SlideShare a Scribd company logo
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
03
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188)
Abstract Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha,
Perseroan terbatas
harus dapat menjelaskan definisi dan
bentuk Badan Usaha sebagaimana
diatur dalam Kode Komersial
Indonesia baik Entitas Perorangan
maupun Sekutu dan dapat
menjelaskan definisi Perseroan
Terbatas
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Kamersial
Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu
Defenisi badan usaha secara umum adalah kesatuan yuridis (hukum) dan
ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk
mendapatkan laba atau keuntungan. Disebut yuridis karena badan usaha pada
umumnya sudah berbadan hukum.
Penjelasan lainnya tentang definisi badan usaha, mengutip dari berbagai
pendapat di forum perkumpulan pebisnis di Kaskus, secara harafiah pengertian
badan usaha adalah wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha
secara komersil dengan tujuan menarik keuntungan.
Sedangkan pengertian perusahaan adalah bagian teknis dari kesatuan antara modal
dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dalam pelaksanaannya,
aktivitas produksi biasanya berjalan secara tersusun dengan menggunakan faktor
produksi yang dilakukan oleh perusahaan.
Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia, diantaranya adalah:
. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pengertian Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana modalnya
dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
1. Perjan
Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh
pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan
masyarakat, misalnya PT. Kereta Api Indonesia.
Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah ditiadakan karena mengalami kerugian
terus-menerus.
2. Perum
Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah
dimana para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Sayangnya bentuk BUMN Perum ini tetap mengalami kerugian, sehingga
pemerintah menjual sebagian sahamnya ke publik yang kemudian statusnya
menjadi Persero.
3. Persero
Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah
untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit.
Dengan begitu, Persero tidak akan mengalami kerugian.
Berikut ini adalah beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
· PT. Jasa Raharja (Persero)
· PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
· PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
· PT. Bank Rakya Indonesia (Persero)
· PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
· PT Adhi Karya (Persero) Tbk
· PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
· Dan lain-lain, selengkapnya bisa dilihat di situs resmi BUMN
II. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
· Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana
seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu p ihak swasta dalam negeri
maupun pihak swasta asing.
1. Perseroan Terbatas (PT)
PT adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan
berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang
sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang.
Ada beberapa jenis PT yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda.
Beberapa jenis PT tersebut antara lain:
· Tertutup (PT Biasa)
· Terbuka (PT Tbk)
· Penanaman Modal Asing (PT PMA)
· Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)
· PT Persero
Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas. Kerugiannya ahanya modal yang
disetorkan. Bukan hutang-hutang perusahaan.
· Dapat berganti pemilik atau diwariskan
‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
· Akses terhadap modal sangat mudah, apa lagi kalau pinjam modal ke bank
· Jauh terlihat lebih profesional
· kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja di pisah.
2. Perusahaan Perseorangan
Namanya saja perusahaan perseorangan (baca: pengertian perusahaan
perseorangan), jadi ia bertanggung jawab penuh pada kegiatan usaha, resiko dan
juga kegiatan usahanya. Karena itu, harta pribadi dan harta perusahaan kerap
disebut sebagai kekayaan perusahaan.
Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak adapemungutan pajak
perusahaan, tapi pajaknya dibebankan pada pemilik saja. Selain itu, pemilik punya
kuasa penuh pada bidang usaha dengan kerahasiaan yang terjamin dan proses
pengambilan keputusan yang cepat.
Badan usaha perseorangan terdengar menyenangkan dan sangat leluasa. Haya
saja Anda harus terbiasa dengan beberapa keterbatasan keuangan, manajerial,
