More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
Similar to 10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH (20)
More from fissilmikaffah1
More from fissilmikaffah1 (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
- 1. Oleh : KH. M. SHIDDIQ AL JAWI, S.Si, MSI DOSEN STEI HAMFARA JOGJA SEPTEMBER 2017 PENYIMPANGAN - PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
- 2. POKOK BAHASAN (1) Penyimpangan Hukum Syirkah (2) Penyimpangan 1 : Tidak adanya syarik badan pada akad pembentukan syirkah (3) Penyimpangan 2 : Tidak adanya ijab dan kabul pada akad pembentukan syirkah (4) Penyimpangan 3 : Tidak adanya ketentuan nisbah bagi hasil (profit sharing) (5) Penyimpangan 4 : Tidak adanya ketentuan nisbah bagi rugi (loss sharing)
- 3. POKOK BAHASAN (6) Penyimpangan 5 : Bagi hasil dengan prinsip revenue sharing (yang benar : profit sharing). (7) Penyimpangan 6 : Bagi hasil dalam jumlah nominal tertentu (8) Penyimpangan 7 : bagi hasil berupa persentase dari modal. (9) Penyimpangan 8 : barang dijadikan modal syirkah.
- 5. Penyimpangan Hukum Syirkah Penyimpangan hukum Syirkah adalah ketidaksesuaian dengan akad dan hukum syirkah. Syariah Islam telah menjelaskan hukum-hukum tentang syirkah, misal tentang akad syirkah, bagi hasil syirkah, bagi rugi syirkah, dll Maka setiap penyimpangan terhadap hukum-hukum tersebut adalah hal yang tertolak (mardud), yang dapat terkategori batal atau fasad.
- 6. Penyimpangan Hukum Syirkah Sabda Rasulullah SAW : منعملعمالليسعليهأمرنافهورد “Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami (syariah) maka perbuatan itu tertolak.” (HR Muslim). Sabda Rasulullah SAW : كلشرطليسفيكتابهللافهوباطل “Setiap syarat yang bertentangan dengan Kitabullah, maka dia adalah batil.” (HR Bukhari).
- 7. Penyimpangan Hukum Syirkah Penyimpangan hukum Syirkah terkategori batal : jika melanggar rukun-rukun syirkah, yaitu menyangkut : (1) ‘aaqidaani (dua pihak yag berakad), (2) objek akad, dan (3) shighat ijab dan kabul. Penyimpangan hukum Syirkah terkategori fasad : jika tidak melanggar rukun-rukun syirkah, misalnya melanggar ketentuan bagi hasil syirkah.
- 8. 2. Penyimpangan 1 : Tidak adanya syarik badan pada akad pembentukan syirkah
- 9. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : akad pembentukan koperasi syariah yang mengikuti metode pembentukan koperasi konvensional. Yang terjadi hanyalah pengumpulan modal dari satu pihak saja (pemilik modal / shahibul maal), yang kemudian bersepakat untuk mendirikan koperasi syariah. Setelah koperasi berdiri, barulah dibentuk pengurus koperasi yang mengelola koperasi. Titik kritis : pada saat mereka bersepakat membentuk koperasi syariah, tidak ada pihak yang berkedudukan sebagai pengelola modal (syariik badan / mudharib / aamil).
- 10. 3. Penyimpangan 2 : Tidak adanya ijab dan kabul pada akad pembentukan syirkah
- 11. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : akad pembentukan syirkah musahamah (PT). Yang terjadi hanyalah pengumpulan modal dari satu pihak saja (pemilik modal / shahibul maal), yang kemudian bersepakat untuk mendirikan sebuah PT (perseroan terbatas). Setelah PT berdiri, barulah dibentuk Dewan Direksi yang mengelola PT. Titik kritis : Pada saat mereka bersepakat membentuk PT, tidak ada ijab dan kabul antara para pemodal dan dengan pihak yang berkedudukan sebagai pengelola modal (syariik badan / mudharib / aamil).
