tindak pidana

21. B. Mengoptimalkan Pelaksanaa Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti
 Dinamika penjatuhan pembayaran uang pengganti :
1. Kasus korupsi dapat terungkap setelah berjalan kurun waktu yg lama
sehingga sulit utk menelusuri uang pengganti hasil kekayaan
2. Pelaku telah menghabiskan uang hasil/mempergunakan/mengalihkan dlm
bentuk lain/mengatasnakan orang lain yg sulit terjangkau oleh hukum
3. Adanya pihak ketiga yg menggugat pemerintah atas barang bukti dlm
pembayaran uang pengganti.
 Pemahaman Jangka waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 bulan setelah
putusan oleh Jaksa selaku eksekutor masih menjadi perdebatan.
 Kemudian Putusan An. Drs. H. Hairani dan Juliari Batubara telah dijatuhkan pidana
pembayaran uang pengganti yg dibayarkan Sebagian dgn cara dicicil, sehingga tidak
ada kepastian hukum terhadap aturan hk untuk norma hk tertulis, dan Kemanfaatan HK
tujuan HK utk memberikan kebahagiaan.
 Terhadap kedua kasus tersebut, pengembalian kerugian negara tidak berjalan dengan
harapan, pelaku lebih memilih tdk melunasi uang pengganti dan lebih memilih pidana
penjara pengganti.

22. - Optimalisasi melaui penegakan Hk Progresif, menekankan aspek Penegak HK,
melaksanakan ketentuan penyitaan Psl 18 ayat (2) UUPTPK dr semula dpt
dilaksanakan jika uang pengganti tdk dibayar, menjadi dpt dilaksanakan sejak tahap
penyidikan. (terobosan HK)
 Konsideran Perma No 5 th 2014 Menyebutkan :
1. Psl 18 ayat (1) hrf b UUPTPK mengatur adanya pembayaran uang pengganti
sebagai salah satu pidana tambahan
2. UU tersebut diatur ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti
paling lama 1 (satu) bulan, harta benda dpt disita oleh Jaksa dan dilelang utk menutupi
uang pengganti
 Ketentuan Bab IV Perma Psl 9 ayat (1), apabila dlm jangka waktu 1 (satu) bulan setelah
putusan berkekuatan hk tetap, tepidana tdk melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa
wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yg dimiliki terpidana, ayat (2)
menjelaskan, jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dlm ayat (1), Jaksa wajib
melelang harta benda dgn berpedoman Psl 273 ayat (3) KUHAP.
 Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, tujuan UUPTPK tidak hanya
menghukum pelaku, tetapi utk mengembalikan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan
UNCAC Bab IV mengatur pengembalian asset, pencegahan dan deteksi transfer hasil
kejahatan.

23. BAB IV.
A. Kesimpulan
1. Kriteria tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu :
yang menimbulkan kerugian finansial atau ekonomi kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Pasal 3, pelaku tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum,
atau siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara, Perma No.5 tahun 2014 merupakan
upaya menerobos kekosongan hukum terhadap pembayaran uang pengganti, secara doktrin dan hukum
uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, unsur keharusan atau kewajiban dalam menjatuhan
pembayaran uang pengganti ini adalah mutlak untuk dipenuhi sehingga penegasan dalam konteks
peraturan perundang-undangan adalah pilihan yang tepat dalam rangka pencapaian hal tersebut,
berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai pidana tambahan yang
merupakan salah satu cara yang efektif dalam memulihkankeuangan negara.
2. Optimalisasi pengembalian kerugian negara terhadap uang pengganti melalui penegakan hukum progresif
menekankan pada aspek manusianya (penegak hukum). Untuk memperlancar arus pengemblian uang
negara, maka penegak hukum perlu berhukum secara progresif dengan melaksanakan ketentuan penyitaan
harta benda dari hasil tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh terpidana sebagaimana diatur dalam pasal
18 ayat (2) UUPTPK, Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak
Pidana Korupsi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap uang pengganti, dari yang semula dapat
dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan.
Tindakan ini sebagai upaya terobosan hukum (rule breaking) untuk mengantisipasi agar harta dari hasil
kejahatan tindak pidana korupsi yang menjadi obyek uang pengganti tidak dialihkan dan memudahkan
dilakukan pelacakan, mempermudah jaksa untuk memohon sita jaminan atas harta yang diperoleh dari
hasil kejahatan korupsi, apabila setelah dikenakan penyitaan terpidana masih tetap tidak melunasi
kewjibannya maka harta benda akan dilelang untuk melunasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh
terpidana.

24. B. Saran
1. Dibuatkan aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden terhadap system pembayaran uang
pengganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UUPTPK sebagai acuan dalam menghitung pidana penjara
pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana. dalam hal uang pengganti
dibayar sebagian maka pidana penjara pengganti dihitung dengan rumusan, penulis mengusulkan agar pidana penjara
pengganti ditetapkan sesuai range kelasnya, di mana semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana
penjara penggantinya, yaitu :
2. Mengubah ketentuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 UU 31/1999 dari yang semula
baru dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap
penyidikan. Hal ini untuk menjaga agar harta tidak dialihkan atau tidak terlacak sehingga memudahkan jaksa
memohon sita jaminan Pertimbangan tersebut menurut penulis diambil majelis hakim dengan merujuk pada
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan segala barang-barang bergerak dan tak
bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan perorangan debitur. menyeragamkan tujuan pembayaran uang pengganti dan acuan dalam
menetapkan uang pengganti perlu ditegaskan dalam UU Tipikor agar tidak menimbulkan kerancuan dan
dualisme dalam penerapannya yang didasarkan pada faktor kerugian negara, dibandingkan harta hasil korupsi
yang dinikmati, dengan pertimbangan menghindari kesulitan dalam pemilahan harta dan kemudahan dalam
penghitungan, sehingga mekanisme ini tidaklah cukup hanya diatur dalam bentuk Perma, namun harus ada
ketentuan yang terdapat dalam UUPTPK.
No.
Range Kelas Uang
Pengganti
Usulan Pidana Penjara Pengganti
1. <100 juta 2 tahun
2. 100 juta – 500 juta 3 – 5 tahun
3. 500 juta – 1 miliar 5 – 10 tahun
4. 1 miliar – 5 miliar 10 tahun – 15 tahun
5. > 5 miliar > 15 tahun

25. BURUNG IRIAN BURUNG CENDRAWASIH
CUKUP SEKIAN DAN TERIMAKASIH