karyawan terbatas, tidak bisa tender dan lainnya.
3. Firma (Fa)
Firma (baca: pengertian firma) merupakan persekutuan antara dua orang atau
lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak
terbatas dan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama, termasuk hutang
perusahaan.
Kelebihan firma ini adalah penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun harus
dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum minimal.
Kekurangan badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian
keuntungan dan strategi bisnis.
4. CV (Commanditaire Vennootschap)
Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada
yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang
memberikan modal).
Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan PT dalam
melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan
pemerintah (tender) atau dengan swasta.
Namun, tanggungan pajaknya tidak sebesar PT. Makanya banyak sekali orang yang
memilih badan usaha ini karena prosesnya mudah dan statusnya sudah nyaris
setara PT. Selain itu, pemisahan kekayaan CV dan sekutu juga dilakukan, serta
manejemennya jauh lebih baik.
Kekurangan badan usaha ini bidang usahanya terbatas, dan bila sekutu pasif
menjadi sekutu aktif, ia akan bertanggung jawab pribadi.
5. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang
tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Nah, orang-
‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
orang yang punya jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan usaha ini.
Dengan asas gotong royong, keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke
seluruh anggota.
Perbedaan Badan Usaha dengan Perusahaan
Apa perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan (baca: pengertian
perusahaan)? Mereka yang belum mengetahui apa itu badan usaha sering
menyamakannya dengan perusahaan, padahal keduanya berbeda.
Perbedaan badan usaha dengan perusahaan adalah, Badan usaha menggunakan
aspek-aspek hukum untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memperoleh barang atau
jasa, sedangkan perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan badan usaha
tersebut.
Dengan kata lain, badan usaha adalah suatu lembaga, sedangkan perusahaan
adalah tempat badan usaha tersebut beroperasi untuk mencapai tujuan. Sebuah
badan usaha bisa memiliki lebih dari satu perusahaan untuk memaksimalkan laba.
Sederhanya, perbedaan badan usaha dengan perusahaan dapat kita pahami melalui
penjelasan berikut:
· Perusahaan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha akan
menghasilkan untung/ rugi.
· Perusahaan bisa dalam bentuk instansi, toko, pabrik, sedangkan badan usaha
bentuknya CV, PT, Firma, Koperasi, dan lain-lain.
· Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh badan usaha untuk memperoleh
barang dan jasa yang dapat menghasilkan laba atau kerugian.
2. defenisi perseroan terbatas
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi
subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum.
Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang
manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya).
3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perseroan Terbatas
• Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
• Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan.
• Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
• Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia
Contoh Penerapan Implementasi di Bank Mandiri
Sebagian besar perusahaan besar di Indonesia telah meyakini bahwa peranan
system informasi dan teknologi (SI/TI) dapat menjadikan segala kegiatan
operasional dalam perusahaan menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan
sistem dan teknologi informasi yang sangat cepat sekarang ini, dapat membuat
dunia bisnis dan tingkat persaingan akan semakin meningkat, sehingga menjadikan
sistem dan teknologi informasi (SI/TI) tersebut memegang peranan penting bagi
perusahaan dalam mencapai tujuan. Beberapa perusahaan di Indonesia yang telah
mentransformasi organisasi sistem informasi dan teknologi (SI/TI) dan menerapkan
kebijakan bahwa CIO (Chief Information Officer) memegang peran penting di
perusahaan tersebut diantaranya adalah :
 Bank Mandiri
Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang merupakan bagian dari
program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia
dan merupakan gabungan dari empat bank pemerintah, yaitu : Bank Bumi Daya,
Bank Expor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan
Indonesia. Dalam struktur organisasinya, Bank Mandiri memiliki Chief Information
and Financial yang membawahi divisi Teknologi Informasi, Strategy and
Performance Management, Accounting, serta Economic and Financial Research.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengembangan teknologi dan sistem
informasi Bank Mandiri tidak lepas dari kebijakan strategi bisnisnya.
Investasi Bank Mandiri di bidang Teknologi Informasi merupakan yang terbesar
terbesar dibanding bank-bank lainnya. Mereka mengucurkan lebih dari US$200 juta
untuk merombak core banking system (eMAS Program) dan membenahi sejumlah
aplikasi layanan. Pada intinya, Bank Mandiri telah mengarahkan investasi TI sebagai
strategi penunjang untuk menjadi regional champion bank.
‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Bank Mandiri juga mengembangkan Domestic and International Payment System
(DIPS). Sistem ini digunakan untuk mendukung proses transaksi domestik dan
pembayaran internasional Bank Mandiri dapat dikelola secara terpusat, baik itu
transaksi outgoing maupun incoming dengan menggunakan konsep Straight
Through Processing (STP) dan sameday service. Dengan begitu diharapkan terjadi
proses bisnis yang ringkas, seketika dan online serta sesuai dengan standar
pembayaran internasional. Tujuan dan target dari implementasi sistem ini adalah
untuk memberikan tingkat pelayanan yang sama untuk semua produk dari seluruh
channel guna memenuhi kepuasan nasabah.
Dengan konsep STP, maka semua transaksi, baik untuk wilayah domestik maupun
internasional, bisa diselesaikan cukup di front office saja. Dengan begitu, tidak ada
lagi pemrosesan di back office atau processing centre lainnya. Untuk transaksi
outgoing, ketika keputusan untuk transaksi diterima, maka seluruh perintah
pendebitan ataupun pengkreditan, termasuk transmisi data atau perintah kepada
bank di dalam dan luar negeri sudah dapat dilakukan secara otomatis, begitu pula
dengan sistem akunting dan sistem pelaporan lainnya sudah termasuk dalam
pemrosesan. Hal seperti itu pun terjadi pada transaksi incoming, ketika menerima
kiriman uang melalui aplikasi SWIFT ataupun Real Time Gross Settlement (RTGS),
secara otomatis sistem akan langsung mengkredit ke rekening nasabah. Hal ini
dapat mengurangi biaya penggunaan sember daya manusia, dimana semua
mekanisme dijalankan by system. Jadi, pada saat transaksi dieksekusi di setiap
terminal, pada saat itu pula seluruh transaksi diselesaikan oleh sistem secara
otomatis ke tempat tujuan.
Keberhasilan Bank Mandiri dalam menerapkan kebijakan teknologi dan sistem
informasi telah dibuktikan dengan diraihnya "MIS Asia Innovations Award 2004".
Penghargaan ini membuktikan bahwa strategi penerapan teknologi dan sistem
informasi di Bank Mandiri telah selaras dengan strategi bisnisnya. Hal ini dalam
jangka panjang akan memberikan nilai tambah dan kinerja yang terukur serta resiko
yang terkelola.
Sejumlah manfaat telah diperoleh Bank Mandiri dari implementasi system teknologi
informasi tersebut. Bank Mandiri berhasil menekan cost of fund dengan memperbaiki
funding mix melalui penurunan jumlah dana simpanan berbiaya tinggi (deposito
berjangka) ke dana simpanan berbiaya rendah (tabungan dan giro). Rasio dana
simpanan berbiaya rendah saat ini mencapai 54,2% dari total jumlah dana pihak
ketiga. Selain itu, Bank Mandiri mampu mengurangi servicing cost dengan
membangkitkan minat bertransaksi nasabah melalui penggunaan kanal berbiaya
rendah seperti ATM, phone banking dan Internet banking. Peningkatan jumlah
transaksi di cabang dan electronic delivery channel juga terus meningkat hingga
mencapai 72% dari seluruh jumlah transaksi. Saat ini volume transaksi yang
dilaksanakan pada electronic channel mencapai dua kali lebih banyak dari transaksi
konvensional di cabang.
‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Bank Mandiri berhasil mengurangi komposisi pinjaman pada segmen korporat ke
segmen individual, komersial, serta usaha mikro dan kecil. Ini seiring meningkatnya
jumlah total pinjaman yang disalurkan, dengan LDR 57,6%.Hingga Desember 2006,
total transaksi keuangan yang diproses sistem mencapai 43 juta transaksi, atau
meningkat 34% dari 32 juta transaksi dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya. Sementara itu, per Agustus 2006, biaya setiap transaksi remittance
adalah Rp 1.741,21. Aspek lainnya, sistem ketersediaan teknologi informasi Bank
Mandiri mencapai rata-rata di atas 99%. Artinya, nasabah dapat melakukan
transaksi hampir setiap saat tanpa merasakan gangguan.
Daftar Pustaka
http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html

