Tugas ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dokumen ini menjelaskan pengertian, unsur, dan tahapan pencucian uang serta sanksi pidananya."
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan
Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku perorangan maupun korporasi
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana diskusi mengenai pengertian korupsi dan TPPU, kriminalisasi TPPU, beberapa teknik TPPU, pencegahan korupsi dan TPPU, serta penanganan korupsi dan TPPU.
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Pelaku pencucian uang dapat dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar. Penyedia jasa keuangan wajib melapor kecurigaan transaksi dan transaksi tunai lebih dari Rp500 juta ke PPATK dalam 14 hari.
BNN membongkar kasus pencucian uang senilai Rp6,4 triliun yang berasal dari hasil kejahatan narkotika jaringan Freddy Budiman. Tiga orang ditangkap karena melakukan pencucian uang melalui enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang impor-ekspor untuk menyamarinya. Uang dikirim ke rekening karyawan yang dibuka di luar negeri untuk memudahkan transfer. Kerja sama dengan PPATK membantu
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk menambah definisi baru seperti transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai, serta meningkatkan sanksi pidana untuk tindakan yang terkait dengan pencucian uang.
Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/harta yang berasal dari kejahatan melalui transaksi keuangan. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration untuk menghilangkan jejak uang kotor sehingga tampak sah. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri atas pelaku, perbuatan keuangan, dan merupakan hasil kejahat
Dokumen tersebut merangkum perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perubahan tersebut mencakup perluasan definisi penyedia jasa keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan, penyederhanaan ambang batas nilai hasil tindak pidana, perluasan tindak pidana asal, penyederhanaan waktu pelaporan transaksi mencurig
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...Ferdy123456789
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur, dan kasus terkait. Secara ringkas, pencucian uang adalah upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Terdapat tiga tahapan yaitu placement, layering, dan integration untuk menyembunyikan jejak uang kotor. Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara karena terbukti mel
Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku perorangan maupun korporasi
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana diskusi mengenai pengertian korupsi dan TPPU, kriminalisasi TPPU, beberapa teknik TPPU, pencegahan korupsi dan TPPU, serta penanganan korupsi dan TPPU.
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Pelaku pencucian uang dapat dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar. Penyedia jasa keuangan wajib melapor kecurigaan transaksi dan transaksi tunai lebih dari Rp500 juta ke PPATK dalam 14 hari.
BNN membongkar kasus pencucian uang senilai Rp6,4 triliun yang berasal dari hasil kejahatan narkotika jaringan Freddy Budiman. Tiga orang ditangkap karena melakukan pencucian uang melalui enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang impor-ekspor untuk menyamarinya. Uang dikirim ke rekening karyawan yang dibuka di luar negeri untuk memudahkan transfer. Kerja sama dengan PPATK membantu
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk menambah definisi baru seperti transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai, serta meningkatkan sanksi pidana untuk tindakan yang terkait dengan pencucian uang.
Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/harta yang berasal dari kejahatan melalui transaksi keuangan. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration untuk menghilangkan jejak uang kotor sehingga tampak sah. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri atas pelaku, perbuatan keuangan, dan merupakan hasil kejahat
Dokumen tersebut merangkum perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perubahan tersebut mencakup perluasan definisi penyedia jasa keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan, penyederhanaan ambang batas nilai hasil tindak pidana, perluasan tindak pidana asal, penyederhanaan waktu pelaporan transaksi mencurig
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...Ferdy123456789
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur, dan kasus terkait. Secara ringkas, pencucian uang adalah upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Terdapat tiga tahapan yaitu placement, layering, dan integration untuk menyembunyikan jejak uang kotor. Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara karena terbukti mel
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut hukum di Indonesia. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration. Sementara itu, undang-undang nomor 8 tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi aktif, pasif, dan menikmati hasilnya.
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pencucian uang oleh Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar untuk kasus tersebut.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang.
