SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Dr. Victor Pudjiadi, Sp.B, FICS, DFM
Direktur Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Komponen Masyarakat
HASIL SURVEY BNN – UI (2011)
• Estimasi penyalahguna narkotika 2,2% populasi(3,8 juta)
• Jumlah Pecandu Narkotika yang harus direhabilitasi berdasarkan estimasi
pecandu teratur pakai sekitar 27 % (lebih kurang 700 ribu)
FASILITAS REHABILITASI
• Pemerintah : 114 (101 Aktif & 13 Tidak), Kapasitas 2134.
• Non Pemerintah / Masyarakat : 255 (141 Aktif & 114 Tidak), Kapasitas
4046.
LAPASSUSTIK
• Kapasitas 6000 dalam 16 Lapassustik, realitas tahun 2010 menampung lebih
dari 30000.
Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas
Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010.
NO PROVINSI
JUMLAH
PENYALAHGUNA
FASILITAS
REHABILITASI
KAPASITAS
REHABILITASI
PERSENTASE
(%)
1 DKI JAKARTA 334,019 48 1,690 0.51
2 JAWA BARAT 684,562 71 2,760 0.40
3 BANTEN 166,553 16 370 0.22
4 JAWA TENGAH 493,533 46 1,002 0.20
5 DI YOGYAKARTA 78,081 13 373 0.48
6 JAWA TIMUR 608,520 47 2,257 0.37
7 ACEH 55,549 2 25 0.05
8 SUMATERA UTARA 216,976 28 1,045 0.48
9 SUMATERA BARAT 63,873 3 10 0.02
10 RIAU 87,699 4 162 0.18
11 KEPULAUAN RIAU 21,104 3 - 0.00
12 JAMBI 50,420 4 34 0.07
13 SUMATERA SELATAN 100,439 9 359 0.36
14 BANGKA BELITUNG 11,929 1 - 0.00
15 BENGKULU 28,963 4 60 0.21
16 LAMPUNG 129,513 8 733 0.57
Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas
Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010.
NO PROVINSI
JUMLAH
PENYALAHGUNA
FASILITAS
REHABILITASI
KAPASITAS
REHABILITASI
PERSENTASE
(%)
17 KALIMANTAN BARAT 54,240 10 41 0.08
18 KALIMANTAN TENGAH 25,576 4 70 0.27
19 KALIMANTAN SELATAN 46,196 8 1,422 3.08
20 KALIMANTAN TIMUR 50,300 3 69 0.14
21 SULAWESI UTARA 36,737 4 10 0.03
22 GORONTALO 16,469 4 - 0.00
23 SULAWESI TENGAH 45,263 3 4 0.01
24 SULAWESI SELATAN 121,773 16 418 0.34
25 SULAWESI BARAT 9,955 0 - 0.00
26 SULAWESI TENGGARA 38,429 2 10 0.03
27 MALUKU 29,169 4 10 0.03
28 MALUKU UTARA 17,823 0 - 0.00
29 BALI 50,802 13 163 0.32
30 NTB 53,453 7 58 0.11
31 NTT 60,922 2 20 0.03
32 PAPUA 25,865 2 20 0.08
33 IRIAN JAYA BARAT 12,269 0 - 0.00
Data tersebut menunjukan bahwa
penyalahguna narkoba yang sudah
mendapatkan pelayanan rehabilitasi
hanya sebesar 0,5% dari total
penyalahguna narkoba,
Sedangkan sisanya masih tersebar di
masyarakat.
Indikator
Indonesia
Bebas
Narkoba
Tahun 2015
1. Kapasitas Rehabilitasi meningkat
10% per tahun
2. Pecandu yang masuk rehabilitasi
meningkat 10% pertahun
3. Pecandu yang menyelesaikan
program meningkat 10% per tahun
4. Kecanduan/relaps menurun 10%
per tahun
5. Petugas rehabilitasi harus
memiliki sertifikasi
6. Partisipasi masyarakat dalam
rehabilitasi meningkat
7. Lapas/Rutan harus ada program
treatment dan rehabilitasi
No Output Indikator Output Target
1. Terwujudnya
pelayanan program
terapi dan
rehabilitasi
penyalahguna dan
atau pecandu
narkoba pada
lembaga-lembaga
rehabilitasi medis
dan sosial yang
dikelola komponen
masyarakat
Dokumen
Perencanaan Dit.
PLRKM
2 Dokumen:
• Dokumen Perencanaan
Bidang Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat.
• Dokumen Perencanaan
Pelaksanaan Program
Penguatan Rehabilitasi
Komponen Masyarakat.
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat yang
Tersertifikasi
5 Lembaga:
• Prov. Sumut (1 lemb)
• Prov. Sumsel (1 lemb)
• Prov. Jabar (1 lemb)
• Prov. DIY (1 lemb)
• Prov. Kalteng (1 lemb)
No. Output Indikator Output Target
Lembaga Rehabilitasi
Komunitas Terapeutik
yang Telah Memperoleh
Penguatan, Dorongan
atau Fasilitasi (capacity
building)
12 Lembaga
1. Prov. Sumut (2 lemb)
2. Prov. Sumsel (2
lemb)
3. Prov. Jabar (4 lemb)
4. Prov. Jateng (1 lemb)
5. Prov. DIY (1 lemb)
6. Prov. Kaltim (1 lemb)