More Related Content

What's hot

Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendri
Suhendri desaign
 
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisianSurat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Operator Warnet Vast Raha
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
Fenti Anita Sari
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
Nakano
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan rayaSurat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Operator Warnet Vast Raha
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
surat kuasa advokat
surat kuasa advokatsurat kuasa advokat
surat kuasa advokat
Legal Akses
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Taufik Budi Permana
 
Memori pk iii edit
Memori  pk iii editMemori  pk iii edit
Memori pk iii edit
Dwinugroho Dwinugroho
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 
contoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisilicontoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisili
husnah thohir
 
Surat kuasa-khusus
Surat kuasa-khususSurat kuasa-khusus
Surat kuasa-khusus
ravelptik
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
Topan Erlando
 
Surat Kuasa
Surat KuasaSurat Kuasa
Surat Kuasa
Nakano
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 

What's hot (20)

Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendri
 
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisianSurat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan rayaSurat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
surat kuasa advokat
surat kuasa advokatsurat kuasa advokat
surat kuasa advokat
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Memori pk iii edit
Memori  pk iii editMemori  pk iii edit
Memori pk iii edit
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
contoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisilicontoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisili
 
Surat kuasa-khusus
Surat kuasa-khususSurat kuasa-khusus
Surat kuasa-khusus
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
Surat Kuasa
Surat KuasaSurat Kuasa
Surat Kuasa
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 

Similar to Hbl 3, mei ika, hapzi ali, perseroan terbatas, mercu buana

HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
febrysaragih
 
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
AgnesMonica14
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
Conan Edogawa
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
Novi Siti
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
Jihan Nabilah
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
sucimeidianapratiwi
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
Ferdy123456789
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
Jihan Nabilah
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
An Nisa Rizki Yulianti
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
DignaAdyaPratiwi
 
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
farizsatiano32
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
megiirianti083
 
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Rinytrianas21
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
jeanrudolf
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
megiirianti083
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
SINDINALURITA1
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
Chives Radin
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
chivesradin1
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Shieni Rahmadani Amalia
 

Similar to Hbl 3, mei ika, hapzi ali, perseroan terbatas, mercu buana (20)

HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
 
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
 
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
Hbl,3, fariz satiano, hapzi ali, bentuk badan hukum, perseroan terbatas, univ...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
 
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
Hbl 3, riny triana savitri, prof. hapzi ali, bentuk badan usaha perseoan terb...
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
 
Definisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usahaDefinisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usaha
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 

More from MeikaSihombimg

Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaHbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuanaHbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuanaHbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuanaHbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
MeikaSihombimg
 
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
MeikaSihombimg
 
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buanaHbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
MeikaSihombimg
 
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uangHbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
MeikaSihombimg
 
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuanaHbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
MeikaSihombimg
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
MeikaSihombimg
 

More from MeikaSihombimg (12)

Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaHbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
 
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuanaHbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
Hbl 14, mei ika, hapzi ali, hukum perdagangan internasional,mercubuana
 
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuanaHbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
Hbl 13,mei ika, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, mercubuana
 
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuanaHbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
Hbl 11,mei ika ,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri & asing, mercubuana
 
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...
 
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
Hbl 9, mei ika, hapzi ali, perlindungan konsumen&tanggung jawab hukum, me...
 
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buanaHbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buana
 
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uangHbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
 
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
 
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 4,mei ika, hapzi ali, lembaga pembiayaan,mercubuana
 
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuanaHbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuana
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
 

