Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu buana 2018.

1. HUKUM PERBANKAN
Ø Pengertian
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni merupakan
seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan
lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek
kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. (Rinda workpress.)
Ø Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum
dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu
tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah,
sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-
undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
Ø Jenis Usaha Perbankan
Menurut jenisnya, bank terdiri atas dua jenis yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau sering
disingkat dengan BPR.
- Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Bab III Pasal 6 dan 7 mengenai usaha bank
umum meliputi :
Pasal 6
Jenis Usaha Bank Umum meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
b. memberikan kredit ;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah
nasabahnya :
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
5. obligasi ;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;

2. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik
dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya ;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar
pihak ketiga ;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek ;
k. dihapus ;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :
a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia ;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti
sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau
kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
Jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
 Memberikan kredit.
 Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Ø Lisensi
Secara umum arti kata dari lisensi adalah bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu dari pihak satu
kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Hak tersebut bisa berupa hak atas apapun seperti misalnya hak atas barang, hak atas cipta atau
karya, hak untuk pembuatan atau produksi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lisensi merupakan cara

3. pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik
menghendakinya atau tidak.
Jenis-Jenis Lisensi
Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Lisensi Massal
Lisensi merek Barang / Jasa
Lisensi hasil Seni dan Karakter
Lisensi Bidang Pendidikan
Contoh yang memberikan lisensi pada dunia perbankan adalah bank Indonesia. Dalam Hal ini total
ada 26 perusahaan operator e-money yang sah, terdiri dari lembaga bank dan non-bank. Sebelas bank
masuk ke dalam daftar. Sisanya, ada perusahaan teknologi dan komunikasi. Berikut daftar lengkapnya
berdasarkan daftar yang ada di situs resmi BI:
1. PT Artajasa Pembayaran Elektronis
2. PT Bank Central Asia Tbk
3. PT Bank CIMB Niaga
4. PT Bank DKI
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. PT Bank Mega Tbk
7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8. PT Bank Nationalnobu
9. PT Bank Permata
10. PT Bank Rakyat Indonesia
11. PT Finnet Indonesia
12. PT Indosat, Tbk
13. PT Nusa Satu Inti Artha
14. PT Skye Sab Indonesia
15. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
16. PT Telekomunikasi Seluler
17. PT XL Axiata, Tbk
18. PT Smartfren Telecom Tbk
19. PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay)
20. PT Witami Tunai Mandiri (True Money)
21. PT Espay Debit Indonesia Koe
22. PT Bank QNB Indonesia Tbk
23. PT BPD Sumsel Babel
24. PT Buana Media Teknologi
25. PT Bimasakti Multi Sinergi
26. PT Visionet Internasional.
Bank Indonesia bakal mengagendakan kembali pendaftaran lisensi untuk penyelenggara jasa sistem
pembayaran (PJSP), khususnya untuk izin digital wallet dan payment gateway. Dalam aturan terbaru, BI
membuat sejumlah aturan main yang perlu ditaati. Mulai dari persyaratan, tata cara dan pemrosesan
permohonan izin sebagai penyelenggara switching, payment gateway, dan dompet elektronik.
Perusahaan yang berniat mengajukan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik selain bank harus
memiliki kecukupan modal disetor minimal Rp3 miliar. Sementara untuk izin sebagai prinsipal,
penyelenggara switching, kliring, dan penyelesaian akhir harus berbentuk PT dengan paling sedikit 80%
saham dimiliki lokal atau badan hukum Indonesia. Bank sentral juga mengubah batas dana maksimal
yang dapat ditampung dalam dompet elektronik dari awalnya Rp5 juta, kini menjadi Rp10 juta.
Ø Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan
yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :

4. 1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut
menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk
melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan
kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga
kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia
perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank
memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU
perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang dipercayakan padanya.
Ø Bentuk Hukum Perbankan
Bentuk hukum suatu bank umum sesuai ketentuan pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 7 tahun
1992 semula dapat berbentuk sebagai perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi,
dan perseroan terbatas. Namun, sekarang bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai:
1. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas
Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut
perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memnuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pertauran pelaksanaanya”.
Bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk perseroan
terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau
perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal, seperti BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, dan sebagainya.
2. Bentuk Hukum Koperasi
Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat dijalankan
dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank umum ataupun Bank
Perkreditan Rakyat.
Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta
pendirianya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan pasal
9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal kegiatan perbankan yang
berbentuk hukum koperasi ini pun tujuan utamanya, yaitu tetap menyejahterakan anggotanya sekaligus
menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
3. Bentuk Hukum Perusahaan Daerah

5. Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk umum maupaun Bank Perkreditan
Rakyat. Sewaktu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
perbankan, bank milik pemerintah daerah provinsi yang berebentuk bank pembangunan daerah didirikan
dengan dasar peraturan daerah. (Marsya Nabila, web)
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang
ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah bahwa: “bank pembangunan daerah adalah
badan hukum berdasarkan undang-undang ini kependudukanya sebagai badan hukum diperoleh dengan
berlakunya peraturan pendirianya”.
Ø Kepemilikan Perbankan
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya terdiri atas:
1) Bank milik pemerintah
Pada jenis bank ini, akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh
keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain:
– Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
– Bank Rakyat Indonesia (BRI)
– Bank Tabungan Negara (BTN)
Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh
bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa
Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya:
2) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya
menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh
bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank
Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional
Indonesia:
3) Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh
pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya.
4) Bank milik asing
Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau
pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: ABN AMR() Bank, Deutsche Bank, American Express
Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Europen Asian Bank, Hongkong Bank,
Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank:
5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank
campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :
Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana
Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.
Ø Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank
berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan
usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat
berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat
menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuanketentuan dan norma-norma hukum yang

6. berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10
tahun 1998.
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998.
Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui
identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang
mencurigakan. (Iwan, 2010)
Ø Piutang Macet dalam Perbankan
Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi
berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Kredit bermasalah
atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank
kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada
waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat di sebabkan
oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit,
kesalahan procedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.
Dalam akuntansi, piutang macet dapat mengakibatkan piutang tak tertagih. Pengertian piutang tak
tertagih adalah piutang yang tak terbayar oleh debitur karena berbagai alasan, misalnya bangkrut.
Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran
Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan
kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan
secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah
melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
- Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan
terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka
waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan
penambahan kredit.
- Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau
seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau
jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa
melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat
perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian
kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan
terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain
melalui:
a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

7. ASURANSI
Ø Pengertian
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang
mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus
dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa
asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774
KUH Perdata.
Ø Tujuan Asuransi
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu
dan tidak pasti.
4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6) Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja)
Ø Fungsi Asuransi
a) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari
tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer
mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian
sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti
(certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.
b) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka
yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang
dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut
berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita
salah seorang tertanggung.
c) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing
tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada
penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung
berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.
Ø Polis Asuransi
1. Fungsi Polis

8. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta
yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi
dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan
asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian
asuransi antara tertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-
syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang
diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa
(evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau
pemegang hak.
Ø Jenis Asuransi
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.
Ø Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Asuransi
Konsekuensi/akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab,
yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun
perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, apabila ada hubungan hukum maka akan
muncul akibat hukum. Seperti munculnya hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah perjanjian.
Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi adalah munculnya Hak dan kewajiban
penanggung dan tertanggung yang timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum
diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau
ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis
asuransi (Pasal 255 KUHD).

9. Dalam hal ini klausula juga merupakan akibat hukum dari perjanjian asuransi karena dalam perjanjian
asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut
Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam
pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:
a. Klausula Premier Risque
Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung
akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253
ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi
tanggung jawab.
b. Klausula All Risk
Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini
berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali
kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri
bendanya (Pasal 249 KUHD).
c. Klausula Total Loss Only (TLO)
Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian
keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.
d. Klausula Sudah Diketahui (All Seen)
Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah
mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.
e. Klausula Renunsiasi (Renunciation)
Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD,
kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan
sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak
memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan
mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada
tertanggung.
Sumber:
Hapzi Ali, Modul Elearning Hukum Bisnis dan Lingkungan
Rinda workpress. https://rindasiagapangestuti.wordpress.com/jenis-jenis-dan-kepemilikan-bank/
Marsya Nabila, web. https://dailysocial.id/post/angin-segar-dari-bank-indonesia-tentang-lisensi-uang-
elektronik
Iwan, 2010. https://iwanvictorleonardo.wordpress.com/2010/06/09/cara-penyelesaian-kredit-macet/
Kasus Klaim Asuransi Allianz Life Indonesia
Kasus klaim asuransi ini berawal dari laporan nasabah yang merasa sangat dirugikan Allianz saat akan
mencairkan klaim biaya perawatan rumah sakit. Pihak Allianz selalu meminta catatan medis lengkap dari
rumah sakit sebagai syarat pencairan. Adapun pihak rumah sakit tidak akan pernah memberikan catatan