7. Prov. Kalteng (1
lemb)
Lembaga Rehabilitasi
Non Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat yang telah
Memperoleh
Penguatan, Dorongan
Atau Fasilitasi (capacity
building)
6 Lembaga:
1. Prov. Batam (1 lemb)
2. Prov. DKI (1 lemb)
3. Prov. Jabar (1 lemb)
4. Prov. Jatim (1 lemb)
5. Prov. Denpasar (1
lemb)
6. Prov. Papua (1 lemb)
No. Output Indikator Output Target
Lembaga Rehabilitasi Non
Komunitas Terapeutik
Kemasyarakatan yang
Telah Memperoleh
Penguatan, Dorongan Atau
Fasilitasi(capacity
building)
132 Lembaga:
1. Prov. Aceh (2 lemb)
2. Prov. Sumut (12 lemb)
3. Prov. Sumbar (4 lemb)
4. Prov. Jambi (3 lemb)
5. Prov. Kepri (2 lemb)
6. Prov. Riau (1 lemb)
7. Prov. Sumsel (5 lemb)
8. Prov. Lampung (2 lemb)
9. Prov. Babel (4 lemb)
10. Prov. Banten (4 lemb)
11. Prov. DKI (16 lemb)
12. Prov. Jabar (18 lemb)
13. Prov. Jateng (4 lemb)
14. Prov. DIY (7 lemb)
15. Prov. Jatim (11 lemb)
16. Prov. Bali (6 lemb)
17. Prov. NTB (2 lemb)
18. Prov. NTT (5 lemb)
No. Output Indikator Output Target
Prov. Kalbar (4 lemb)
Prov. Kaltim (6 lemb)
Prov. Kalsel (1 lemb)
Prov. Kalteng (1 lemb)
Prov. Sulsel (3 lemb)
Prov. Sulbar (1 lemb)
Prov. Sulut (3 lemb)
Prov. Sultra (2 lemb)
Prov. Maluku (1 lemb)
Prov. Gorontalo (2 lemb)
Prov. Bengkulu (1 lemb)
Prov. Maluku Utara (1 lemb)
Prov. Papua (1 lemb)
Prov. Papua Barat (1 lemb)
Prov. Sulteng (1 lemb)
Penyalahguna dan atau
Pecandu Narkoba yang
Mengikuti Program
Rehabilitasi Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat
210 orang:
1. Prov. Sumut (40 org)
2. Prov. Sumsel (30 org)
3. Prov. Jabar (60 org)
4. Prov. Jateng (20 org)
5. Prov. DIY (20 org)
6. Prov. Kaltim (20 org)
7. Prov. Kalteng (20 org)
No. Output Indikator Output Target
Penyalahguna dan atau
Pecandu Narkoba yang
Mengikuti Program
Rehabilitasi Non Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat
2.528 orang:
1. Prov. Aceh (50 org)
2. Prov. Sumut (140 org)
3. Prov. Sumbar (80 org )
4. Prov. Jambi (60 org)
5. Prov. Kepri (78 org)
6. Prov. Riau (40 org)
7. Prov. Sumsel (110 org)
8. Prov. Lampung (80
org)
9. Prov. Babel (80 org)
10. Prov. Banten (80 org)
11. Prov. DKI (150 org)
12. Prov. Jabar (260 org)
13. Prov. Jateng (100 org)
14. Prov. DIY (100 org)
15. Prov. Jatim (100 org)
16. Prov. Bali (80 org)
17. Prov. NTB (80 org)
18. Prov. NTT (80 org)
19. Prov. Kalbar (80 org)
20. Prov. Kaltim (100 org)
21. Prov. Kalsel (40 org)
No. Output Indikator Output Target
Penyalahguna dan atau
Pecandu Narkoba yang
Mengikuti Program
Rehabilitasi Non Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat
1. Prov. Kalteng (60 org)
2. Prov. Sulsel (80 org)
3. Prov. Sulbar (40 org)
4. Prov. Sulut (80 org)
5. Prov. Sultra (80 org)
6. Prov. Maluku (40 org)
7. Prov. Gorontalo (80
org)
8. Prov. Bengkulu (20
org)
9. Prov. Maluku Utara (20
org)
10. Prov. Papua (20 org)
11. Prov. Papua Barat (20
org)
12. Prov. Sulteng (20 org)
No. Output Indikator Output Target
Laporan Hasil Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaksanaan
3 Laporan:
1. Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Direktorat Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat.
2. Laporan Evaluasi
Kegiatan Akhir Tahun
Direktorat Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat.
3. Laporan Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP) Deputi
Rehabilitasi BNN
Layanan Tata Usaha dan
Rumah Tangga
12 Bulan Layanan
 Jumlah lembaga yang akan dibantu pada
tahun 2012 meningkat menjadi 48
lembaga, sehingga total lembaga yang
dibantu sejumlah 144 lembaga.
 Dari jumlah tersebut 20 lembaga akan
ditingkatkan untuk mencapai standar
pelayanan minimal pada tahun 2012 
diperlukan peranan korwil untuk pembinaan
pada lembaga tersebut.
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat

More Related Content

Similar to Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat

#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt
#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt
#2- Materi gambaran capaian TFU.pptTiyalestari3
 
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...ASWIN206831
 
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFAS
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASUPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFAS
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASDokter Tekno
 
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...Tata Naipospos
 
Rujukan maternal neonatal depok
Rujukan maternal neonatal depokRujukan maternal neonatal depok
Rujukan maternal neonatal depokZakiah dr
 
Presentasi 150604040947-lva1-app6892
Presentasi 150604040947-lva1-app6892Presentasi 150604040947-lva1-app6892
Presentasi 150604040947-lva1-app6892Herlovina Megasari
 
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.pptPresentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppttaufiq447541
 
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdfiyannurdiansah1
 
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021Tata Naipospos
 
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptx
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptxBinwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptx
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptxRikoAldiansyahWijaya
 
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptxSIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptxssusercbbe67
 
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015Andi Po
 
Paparan anc terpadu final edit
Paparan anc terpadu final editPaparan anc terpadu final edit
Paparan anc terpadu final editDokter Tekno
 
PPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxPPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxRadityaAngga4
 
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptxKebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptxulfamarliawati2
 

Similar to Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (20)

#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt
#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt
#2- Materi gambaran capaian TFU.ppt
 
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
varwwwhtmldinkescommonupload1c1457dc8b2b41a87667705f9a2c6d31_Ka. Bid. Yankes ...
 
