direktori inovasi an 2014

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
bagaimana? Perkuliahan belum mulai," urai dia.
Sejauh ini, menurut dia baru membuat perjanjian teknis antara Unpas dan Lapas Sukamiskin. "Jadi kalau
diminta berhenti silakan, karena bukan Unpas saja yang di situ, ada kampus yang lain," tegasnya.
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of
the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the
contents of the document.]

LAPORAN AKHIR
PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014
Bibliografi
ISBN :
Hak Cipta pada ©
Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN
Diterbitkan Oleh:
Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Kedeputian Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10,
Jakarta 10110
CETAKAN PERTAMA,
Penyunting :
Kania Damayanti, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas, Teguh Henry Prayitno
Desain sampul :
Witra Apdhi Yohanitas
----- Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2014
.... hal : ilus : 21x 29,7 cm
Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atasUndang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatuciptaan atau memberi izin untuk itu,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjualkepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tri Widodo Wahyu Utomo
Kania Damayanti
Menik Noviati
Marsono
Samiaji
Witra Apdhi Yohanitas
Teguh Henry Prayitno
Gunanto
Sundari
TIM PENYUSUN

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA i
Upaya percepatan reformasi birokrasi perlu didorong melalui berbagai terobosan,ide
dan kreatifitas yang dapat dituangkan dalam berbagai inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya sudah banyak praktek-praktek
inovasi yang telah memberikan kemanfaatan bagi masing-masing instansi pemerintah.
Namun demikian, hingga saat ini belum terbangun data base inovasi administrasi negara
secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO
(LSM) dan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi
pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di
bidang administrasi Negara tersebut, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi
Administrasi Negara menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara yang dapat digunakan
sebagai referensi dan rujukan dalam replikasi inovasi. Atas terlaksananya penyusunan
direktori ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim
penyusun dan para narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, atas segala
kritik dan masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan direktori ini. Semoga
direktori ini dapat bermanfaat bagi pengembangan inovasi dalam penyelenggaran
pemerintahan baik pusat dan daerah.
Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Kania Damayanti
KATA PENGANTAR

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARAii
Untuk mencapai agenda reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010–
2025 dibutuhkan terobosan,kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya pencapaian reformasi tersebut telah dijadikan agenda prioritas kedeputian inovasi
administrasi negara melalui berbagai program dan kegiatan yang diproritaskan pada
percepatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu program awal untuk mendorong pengembangan inovasi antara lain
penyusunan direktori inovasi administrasi negara. Dengan telah disusunnya direktori
administrasi negara tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan
inovasi di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
direktori inovasi administrasi negara ini. Ucapan terima kasih huga disampaikan kepada
seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya dan Surakarta yang telah membantu
terlaksananya proses validasi inovasi yang telah digagas dan dilaksanakan selama ini.
Deputi Inovasi Administrasi Negara,
Triwidodo Wahyu Utomo

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA iii
z
KATA PENGANTAR i
SAMBUTAN ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B.Tujuan, Sasaran dan Manfaat
C.Ruang Lingkup
D.Hasil yang diharapkan
E.Metode Pelaksanaan
F.Sistematika Penulisan
1
4
5
5
5
6
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN
A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara
B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara
7
16
BAB III INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK
A. Praktek Inovasi Kota Surabaya
1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya
2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya
B. PRAKTEK INOVASI KOTA SURAKARTA
1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta
2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta
3. Pembelajaran dari Inovasi Surakarta
18
19
30
32
33
41
BAB IVDESAIN DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
A. Instrumen Direktori Inovasi Administrasi Negara
1. Kriteria Inovasi
2. Desain Direktori Inovasi
B. Instrumen E- Direktori Inovasi (Prototype)
1. Pengenalan Komponen e-Direktori
2. Pengenalan penggunaan e-Direktori Inovasi
C. Bank Data Direktori Inovasi Administrasi Negara
44
46
53
54
63
BAB V PENUTUP 71
DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR ISI

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARAiv

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Percepatan reformasibirokrasikhususnya, dan reformasi administrasi pada
umumnya perludipacudengan berbagaiinovasidalam penyelenggaraanadministrasi Negara,
baik dalam tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun
pelayanan publik. Dalam konteks publik, inovasi dapat berupa inovasi produk (produk baru),
inovasi proses (cara baru dimana proses-proses organisasi didesain), pelayanan (cara baru
dimana pelayanan disediakan untuk pengguna), inovasi retorikal (konsep baru), dan lain-
lain yang memberikan nilai tambahbagipenyelenggaraan pemerintahan.
Kendatipun makna penting kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi
inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi merupakan bagian tak
terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah, tetapi inovasi belum menjadi bagian integral
pada aktivitas pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari indeks inovasi
Indonesia masih sangat rendah.Maret 2009, The Boston Consulting Group (BCG),
TheNational Association of Manufacturers (NAM), and The Manufacturing Institute (MI)
mempublikasikan Global Innovation Index, yang merupakan ukuran tingkat inovasi suatu
negara. Hasil penilaian Global Innovation Index (GII) tahun 2012, Indonesia berada pada
rangking 100 dunia dari 142 negara yang dinilai, untuk tingkat asia tenggara dan Oseania,
Indonesia mendapat peringat 14, sebagaimana tabel dibawah ini. Pada tahun 2013
indonesia mengalami peningkatan peringkat sebesar 15 menjadi peringkat 85 dunia, untuk
tingkat Asia Tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringat 13. Sedangkan Pada
tahun 2013 indonesia mengalami penurunan peringkat sebesar 2 menjadi peringkat 87
dunia, akan tetapi meningkat peringkatnya pada tingkat Asia Tenggara dan Oseania,
Indonesia mendapat peringat 13menjadi peringkat 12. Penilaian ini menunjukkan bahwa
Indonesia sudah mulai melakukan inovasi yang cukup signifikan. Penilaian tersebut dapat
terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel1.1. Peringkat Indonesia Tahun 2012-2014 oleh Global Innovation Index(GII)
Tahun Peringkat
Dunia
Peringkat Asia
Tenggara dan
Oceania
Nilai GII
2012 100 14 28,1
2013 85 13 32
2014 87 12 31,81
Sumber: Global Innovation Index (GII) 2012-2014
BAB I
PENDAHULUAN
P

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA2
Indikator yang digunakan oleh GII dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan
inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai Negara salah satunya adalah indikator output,
seperti terlihat pada gambar dibawah ini .
Gambar 1.1 FrameworkGlobal Innovation Index 2012-2014
Jika kita berbicara tentang inovasi pada level pemerintah daerah, maka dapat
dikatakan sudah banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan inovasi. Sebut saja
Provinsi Gorontalo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota
Surabaya dan Kota Pekalongan yang sudah terlihat dalam kancah nasional. Apalagi inovasi
di pemerintah daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Namun, yang tejadi saat inibelum tersedia bank
datainovasiadministrasi negara secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian,
LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM dalam dan
luar negeri, serta masyarakat secara umum. Padahal jika inovasi-inovasi yang sudah
berjalan tersebut telah tersedia dalam sebuah bank data, ini akan mempermudah daerah
daerah lain untuk mengadopsi, meniru bahkan memodifikasi inovasi yang ada dengan
menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Kondisi demikian menjadi kendala
yang cukup berarti bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan berbagai inovasi yang
sesungguhnya memiliki ruang yang cukup luas.

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal
ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB
untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik.
Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Sejak tahun
2007 telah diberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada empat
Kepala Daerah yang dinilai telah memberikan kerja nyata dalam mengembangkan inovasi
baru kepada masyarakat. Saat itu pengembangan inovasi tersebut mencakup 4 (empat)
kategori yaitu kategori tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Indikator yang digunakan IGA dalam
penilaian tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu inisiatif program inovatif, replikasi
program inovatif, dan sumber pembiayaan program inovatif.
Berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu
dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu
kesatuan Sistem Inovasi Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan
sistem inovasi nasional secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang
efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010
pemerintah mendirikan Komite Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan
Inisiatif Inovasi 1-747 untuk membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru,
menuju Indonesia berstatus advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747
secara khusus adalah aspek penguatan human capital dan kesiapan teknologi
(technological readiness)1
Selanjutnya berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan
kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation.
beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang.
criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan
dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan
kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
1
Terdapat dalam Buku Panduan Prospek Inovasi Indonesia yang diterbitkan oleh KIN tahun 2012

Keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan inovasi tentunya akan menjadi
daya tarik atau rujukan bagi daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnya
akanmereplikasi inovasi di daerahnya masing-masing.Oleh karena itu keberadaan direktori
inovasi administrasi negara saat ini menjadi kebutuhan bagi daerah guna melihat dan
mempelajari sebelum melakukan benchmark ke suatu daerah yang berhasil melakukan
inovasi.
Namun hingga saatinibelum terbangun data baseinovasiadministrasi negara secara
nasional yang dapat diakses olehKementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO (LSM) dan
masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi pengembangan
inovasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang
administrasi Negara (tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun
pelayanan publik), Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun
Direktori InovasiAdministrasi Negara. Pada awal penyusunannya, direktori ini akan memuat
beragam inovasi yang dilakukan oleh Kementerian, LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga
Negara, atau BUMN/ BUMD.
Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga
Administrasi Negara pada tahun 2014 ini akan melakukan penyusunan Direktori Inovasi
Administrasi Negara, dimana didalam direktori ini akan dimuat praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan inovatif.Direktori Inovasi Administrasi
Negara akan berisikan koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku praktek-praktek
inovasi di bidang tata pemerintahan, inovasi bidang pelayanan publik dan inovasi bidang
kelembagaan dan sumber daya aparatur.
B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/
pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan
replikasi inovasi. Direktori inovasi tersebut mencakup inovasi bidang tata pemerintahan,
pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.
Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Direktori Inovasi Administrasi
Negara adalah teridentifikasikannya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan
indikator yang telah ditetapkan.

