SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
I. PEMBUKAAN
Bagi setiap orang, keadilan dapat di-interpretasikan secara
berbeda-beda, atau subjektif. Oleh karena itu hukum akan menjadi
ukuran objektifnya suatu keadilan. Itulah mengapa saat kita
membicarakan pelaksanaan hukum di Indonesia maka tidak akan
terlepas dari keadilan.
Dalam paper ini, kita akan meninjau tentang pelaksanaan
hukum di negara Indonesia dimasa ini. Karena kita sebagai pemuda
Indonesia yang pro aktif haruslah peduli dan mengetahui
perkembangan dan dinamika hukum di Indonesia. Kita juga harus
mengawasi bagaimana kinerja para penegak hukum di Indonesia ini,
meskipun kita tidak bisa berbuat banyak untuk kemajuan penegakan
hukum di negara Indonesia.
II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis
paparkan di atas, serta agar permasalahan yang akan dibahas
menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan sebgaimana yang penulis
harapkan, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun beberapa
permasalahan yang akan penulis kaji yaitu :
1. Bagaimanakah penegakan hukum dewasa ini di Indonesia,
sudahkah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat?
III. PEMBAHASAN
Dari dulu hingga sekarang, nampaknya keadilan di Indonesia
masih menjadi masalah utama.karena masih banyak kecurangan dan
ketidak adilan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak
bertanggungjawab.
Hal
tersebut
semestinya
ditindaklanjuti
karena
tidak
bersesuaian dengan pancasila terutama sila ke-5 (keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia). Selain itu negara kita dikenal juga sebagai
negara hukum, seperti yang tercantum dalam sejarah, Panitia Ad-Hoc
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Sementara
(MPRS)
1966
memberikan perumusan: “sila keadilan sosial mengandung prinsip
Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90)

|1
bahwa setiap orang Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil
dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan.”
Atau seperti yang dirunutkan dalam ketetapan MPR RI
No.II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman
pancasila (ekaprasetia pancakarsa) di cantumkan ketentuan sebagai
berikut: “dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan
keadilan
social
dalam
kehidupan
masyarakat
Indonesia.”
Penegakan hukum semestinya dilaksanakan secara adil dan
merata, akan tetapi pada kenyataannya, banyak kasus-kasus
mengenai ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia ini.
Kasus Mbok Minah, perempuan paruh baya asal Banyumas,
Jawa Tengah, yang kedapatan mengambil tiga buah kakao dari
sebuah perkebunan, membuat banyak pihak terkejut. Apalagi
kemudian dia dijatuhi vonis satu bulan hanya karena mengambil buah
yang terjatuh senilai Rp 6.000.
Tak kalah membuat miris adalah kasus Manisih bersama dua
anaknya di Batang, Jateng. Mereka dibui karena dituduh mencuri
buah randu atau kapuk senilai Rp 12 ribu. Contoh lain di Kediri, Jawa
Timur. Buruh tani bernama Basar dan Khalil juga harus merasakan
dinginnya sel tahanan karena kedapatan mencuri semangka di lahan
milik tetangganya
(http://berita.liputan6.com/hukrim/200912/254324/class=%27vidico
%27, diakses 3 Desember 2012).
Pada umumnya, memang benar bahwa kita tak bisa
menyimpulkan
dari
prinsip-prinsip
yang
digunakan
dalam
memutuskan beratnya hukuman itu apa sebenarnya tujuan sistem
hukman atau perilaku macam apakah yang bisa dibenarkan untuk
dihukum ( H.L.A. Hart, 2009: halaman 51)
Lanjar harus menjadi tersangka karena kelalaiannya sehingga
menyebabkan istrinya tewas. Sedangkan sopir mobil yang menabrak
istrinya, tidak bisa dijadikan tersangka karena kecelakaan di luar
kemampuan sopir. Dalam kecelakaan tersebut, Lanjar sebagai
pengendara motor dinilai lalai sehingga terjadi kecelakaan karena
menabrak mobil di depannya. Dalam kecelakaan itu istrinya,
Saptaningsih terpental ke tengah jalan dan kemudian terlindas mobil
isuzu panther yang datang dari arah depan. Sedangkan pengendara
Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90)