Hbl 3, mei ika, hapzi ali, perseroan terbatas, mercu buana

  • 1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI 03 1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188) Abstract Kompetensi Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Perseroan terbatas harus dapat menjelaskan definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Komersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu dan dapat menjelaskan definisi Perseroan Terbatas
  • 2. ‘18 2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id DAFTAR ISI Definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Kamersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu Defenisi badan usaha secara umum adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Disebut yuridis karena badan usaha pada umumnya sudah berbadan hukum. Penjelasan lainnya tentang definisi badan usaha, mengutip dari berbagai pendapat di forum perkumpulan pebisnis di Kaskus, secara harafiah pengertian badan usaha adalah wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersil dengan tujuan menarik keuntungan. Sedangkan pengertian perusahaan adalah bagian teknis dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dalam pelaksanaannya, aktivitas produksi biasanya berjalan secara tersusun dengan menggunakan faktor produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia, diantaranya adalah: . Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pengertian Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. 1. Perjan Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat, misalnya PT. Kereta Api Indonesia. Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah ditiadakan karena mengalami kerugian terus-menerus. 2. Perum Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • 3. ‘18 3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id Sayangnya bentuk BUMN Perum ini tetap mengalami kerugian, sehingga pemerintah menjual sebagian sahamnya ke publik yang kemudian statusnya menjadi Persero. 3. Persero Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu, Persero tidak akan mengalami kerugian. Berikut ini adalah beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN): · PT. Jasa Raharja (Persero) · PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk · PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk · PT. Bank Rakya Indonesia (Persero) · PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) · PT Adhi Karya (Persero) Tbk · PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) · Dan lain-lain, selengkapnya bisa dilihat di situs resmi BUMN II. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) · Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu p ihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing. 1. Perseroan Terbatas (PT) PT adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang. Ada beberapa jenis PT yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda. Beberapa jenis PT tersebut antara lain: · Tertutup (PT Biasa) · Terbuka (PT Tbk) · Penanaman Modal Asing (PT PMA) · Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN) · PT Persero Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas. Kerugiannya ahanya modal yang disetorkan. Bukan hutang-hutang perusahaan. · Dapat berganti pemilik atau diwariskan
  • 4. ‘18 4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id · Akses terhadap modal sangat mudah, apa lagi kalau pinjam modal ke bank · Jauh terlihat lebih profesional · kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja di pisah. 2. Perusahaan Perseorangan Namanya saja perusahaan perseorangan (baca: pengertian perusahaan perseorangan), jadi ia bertanggung jawab penuh pada kegiatan usaha, resiko dan juga kegiatan usahanya. Karena itu, harta pribadi dan harta perusahaan kerap disebut sebagai kekayaan perusahaan. Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak adapemungutan pajak perusahaan, tapi pajaknya dibebankan pada pemilik saja. Selain itu, pemilik punya kuasa penuh pada bidang usaha dengan kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan keputusan yang cepat. Badan usaha perseorangan terdengar menyenangkan dan sangat leluasa. Haya saja Anda harus terbiasa dengan beberapa keterbatasan keuangan, manajerial, karyawan terbatas, tidak bisa tender dan lainnya. 3. Firma (Fa) Firma (baca: pengertian firma) merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama, termasuk hutang perusahaan. Kelebihan firma ini adalah penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun harus dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum minimal. Kekurangan badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian keuntungan dan strategi bisnis. 4. CV (Commanditaire Vennootschap) Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan modal). Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan PT dalam melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah (tender) atau dengan swasta. Namun, tanggungan pajaknya tidak sebesar PT. Makanya banyak sekali orang yang memilih badan usaha ini karena prosesnya mudah dan statusnya sudah nyaris setara PT. Selain itu, pemisahan kekayaan CV dan sekutu juga dilakukan, serta manejemennya jauh lebih baik. Kekurangan badan usaha ini bidang usahanya terbatas, dan bila sekutu pasif menjadi sekutu aktif, ia akan bertanggung jawab pribadi. 5. Koperasi Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Nah, orang-
  • 5. ‘18 5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id orang yang punya jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan usaha ini. Dengan asas gotong royong, keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke seluruh anggota. Perbedaan Badan Usaha dengan Perusahaan Apa perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan (baca: pengertian perusahaan)? Mereka yang belum mengetahui apa itu badan usaha sering menyamakannya dengan perusahaan, padahal keduanya berbeda. Perbedaan badan usaha dengan perusahaan adalah, Badan usaha menggunakan aspek-aspek hukum untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memperoleh barang atau jasa, sedangkan perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan badan usaha tersebut. Dengan kata lain, badan usaha adalah suatu lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat badan usaha tersebut beroperasi untuk mencapai tujuan. Sebuah badan usaha bisa memiliki lebih dari satu perusahaan untuk memaksimalkan laba. Sederhanya, perbedaan badan usaha dengan perusahaan dapat kita pahami melalui penjelasan berikut: · Perusahaan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha akan menghasilkan untung/ rugi. · Perusahaan bisa dalam bentuk instansi, toko, pabrik, sedangkan badan usaha bentuknya CV, PT, Firma, Koperasi, dan lain-lain. · Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh badan usaha untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat menghasilkan laba atau kerugian. 2. defenisi perseroan terbatas Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). 3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perseroan Terbatas • Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