Adapun manfaat/ kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ini
adalah sebagai berikut:
1. Mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM)
dan masyarakat dalam mencari/ memperoleh informasi inovasi apa saja yang telah
dilakukan di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan
sumber daya aparatur.
2. Memicu Kementerian/Lembaga, Pemda,BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan
masyarakat untuk melakukan inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik
serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara berisikan informasi
tentang rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku mencakup tiga bidang, yaitu inovasi
bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya
aparatur.Direktori Inovasi Administrasi Negara tersebut disusun berdasarkan analisis
dengan menggunakan indikator inovasi (penemuan baru atau penyempurnaan yang sudah
ada, memiliki value added, applicable, efektif dan efisien). Tahun anggaran 2014,
Penyusunan direktori inovasi administrasi negara akan difokuskan pada inovasi yang
dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah terpilih. Pertimbangan
daerah terpilih didasarkan pada upaya-upaya inovasi yang telah dilakukan pemerintah
daerah tersebut, dimana dari identifikasi awal didapati bahwa pemerintah daerah terpilih
telah melakukan praktek inovasi secara masiv dan didukung oleh komitmen pimpinan yang
tinggi.
D. Hasil yang diharapkan
Hasil yang diharapkan/ output dari kegiatan ini adalah tersedianyabank data (koleksi
rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasinegara yang telah
melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan replikasi inovasi.
E. Metode Pelaksanaan
Metode dalam penyusunan direktori inovasi ini adalahmetode deskriptif
analitis.Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan obyek studi yaitu inovasi
Administrasi Negara, sedangkan analitis digunakan untuk menganalisis berbagai
pengelompokan inovasi administrasi negara berdasarkan pendekatan/ide/terobosan,

manfaat, keberlanjutan dan kemungkinan replikasi.Selain itu juga dilakukan diskusi
terbatas dengan mengundang narasumber baik dari para ahli, praktisi dan akademisi untuk
mendapatkan ide-ide inovatif terkait penyusunan direktori inovasi administrasi negara
sesuai dengan upaya penumbuh-kembangan inovasi.
Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan stock taking, observasi dan
browsing data dan informasi inovasi administrasi negara. Sumber informasi dalam
pembuatan direktori diperoleh dari data primer melalui kunjungan dan pengamatan
terhadap sebuah praktek inovasi atau data sekunder dari laporan, hasil penelitian, temu
inovasi tahunan dan publikasi lembaga donor.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman, buku ini disusun secara sistematis dalam lima
bab yang berkaitan dan lampiran yang berisikan beberapa inovasi yang telah dilakukan
oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang mengapa bank data inovasi
perlu disusun dan sasaran serta kemanfaatan dari bank data yang dibangun.
Bab IIKonsep dan Kebijakan. Bab ini berisi konsep dasar dari inovasi administrasi
negara dan kebijakan inovasi yang ada diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bab IIIInovasi Administrasi Negara Dalam Praktek. Bab ini berisi praktek praktek
inovasi yang dilakukan pemerintah kota Surabaya yang lebih menekankan pada
pengembangan teknologinya. Ada juga praktik praktik inovasi yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Surakarta yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan/
masyarakat. Dari praktik inovasi disusun pula pembelajaran yang dapat dipetik dari
aktivitas inovasi kedua daerah tersebut.
Bab IV Desain Direktori Inovasi Administrasi Negara. Bab ini berisi desain dan
instrumen yang digunakan untuk menyusun sebuah bank data inovasi yang ada diinstansi
pemerintah pusat/ daerah. Selainitu menjelaskan pengembangan direktori inovasi
administrasi negaraberbasis elektronik sebagai instrumen pendukung direktori inovasi
administrasi negara, serta data inovasi yang berhasil dikumpulkan dan masuk ke dalam
bank data inovasi.
Bab VPenutup. Bab ini menjelaskan kembali hal hal yang dianggap penting dalam
menyusun direktori inovasi administrasi negara.

BAB II
KONSEPDAN KEBIJAKAN
A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara
Istilah inovasi berasal dari bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu yang
menjadi baru.Inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru mulai dikenal dalam kosa kata
bahasa Inggris pada abad ke-16. Namun pada masa itu, istilah ini banyak diasosiasikan
secara negatif sebagai troublemaker dan lebih identik dengan nuansa revolusi atau
perubahan radikal menjadikan rejim kekuasaan dan politik serta otoritas keagamaan masa
itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Barulah sekitar 300 tahun
kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadipositif
yangdipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru.
Inovasi juga tidak selamanya baru (completely new), baik dari segi fisik maupun fitur yang
melengkapinya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), inovasi adalah pemasukan
atau pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang
sudahadaatauyangsudah dikenalsebelumnya(gagasan,metodeataualat).
Van den Ban & Hawkins (2005) memberikan pengertian inovasi sebagai suatu
gagasan, metode atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru tetapi lebih
merupakan hasil penelitian mutakhir. Dalam hubungannya dengan organisasi, Hurley dan
Hult (1998) dalam (Kusumo, 2006:22) mendefinisikan inovasi sebagai sebuah mekanisme
organisasi dalam beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karenanya organisasi
dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran – pemikiran baru, gagasan – gagasan baru,
produk baru serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Dapat dikatakan
inovasimerupakan kelanjutan dari adanya kreatifitas dan dalam hubungannya dengan
praktik birokrasi, Inovasi berarti menemukan dan melakukan proses kerja baru yang
bertujuan untuk menjadikan pelayanan menjadi lebih baik. Namun demikian inovasi dalam
birokrasi seringkali menghadapi hambatan dan benturan dari keberadaan aturan formal
dan rendahnya sikap pemimpin yang kurang visioner.
Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) mengartikan Inovasi sebagai proses atau
hasil pengembangan, pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses
atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah.
BAB II
KONSEP DAN KEBIJAKAN
P

Sedangkan Agus Dwiyanto (2013)2 menyatakan Inovasi adalah “segala sesuatu
yangberkenaan dengan gagasan dan pengetahuan baru dan transformasinya kedalamhasil
(outcome) yang dapat menciptakan nilai tambah pada praktik dan proses,barang dan jasa,
adopsi teknik dan pendekatan baru dalam pengelolaan satu organisasi. Dalam bidang
administrasi publik, inovasi adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan
baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses
administrasi publik.
Richard (2003) sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda (2014)3, inovasi adalah ide-
ide untuk beraksi. Inovasi adalah proses aktif yang memiliki tujuan akhir menghasilkan
sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Inovasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang
bersifat convergen yang membawa atau membumikan ide-ide cemerlang dalam kehidupan
nyata. Hasil dari sebuah inovasi adalah perubahan (transformasi) dan implementasi.
Humanitarian Innovatioan Fund (HIF) (2009), inovasi adalah proses dinamis yang
berfokus pada penciptaan dan implementasi produk baru atau yang ditingkatkan, dan jasa,
proses, posisi dan paradigma. Inovasi yang sukses adalah mereka yang menghasilkan
dalam efisiensi, efektifiitas hasil, kualitas atau sosial/dampak.
Berdasarkan berbagai pendapat diatas terkait inovasi, maka dapat disimpulkan
bahwa Inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan
pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki
nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Suatu ide,
gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagai inovasi jika memiliki unsur
kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Inovasi administrasi negara dalam konteks direktori inovasi dapat digolongkan
menjadi delapan jenis utama, yaitu inovasi proses (terkait sop, tata laksana, sistem dan
prosedur), inovasi metode (terkait strategi, cara , teknik baru), inovasi produk (terkait
barang, jasa), inovasi konseptual (terkait paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan
baru), inovasi teknologi (terkait e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat)),
inovasi struktur organisasi (terkait struktur baru, penggabungan, penghapusan,
pengembangan), inovasi hubungan (terkait partnership, partisipasi masyarakat,
relationship, networking), inovasi sumber daya manusia (terkait tata nilai (culture, mind set,
etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan).
2
Dipaparkan dalam Diskusi Pertemuan Kedeputian Inovasi Administrasi Negara
3
Dipaparkan dalam knowledge shared forum 13 februari 2014 dengan judul paparan Berfikir Kreatif dan
Kritisuntuk Berinovasi