|2
mobil panther yang menabrak dan menyebabkan tewasnya
Saptaningsih tidak bisa dikenai status terdakwa dengan dalih yang
sama
yaitu
karena
kelalaian.
(http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/poli
si-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai-prosedur, diakses 3
Desember 2012).
Walau berkas Gayus Tambunan telah dinyatakan lengkap oleh
kejaksaan dan segera dilimpahkan ke pengadilan, kasus ini masih
ganjil. Hingga kini belum terkuak asal-muasal harta sekitar Rp 100
miliar yang dimiliki bekas pegawai pajak ini. Agar tak muncul kesan
ada yang ditutup-tutupi, penyidik mestinya membongkar tuntas pihak
mana pun yang menyuap Gayus.Sudah menjadi fakta bahwa pegawai
yang dipecat dengan tidak hormat dari Direktorat Jenderal Pajak itu
memiliki harta Rp 74 miliar yang disimpan di Singapura. Polisi telah
menyita harta berupa duit dolar Singapura, dolar Amerika, dan logam
mulia yang disembunyikan di kotak penyimpanan ini. Dinyatakan oleh
kepolisian, temuan ini di luar uang Rp 25 miliar yang sebelumnya
ditemukan
di
rekening
tersangka
(http://kamushukum.com/en/keganjilan-kasus-gayus/,
diakses
3
Desember 2012). Pada kasus ini menjadi fenomenal ketika Gayus
Tambunan yang berada di tahanan bisa keluar masuk penjara
seenaknya dan bisa pergi melihat turnamen tenis internasional di Bali
dan pergi piknik ke Singapura.
Tiga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yakni
Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein
melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Pondok Bambu,
Jakarta Timur, Minggu (10/1) malam. Mereka memulai sidak di rumah
tahanan
perempuan
itu
tepat
pukul
19.30
WIB
(http://kifni.com/tag/kasus-artalyta-penjara-mewah,
diakses
3
Desember 2012). Dimana dalam penjara salah satu penghuni rumah
tahanan tersebut ditemukan pada tahanan Artalyta, faslitas mewah
seperti dapur, fasilitas karaoke, AC, peralatan salon layaknya hotel
bintang lima dan tidak seperti penjara pada umumnya.
Kasus-kasus tersebut seolah menjadi cermin betapa penegakan
hukum di Tanah Air masih tebang pilih. Ketika koruptor yang
merampok uang rakyat masih bebas berkeliaran, mereka yang lemah
secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya diseret ke meja
Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90)

|3
hijau dan menunjukan bahwa rasa keadilan masyarakat sulit terwujud
apabila penegakan hukum di Indonesia masih seperti itu.
Memang, dalam kasus-kasus tertentu, keserupaan dan
perbedaan di antara manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan
hukum yang adil atau tidak adil sudah cukup jelas. Hal ini terutama
terjadi ketika yang kita maksud bukan keadilan atau ketidakadilan
hukum melainkan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Disini
kemiripan dan perbedaan yang relevan di anatara individu, yang
harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum, ditentukan oleh
hukum itu sendiri ( H.L.A. Hart, 2010: 248)
Pikiran yang logis tentunya akan segera mempersoalkan
tentang sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya diskriminasi
tersebut. Pelacakan seperti itu membawa kita kepada masalah
struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur kekuasaan akan
mengalokasikan berbagai sumber daya kepada golongan-golongan
atau anggota-anggota masyarakat. Siapa pun yang berada pada
kedudukan yang berkuasa dalam struktur kekuasaan, akan mampu
menguasai pengalokasian kekuasaan (Satjipto Rahardjo, 2009: 62).
Diketahui bahwa hukum yang harus berpegangan pada prinsip
kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat
berbeda. Apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap
anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru
dihadapkan keadaan yang tidak sama.
IV. PENUTUPAN
Dari hasil kajian dan penelusuran kami tentang keadilan hukum,
terdapat beberapa kasus yang menunjukan bahwa penegakan hukum
di Indonesia belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat
diantaranya: kasus Mbok Minah, kasus Lanjar, Kasus Gayus, Kasus
Artalyta, dan sebagainya.
Sebagai pemuda indonesia yang pro-aktif, dalam menanggapi
kasus ini kita seharusnya menyampaikan aspirasi dan haruslah kritis
terhadap permasalahan.

Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90)

|4
Daftar Pustaka
Hart, H.L.A, 2009. Hukum, Kebebasan dan Moralitas. Yogyakarta:
Genta Publishing
__________, 2010. Konsep Hukum: Terjemahan The Concept of law.
Bandung: Nusa Media
Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan
Sosiologis.
Yogyakarta: Genta Publishing

Hukum:

Suatu

Tinjauan

http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/polis
i-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai-prosedur, Diakses 3
Desember 2012
http://kifni.com/tag/kasus-artalyta-penjara-mewah,
Desember 2012
http://kamushukum.com/en/keganjilan-kasus-gayus/,
Desember 2012

Diakses
Diakses

Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90)

|5

3
3

More Related Content

What's hot

Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Fairuz Dida
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaZaka Firma Aditya
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaEry Arifullah
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Herlambang Bagus
 
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: KetidakadilanMateri Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: KetidakadilanArga Puspita Aji
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiDini Islamiana
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUMusanif Efendi
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 

What's hot (19)

Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 
Makalah sosiologi korupsi
Makalah sosiologi korupsiMakalah sosiologi korupsi
Makalah sosiologi korupsi
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA
 
Makalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiiiMakalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiii
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
 
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: KetidakadilanMateri Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
makalah Korupsi
makalah Korupsimakalah Korupsi
makalah Korupsi
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARU
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
 
Private prison
Private prisonPrivate prison
Private prison
 

Similar to 120787290 penegakan-keadilan-di-indonesia

Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilan
Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilanTugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilan
Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilanRizkyHidayat43
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxratihmila211
 
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilan
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilanKonsep ilmu budaya dasar tentang keadilan
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilanSOESENO Soeseno
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
 
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKN
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKNPelanggaran HAM di Indonesia | PKN
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKNKevin Meilina
 
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaMungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaEka Yuda MP
 
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptorTugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptorSTAIN PEKALONGAN
 
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesiaContoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesiafadylirma.blogspot.com
 
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM
MANUSIA,  NILAI,  MORAL,  DAN HUKUM MANUSIA,  NILAI,  MORAL,  DAN HUKUM
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM soeswono
 
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Agung Muflih
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiAndrean Tan
 
negara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMnegara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMAde ahmad
 
4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsiAts Pml
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 

Similar to 120787290 penegakan-keadilan-di-indonesia (20)

Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilan
Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilanTugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilan
Tugas budaya dasar kemanusiaan dan keadilan
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
16392936.ppt
16392936.ppt16392936.ppt
16392936.ppt
 
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilan
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilanKonsep ilmu budaya dasar tentang keadilan
Konsep ilmu budaya dasar tentang keadilan
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKN
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKNPelanggaran HAM di Indonesia | PKN
Pelanggaran HAM di Indonesia | PKN
 
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaMungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
 
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptorTugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptor
 
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesiaContoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
 
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM
MANUSIA,  NILAI,  MORAL,  DAN HUKUM MANUSIA,  NILAI,  MORAL,  DAN HUKUM
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM
 
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
Negara hukum dan HAM Pasal 34 UUD 1945
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
 
negara hukum dan HAM
negara hukum dan HAMnegara hukum dan HAM
negara hukum dan HAM
 
