Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kota yang meliputi pengorganisasian penggunaan tanah di wilayah perkotaan, perencanaan kota harus sesuai dengan perundang-undangan dan budaya masyarakat, serta perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, pembangunan jangka panjang, dan wilayah sekitar. Rencana tata ruang kota memuat tujuan, strategi, dan struktur ruang kota selama 20 tahun ke depan.

1. PERENCANAAN ARSITEKTUR KOTA (2 sks) AR 27
Perencanaan kota termasuk pengorganisasian, atau memengaruhi, distribusi penggunaan tanah dalam wilayah yang
telah dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat.
Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses yang tersusun secara sistimatis, rational atau logis untuk tujuan tertentu
dalam batas batas tertentu.
Perencanaan kota adalah suatu kegiatan untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk membuat
sebuah rencana. Perencanaan kota akan lebih baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami antara kekuatan
pemerintah dan non-pemerintah.
Dari sisi pemerintahan, perencanaan kota harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah
perkotaan dan wilayah tertentu, yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,
penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan.
Perencanaan kota juga harus sesuai dengan budaya dan keadaan sosial masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut.
Karena pada hakekatnya perencanaan kota di buat untuk memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan, bahkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota sendiri.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan:
 perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
 upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota ;
 keselarasan aspirasi pembangunan kota ;
 daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan; dan
 rencana tata ruang kawasan strategis kota.

2. Muatan, Fungsi, dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang
Rencana tata ruang wilayah kota memuat:
 tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota ;
 rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota ;
 rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan
lindung kota dan kawasan budi daya kota;
 penetapan kawasan strategis kota;
 arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi,
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi.
Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi
pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun.
Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. kota
Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

3. Ruang Terbuka Hijau
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas
berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan
ditambahkan:
 rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan
kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial
ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud di atas terdiri
dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling
sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di
atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki
pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola
ruang.

4. Klasifikasi Penataan Ruang
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan:
sistem,
 fungsi utama kawasan,
 wilayah administratif,
 kegiatan kawasan, dan
 nilai strategis kawasan.
Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

5. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan
ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan
ruang kawasan perdesaan.
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional,
penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial,
budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai satu kesatuan; dan
 geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang
mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.