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFAS
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASUPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFAS
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFAS
 
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...
 
Rujukan maternal neonatal depok
Rujukan maternal neonatal depokRujukan maternal neonatal depok
Rujukan maternal neonatal depok
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
 
Presentasi 150604040947-lva1-app6892
Presentasi 150604040947-lva1-app6892Presentasi 150604040947-lva1-app6892
Presentasi 150604040947-lva1-app6892
 
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.pptPresentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
 
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf
4_PENANGGULANGAN KLB PD3I DI INDONESIA webinar PD3I PID 100523.pdf
 
hasil_lit_bnn_2015
hasil_lit_bnn_2015hasil_lit_bnn_2015
hasil_lit_bnn_2015
 
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
 
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptx
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptxBinwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptx
Binwil Papua Barat bagi tenaga kesehatan dan guru.pptx
 
Menguatkan UKM melalui SPM
Menguatkan UKM melalui SPMMenguatkan UKM melalui SPM
Menguatkan UKM melalui SPM
 
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptxSIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
 
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
 
Seminar akhir lpm (yuti)
Seminar akhir lpm (yuti)Seminar akhir lpm (yuti)
Seminar akhir lpm (yuti)
 
Paparan anc terpadu final edit
Paparan anc terpadu final editPaparan anc terpadu final edit
Paparan anc terpadu final edit
 
PPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxPPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptx
 
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptxKebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung SANITASI23.pptx
 
1 pedoman jiwa
1 pedoman jiwa1 pedoman jiwa
1 pedoman jiwa
 

More from Rudy Irawan

Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akRudy Irawan
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08Rudy Irawan
 
Bahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatanBahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatanRudy Irawan
 

More from Rudy Irawan (8)

Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
 
Slide skj
Slide skjSlide skj
Slide skj
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
 
Paparan inpres
Paparan inpresPaparan inpres
Paparan inpres
 
Jenis narkoba
Jenis narkobaJenis narkoba
Jenis narkoba
 
Bahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatanBahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatan
 