- 12. 4. Penyimpangan 3 : Tidak adanya ketentuan nisbah bagi hasil (profit sharing)
- 13. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : koperasi 212 Mart. Yang terjadi hanyalah penggabungan modal milik para peserta kepada Koperasi 212 Mart yang sudah berdiri. Dalam berbagai ketentuan atau peraturan ttg koperasi 212 Mart yang disebarkan kpd publik, TIDAK DITEMUKAN ketentuan bagi hasil, misalnya 50% dari laba untuk pemilik modal dan 50% dari laba untuk pengelola modal. Tidak adanya ketentuan nisbah bagi hasil ini menjadikan koperasi 212 Mart bertatus fasad.
- 14. 5. Penyimpangan 4 : Tidak adanya ketentuan nisbah bagi rugi (loss sharing)
- 15. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : koperasi 212 Mart. Yang terjadi hanyalah penggabungan modal milik para peserta kepada Koperasi 212 Mart yang sudah berdiri. Dalam berbagai ketentuan atau peraturan ttg koperasi 212 Mart yang disebarkan kpd publik, TIDAK DITEMUKAN ketentuan bagi rugi (loss sharing), misalnya 50% dari kerugian ditanggung pemilik modal dan 50% dari kerugian ditanggung pengelola modal. Tidak adanya ketentuan nisbah bagi rugi ini menjadikan koperasi 212 Mart bertatus fasad.
- 16. 6. Penyimpangan 5 : Bagi hasil dengan prinsip revenue sharing (yang benar : profit sharing).
- 17. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : musyarakah pengelola kios di Mall dengan para pedagang. Cara bagi hasilnya : nilai transaksi belanja langsung dibagi dalam jangka waktu tertentu (misal 3 hari) tanpa dikurangi beaya produksi antara dua pihak, yaitu pengelola kios di Mall dan para pedagang. Bagi hasil dengan cara REVENUE SHARING tidak sesuai syariah, karena 2 alasan : (1) bertentangan dengan cara bagi hasil syirkah bhw yang dibagi adalah profit (Arab = al ribhu). (2) revenue sharing mengandung unsur gharar (belum pasti untung, bisa rugi bisa untung).
- 18. 7. Penyimpangan 6 : Bagi hasil dalam jumlah nominal tertentu
- 19. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : misal pengelola modal menjanjikan kepada pemodal bagi hasil sebesar Rp 1 juta rupiah per bulan. Cara bagi hasil seperti ini tidak sesuai syariah, karena 2 alasan : (1) bertentangan dengan cara bagi hasil syirkah, yaitu ketentuan bagi hasil seharusnya berupa nisbah (persentase) dari laba. (2) bagi hasil dengan menyebut jumlah nominal mengandung unsur gharar (bisa rugi bisa untung, sehingga jumlah laba tidak dapat dipastikan).
- 20. 8. Penyimpangan 7 : bagi hasil berupa persentase dari modal.
- 21. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : misal pengelola modal menjanjikan kepada pemodal bagi hasil sebesar 5% dari modal. Cara bagi hasil seperti ini tidak sesuai syariah, karena 2 alasan : (1) bertentangan dengan cara bagi hasil syirkah, yaitu ketentuan bagi hasil seharusnya berupa nisbah (persentase) dari laba, bukan dari modal. (2) bagi hasil dengan persentase dari modal adalah mirip dengan riba, maka hukumnya dihukumi sama dengan riba. Kaidah fiqih ; maa qaaraba al sya’i u’thiya hukmuhu (apa yang mendekati sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu).
- 22. 9. Penyimpangan 8 : barang dijadikan modal syirkah.
- 23. Penyimpangan Hukum Syirkah Kasusnya : misal pengelola modal berkontribusi tenaga, sedang pihak pemodal berkontribusi tempat (kios dll) dan peralatan (kursi, meja, alat masak dll). Cara seperti ini tidak sesuai syariah, karena bertentangan dengan ketentuan modal dalam syirkah, yaitu seharusnya modal itu berupa uang tunai, bukan berupa barang. Solusinya, barang sebagai modal syrkah itu dihitung nilainya dalam rupiah, misal kios dan peralatan dihitung senilai 10 juta. Nilai 10 juta ini dianggap sebagai modal yang disetor pihak pemodal.