Pengambilan kelompok jenis inovasi ini dilakukan dengan memperhatikan jenis
inovasi yang pernah dikemukakan para ahli seperti Djamaludin Ancok, Paul Windrum, Victor
Bekkers, Jurian Edelenbos, Bram Steijn dan Para Ahli OECD dan LAN. Melalui beberapa
jenis tersebut disusun kembali dengan mengkaitkan kedalam ilmu administrasi
Negara.Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2.1. Perbandingan Jenis Inovasi Dari Para Ahli
Ancok (2012)
(Jenis)
OECD (2005)
(Jenis)
Windrum (2008)
(Jenis)
Bekkers, Edelenbos
& Steijn (2011)
(Karakteristik/Jenis)
Sankri Buku 1
(Lingkup AN)
Proses Proses Proses Sistem dan
proses kebijakan
negara
Metode
Kelembagaan Organisasi
Produk Produk Produk / Jasa
Pelayanan Pelayanan
Pengantaran
Pelayanan
Konseptual Konseptual
Kebijakan
Teknologi
Sistemik Governance
Struktur
Organisasi
Organisasi Organisasi/
Administrasi
Organisasi /
Manajemen
Manajemen
Hubungan
Strategi
Pola pikir
(mindset)
Tata nilai
Sumber daya
aparatur negara
posisi, kondisi,
dan peran
masyarakat
bangsa dalam
bernegara
hukum
administrasi
negara
Sumber: Hasil Analisa
Dari hasil analisa tersebut didapatkanlah jenis inovasi terkait administrasi Negara
seperti yang telah disampaikan sebelumnya.Untuk lebih jelasnya terkait jenis inovasi
administrasi Negara, maka selanjutnya perlu dibahas tentang masing masing inovasi.
1. Inovasi proses (process innovation)
Inovasi Proses merupakan Inovasi yang ditujukan untuk Peningkatan kualitas proses
kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana.Ruang lingkup dari

inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan
prosedur.
Dalam proses kerja suatu organisasi, muncul harapan agar proses tersebut berkembang
menjadi semakin efisien dan sederhana sebagai perbaikan dari kebanyakan proses kerja
yang berlangsung di banyak sektor publik selama ini yang berlangsung secara lambat,
rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, proses yang dijalani oleh pelanggan menjadi
lebih cepat dan mudah. Hal ini tentu akan membuat kepuasan pelanggan meningkat.
Ada dua jenis inovasi proses kerja. Pertama, inovasi secara internal, yang menyasar
proses kerja yang dilakukan di antara pegawai dalam lingkup intern suatu organisasi.
Kedua, inovasi secara eksternal yang dilakukan oleh unit kerja yang berhubungan secara
langsung dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan) dalam rangka
menjalankan proses kerja rutin atau memberikan pelayanan publik. Kriteria penentuan
dari inovasi proses ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin.
b. Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat,
mudah, dan efektif.
c. Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan
duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang.
d. Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara
langsung,indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan
yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).
2. Inovasi metode (method innovation)
Inovasi metode merupakan Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan
strategi,cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.Ruang lingkup dari
inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru.
Inovasi metode merupakan inovasi dalam tataran yang luas sehingga dapat dilakukan
melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode sendiri secara umum
berarti cara khusus dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks sektor publik, pencarian
dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset,
pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus-menerus didorong
dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi majal
berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang
lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat
dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Kriteria penentuan dari inovasi metode
ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru
dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai
ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan
pelayanan, dan sebagainya.
b. Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa
tidak lagi efektif dan menguntungkan.
c. Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas,
untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang
sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk
seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.
3. Inovasi produk (product innovation)
Inovasi produk merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi
barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi,dan sebagainya dari barang
atau jasa tersebut.Ruang lingkup dari inovasi produk adalah Produk tersebut dapat
berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa).
Keluaran dari proses kerja suatu organisasi yang adalah produk. Produk tersebut dapat
berupa berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa). Agar produk yang
dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan,
maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang
dapat dilakukan. Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi
yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya.
Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan
suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Kriteria penentuan dari
inovasi produk ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan.
b. Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya
untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut.
c. Inovasi produk disebut sukses apabila: 1) produk yang dihasilkan semakin bermutu
dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau 2) produk yang
diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut
memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak
terbayangkan.
4. Inovasi konseptual (conceptual innovation)
Inovasi Konseptual merupakan Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang
atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah.Ruang lingkup dari

inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan
terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.
Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan
imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara
pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah
“masalah adalah bagaimana cara kita memandang masalah.” Dari perubahan persepsi
dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih
mudah ditemukan. Namun tentu agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang
aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah
yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang
nyata. Kriteria penentuan dari inovasi konseptual ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian
diwujudkan dalam kebijakan.
b. Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan
kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau
kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang
berhasil.
c. Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan
perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.
5. Inovasi teknologi (technology innovation)
Inovasi teknologi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan
dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup
dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan
pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.
Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang
peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan
masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan,
menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Setiap
usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas
secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Kriteria penentuan dari inovasi teknologi ini
dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama
menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi
aspirasi konsumen.

b. Inovasi ini diawali dengan kehadiran objek teknologi baru atau yang telah
dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari objek teknologi
tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja
organisasi.
c. Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan
komunikasi baru seperti internet.
6. Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation)
Inovasi struktur organisasi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model
organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan
organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur
yang dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan,
penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur.
Bagaimana suatu organisasi distruktur akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas,
dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa
kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk menjalankan tujuan-tujuannya, ada
kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat
dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam
situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu
dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur
tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan,
penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal
adalah bersifat ramping namun kaya dalam dalam fungsi dan kapasitas. Kriteria
penentuan dari inovasi struktur organisasi ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang
mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih
jabatan/unit, ketidakjelasan hubungan kerja, chain of command yang kurang tepat,
dan sebagainya.
b. Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi.
c. Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi,
karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur
organisasi.
7. Inovasi hubungan (relationship innovation)
Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru
dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup

dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship,
networking.
Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar.
Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumberdaya yang digunakan
dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan
mengerangkai mekanisme hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling
menguntungkan, dan saling memammpukan. Penguatan jaringan, pembagian peran
yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan,
sumberdaya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama
pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi
dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan dari inovasi
hubungan ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme
yang dilakukannya untuk berhubungan dengan stakeholders selama ini tidak efektif
dan menguntungkan.
b. Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila stakeholders merasa lebih
mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya,
inovasi hubungan juga akan membuahkan peningkatan jejaring.
c. Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang
dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu
oleh sumberdaya dan kekuatan dari stakeholders yang bekerja secara kolektif untuk
mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
8. Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources development
innovation)
Inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan Inovasi yang ditujukan untuk
perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber
daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah
pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek
SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi,
profesionalisme, dan pemberdayaan.
SDM adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan
mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini
karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM
yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi.

Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal,
SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan
organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung
secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi
individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan
internal organisasi. Kriteria penentuan dari inovasi pengembangan sumber daya manusia
ini dapat di kelompokkan menjadi:
a. Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyasar SDM yang ada di
organisasi tersebut.
b. Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi
jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru).
c. Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM
berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.
Selanjutnya terkait dengan pengertian administrasi negara, menurut Prof. Dr. Prajudi
Atmosudirdjo seperti yang dikutip oleh Tanjung adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari
pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas–tugas
kewajibannya tanpa Administrasi Negara. MenurutJohn M. Pfiffer dan Robert V seperti yang
dikutip oleh Tanjung, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan
pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik–teknik yang
tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
Sedangkan menurut Jemi Tanjung sendiri Administrasi Negara adalah segenap proses
penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur
dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan
demikian administrasi Negara dapat diterjemahkan sebagai proses kebijakan oleh
penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Proses Kebijakan
yang dimaksud disini adalah terkait denganformulasi, implementasi, dan evaluasi dari
kebijakan yang disusun oleh pemerintah.Penyelenggara kepentingan publik yang dimaksud
disini adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yan memiliki kepentingan terhadap
urusan Negara. Sedangkan Kepentingan publik yan dimaksud disini adalah kepentingan
“masyarakat” sebagai kepentingan tertinggi yang harus dipenuhi oleh pemerintah suatu
Negara.
Berbicara tentang inovasi administrasi Negara, kita tidak bisa secara langsung
memberikan pengertian berdasarkan pengertian kata perkata yang telah disampaikan
diatas.Jika kita melihat konsep pengertian kata perkata inovasi administrasi Negara dapat

diartikan sebagai suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur
kebaharuan danmanfaat yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih
aspek dan atau proses administrasi Negara. Jika inovasi administrasi Negara dapat
disamakan dengan inovasi sektorpublik, maka Albury pernah mengungkapkan inovasi
dalam sektor publik adalah 'ide-ide baru yangbekerja'.Untuk lebih tepat: "inovasiyang
suksesadalah penciptaandanpelaksanaanproses baru, produk, jasadan
metodepengirimanyangmenghasilkan perbaikanyang signifikan dalam efisiensihasil,
efektivitas ataukualitas. Dalam bidang administrasi publik, Prof. Agus Dwiyanto
mengungkapkan bahwa inovasi bidang administrasi publik adalah setiap bentuk
transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam
satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi publik. Menilik dari pengertian diatas
dapat dikatakan bahwa inovasi administrasi Negara adalah Proses memikirkan dan
mengimplementasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk
memenuhi kepentingan publik yang memiliki unsur kebaharuan serta kemanfaatan.
Replikasi menurut Bailey adalah usaha untuk menghasilkan kembali program
dengan variasi atau tanpa variasi yang telah ada dengan skala atau cakupan yang lebih
besar.4 Sedangkan menurut Sjaifudian, replikasi adalah upaya untuk meniru, menduplikasi,
merepetisi.5 Jadi Replikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk meniru, menduplikasi,
merepetisi sesuatu yang telah dihasilkan dengan variasi atau tanpa variasi dengan skala
atau cakupan yang lebih besar. Oleh karena itu, replikasi harus didorong agar reformasi
terjadi secara meluas dan cepat sehingga terjadi akselerasi yang tidak semahal jika
perubahan dimulai dari nol.
Mereplikasi inovasi yang berhasil di suatu daerah ke daerah lain merupakan kerja
besar yang memerlukan tahapan panjang. Bisa saja bahwa tahapan siklus inovasi
sebagaimana disampaikan dalam bagian ini (dari start-up sampai monev) dilakukan oleh
daerah yang ingin mereplikasi inovasi. Pelaku inovasi awal dapat turut berperan untuk
membantu, misalnya dengan melakukan asistensi, fasilitasi, atau konsultasi. Mereka dapat
berbagi bagaimana inovasi dilakukan, apa tantangan yang dihadapi, dan pelajaran-
pelajaran berharga apa yang dapat dipetik. Dalam melakukan replikasi, hal penting yang
perlu diingat adalah bahwa motif melakukan replikasi hendaknya berbasis pada kebutuhan
yang nyata dan otentik. Artinya, replikasi tidak dilakukan semata karena pertimbangan
4
The IDEAS Model For Demonstration and Replication : An Experience From Care India, Laura Bailey, dkk, 2005,
Atlanta : CARE, Inc
5
Strategi Replikasi Inovasi, Yayasan Obor, Jakarta : 2003, Hetifah Sjaifudian