Struktur bnn
Struktur bnnStruktur bnn
Struktur bnn
 

Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat

  • 1. Dr. Victor Pudjiadi, Sp.B, FICS, DFM Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
  • 2. HASIL SURVEY BNN – UI (2011) • Estimasi penyalahguna narkotika 2,2% populasi(3,8 juta) • Jumlah Pecandu Narkotika yang harus direhabilitasi berdasarkan estimasi pecandu teratur pakai sekitar 27 % (lebih kurang 700 ribu) FASILITAS REHABILITASI • Pemerintah : 114 (101 Aktif & 13 Tidak), Kapasitas 2134. • Non Pemerintah / Masyarakat : 255 (141 Aktif & 114 Tidak), Kapasitas 4046. LAPASSUSTIK • Kapasitas 6000 dalam 16 Lapassustik, realitas tahun 2010 menampung lebih dari 30000.
  • 3. Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010. NO PROVINSI JUMLAH PENYALAHGUNA FASILITAS REHABILITASI KAPASITAS REHABILITASI PERSENTASE (%) 1 DKI JAKARTA 334,019 48 1,690 0.51 2 JAWA BARAT 684,562 71 2,760 0.40 3 BANTEN 166,553 16 370 0.22 4 JAWA TENGAH 493,533 46 1,002 0.20 5 DI YOGYAKARTA 78,081 13 373 0.48 6 JAWA TIMUR 608,520 47 2,257 0.37 7 ACEH 55,549 2 25 0.05 8 SUMATERA UTARA 216,976 28 1,045 0.48 9 SUMATERA BARAT 63,873 3 10 0.02 10 RIAU 87,699 4 162 0.18 11 KEPULAUAN RIAU 21,104 3 - 0.00 12 JAMBI 50,420 4 34 0.07 13 SUMATERA SELATAN 100,439 9 359 0.36 14 BANGKA BELITUNG 11,929 1 - 0.00 15 BENGKULU 28,963 4 60 0.21 16 LAMPUNG 129,513 8 733 0.57
  • 4. Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010. NO PROVINSI JUMLAH PENYALAHGUNA FASILITAS REHABILITASI KAPASITAS REHABILITASI PERSENTASE (%) 17 KALIMANTAN BARAT 54,240 10 41 0.08 18 KALIMANTAN TENGAH 25,576 4 70 0.27 19 KALIMANTAN SELATAN 46,196 8 1,422 3.08 20 KALIMANTAN TIMUR 50,300 3 69 0.14 21 SULAWESI UTARA 36,737 4 10 0.03 22 GORONTALO 16,469 4 - 0.00 23 SULAWESI TENGAH 45,263 3 4 0.01 24 SULAWESI SELATAN 121,773 16 418 0.34 25 SULAWESI BARAT 9,955 0 - 0.00 26 SULAWESI TENGGARA 38,429 2 10 0.03 27 MALUKU 29,169 4 10 0.03 28 MALUKU UTARA 17,823 0 - 0.00 29 BALI 50,802 13 163 0.32 30 NTB 53,453 7 58 0.11 31 NTT 60,922 2 20 0.03 32 PAPUA 25,865 2 20 0.08 33 IRIAN JAYA BARAT 12,269 0 - 0.00
  • 5. Data tersebut menunjukan bahwa penyalahguna narkoba yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi hanya sebesar 0,5% dari total penyalahguna narkoba, Sedangkan sisanya masih tersebar di masyarakat.
  • 6. Indikator Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 1. Kapasitas Rehabilitasi meningkat 10% per tahun 2. Pecandu yang masuk rehabilitasi meningkat 10% pertahun 3. Pecandu yang menyelesaikan program meningkat 10% per tahun 4. Kecanduan/relaps menurun 10% per tahun 5. Petugas rehabilitasi harus memiliki sertifikasi 6. Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi meningkat 7. Lapas/Rutan harus ada program treatment dan rehabilitasi
  • 7. No Output Indikator Output Target 1. Terwujudnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba pada lembaga-lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola komponen masyarakat Dokumen Perencanaan Dit. PLRKM 2 Dokumen: • Dokumen Perencanaan Bidang Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. • Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Program Penguatan Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Tersertifikasi 5 Lembaga: • Prov. Sumut (1 lemb) • Prov. Sumsel (1 lemb) • Prov. Jabar (1 lemb) • Prov. DIY (1 lemb) • Prov. Kalteng (1 lemb)
