Dokumen tersebut membahas tentang kolaborasi penanganan kasus-kasus patologi dan komplikasi maternal neonatal serta sistem rujukan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pentingnya kerja sama antar tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kompleks untuk hasil yang lebih baik, serta sistem rujukan yang efektif antar fasilitas kesehatan berdasarkan tingkat kompetensi untuk merujuk pasien ke fasilitas yang lebih ma
5. Praktik interdisiplin atau
kolaborasi interprofesional
merupakan kerjasama kemitraan
dalam tim kesehatan yang
melibatkan profesi kesehatan
dan pasien, melalui koordinasi
dan kolaborasi untuk
pengambilan keputusan
bersama seputar masalah-
masalah kesehatan.
01. Asuhan Kolaborasi
Asuhan kebidanan kolaborasi
merupakan pemberian asuhan
kebidanan yang menerapkan kerja
sama bidan dengan tenaga profesi
kesehatan dari latar belakang
profesi, baik yang sama maupun
yang berbeda untuk memberikan
kualitas pelayanan yang terbaik.
Setiap tenaga profesi dapat bekerja
sama dan memberi pelayanan yang
keunikannya dihasilkan dari
kombinasi pandangan dan keahlian
yang diberikan oleh setiap tenaga
profesi tersebut (Sirait, 2016).
6. 01. Asuhan Kolaborasi
UU No 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan
Pelayanan kebidanan merupakan
pelayanan yang diberikan oleh bidan
sesuai kewenangan yang diberikan
dengan maksud meningkatkan
kesehatan ibu dan anak dalam rangka
tercapainya keluarga yg berkualitas,
bahagia, dan sejahtera.
Dalam melaksanakan profesinya bidan
memiliki peran sebagai berikut :
• Pelaksana---tugas: mandiri,
kolaborasi, rujukan
• Pengelola
• Pendidik
• Peneliti
Kepmenkes No. 320 Th 2020
Standar Profesi Bidan
Pelayanan Kebidanan adalah
suatu bentuk pelayanan
profesional yang merupakan
bagian integral dari sistem
pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh bidan secara
mandiri, kolaborasi, dan/atau
rujukan
7. Standar Profesi Bidan
Kepmenkes 320 Th. 2020
● Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait masalah
yang dihadapi pada bayi baru lahir (neonatus), bayi,
balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum
hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca
keguguran, masa nifas, masa antara, masa
klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana,
kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
● Melakukan kolaborasi secara efektif dengan
komunitas, organisasi, dan sektor-sektor lain.
8. Tugas-tugas kolaborasi (kerja sama) bidan yaitu menerapkan manajemen
kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan
melibatkan klien dan keluarga, mencakup
1. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan
komplikasi dan kondisi
kegawatdaruratan yang memerlukan
tindakan kolaborasi
2. Menentukan diagnosis, prognosis, dan
prioritas kegawatdaruratan yang
memerlukan tindakan kolaborasi
3. Merencanakan tindakan sesuai dengan
prioritas kegawatdaruratan dan
hasil kolaborasi serta berkerjasama dengan
klien.
9. Perkusi dapat secara langsung ataupun tidak
langsung.
4. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan
dengan melibatkan klien. Mengevaluasi hasil tindakan yang
telah diberikan.
5.Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan.
6. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan.
18. Definisi
SK Menteri Kesehatan RI
No. 001 tahun 2012
Sistem rujukan adalah suatu
sistem penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan yang
melaksanakan pelimpahan
wewenang dan
tanggungjawab
atas kasus penyakit atau
masalah kesehatan yang
diselenggarakan secara
timbal balik, baik vertical
maupun horizontal
Sistem rujukan upaya keselamatan
adalah suatu sistem jaringan fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memungkinkan terjadinya penyerahan
tanggung jawab secara timbal-balik atas
masalah yang timbul baik secara vertikal
(komunikasi antara unit yang sederajat)
maupun horizontal (komunikasi inti yang
lebih tinggi dengan unit yang lebih
rendah) ke fasilitas pelayanan yang
lebih kompeten, terjangkau, rasional dan
tidak dibatasi oleh wilayah administrasi
(Syafrudin,2019)
19. Konsep Rujukan – 3B
3B
Berjenjang dari lini primer/gate
keeper ke sekunder dan tertier
Berbasis indikasi medis
Berbasis regionalisasi
kewilayahan,
26. Contoh Kasus Rujukan
● Ny.K 36 thn G4P2A1 hamil 40 minggu,preskep. TD 160/110
mmHg. Protein urine +3. KU :sadar. Os di rujuk tdk di infus.
● Ny.M 24 th dirujuk bidan dengan PPH dini melahirkan di bidan
dengan gamelli,plasenta lahir lengkap, perdarahan ± 2000 ml,
kontraksi jelek. Lab.di RSUD : Hb 5 gr/dl, lekosit , protein urine
+2, GDS 219. pasien dirujuk hanya dengan infus RL. KU :
Somnolen, TD 150/90 mmHg , nadi 110 x/mnt
● Ny.R 32 th G2P1A0 datang dengan rujukan bidan dengan kala II
lama dengan infus terpasang dan telah dipimpin mengedan.
Pasien di PMB sudah 15 jam. TFU 37 cm, Ø lengkap,kk(-), kepala
H2. TD 180/110mmHg. Protein urine +2,leuko:25.850
27. Kendala Sistem Rujukan
Penerima pertama pasien bukan
tenaga medis terlatih. Dokter dan
Bidan sebagai tenaga terlatih
justru berada di lini belakang
Prosedur penerimaan rujukan yang
lambat karena birokrasi pelaporan
Belum selalu tersedia Unit Tranfusi
Darah (UTD) dan Bank Darah
Rumah Sakit belum berfungsi
sebagai tempat antara
penyimpanan darah
Keterbatasan pelayanan
pemeriksaan penunjang karena
keterbatasan SDM, sarana dan
prasarana
Petunjuk pelaksanaan sistem
rujukan yang tidak baku
Umpan balik rujukan dari rumah
sakit sering diabaikan karena
tindakan yang dilakukan di
tingkat RS Kabupaten/Kota
dianggap telah menyelesaikan
masalah.
Belum terdapat persepsi yang
sama tentang prosedur tindakan
diantara petugas pelaksana
pelayanan
Keterbatasan pengetahuan
masyarakat tentang
kegawatdaruratan maternal &
neonatal
Keterbatasan kemampuan ibu
dalam mengambil
keputusanKonsekuensi finansial
sebagai dampak proses rujukan
28. Wilayah Cakupan Rujukan RS
Perlu disepakati dengan Perda
Tidak terbatas pada struktur organisasi dan
administrasiHarus mempertimbangkan fungsi dan geografis
Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan
Efisien
32. References
● WHO, IBI, Bina Upaya Kesehatan, PB FOGI. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu
Di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan. 2013. Kementrian Kesehatan
Indonesia
● Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 6, No. 1, Maret 2017:
10 - 13 ISSN 1410 - 5675 SOSIALISASI MODEL PRAKTIK KOLABORASI
INTERPROFESIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
● Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor
Hk.02.03/II/1911/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas
Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned). Direktur
Jenderal Bina Upaya Kesehatan