pragmatis, misalnya agar daerahnya diakui dan mendapat penghargaan seperti halnya
pelaku inovasi awal.
B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara
Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal
ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB
untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik.
Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Berdasarkan
pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan Sistem Inovasi
Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan sistem inovasi nasional
secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang efektif dan berhasil-guna
baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010 pemerintah mendirikan Komite
Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan Inisiatif Inovasi 1-747 untuk
membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru, menuju Indonesia berstatus
advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747 secara khusus adalah aspek
penguatan human capital dan kesiapan teknologi (technological readiness)
Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan
kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation.
beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang.
criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan
dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan
kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun peraturan terbaru tentang Pemerintah Daerah sudah mencantumkan terkait
dengan inovasi. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah pada pasal 386 menyebutkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang
dimaksud dalam pasal ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 387 telah dirumuskan pula kebijakan inovasi yang harus dilakukan
Pemerintahan Daerah harus mengacu pada prinsip:
a. Peningkatan efisiensi;
b. Perbaikan efektivitas;
c. Perbaikan kualitas pelayanan;
d. Tidak ada konflik kepentingan;
e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
f. Dilakukan secara terbuka;
g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untukkepentingan diri sendiri.
Pada pasal 389 diatur bahwa perlindungan terhadap pemerintah daerah dimana
dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan
inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak
dapat dipidana.

BAB III
INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK
A. Praktek Inovasi Kota Surabaya
Keberhasilan Kota Surabaya
dalam mengembangkan inovasi, telah
menjadi daya tarikbagiberbagai daerah
lain untuk melakukan benchmark dan
selanjutnya akanmereplikasi inovasi di
daerahnya masing-masing.
Observasilapangan dilakukan
untukmemastikan bahwainovasi-
inovasiyang telah
dijadikandatasekunderdalampenyusunan direktoriadalahbenar, telah dan
masihdilaksanakan, serta memenuhi unsur-unsurpersyaratandalamdesainyang telah
disusun.Disamping itu,dalam rangkapembaruan data (updating) data terkait dengan
pelaksanaan inovasi menyangkutdatamanfaatbagimasyarakatmaupunoutcomeyang
telahdicapai dalampelaksanaan inovasitersebut. Dengan begitu maka akan
adapembelajaran (lessonlearned) yang dapatdipetik darimunculnyainovasi-
inovasitersebutbaikdariaspekpemicu, penggagas, faktor pendorong dan penghambat
keberhasilan pelaksanaan inovasi tersebut maupunprasyaratyang harus
dipenuhijikainovasitersebutakan dilakukanadopsi dan replikasidi instansipemerintah atau
daerah lain.PusatInovasiPelayanan PublikLembaga
AdministrasiNegaramelakukanobservasike Kota
Surabayauntukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikandatasekunderdalampenyusu
nan direktoriinovasiadministrasiNegaratersebut. Data sekunder yang didapatkanmencakup
beberapa inovasi teknologi yang telah dikembangkanyang mencakup :
1. InovasiTryoutujiannasional;
2. InovasiRaportOnline;
3. InovasiMediaCenter;
4. InovasiSingleWindowPelayanan Perijinan;
5. InovasiGovernmentResourcesManagementSistem(GRMS).
Berdasarkandatasekunder5 (lima)jenis inovasitersebutdi atas, maka
dilakukanvalidasidan updatingsertapenggalianinovasi-
BAB III
INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
DALAM PRAKTEK
P

inovasilainsecarasnowbolldilingkungan PemerintahkotaSurabaya sehingga pada akhrnya
mendapatkan ada sekitar 17 inovasi yang telah dikembangkan oleh
PemerintahkotaSurabaya
1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya
Kota Surabaya merupakan pusat bisnis,
perdagangan, industri, dan pendidikan di
kawasan Indonesia bagian timur. Kota Surabaya
terus melakukan inovasidalam
penyelenggaraanpemerintahan. Peluang
investasi unggulanterbuka lebar di kota
Surabaya, hal ini sejalan dengan tujuan
Pemerintah Kota Surabaya yaitu untuk
memajukan kota dan mensejahterakan
masyarakatserta terus berupaya beberikan berbagai kemudahan untuk mengakses
peluang investasi tersebut. Disisi lain,Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong
warga Kota Surabayaagar tidak menjadi penonton di kotanya sendiri. Kenyamanan kota
Surabaya pada prinsipnya diperuntukkan bagi semua masyarakat agar dapat terus
berkarya dan berinovasi bersama-sama membenahi dan memajukan Kota Surabaya.
Untukmendorong penyelenggaraanpemerintahan yang lebih efektif dan
efisien,berbagaiinovasidalam penyelenggaraanpemerintahan telah dilakukan hampir
diseleruh sektor atau bidang pemerintahan terutama dalam mewujudkan Surabaya
sebagai Cyber City.
2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
Inovasiyang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah inovasi terkaitdengan Government Resources Management
Sistem (GRMS) yaitu Sistem Pengelolaan Sumberdaya Pemerintahan yang dilaksanakan
melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai dari perencanaan
kegiatan/anggaran,pelaksanaan,proses pengadaan barang/jasa,pengendalian dan
monitoring serta serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil.
InovasiGRMStersebutkemudian ditindaklanjuti dengan berbagai inovasidalam satu
kesatuan sistem yang mencakup:
a. InovasiSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (E-
Musrenbang).

E-musrembang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah)
merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara
berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan,hingga kota untuk merumuskan dan
menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online.
Terbentuknya e-musrembang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan
dari masyarakat Surabaya yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontak
social antara warga dengan pemerintah kota Surabaya.E-musrenbang memberikan
kontribusi/pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.E-Musrenbang
diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan melalui pembahasan yang
intens dan mendalam.
b. InovasiSistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (E-Budgeting).
Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran dilingkungan
pemerintahan kota Surabaya secara online. Dalam sistem ini untuk membuat
sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana
komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan.
Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu : Standar Harga
Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa
Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas
dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan
dewan. Penggunaan sistem online ini telah berdampak pada penghematan
anggaran. Dicontohkan wali kota, untuk perjalanan dinas selama satu tahun,
usulan anggaran dari masing-masing dinas harus melalui satu atap dan ternyata
bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar.
c. Inovasi Sistem Perencanaan Kegiatan Secara Elektronik (E-Project Planning).
E-Project atau Sistem informasi perencanaan kegiatan adalah sistem informasi
yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan project/pekerjaan
setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui. Proses perencanaan tersebut
meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan untuk proses
pemaketan, misalnya penentuan bentuk lelang ataukah penunjukan langsung.
Sistem informasi perencanaan kegiatan merupakan bagian kelanjutan dari e-
Budgeting, dan menjadi tahapan awal yang diperlukan untuk sistem e-Procurement
dan e-Delivery.
d. InovasiLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Surabaya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ ULP (Unit Layanan Pengadaan) kota
Surabaya merupakan sebuah unit khusus yang dibangun untu melakukan
pengelolaan barang dan jasa di kota Surabaya. Unit ini didirikan sebagai bagian
dari implementasi e-procuremen (LPSE) yang disusun oleh pemerintah pusat. E-
Procurement merupakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
yang di dalamnya termasuk aplikasi program computer berbasis web untuk
memfasilitasi proses pelelangan. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini
berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu
mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih
memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk
melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan
begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang ditangani oleh KPK.
e. InovasiE-Delivery (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan).
Delivery merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya
termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan
pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen
kelengkapan pencairan keuangan. Pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa
dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan secara
manual belum terstandar dan membutuhkan waktu yang lama.Oleh karena itu, e–
delivery memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan kontrak/SPK,
mengingat “bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ di lingkungan pemerintah Kota
Surabaya terstandar dan dibuat dalam hitungan menit setelah penentuan
pemenang lelang/pengadaan.Implementasi e-delivery menjadi kewajiban yang
harus segera dilalui setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan dalam rangka
menjamin transparansi.
f. Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Elektronik (e-Payment).
E- Payment merupakan sistem pencairan dana APBD secara elektronik. E-
payment dapat mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Pemkot Surabaya. Disamping itu, E-payment juga dapat mempercepat pembayaran
uang proyek untuk rekanan pada umumnya.Melalui E-payment penyedia jasa dan
barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online. Setelah
melengkapi persyaratan, penyedia barang dan jasa menerima pembayaran pada