  • 6. ‘18 6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. • Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. • Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. • Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Contoh Penerapan Implementasi di Bank Mandiri Sebagian besar perusahaan besar di Indonesia telah meyakini bahwa peranan system informasi dan teknologi (SI/TI) dapat menjadikan segala kegiatan operasional dalam perusahaan menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan sistem dan teknologi informasi yang sangat cepat sekarang ini, dapat membuat dunia bisnis dan tingkat persaingan akan semakin meningkat, sehingga menjadikan sistem dan teknologi informasi (SI/TI) tersebut memegang peranan penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Beberapa perusahaan di Indonesia yang telah mentransformasi organisasi sistem informasi dan teknologi (SI/TI) dan menerapkan kebijakan bahwa CIO (Chief Information Officer) memegang peran penting di perusahaan tersebut diantaranya adalah :  Bank Mandiri Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan gabungan dari empat bank pemerintah, yaitu : Bank Bumi Daya, Bank Expor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia. Dalam struktur organisasinya, Bank Mandiri memiliki Chief Information and Financial yang membawahi divisi Teknologi Informasi, Strategy and Performance Management, Accounting, serta Economic and Financial Research. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi Bank Mandiri tidak lepas dari kebijakan strategi bisnisnya. Investasi Bank Mandiri di bidang Teknologi Informasi merupakan yang terbesar terbesar dibanding bank-bank lainnya. Mereka mengucurkan lebih dari US$200 juta untuk merombak core banking system (eMAS Program) dan membenahi sejumlah aplikasi layanan. Pada intinya, Bank Mandiri telah mengarahkan investasi TI sebagai strategi penunjang untuk menjadi regional champion bank.
  • 7. ‘18 7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id Bank Mandiri juga mengembangkan Domestic and International Payment System (DIPS). Sistem ini digunakan untuk mendukung proses transaksi domestik dan pembayaran internasional Bank Mandiri dapat dikelola secara terpusat, baik itu transaksi outgoing maupun incoming dengan menggunakan konsep Straight Through Processing (STP) dan sameday service. Dengan begitu diharapkan terjadi proses bisnis yang ringkas, seketika dan online serta sesuai dengan standar pembayaran internasional. Tujuan dan target dari implementasi sistem ini adalah untuk memberikan tingkat pelayanan yang sama untuk semua produk dari seluruh channel guna memenuhi kepuasan nasabah. Dengan konsep STP, maka semua transaksi, baik untuk wilayah domestik maupun internasional, bisa diselesaikan cukup di front office saja. Dengan begitu, tidak ada lagi pemrosesan di back office atau processing centre lainnya. Untuk transaksi outgoing, ketika keputusan untuk transaksi diterima, maka seluruh perintah pendebitan ataupun pengkreditan, termasuk transmisi data atau perintah kepada bank di dalam dan luar negeri sudah dapat dilakukan secara otomatis, begitu pula dengan sistem akunting dan sistem pelaporan lainnya sudah termasuk dalam pemrosesan. Hal seperti itu pun terjadi pada transaksi incoming, ketika menerima kiriman uang melalui aplikasi SWIFT ataupun Real Time Gross Settlement (RTGS), secara otomatis sistem akan langsung mengkredit ke rekening nasabah. Hal ini dapat mengurangi biaya penggunaan sember daya manusia, dimana semua mekanisme dijalankan by system. Jadi, pada saat transaksi dieksekusi di setiap terminal, pada saat itu pula seluruh transaksi diselesaikan oleh sistem secara otomatis ke tempat tujuan. Keberhasilan Bank Mandiri dalam menerapkan kebijakan teknologi dan sistem informasi telah dibuktikan dengan diraihnya "MIS Asia Innovations Award 2004". Penghargaan ini membuktikan bahwa strategi penerapan teknologi dan sistem informasi di Bank Mandiri telah selaras dengan strategi bisnisnya. Hal ini dalam jangka panjang akan memberikan nilai tambah dan kinerja yang terukur serta resiko yang terkelola. Sejumlah manfaat telah diperoleh Bank Mandiri dari implementasi system teknologi informasi tersebut. Bank Mandiri berhasil menekan cost of fund dengan memperbaiki funding mix melalui penurunan jumlah dana simpanan berbiaya tinggi (deposito berjangka) ke dana simpanan berbiaya rendah (tabungan dan giro). Rasio dana simpanan berbiaya rendah saat ini mencapai 54,2% dari total jumlah dana pihak ketiga. Selain itu, Bank Mandiri mampu mengurangi servicing cost dengan membangkitkan minat bertransaksi nasabah melalui penggunaan kanal berbiaya rendah seperti ATM, phone banking dan Internet banking. Peningkatan jumlah transaksi di cabang dan electronic delivery channel juga terus meningkat hingga mencapai 72% dari seluruh jumlah transaksi. Saat ini volume transaksi yang dilaksanakan pada electronic channel mencapai dua kali lebih banyak dari transaksi konvensional di cabang.
  • 8. ‘18 8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id Bank Mandiri berhasil mengurangi komposisi pinjaman pada segmen korporat ke segmen individual, komersial, serta usaha mikro dan kecil. Ini seiring meningkatnya jumlah total pinjaman yang disalurkan, dengan LDR 57,6%.Hingga Desember 2006, total transaksi keuangan yang diproses sistem mencapai 43 juta transaksi, atau meningkat 34% dari 32 juta transaksi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, per Agustus 2006, biaya setiap transaksi remittance adalah Rp 1.741,21. Aspek lainnya, sistem ketersediaan teknologi informasi Bank Mandiri mencapai rata-rata di atas 99%. Artinya, nasabah dapat melakukan transaksi hampir setiap saat tanpa merasakan gangguan. Daftar Pustaka http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html