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi pengertian pencucian uang, tahapan pencucian uang, hukum pencucian uang di Indonesia, dan hukum acara penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Modul ini juga menjelaskan sanksi bagi pelaku pencucian uang berupa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini mengatur tentang definisi pencucian uang, sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan, dan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga independen untuk
Similar to 6. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu buana, 2018 (17)
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tugas artikel perusahaan perseroan, universi...claramonalisa09
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang PT Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak dalam bidang industri kertas dan hasil olahannya serta upaya perusahaan dalam memenuhi hukum dan peraturan terkait lingkungan bisnisnya.
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perusahaan perseroan, universitas mercu buan...claramonalisa09
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab hukum kepada perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menguraikan contoh penerapan perseroan terbatas pada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak di bidang industri kertas.
3. Memaparkan visi, misi, dan strategi pemasaran PT Pabrik Kertas
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Me
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
1. Tugas VI Tindak Pidana Pencucian Uang
Tugas VI (Minggu 6) Tindak Pidana Pencucian Uang ini sebagai salah satu tugas mata kuliah
Hukum Bisnis dan Lingkungan.
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015
2. A. Pengertian Pencucian Uang
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 25 th 2003 pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan membawa keluar negeri atas
harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah.
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 8 tahun 2010 Pencucian Uang adalah segala perbuatan
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)
Apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan
dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan
uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkotika dan
obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyeleundupan barang antar negara dan lain
sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar.
Dengan besarnya uang hasil kejahatan itu, apabila uang tersebut langsung digunakan secara
nyata pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena akan menimbulkan
ketidakwajaran dalam penggunaannya atau pembelanjaannya. Oleh karena itu, agar uang
dari hasil kejahatan itu bisa tersamarkan dan tidak diketahui asal-usulnya, para pelaku
kejahatan ini tentu akan melakukan “pembersihan” uang ini dengan “mencucinya” dengan
menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang “halal”, sehingga keluaran dari
usaha yang halal ini menyebabkan seolah-olah uang hasil kejahatan tadi menjadi uang
halal.
C. Hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus.
Yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang ekonomi adalah suatu perbuatan yang
melanggar ketentuan dalam peraturan hukum dibidang ekonomi, ketentuan mana tersebar
dalam berbagai peraturan.
Adapun menurut peraturan tindak pidana ekonomi dapat ditemukan pada pada UU darurat
no. 7 th 1955 dalam arti sempitnya. Sedangkan dalam arti luasnya, tindak pidana dibidang
ekonomi meliputi sbb;
UU no 10 th 1998 tentang perbankan.
UU no 7 th 1987 tentang hak cipta.
UU no 20 th 2001 tentang tindak pidana korupsi.
UU no 25 th 2003 tentang tindak pidana pencucian uang
Perubahan dari pada UU no 15 th 2002.
3. Menurut Pasal 2 UU No 8 tahun 2010 yang dikatakan pencucian uang adalah usaha untuk
memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. Korupsi;
b. Penyuapan;
c. Narkotika;
d. Psikotropika;
e. Penyelundupan tenaga kerja;
f. Penyelundupan migran;
g. Di bidang perbankan;
h. Di bidang pasar modal;
i. Di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. Cukai;
l. Perdagangan orang;
m. Perdagangan senjata gelap;
n. Terorisme;
o. Penculikan;
p. Pencurian;
q. Penggelapan;
r. Penipuan;
s. Pemalsuan uang;
t. Perjudian;
u. Prostitusi
Untuk menjadikan agar undang-undang ini menjadi efektif maka dibentuklah Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi,
dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
Adapun tugas PPATK antara lain : Mendeteksi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisi
informasi yang diparoleh PPATK berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pelapor bisa
orang-perorang, kelompok dan instansi.
Merekomendasikan pada penegak hukum.
Menurut pasal 26 g UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib melaporkan hasil analisis pada
kepolisian dan kejaksaan.