bank yang ditunjuk setelah dua hari. Pembayaran dilakukan melalui bank Pemkot
yang ditransfer ke bank perusahaan yang menjadi rekanan.Tak hanya itu, dengan
e-payment banyak yang dapat dihemat Pemkot. Mulai dari waktu hingga
penggunaan kertas juga untuk mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang
dilakukan secara manual serta meminimalisir pertemuan antara PPKM dengan
penyedia barang dan jasa. Tujuan dari e-Payment adalah mengurangi kemungkinan
adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bisa muncul.
Sebelum adanya e-Payment, pengurusan administrasi dalam hal pencairan dana
kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, yaitu berkas-
berkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy. Proses
administrasi manual seperti itu dirasa kurang efektif dan tidak efisien waktu.
Dengan adanya e-Payment , berkas-berkas persyaratan berupa hard copy tidak lagi
dikirimkan ke Dinas Pendapatan, tetapi disimpan oleh pihak SKPD sebagai arsip
dan yang dikirim ke Dinas adalah berupa dokumen elektronik yaitu e-SPM (Surat
Permintaan Membayar elektronik) dan check list kelengkapan berkas- berkas
tersebut melalui aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan).
Dengan adanya perubahan sistem pengadministrasian pencairan dana dari manual
menjadi elektronik (online), maka diharapkan akan dapat mempercepat dan
memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para
penyedia barang dan jasa.
g. Inovasi Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (e-Controlling).
E-Controlling merupakan sistem pengendalian kegiatan yang didalamnya termasuk
program computer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi
mengenai perkembanganpelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya.
Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di
e-Project Planning dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem e-
Delivery. Setelah dilakukan pembuatan kontrak kerja berbasis web, maka
selanjutnya dilakukan pengendalian kegiatan melalui sistem e-controlling dengan
lebih mengoptimalkan pengumpulan informasi mengenai perkembangan
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
h. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (e-Performance).
E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka
penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel,

partisipasif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai
berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari E-performance antara lain
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam proses
pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Cara
kerja e-performance adalah dengan memasukan update data, input aktivitas,
penugasan-penugasan, melalui akun individu sesuai yang terintegrasi dengan
website pemerintahan daerah dan ditunjang dengan pemberian Uang Kinerja
sesuai poin yang didapat dari input-input tupoksi yang telah dibuatnya. Sedangkan
yang dimaksud dengan Uang kinerja tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan
Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai
suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau
outcome kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Individu (SKI) ditetapkan oleh atasan
Pegawai yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja
Tahunan pada SKPD/Unit Kerja. Hasilnya saat itu Pemerintah Kota menghapus
sistem pendapatan pada PNS menggunakan honorarium. Misalnya honor panitia
seminar, ketua pelaksana seminar dan lainya. Kemudian diganti dengan pemberian
reward dengan sistem berdasarkan target kinerja. Sehingga tidak ada lagi PNS
yang berebut untuk menempati dinas yang dulu sering terlihat timpang pada
penghasilan pegawainya. “Pendapatan Pegawai yang dulunya timpang. Misalnya
yang dulu berebut di dinas yang banyak proyek sekarang mereka bisa sama dengan
yang dinas lain. Bahkan level kecamatan dan kelurahan sekarang Pegawainya pada
berlomba-lomba meningkatkan kinerja sesuai target yang dibebankan. Sebab
rewardnya tinggi tanpa ada penyimpangan. Kalau yang kinerjanya malas otomatis
take home pay-nya sedikit.
i. Inovasi Media Center
Media Center merupakan sistem pelayanan informasi terintegrasi bagi
masyarakat Surabaya yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan
pembangunan kota Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam
keluhan, pengaduan, kritik, saran, dan pertanyaan yang terkait proses
pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Dalam
menyampaikankeluhan atau permohonan informasi, masyarakat bisa memilih
akses yang dibuka Media Center melalui berbagai macam media, yaitu telepon,
SMS, website, email, faksimile, facebook, twitterdan portal. Kondisi sebelum

adanya Media Center: (1) Masyarakat datang langsung ke Dinas Kominfo; (2)
Peningkatan Polusi; (2) Waktu tidak efisien; (3) Biaya tinggi; (4) Sistem manual.
Transparansi informasi sendiri merupakan salah satu indikator dari good
governance. Selain itu, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) juga
menjadi salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat yang melapor
meningkat. Ada dua SOP yang diterapkan, yakni respons maksimal 1x60 menit
untuk berintegrasi dengan tim Pelayanan Keluhan/ Pengaduan
Masyarakat(TPKPM) di masing-masing SKPD dan juga respons maksimal 1x24 jam
dalam memberikan jawaban kepada masyarakat yang melapor.
j. Inovasi Broadband Learning Center (BLC)
Broadband Learning Center (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran IT yang
dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis sebagai salah satu upaya
percepatan menuju Surabaya Multimedia City. Semakin banyak masyarakat
Surabaya yang mengetahui keberadaan dan manfaat BLC, semakin cepat
masyarakat Surabaya menjadi “Tidak Gaptek IT”.
Pembangunan BLC mempunyai 3 ( tiga ) tujuan sebagai Multi Media City
yakni1)Surabaya Broadband Government and Education (B–GovEd), merupakan
wahana pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai
yang telah ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP,
dan SLTA di Kota Surabaya; 2) Surabaya Broadband Citizen, merupakan layanan
Free Hot Spot dan informasi di beberapa lokasi yang telah disepakati. Masyarakat
bisa mengakses Internet dan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti perijinan
online (Ijin POSTEL, Tanda Pencari Kerja, dll) secara gratis; 3) Surabaya
Government Community, merupakan layanan informasi dan media pembelajaran
Telematika yang berbasis internet di lokasi Hot Spot.
Broadband Learning Center (BLC) mempunyai beberapa layanan “GRATIS”
antara lain 1)Pelatihan; 2) Bisnis Online; 3) Akses Perijinan Online; 4) Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Adapun Sasaran BLC adalah pembelajaran TIK bagi : (1) anak putus sekolah,
khususnya dari keluarga miskin dan anak cacat; (2) pelajar SD/SLTP/SLTA atau
mahasiswa; (3) guru/fasilitator dan tenaga pengajar; dan (4) keluarga, kelompok
(perempuan/pemuda) dan masyarakat umum baik perseorangan ataupun dari
LSM/ORMAS. Disamping itu juga terkait dengan : (1) pembelajaran Bisnis Online

bagi UKM ( Usaha Kecil Menengah); dan (2) pembelajaran produk pelayanan publik
berbasis TIK (Perijinan Online) bagi seluruh lapisan masyarakat.
k. Inovasi Surabaya Single Window (SSW)
Surabaya Single Window (SSW) merupakan sistem pelayanan perijinan online
yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya.
Tujuannya SSW antara lain untuk memperpendek waktu pelayanan dan pengecekan
data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Melalui SSW, seluruh izin dapat
langsung diproses secara bersamaan. Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW
ini beragam, mulai dari 14 hari hingga 30 hari tergantung jenis izin yang diajukan.
Beberapa izin yang bisa diurus melalui SSW yakni Surat Keterangan Rencana Kota
(SKRK), Amdal Lalin, UKL-UPL, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Dengan sistem layanan perizinan online tersebut, masyarakat bisa memasukkan
dokumen dari rumah sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Seluruh proses
SSW menggunakan data elektronik, terintegrasi dan bisa diakses secara online dari
rumah, sehingga semakin memperkecil peluang tatap muka antara pemohon
dengan pelaksana tugas di pemerintahan. Dengan begitu, tidak ada peluang
nepotisme karena semua dilakukan serba online.Dengan mekanisme baru ini, dapat
teruwujud adanya kepastian waktu penyelesaian dan pemohon dapat memonitor
progres status berkasnya secara online dan riiltime.Selain itu, nilai tambah dari
sistem tersebut adalah selain memangkas alur birokrasi juga memudahkan
pemohon memantau progres perizinan yang tengah diurus.
Untuk mendukung kenyamanan pemohon, UPTSA dilengkapi berbagai fasilitas
diantaranya layar informasi touch screen, aplikasi online, CCTV, hingga wi-fi
area.Disamping itu suasana ruang tunggu yang nyaman semakin memanjakan para
pemohon.“Semua fasilitas tersebut diimbangi dengan peningkatan SDM karyawan
berupa pelatihan-pelatihan.
l. Inovasi Raport Online (Raport Berbasis Elektronik)
Raport online merupakan sebuah jawaban untuk melakukan percepatan dalam
penulisan raport dan penyamaan persepsi penilaian di pemerintah kota dalam
rangka menyambut implementasi kurikulum 2013. Perubahan metode penilaian
yang otentik menjadikan format penulisan raport menjadi lebih kompleks karena
harus menyiratkan kemampuan siswa tidak hanya dalam bentuk angka tetapi