  • 8. No. Output Indikator Output Target Lembaga Rehabilitasi Komunitas Terapeutik yang Telah Memperoleh Penguatan, Dorongan atau Fasilitasi (capacity building) 12 Lembaga 1. Prov. Sumut (2 lemb) 2. Prov. Sumsel (2 lemb) 3. Prov. Jabar (4 lemb) 4. Prov. Jateng (1 lemb) 5. Prov. DIY (1 lemb) 6. Prov. Kaltim (1 lemb) 7. Prov. Kalteng (1 lemb) Lembaga Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat yang telah Memperoleh Penguatan, Dorongan Atau Fasilitasi (capacity building) 6 Lembaga: 1. Prov. Batam (1 lemb) 2. Prov. DKI (1 lemb) 3. Prov. Jabar (1 lemb) 4. Prov. Jatim (1 lemb) 5. Prov. Denpasar (1 lemb) 6. Prov. Papua (1 lemb)
  • 9. No. Output Indikator Output Target Lembaga Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Kemasyarakatan yang Telah Memperoleh Penguatan, Dorongan Atau Fasilitasi(capacity building) 132 Lembaga: 1. Prov. Aceh (2 lemb) 2. Prov. Sumut (12 lemb) 3. Prov. Sumbar (4 lemb) 4. Prov. Jambi (3 lemb) 5. Prov. Kepri (2 lemb) 6. Prov. Riau (1 lemb) 7. Prov. Sumsel (5 lemb) 8. Prov. Lampung (2 lemb) 9. Prov. Babel (4 lemb) 10. Prov. Banten (4 lemb) 11. Prov. DKI (16 lemb) 12. Prov. Jabar (18 lemb) 13. Prov. Jateng (4 lemb) 14. Prov. DIY (7 lemb) 15. Prov. Jatim (11 lemb) 16. Prov. Bali (6 lemb) 17. Prov. NTB (2 lemb) 18. Prov. NTT (5 lemb)
  • 10. No. Output Indikator Output Target Prov. Kalbar (4 lemb) Prov. Kaltim (6 lemb) Prov. Kalsel (1 lemb) Prov. Kalteng (1 lemb) Prov. Sulsel (3 lemb) Prov. Sulbar (1 lemb) Prov. Sulut (3 lemb) Prov. Sultra (2 lemb) Prov. Maluku (1 lemb) Prov. Gorontalo (2 lemb) Prov. Bengkulu (1 lemb) Prov. Maluku Utara (1 lemb) Prov. Papua (1 lemb) Prov. Papua Barat (1 lemb) Prov. Sulteng (1 lemb) Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang Mengikuti Program Rehabilitasi Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 210 orang: 1. Prov. Sumut (40 org) 2. Prov. Sumsel (30 org) 3. Prov. Jabar (60 org) 4. Prov. Jateng (20 org) 5. Prov. DIY (20 org) 6. Prov. Kaltim (20 org) 7. Prov. Kalteng (20 org)
  • 11. No. Output Indikator Output Target Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang Mengikuti Program Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 2.528 orang: 1. Prov. Aceh (50 org) 2. Prov. Sumut (140 org) 3. Prov. Sumbar (80 org ) 4. Prov. Jambi (60 org) 5. Prov. Kepri (78 org) 6. Prov. Riau (40 org) 7. Prov. Sumsel (110 org) 8. Prov. Lampung (80 org) 9. Prov. Babel (80 org) 10. Prov. Banten (80 org) 11. Prov. DKI (150 org) 12. Prov. Jabar (260 org) 13. Prov. Jateng (100 org) 14. Prov. DIY (100 org) 15. Prov. Jatim (100 org) 16. Prov. Bali (80 org) 17. Prov. NTB (80 org) 18. Prov. NTT (80 org) 19. Prov. Kalbar (80 org) 20. Prov. Kaltim (100 org) 21. Prov. Kalsel (40 org)
  • 12. No. Output Indikator Output Target Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang Mengikuti Program Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 1. Prov. Kalteng (60 org) 2. Prov. Sulsel (80 org) 3. Prov. Sulbar (40 org) 4. Prov. Sulut (80 org) 5. Prov. Sultra (80 org) 6. Prov. Maluku (40 org) 7. Prov. Gorontalo (80 org) 8. Prov. Bengkulu (20 org) 9. Prov. Maluku Utara (20 org) 10. Prov. Papua (20 org) 11. Prov. Papua Barat (20 org) 12. Prov. Sulteng (20 org)
  • 13. No. Output Indikator Output Target Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaksanaan 3 Laporan: 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. 2. Laporan Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Deputi Rehabilitasi BNN Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 12 Bulan Layanan
  • 14.
  • 15.  Jumlah lembaga yang akan dibantu pada tahun 2012 meningkat menjadi 48 lembaga, sehingga total lembaga yang dibantu sejumlah 144 lembaga.  Dari jumlah tersebut 20 lembaga akan ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan minimal pada tahun 2012  diperlukan peranan korwil untuk pembinaan pada lembaga tersebut.