Menurut pasal 26 h UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib memberikan laporan pada
Presiden setiap, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
penyedia jasa keuangan setiap 6 bulan sekali.
4. Tahap-tahap Money Laundring :
1. Menempatkan uang dibank. (placeman)
Seseorang menyimpan uangnya dibank dari hasil kejahatannya agar aman, Sebab amat
berbahaya jika uang tersebut disimpan dirumah atau disimpan ditempat yang tidak jelas.
2. Dipindah-pindah atau dilapis-lapis. (levering).
Uang tersebut dipindah-pindah dari bank satu ke bank yang lain lalu dipisah-pisah menjadi
jumlah kecil. Seumpama seseorang dari hasil kejahatannya memperoleh uang Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar) lalu dipecah-pecah menjadi Rp 2.00.000.000,00 (dua ratus
juta) pada lima bank Yang berbeda.
3. Menyatukan uang. (integration).
Uang uang yang dipisahkan tadi dikumpulkan kembali dan jadilah uang tersebut seolah-
olah menjadi halal.
4. Problem yang dihadapi
Sebagaimana kita ketahui Hukum dibuat untuk mengatur hubungan manusia.“Hukum
adalah alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan mesyarakat.3” terdapat perbedaan
antara tindak pidana Pencucian uang dengan tindak pidana dalam KUHP, diantaranya
dalam KUHP Hanya terdapat hukuman maximal. Sedangkan dalam UU no 25 tahun 2003
terdapat hukuman maximal dan minimal. Berdasarkan Pasal 6 UU no 25 tahun 2003 dan
Pasal 9 UU no 25 tahun 2003 . Sudah seharusnya hukum dapat mencegah dan memperbaiki
masyarakat, Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa pasal yang masih dapat
memberi peluang seseorang atau suatu kelompok untuk dapat melakukan money
laundering tanpa terjerat atau lolos begitu saja dari jangkauan UU no 25 tahun 2003 itu
sendiri. Diantaranya adalah menurut Pasal 13 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 ; penyedia jasa
keuangan (bank) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai
berikut;
5. Transaksi keuangan mencurigakan.
Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebasar Rp 500.000.000,00
atau lebih atau mata uang asing yang nilainya sama atau lebih dari itu. Sementara jika ada
trasaksi keuangan yang dibawah nilai uang Rp 5.00.000.000,00 (limaratus juta rupiah)
Hendaknya “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) atau lebih, yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari
suatu kejahatan. Bukankah ini dapat mempersempit jangkauan hukum itu sendiri.
Seumpama apabila terjadi sebuah kasus dimana terdapat tansaksi kejahatan yang bernilai
dibawah Rp 500.000.000,00 tidak dapat dijangkau oleh hukum karena harus bernilai Rp
500.000.000,00.
5. Menurut Pasal 40 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi
tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke
dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana
karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Contoh kasusnya adalah Pembelian Saham Maskapai Penerbangan Nasiona Garuda Indonesia
oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian saham yang dilakukannya hanya perusahaan-
perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk
menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan
keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dikatakan sebagai money laundering.
Melirik pada UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU pasal 3, karena Nazarudin telah
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini membelanjakan berupa saham
maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara paling lama
20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena
6. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Misalnya Penyamaran dana yang dilakukan oleh si X yang merupakan karyawan Bank. Dalam
kasus tersebut, X melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan dana nasabahnya dengan
mengalihkan dana nasabah ke tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut
ditransfer ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya. Selain itu dana tersebut dipakai
untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil.
Atas perbuatan tersebut, maka X telah menyamarkan asal-usul uang hasil penggelapan
tersebut.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5
Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU
ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.
Melanjutkan contoh kasus dari poin 2 di atas, maka adik, ibu beserta suaminya yang menerima
transferan dari X dan menikmatinya dengan dipakai untuk membeli beberapa barang
seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena
mereka telah menerima uang yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa
uang tersebut adalah hasil tindak pidana.