sebuah deskripsi. Disamping itu, raport online dapat memudahkan wali murid untuk
melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
Rapor online ini akan berbentuk deskripsi dalam memberikan penilaian kepada
siswa, sehingga nantinya para orang tua dan guru dapat dengan mudah memantau
perkembangan pendidikan seorang siswa di sekolah. Raport online ini solusi yang
bisa memudahkan guru untuk memberikan penilaian ke siswanya. Pasalnya
kurikulum 2013 ini tak lagi berisiu angka-angka saja, tetapi ditekankan pada
diskripsi dari tiga penilaian siswa yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Jika
penilaian ini dilakukan secara manual, dipastikan akan merepotkan guru karena
setiap siswa saja ada tujuh lembar yang harusdiisi lengkap dengan diskripsinya.
Raport online juga bisa dipakai orangtua siswa untuk mengontrol perkembangan
anaknya. Nantinya mereka akan diberi pasword untuk bisa membuka raport online
anaknya.
m. Inovasi Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan
Sistem Try Out Online merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun
rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan Siswa SD se Surabaya yang
beisi berbagai kumpulan soal soal yang dapat dikerjakan secara online maupun
secara offline. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik
menghadapi Ujian Nasional di semua jenjang dari SD hingga SMA/SMK, diperlukan
banyak pengayaan soal dan latihan sesuai dengan model-model soal Ujian Nasional.
Untuk itu, diperlukan banyak soal untuk siswa yang bisa diakses dengan mudah dan
tanpa beban biaya apapun. Sehingga mereka bisa melaksanakan latihan Soal-soal
Ujian untuk mendapatkan hasil Ujian yang maksimal. Hal ini diwujudkan melalui
tryout online. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan
menyelenggarakan Try Out Online yang bisa di akses di sekolah maupun di rumah
asalkan memiliki jaringan komputer yang terhubung dengan Internet dan dengan
menyusun berbagai paket soal pada setiap tingkat jenjang pendidikan. Untuk bisa
masuk ke situs try out online anda bisa membuka situs
http://tryoutonline.dispendik.surabaya.go.id. Dalam try out online ini terdapat bank
soal yang menyimpan beragam paket soal. Ada 62 paket soal untuk jenjang SD dan
52 paket soal buat SMP/SMA.
n. Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (e-budgeting)
E-budgeting sekolah merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan
sekolah yang dibangun untuk optimalisasi dan efisiensi terkait anggaran. Dalam

rangka optimalisasi dan efisiensi terkait penyusunan anggaran sekolah, Dinas
Pendidikan Kota Surabaya telah melakukan salah satu terobosan baru dengan
menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) secara
online atau yang lebih dikenal dengan e-budgeting. Kegiatan penyusunan anggaran
sekolah 2013 ini telah secara resmi menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Sekolah (SIPKS) on-line.
Tujuan e-budgeting ini adalah untuk menyusun anggaran pendapatan dan
belanja sekolah, menyusun usulan kebutuhan sekolah kepada dinas pendidikan
kota surabaya, melakukan pelaporan elektronik atas pelaksanaan RKAS, melakukan
pengendalian pelaksanaan RKAS dengan penanggungjawab Kepala Sekolah.
Strateginya adalah dengan menyusun sistem sesuai dengan tekns perencanaan dan
mengeluaran anggaran sekolah yang telah berlaku sebelumnya. Sistem ini di
sosialisasikan dan diwajibkan kepada seluruh sekolah yang ada di lingkungan kota
Surabaya.
o. Inovasi Jurnal Pendidikan Online
Jurnal Pendidikan online merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk
mengakomodasi para pendidik dalammenerbitkan karya tulis ilmiah untuk
kepentingan pendidikan. Kenaikan pangkat seorang guru sangat ditentukan dengan
jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Guna
menjawab kebutuhan tersebut, dinas pendidikan kota Surabaya meluncurkan
sebuah inovasi, yaitu jurnal online. Tujuan dibangunnya sistem ini adalah sebagai
sarana bagi guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk
mengumpulkan angka kredit, yaitu dengan membuat artikel atau tulisan tentang
suatu hal dan dimuat dalam jurnal online ini. Strateginya adalah dengan
memperioritaskan para guru untuk dapat menyusun sebuah tulisan yang mendidik
baik berupa jurnal ilmiah maupun non-ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah
bagi pengelola, penulis dan pembaca karya-karyailmiah. Jurnal online dinas
pendidikan kota surabaya merupakan jurnal yang berisi tentang kumpulan karya tulis
ilmiah dari guru-guru kota surabaya yang dipersembahkan untuk memperkaya
khazanah pendidikan di Indonesia. Jurnal tersebut akan dijadikan percontohan bagi
Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur.
p. Inovasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online merupakan sebuah sistem yang
dirancang untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari

proses pendaftaran,proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang
dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Proses penerimaan
peserta didik baru menjadi hal yang selalu dilakukan pada setiap awal tahun
pelajaran sebagai awal pendataan dan seleksi peserta didik yang akan masuk pada
tahun pelajaran baru. PPDB Online dinilai mampu mewujudkan pelayanan PPDB
yang prima (lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien) kepada
masyarakat dan penyelenggara.Secara umum tujuan penerapan SIAP PPDB Online,
antara lain:
 Meningkatkan mutu layanan pendidikan;
 Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan
transparan;
 Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien;
 Menyediakan basis data sekolah yang akurat;
 Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan
akurat.
Dalam menjalankan sistem ini dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah
agar memanfaatkan sistem secara optimal, selain itu dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait persyaratan dan jadwal pendaftaran sebelum program
penerimaan siswa baru dimulai.
q. Tata Persuratan Digital (e-Surat)
E-Surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk
merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-Surat itu
memudahkan dalam surat menyurat. E-surat bisa mempercepat waktu dalam
merespon informasi yang masuk. Sehingga seorang pejabat bisa memberikan
respon yang cepat. E-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga
paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi
lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT. Sistem e surat dibuat
karena telah terjadi beberapa masalah, misalnya e-surat dibuat berawal dari
penemuan dokumen palsu, oleh karena itu penyusunan e-surat juga ditujukan untuk
menekan pemalsuan dokumen lainnya.
Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat-menyurat
dalam pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya, agar proses pelaksanaannya
dapat dilakukan dengan cepat. Proses surat menyurat dapat diakses melalui

komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet. Beberapa
keunggulan aplikasi e-surat :
 Dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan
koneksi Internet.
 Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan
permasalahan.
 Proses pencarian surat (searching) dilakukan lebih mudah, lebih cepat dan
dapat dicetak pada saat dibutuhkan.
 Informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui SMS (Short
Message System).
 Pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan
disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya via internet.
 Penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena
berbasis surat elekronik.
 Dapat melakukan verifikasi tandatangan melalui SMS.
 Terdapat fitur remainder batas waktu pelaksanaan disposisi
 Pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses.
 Dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.
r. Klinik Kurikulum 2013
Klinik Kurikulum 2013 merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan
menyajikan rancangan kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan
serta menjadi sarana komunikasi bagi sekolah untuk mengimplementasikan
kurikulum yang dinilai menggunakan pendekatan ilmiah. Pada tahun 2013,
pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan
SLTA. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum-kurikulum yang
pernah ada di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogi
modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan
ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan
membentuk jejaring.
Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi bagi sekolah
dalam menjalankan kurikulum baru 2013. Karena perubahan mendasar seperti
penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan
penyesuaian beban perlu diterapkan disetiap sekolah. Elemen yan berubah sepeti
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Poses, dan Standar Penilaian

perlu diketahui oleh semua pihak.Stategi yang dilakukan untuk menyebarkannya
adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial media dan website dinas pendidikan
kota Surabaya. Dengan adanya Klinik Kurikulum ini masyarakat dapat mengetahui
dan mengakses berbagai informasi terkait dengan implementasi kurikulum 2013.
3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya
Proses observasi di kota Surabaya dilakukan melalui proses wawancara langsung
dengan pihak pemerintah kota Surabaya. Melalui kota Surabaya dapat ditarik
pembelajaran berharga terkait dengan inovasi, baik proses inovasi, implementasi,
maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang
telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat ditarik pembelajaran implementasi inovasi
kota Surabaya sebagai berikut:
a. Komitmen Pimpinan
Dasar pertama dari keberhasilan inovasi di kota Surabaya adalah komitmen dari
pimpinannya, baik pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Komitmen untuk
menjadikan kota Surabaya sebagai kota cyber dilakukan dengan mengajak pihak
terkait untuk melakukannya secara bersama sama.
b. Kolaborasi
Bekerjasama antar SKPD merupanan prinsip yang ditekankan kota Surabaya untuk
menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan. Kerjasama/ kolaborasi yang
dilakukan pemerintah Surabaya tidak hanya dilakukan dengan instansi internal
saja. Pemerintah kota Surabaya menggandeng sektor swasta dan masyarakat
untuk bersama sama dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan ini
dimaksudkan agar dapat membantu meringankan anggaran daerah terkait
kebijakan yang diambil. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada
masyarakat.
c. Pengembangan Teknologi membutuhkan MOU yang jelas
Berbicara mengenai pengembangan teknologi, tentu tidak terlepas dari stakeholder
yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi. Hal itu disadari oleh
pemerintah kota Surabaya. Untuk itu pemerintah kota Surabaya menjalin
kesepakatan (MOU) dengan sejumlah developer/pengembang teknologi yang ada
diSurabaya. Melalui MOU tersebut pemerintah tidak terlalu banyak menganggarkan
untuk keperluan pengembangan teknologi, bahkan tidak menggunakan anggaran
sama sekali. Semangat membangun kota Surabaya menjadi Cyber City terlihat dari