Adat nias
Adat niasAdat nias
Adat nias
 
4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 

More from Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

120787290 penegakan-keadilan-di-indonesia

  • 1. I. PEMBUKAAN Bagi setiap orang, keadilan dapat di-interpretasikan secara berbeda-beda, atau subjektif. Oleh karena itu hukum akan menjadi ukuran objektifnya suatu keadilan. Itulah mengapa saat kita membicarakan pelaksanaan hukum di Indonesia maka tidak akan terlepas dari keadilan. Dalam paper ini, kita akan meninjau tentang pelaksanaan hukum di negara Indonesia dimasa ini. Karena kita sebagai pemuda Indonesia yang pro aktif haruslah peduli dan mengetahui perkembangan dan dinamika hukum di Indonesia. Kita juga harus mengawasi bagaimana kinerja para penegak hukum di Indonesia ini, meskipun kita tidak bisa berbuat banyak untuk kemajuan penegakan hukum di negara Indonesia. II. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di atas, serta agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan sebgaimana yang penulis harapkan, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis kaji yaitu : 1. Bagaimanakah penegakan hukum dewasa ini di Indonesia, sudahkah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat? III. PEMBAHASAN Dari dulu hingga sekarang, nampaknya keadilan di Indonesia masih menjadi masalah utama.karena masih banyak kecurangan dan ketidak adilan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut semestinya ditindaklanjuti karena tidak bersesuaian dengan pancasila terutama sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia). Selain itu negara kita dikenal juga sebagai negara hukum, seperti yang tercantum dalam sejarah, Panitia Ad-Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 memberikan perumusan: “sila keadilan sosial mengandung prinsip Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90) |1
  • 2. bahwa setiap orang Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan.” Atau seperti yang dirunutkan dalam ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (ekaprasetia pancakarsa) di cantumkan ketentuan sebagai berikut: “dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan masyarakat Indonesia.” Penegakan hukum semestinya dilaksanakan secara adil dan merata, akan tetapi pada kenyataannya, banyak kasus-kasus mengenai ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Kasus Mbok Minah, perempuan paruh baya asal Banyumas, Jawa Tengah, yang kedapatan mengambil tiga buah kakao dari sebuah perkebunan, membuat banyak pihak terkejut. Apalagi kemudian dia dijatuhi vonis satu bulan hanya karena mengambil buah yang terjatuh senilai Rp 6.000. Tak kalah membuat miris adalah kasus Manisih bersama dua anaknya di Batang, Jateng. Mereka dibui karena dituduh mencuri buah randu atau kapuk senilai Rp 12 ribu. Contoh lain di Kediri, Jawa Timur. Buruh tani bernama Basar dan Khalil juga harus merasakan dinginnya sel tahanan karena kedapatan mencuri semangka di lahan milik tetangganya (http://berita.liputan6.com/hukrim/200912/254324/class=%27vidico %27, diakses 3 Desember 2012). Pada umumnya, memang benar bahwa kita tak bisa menyimpulkan dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam memutuskan beratnya hukuman itu apa sebenarnya tujuan sistem hukman atau perilaku macam apakah yang bisa dibenarkan untuk dihukum ( H.L.A. Hart, 2009: halaman 51) Lanjar harus menjadi tersangka karena kelalaiannya sehingga menyebabkan istrinya tewas. Sedangkan sopir mobil yang menabrak istrinya, tidak bisa dijadikan tersangka karena kecelakaan di luar kemampuan sopir. Dalam kecelakaan tersebut, Lanjar sebagai pengendara motor dinilai lalai sehingga terjadi kecelakaan karena menabrak mobil di depannya. Dalam kecelakaan itu istrinya, Saptaningsih terpental ke tengah jalan dan kemudian terlindas mobil isuzu panther yang datang dari arah depan. Sedangkan pengendara Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90) |2