Pencucian uang (money laundering) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 Tentang Pencegah an dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Dari definisi tindak pidana pencucian uang, dibawah ini yang termasuk unsur dalam pencucian
uang adalah :
1. Pelaku
2. Perbuatan ( transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah (illegal)
3. Hasil tindak pidana
Pencucian uang merupakan kasus yang sangat kompleks, tidak mudah untuk membuktikan
adanya suatu kejahatan kasus pencucian uang, namun para pakar telah berhasil menemukan
tahap proses pencucian uang, diantaranya adalah :
1. Tahap placement
Tahap penempatan atau placement merupakan upaya menempatkan uang dari hasil tindak
pidana kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.Dalam proses ini, terdapat
7. pergerakan atau perpindahan uang tunai, penggabunganantarauangtunai yang berasal dari
tindak pidana dengan uang yang diperoleh dari hasil yang sah, atau dengan cara-cara lain
seperti pembukaan deposito, pembelian saham - saham atau juga mengkonversikannya
kedalam mata uang negara lain
2. Tahap Layering
Tahap layering merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui tahap placement atau
penempatan.Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil placement ke
beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang dibuat untuk
menyamarkan dana hasil Tindak pidana tersebut.
3. Tahap Intergration
Tahap Intergration atau menggunakan harta kekayaan merupakan suatu tindakan menggunakan
harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah melewati tahap tahap placement dan layering
sehingga seolah olah merupakan harta kekayaan yang halal, sehingga tampak seperti tidak
berhubungan sama sekali dengan tindak kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.
Studi Kasus Pencucian Uang M. Nazarudin
Contoh salah satu kasus money laundering yang terjadi di Indonesia baru- baru ini menimpa
mantan bendahara umum Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazaruddin.Muhammad
Nazaruddin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Pada kasus
Nazaruddin didakwa telah menerima uang senilai Rp. 40,3 Milyar dari PT Duta Graha Indah
(DGI) dan PT Nindya Karya sebagai imbalan atas melancarkan proyek. Nazaruddin juga
didakwa karena menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana
korupsi.
Mantan Bendahara Partai Demokrat yakni M. Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka kasus
tindak pidana pencucian uang (money laundering). Penetapan tersangka ini merupakan
pengembangan penyidikan dari perkara Wisma Atlet, dimana M. Nazaruddin menjadi
terdakwa. Pemilik permai grup itu diduga membeli saham di PT Garuda menggunakan dana
yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet.
Pembelian saham garuda oleh permai grup terungkap dari kesaksian Yulianis yang mengatakan
bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham garuda senilai Rp 300,8 miliar. Uang
pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima permai grup. Pembelian
dilakukan oleh lima anak perusahaan permai grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7
miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1
miliar), PT Pasific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar).
Total pembelian saham garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek.
Dalam kasus ini, Nazaruddin telah melakukan pengalihan kepemilikan atas saham perusahaan
Permai Grup, melakukan pengalihan kepemilikan atas tanah dan bangunan, membelanjakan
atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan
bermotor, membayarkan untuk polis asuransi, dan membayarkan untuk pembelian saham dan
8. obligasi sukuk. Nazaruddin juga didakwa telah menerima imbalan pelican proyek dari PT
Waskita Karya sejumlah Rp13.250.023.000, dari PT Adhi Karya sejumlah Rp3.762.000.000,
serta dari PT Pandu Persada Konsultanse jumlah Rp1.701.276.000.
Dari kasus tersebut M. Nazaruddin dapat dijerat dengan pasal 12 huruf a subsidair pasal 5 dan
pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6
UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin sudah ditetapkan.
Nazaruddin mendapatkan hukuman 6 tahun penjara disertai denda Rp 1 miliar subsidier satu
tahun.
Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo mengatakan Nazaruddin sudah ditetapkan secara
sah bersalah melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf
a dan c Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain itu, dalam putusan tersebut Majelis menyatakan terdapat beberapa aset yang telah disita
Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan dikembalikan terdakwa. Pasalnya, aset tersebut diketahui
sudah dimiliki oleh mantan bendahara umum Demokrat tersebut sebelum menjabat sebagai
anggota DPR. Aset yang dikembalikan antara lain perkebunan kelapa sawit di daerah Mandau,
beberapa klaim asuransi, rumah di alam sutera, dan jam tangan hitam yang sudah pecah merek
Patek Philippe.
Usai dibacakan hasil keputusan tersebut, Nazaruddin menyatakan tidak akan mengajukan
upaya hukum. Ia yang selama persidangan menundukkan kepala dan mengaku sedang tidak
sehat mengatakan menerima keputusan yang telah ditetapkan.Meski begitu, keputusan tersebut
berbeda dengan tuntut an dari Jaksa Penuntut Umum. Awalnya, JPU menuntut hukuman pidana
selama tujuh tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara. JPU KPK juga
menuntut agar harta Nazaruddin dirampas untuk negara Senilai Rp 600 miliar. Ditemui usai
persidangan pimpinan JPU KPK, Kresno Anton Wibowo mengatakan masih berpikir untuk
mengajukan upaya hukum atas putusan hakim.
Ia menambahkan Nazaruddin awalnya diminta oleh JPU untuk penyitaan Rp 300 miliar berasal
dari saham dan uang yang disita sekitar Rp 100 miliar. Namun, saat ini Kresno belum bisa
memberitahukan berapa nominal dari penyitaan saham dan uang yang ditetapkan. Jumlah te
rsebut belum termasuk aset dari properti seperti rumah dan pabrik yang nilainya diperkirakan
cukup besar.Sebelumnya, Nazaruddin didakwa telah menerima uang senilai Rp40,3 miliar dari
PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nindya Karya sebagai imbalan melancarkan proyek. Dia
juga didakwa menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak
pidana korupsi.
Awalnya, jaksa mendakwa Nazaruddin telah mentransfer uang menggunakan rekening
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain.
Ada 42 rekening yang menjadi tempat persembunyian uang Nazaruddin, di antaranya PT
Pasific Putra Metropolitan, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technologi Utama, PT
9. Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT
Nuratindo Bangun Perkasa, PT Anugerah Nusantara, PT Marell Mandiri, PT Panahatan, PT
City Investment, PT Alfindo Nuratama, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara
Mandiri, Neneng Sri Wahyuni, Amin Handoko, dan Fitriaty Kuntana.
Dalam berkas dakwaan, Nazaruddin disebut telah mengalihkan kepemilikan atas saham
perusahaan Permai Grup, mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan, membelanjakan
atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan
bermotor, membayarkan polis asuransi, dan membayarkan pembelian saham dan obligasi
sukuk.
Nazaruddin juga didakwa menerima imbalan pelicin proyek dari PT Waskita Karya sejumlah
Rp13.250.023.000, dari PT Adhi Karya sejumlah Rp3.762.000.000, serta dari PT Pandu
Persada Konsultan sejumlah Rp1.701.276.000.
10. Daftar Pustaka :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.
“Tahapan Proses Money Laundry” diperoleh dari :
https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-
dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/
“Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang” diperoleh dari :
https://bplawyers.co.id/2017/03/06/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-harus-anda-
ketahui/
“Analisis Kasus Pencucian Uang” diperoleh dari :
http://nutritionmk.blogspot.co.id/2017/01/analisis-kasus-pencucian-uang.html
“Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin sudah ditetapkan.”
diperoleh dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160615195824-12-
138428/nazaruddin-divonis-enam-tahun-kasus-pencucian-uang
“Makalah Kasus Money Laundry Nazaruddin “ diperoleh dari :
https://www.academia.edu/30992501/Makalah_Kasus_Money_Laundering_Nazaruddin.docx
?auto=download