komitmen para stakeholder tersebut dalam memberi kontribusi kedalam proram
pengembangan teknologi.
d. Orientasi Pelayanan Publik
Program inovasi yang dikeluarkan pemerintah akan mudah diterima masyarakat
jika pelayanan publik menjadi dasar pandangannya. Masyarakat secara otomatis
mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan sangat antusias saat program
tersebut dijalankan. Bahkan dapat mendorong meraka untuk ambil bagian dalam
menjalankan program tersebut.
e. Dukungan Sumber daya Manusia
Sumber daya manusi yang dimaksud disini adalah petugas dan masyarakat yang
berpartisipasi dalam keberlangsungan program inovatif. pengetahuan petugas terkait
program perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi
masyarakat. Masyarakat sendiri juga perlu membekali diri dengan pengetahuan
terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program.
Selain itu masyarakat dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah.
B. Praktek Inovasi Kota Surakarta
Keberhasilan Kota Surakarta dalam
mengembangkan inovasi, telah menjadi daya tarik bagi
berbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan
selanjutnyaakanmereplikasi inovasi di daerahnya
masing-masing. Termasukdi
dalamnyaPusatInovasiPelayanan PublikLembaga
AdministrasiNegarayang sedang menyusun Direktori
InovasiAdministrasiNegara, jugamelakukanobservasike
Kota Surakarta
untukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikan
data sekunder dalam penyusunan direktori inovasi
administrasiNegaratersebutyang mencakup :
1. Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
2. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta
3. pelayanan perijinan Satu Pintu
4. Pengembangan Cadangan Pangan daerah
5. Kota Surakarta Layak Anak

6. Digital Arsip Kependudukan
7. Kartu Insentif Anak
8. Pelayanan KTP Satu Jam
9. Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola
10. Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan
11. Penanganan gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan
12. Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa
Observasilapangan dilakukan untukmemastikan bahwainovasi-inovasiyang telah
dijadikandatasekunderdalampenyusunan direktoriadalahbenaradanya, telah dan
masihdilaksanakan,sertamemenuhiunsur-unsurpersyaratandalamdesaindirektoriyang telah
disusun.Data dari 12 (duabelas) inovasi di atas, merupakan inovasi yang ditemukan di
kota Surakarta baik dari data sekunder yang sudah pernah ada maupun dari validasi dan
updating serta penggalian inovasi-inovasi lain secara snowball di lingkungan
Pemerintah kota Surakarta
1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta
Visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kota
Surakarta 2005 - 2025 adalah Surakarta sebagai
Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.
kemudian diterjemahkan kedalam visi jangka
menengah sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta
2010 – 2015;yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit
Surakarta sebagai Kota Budaya.Visi jangka
menengah yang juga merupakan visi Walikota dan
Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti 2010 –
2015 mempunyai makna bahwa tujuan jangka
menengah yang hendak dicapai Kota Surakarta
dalam jangka menengah adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam dimensi lahir dan
batin.Kesejahteraan dalam dimensi lahiriah dapat diartikan sebagai terpenuhinya
segala kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan
pendapatan per kapita dan kemampuan daya beli. Sedangkankebutuhanbatiniahdapat
diartikan sebagaiterpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai

dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.
Dalam bahasa yang lebih membumi, hakekat atau tujuan pembangunan Kota
Surakarta adalah mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg,
Mapan dan Papan.
Selanjutnya, untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan kedalam 9
(sembilan) misi pembangunan, yaitu: pertama, Mengembangkan dan meningkatkan
ekonomi kerakyatan; kedua, Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai
budaya Jawa; ketiga, Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan
melestarikan aset-aset budaya, baik yang tangible(bendawi) maupun intangible(tak
bendawi); keempat, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di
bidang pendidikan; kelima, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat
di bidang kesehatan; keenam, Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik
berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru; ketujuh, Membuka
lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota
Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai; kedelapan, Meningkatkan
sarana dan prasarana kota; dan kesembilan, Pengembangan brand imagekota dengan
melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan
event-event bertaraf nasional dan internasional.
Untuk mencapai visi misi tersebut Kota Surakarta terus melakukan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya kini telah banyak perubahan dankemajuan di
berbagai bidang serta hasilnya bisa dinikmati seluruh kota Surakarta. Kinerjaekonomi
selain meningkat di sisi pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi juga diikuti
peningkatan pembangunan manusia. Angka melek huruf mencapai 96,73% meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar96,71%. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 10,49
tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang besarnya 10,35 tahun. Agregat
pembangunan manusia tersebut, membentuk angka kompositIPM. Dan kondisi terakhir
angka IPM Kota Surakarta mencapai 78,60 meningkat dari sebelumnya sebesar 78,18.
IPM Kota Surakarta selama lima tahun terakhir menduduki peringkat pertama di Jawa
Tengah. Angka tersebut masuk dalam kategori menengah atas (upper medium).
Kemajuan di satu bidang dikuti dengan kemajuan dibidang-bidang lainnya seperti di
bidang pariwisata, koperasi, perdagangan, pertanian, pengembangan kewirausahaan
serta SDM.Penjabaran misi masih menjadi prioritas yang ditujukan untuk mencapai
empat sasaran utama pembangunan Kota Surakarta yaitu : Sasaran pertama,
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan; Sasaran
kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan unggul;

Sasaran ketiga, pengembangan infrastruktur kota untuk mengangkat potensi dan
karakter Kota Surakarta sebagai kota budaya yang berbasis lingkungan;Sasaran
keempat, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong iklim
pembangunan yang kondusif.
2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta
Inovasi yang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah inovasi terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota
Surakarta. Dimulai dengan Sasaran yang pertama, yaitu peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan dimana Urusan yang terkait untuk
mewujudkan sasaran pertama adalah Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan,
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Wajib Penanaman Modal;
Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Pertanian;
Urusan Wajib Ketahanan Pangan; Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Urusan Pilihan Kepariwisataan. Inovasi yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima
Penataan pedagang kaki lima di Surakarta merupakan penataan pedagang
yang dilakukan cukup unik, damai dan disesuaikan dengan karakteristik PKLnya.
Penataan ini dilakukan karena melihat kondisi PKL yang "semrawut" dan tersebar
di berbagai tempat sehingga mengganggu ketertiban umum. Tujuan dilakukannya
penataaan dan pengelolaan PKL untuk memberdayakan dan menata PKL secara
humanis. Inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi melalui
pendekatan humanis, yaitu dengan strategi 1) nguwongke uwong atau
memanusiakan manusia, maksudnya adalah menempatkan manusia sesuai harkat
dan martabatnya, 2) kemitraan, yaitu penataan PKL melibatkan masyarakat,
pemerintah dan PKL itu sendiri, 3) hati nurani, bahwa ada rasa saling mengisi
antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hal ini antara PKL, masyarakat
dan pemerintah, 4) saling menghormati, yaitu adanya keseimbangan antara PKL,
masyarakat dan pemerintah.
Program ini dapat berjalan berkat strategi yang disebut manajemen "Gotong
Royong". Strategi ini diterapkan dengan cara tiap SKPD saling bekerjasama dengan
mengalokasikan kegiatan yang mendukung program tersebut. PKL ditata sesuai
karakter dan jenis usaha. Pemkot Surakarta membuatkan shelter untuk PKL,
membantu memindahkan kelokasi yang baru serta menyediakan trayek baru untuk
sarana transportasi menuju shelter. Pada akhirnya dalam perencanaannya

penataan kota ini diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no41/2010 dan
Perpres 100/2010, serta diwujudkan pula dalam RPAD.
b. Inovasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian
pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu
berobat berlangganan yang belum tercakup dalam program jamkesmas. PKMS
diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada
masyarakat Kota Surakarta dalam bentuk pengobatan rawat jalan di Puskesmas
dan RSUD dan rawat inap di Puskesmas dan RSUD serta Rumah Sakit yang
ditunjuk.
PKMS mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat,
mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin
keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,
memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.
Peserta PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di daerah yg memenuhi
persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta
askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk
(KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun
berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jenis kartu
keanggotaan PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan Silver, perbedaan ini tentang
besaran nilai proteksi.
c. Inovasi Pelayanan Perijinan Satu Pintu
Pelayanan perijinan satu pintu merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk
memperbaiki sistem pelayanan perizinan di Surakarta dengan mengubah sistem
pelayanan perizinan yang awalnya berbentuk satu atap menjadi satu pintu (One
Stop Service-OSS) dan memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap
kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (sekarang menjadi Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 13
Tahun 2005 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada
Koordinator UPT, kemudian Peratura Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota no. 13 tahun 2005 tentang Pelimpahan

sebagain Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT untuk menambah jumlah
perizinan yang bisa diterbitkan oleh UPT. Selanjutnya meningkatkan bentuk
lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta
menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT
yang didasari oleh Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda No. 6
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Tujuannya adalah untuk memberikan proses perijinan yang cepat, praktis dan
efisien demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan
perekonomian daerah. Terutama untuk daerah seperti kota Surakarta yang
bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan banyak investasi
dari para pelaku usaha.Kondisi pelayanan publik saat itu terutama sistem
pelayanan perizinan masih dianggap tidak efisien, berbelit-belit dan memakan
waktu yang lama, serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan
oleh pemahon izin. Upaya perubahan ini menghasilkan sistem proses pelayanan
perijinan yang lebih mudah, praktis dan dengan kepastian waktu dan biaya yang
lebih transparan yang diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat dan pelaku
usaha yang mengurus ijin. Perubahan ini juga berdampak positif terhadap
pendapatan daerah Surakarta.
d. Inovasi Pengembangan Cadangan Pangan daerah
Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Raskinda merupakan
program pemberian beras dengan kualitas premium bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang tidak tercakup ke dalam program beras miskin (raskin)
dari pemerintah pusat yang selanjutya disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM). Di samping itu, Pemkot Surakarta tidak punya lahan pertanian
(yang dimiliki hanya 5% dari wilayah pertanian, itupun terdiri dari pekarangan dan
taman) dan sebagian besar status tanahnya sudah kering dan pemiliknya berada di
luar kota Surakarta.
Tujuan Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM
melalui pemberian beras 5 kg/bulan selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan
Desember). Strategi yang dilakukan untuk mensukseskan program ini adalah
dengan memanfaatkan anggaran daerah. Pembiayaan Raskinda bersumber dari
APBD kota Surakarta melalui DPA SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta.