10. medis lengkap karena melanggar Permenkes No 269/Menkes/PER/ III/2008 tentang Rekam
Medis.(Metro tv news )
Nasabah tersebut merasa ditipu pihak asuransi hingga akhirnya berujung ke polisi. Akibatnya polisi
menjerat dua bos Allianz dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Eks Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manager Claim Yuliana
Firmansyah resmi menjadi tersangka dugaan kasus mempersulit proses pencairan klaim. Keduanya
dijerat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah
tersebut merasa dipermainkan dan dipersulit dalam mengajukan klaim. Perusahaan asuransi yang
berbasis di Jerman tersebut menambah persyaratan yang tak tertera dalam buku polis. (Okezone.com)
Mereka terseret kasus hukum setelah penyidik menerima laporan dari pelapor Ifranius Ak Gadri yang
tertuang dalam Tanda Bukti Laporan ber nomor LP/1645/IV/ 2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus pada 3 April
dan mulai disidik pada 8 Mei 2017. Ifranius diketahui sebagai nasabah dan mengaku apa yang diiklankan
oleh Allianz tidak sesuai dengan apa yang di terimanya.
Sebelumnya, pihak Allianz melalui Corporate Communication-nya mengatakan bahwa pihaknya
memahami bahwa kejadian ini telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan kepada
masyarakat.Sampai saat ini, Allianz menyatakan sangat menghormati hak nasabahnya dan secara
bersamaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan nasabah.
Proses klaim merupakan salah satu titik temu yang sangat penting bagi perusahaan dengan nasabah,
sehingga perusahaan senantiasa menjaga agar segala keputusan yang ada telah dikaji dengan cermat
dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam keterangan resminya, Allianz Life juga menegaskan bahwa
pihaknya memiliki sikap yang tegas untuk tidak membayarkan klaim yang diduga mengandung unsur
yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak dapat terverifikasi kebenarannya.
Terkait kasus keberatan atas status klaim pada saat ini, Allianz telah meminta dokumen pendukung
sebagai bagian dari proses yang biasanya dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa klaim yang
diajukan sah. Allianz tidak pernah memiliki niat untuk mempersulit atau menolak klaim ini. Allianz hanya
menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminta kopi dari rekam medis untuk memastikan keadaan
tertanggung sebelum membuat keputusan apakah klaim dapat dibayarkan berdasarkan polis.
Pihak Allianz Life menyatakan selama penyidikan berjalan perusahaan asuransi jiwa patungan dengan
pihak asing atau joint venture ini sepenuhnya menghormati proses hukum dan tidak melakukan hal-hal
yang melawan hukum, serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga terus melakukan berbagai inovasi
pelayanan yang bertujuan untuk semakin mempermudah nasabah dan mitra bisnis dalam berbagai
kegiatan terkait dengan kepemilikan polis asuransi jiwa dan kesehatannya.
"Pada saat ini, kami tidak membayar klaim kepadanya, karena klaim tersebut tidak memenuhi syarat
dan ketentuan yang berlaku di dalam polis," demikian tertulis dalam keteranganr resmi Allianz.

11. Sumber:
Metro tv news. https://www.google.com/amp/www.metrotvnews.com/amp/VNn6rgAN-tanggapi-
tuntutan-nasabah-ini-kata-allianz
Okezone.com https://economy.okezone.com/read/2017/09/28/320/1784578/kronologis-bos-allianz-
jadi-tersangka-tolak-klaim-rp16-juta