  • 3. mobil panther yang menabrak dan menyebabkan tewasnya Saptaningsih tidak bisa dikenai status terdakwa dengan dalih yang sama yaitu karena kelalaian. (http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/poli si-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai-prosedur, diakses 3 Desember 2012). Walau berkas Gayus Tambunan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan segera dilimpahkan ke pengadilan, kasus ini masih ganjil. Hingga kini belum terkuak asal-muasal harta sekitar Rp 100 miliar yang dimiliki bekas pegawai pajak ini. Agar tak muncul kesan ada yang ditutup-tutupi, penyidik mestinya membongkar tuntas pihak mana pun yang menyuap Gayus.Sudah menjadi fakta bahwa pegawai yang dipecat dengan tidak hormat dari Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki harta Rp 74 miliar yang disimpan di Singapura. Polisi telah menyita harta berupa duit dolar Singapura, dolar Amerika, dan logam mulia yang disembunyikan di kotak penyimpanan ini. Dinyatakan oleh kepolisian, temuan ini di luar uang Rp 25 miliar yang sebelumnya ditemukan di rekening tersangka (http://kamushukum.com/en/keganjilan-kasus-gayus/, diakses 3 Desember 2012). Pada kasus ini menjadi fenomenal ketika Gayus Tambunan yang berada di tahanan bisa keluar masuk penjara seenaknya dan bisa pergi melihat turnamen tenis internasional di Bali dan pergi piknik ke Singapura. Tiga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yakni Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (10/1) malam. Mereka memulai sidak di rumah tahanan perempuan itu tepat pukul 19.30 WIB (http://kifni.com/tag/kasus-artalyta-penjara-mewah, diakses 3 Desember 2012). Dimana dalam penjara salah satu penghuni rumah tahanan tersebut ditemukan pada tahanan Artalyta, faslitas mewah seperti dapur, fasilitas karaoke, AC, peralatan salon layaknya hotel bintang lima dan tidak seperti penjara pada umumnya. Kasus-kasus tersebut seolah menjadi cermin betapa penegakan hukum di Tanah Air masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bebas berkeliaran, mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya diseret ke meja Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90) |3
  • 4. hijau dan menunjukan bahwa rasa keadilan masyarakat sulit terwujud apabila penegakan hukum di Indonesia masih seperti itu. Memang, dalam kasus-kasus tertentu, keserupaan dan perbedaan di antara manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan hukum yang adil atau tidak adil sudah cukup jelas. Hal ini terutama terjadi ketika yang kita maksud bukan keadilan atau ketidakadilan hukum melainkan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Disini kemiripan dan perbedaan yang relevan di anatara individu, yang harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum, ditentukan oleh hukum itu sendiri ( H.L.A. Hart, 2010: 248) Pikiran yang logis tentunya akan segera mempersoalkan tentang sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya diskriminasi tersebut. Pelacakan seperti itu membawa kita kepada masalah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur kekuasaan akan mengalokasikan berbagai sumber daya kepada golongan-golongan atau anggota-anggota masyarakat. Siapa pun yang berada pada kedudukan yang berkuasa dalam struktur kekuasaan, akan mampu menguasai pengalokasian kekuasaan (Satjipto Rahardjo, 2009: 62). Diketahui bahwa hukum yang harus berpegangan pada prinsip kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan keadaan yang tidak sama. IV. PENUTUPAN Dari hasil kajian dan penelusuran kami tentang keadilan hukum, terdapat beberapa kasus yang menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat diantaranya: kasus Mbok Minah, kasus Lanjar, Kasus Gayus, Kasus Artalyta, dan sebagainya. Sebagai pemuda indonesia yang pro-aktif, dalam menanggapi kasus ini kita seharusnya menyampaikan aspirasi dan haruslah kritis terhadap permasalahan. Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90) |4
  • 5. Daftar Pustaka Hart, H.L.A, 2009. Hukum, Kebebasan dan Moralitas. Yogyakarta: Genta Publishing __________, 2010. Konsep Hukum: Terjemahan The Concept of law. Bandung: Nusa Media Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing Hukum: Suatu Tinjauan http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/polis i-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai-prosedur, Diakses 3 Desember 2012 http://kifni.com/tag/kasus-artalyta-penjara-mewah, Desember 2012 http://kamushukum.com/en/keganjilan-kasus-gayus/, Desember 2012 Diakses Diakses Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( QS An-Nahl{16}: 90) |5 3 3