Selain itu untuk menentukan RTS-PM dari program Raskinda, maka ditetapkanlah
melalui keputusan Walikota.
e. Inovasi Kota Layak Anak
Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten/kota
yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program
dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak
dari segala bentuk kekerasan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk
mengeksperesikan diri di kotanya sendiri. Kebijakan program KLA digagas karena
adanya kekerasan anak, keadaaan anak yang belum merasa aman di tempat
umum bahkan di rumah dan tempat bermain bagi anak-anak yang masih kurang.
Terdapat 31 indikator kota layak anak yang merupakan penjabaran dari 5 kluster
hak-hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus.
Untuk merealisasikan Surakarta sebagai kota layak anak dilakukan strategi
perluasan kawasan infrastruktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak;
penguatan kelembagaan forum anak di tingkat kelurahan dan partisipasinya dalam
perencanaan pembangunan; penguatan peran pelayanan terpadu perempuan dan
anak surakarta (PTPAS), dan pengembangan kelompok-kelompok kreatif
anak.Disamping itu juga dilakukan melalui pembentukan kelurahan dan
kecamatan layak anak serta pembentukan forum anak, yang telah terbentuk di 51
kelurahan dan 5 kecamatan. Untuk memenuhi 31 hak anak dilakukan upaya –
upaya antara lain : perlindungan pada perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan, telah dibentuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota
surakarta (PTPAS), pembentukan dan peningkatan kapasitas pos pelayanan
terpadu (PPT) di 10 kelurahan (33 PPT pada tahun 2014), kelurahan rehabilitasi
(sosial, psikologis, pendidikan dan ekonomi), rumah aman bila kondisi korban
membutuhkan, serta pembangunan pojok asi di 51 kelurahan,taman cerdas di 6
kelurahan, zona aman sekolah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak.
Bidang-bidang KLA ada 4 (empat) yaitu:mengenai kesehatan, pendidikan,
perlindungan dan partisipasi. Dalam kegiatan program KLA melibatkan sejumlah

SKPD seperti dinas kesehatan, dinaspendidikan, Bapermas (bidang perlindungan
anak), bidang partisipasi anak, dan masyarakat.
f. Inovasi Digital Arsip Kependudukan
Digital Arsip Kependudukan merupakan salah satu inisiasi Disdukcapil untuk
mengarsipkan dokumen kependudukan warga Surakarta dalam bentuk
softcopy(berkas digital). Data kependudukan di kota Surakarta masih dikelola
secara manual sehingga arsip yang ditangani terkait register kelahiran, kematian
dan berkas yang lain semakin menumpuk. Hal itu dikarenakan selama ini proses
pengarsipan dan pencarian data melalui sistem yang ada terlalu lama dan kurang
praktis, sehingga dibutuhkan pembaharuan. Kemudian muncul gagasan
bagaimana agar menemukan suatu cara agar mudah untuk mencari dokumen yang
diperlukan. Tujuan dimulainya program ini adalah untuk mempermudah dan
mempercepat pencarian data kependudukan serta menjadi dokumen cadangan
jika sewaktu waktu dokumen cetak yang disimpan rusak atau hilang. Untuk
menjamin keberhasilan program ini, Dinas Kependudukan Kota Surakarta
melakukan kemitraan dengan Kementerian dalam Negeri, Kementerian
Komunikasi dan Informasi dan lembaga donor. Mekanisme penggunaaan aplikasi
digital arsip cukup mudah, yaitu dengan memasukkan data kependudukan
kedalam sebuah bank data, kemudian melakukan scaning terhadap dokumen
cetak.
g. Inovasi Kartu Insentif Anak
Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-
anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun, bentuknya seperti KTP. Kartu ini
sebagai bentuk solusi bagi anak-anakuntuk mendapatkan pelayanan publik terbaik
sesuai yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan
Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak
sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum
dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Tujuan KIA adalah 1) memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang
sesuai kebutuhan anak, 2) untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam
membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, 3) untuk memberikan jaminan
kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.

KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di kota Surakarta di
bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang
memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah
bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan
dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak.
h. Inovasi KTP Satu Jam
Pelayanan KTP satu jam merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan
banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
mengurus KTP. Pada tahun 2005 lewat program Sistem Kependudukan (SIMDUK),
Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Kelurahan dituntut
untuk mempercepat pelayanan KTP. Saat itu untuk pembuatan KTP memerlukan
waktu 14 hari. Untuk melakukan pemangkasan waktu pelayanan, maka dilakukan
simulasi pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan langsung oleh Walikota Joko
Widodo. Tidak sampai satu bulan, setelah melengkapi sarana prasarana yang
dibutuhkan maka Pelayanan KTP 1 jam siap dilaksanakan di kota Surakarta. Pada
pelayanan ini disosialisasikan melalui surat edaran walikota tentang pelayanan KTP
1 jam.
Pelayanan KTP 1 jam ini merupakan goodwill daripemerintah Surakarta
dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta nyaman bagi
warganya. pemerintah mempersiapkan infrastrktur yang memadai untuk dapat
melaksanakan pelayanan tersebut, salah satu perubahan yang dilakukan adalah
mengubah tataruang untuk ruang tunggu dibuat dengan mengadopsi tataruang
perbankan. disana disediakan antrian dengan urutan digital sehingga masyarakat
tidak perlu mengantri dan cuup menungu dipanggil sesuai nomor urut.
i. Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola
Akte kelahiran jemput bola merupakan kegiatan percepatan pencatatan
kelahiran di kota Surakarta. Tujuan metode ini dilakukan adalah untuk
meningkatkan jumlah kepemilikan akte kelahiran anak. Pengurusan akte kelahiran
sebelumnya adalah selama 14 hari, melalui kegiatan ini telah disederhanakan
prosedurnya menjadi 7 hari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2000 melalui
kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi Rumah Sakit,
Puskesmas dan Bidan agar segera dapat mendata kelahiran anak dan
membuatkan akte kelahirannya.Kedepannya diharapkan dapat memotong jumlah

hari menjadi 3 hari. Kegiatannya menjadi lebih formal dengan adanya
penandatanganan kesepakatan dengan stakeholder yakni Rumah sakit,
puskesmas dan bidan.
Program ini dapat berhasil tentu saja berkat komitmen pemerintah kota
Surakarta yang terus menerus menjadikan program ini menjadi kegiatan tahunan.
selain itu tentu saja Komitmen para stakeholder (Rumah sakit, puskesmas, bidan
mandiri) untuk melaporkan kelahiran yang ada ditempat masing masing memegang
peranan penting disini. Sebagai informasi indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan adminduk pada tahun 2013 adalah 75,69, dan ini masuk dalam
kategori baik. Administrasi pelayanan adminduk yang dibebaskan yang berlaku
sejak 21 jan 2014 juga ikut mendorong kesadaran masyarakat tertib dalam
administrasi kependudukan.
j. Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan
Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan
merupakan komitmen satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kota yang
nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta. Tujuannya adalah memberi rasa
nyaman dan aman bagi warga dan memberikan solusi terhadap pelaku untuk
melakukan aktifitas yang lain. Penanganan pengemis dan pengamen dilakukan
dengan cara mendata terlebih dahulu pengemis dan pengamen yang ada melalui
diteksi dini di lapangan. Setelah didata dan membekali diri dengan "buku saku"
petugas juga mengantarkan mereka pulang setelah sepakat atas solusi yang
diberikan. Dilakukan home visit untuk mengetahui potensi ekonomi dan usaha para
pengemis dan pengamen sehingga dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana
yang tepat untuk beralih profesi . Bantuan sarana dan prasarana diperoleh dari
CSR.
Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ini dapat berhasil
karena tercukupkannya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas, termasuk
mengantarkan pengemis dan pengamen ke rumahnya kembali. Selain itu dengan
dilakukan secara baik dan memperhatikan sisi kemanusiaannya dapat
memunculkan kesadaran pengemis dan pengamen yang dipulangkan untuk
melakukan aktifitas yang lebih berguna. Dan hal ini menjadi lebih memudahkan
petugas menjalankan tugasnya.
k. Operasi gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan

direktori inovasi an 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (14)

Similar to direktori inovasi an 2014

Similar to direktori inovasi an 2014 (20)

More from Witra Apdhi Almash

More from Witra Apdhi Almash (16)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

direktori inovasi an 2014