akuntansi fun

2. Secara bahasa
 syarikah berarti ikhtilath (percampuran,
yakni bercampurnya satu harta
dengan harta yang lain, sehingga
tidak bisa dibedakan antara
keduannya.
Secara Umum
Secara Umum
Akad kerjasama diantara pemilik modal
yang mencampurkan modal mereka
untuk tujuan mencari keuntungan .
Dalam Musyarakah masing-masing mitra
(LKS & Nasabah) sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai
suatu usaha tertentu. baik yang sudah
berjalan maupun yang baru.
Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi
musyarakah yang sebelumnya tercantum dalam PSAK 59(Akuntansi
Perbankkan Syariah), diganti PSAK 106(Akuntansi Musyarakah)

3. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan kontribusi
dana.
Musyarakah permanen: Bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai
akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
Musyarakah menurun (musyarakah
mutanaqisha) : Bagian dana entitas
akan dialihkan secara bertahap kepada
mitra sehingga bagian dana entitas
akan menurun dan pada akhir masa
akad mitra akan menjadi pemilik penuh
usaha tertentu.
Mitra aktif: mitra yang
mengelola usaha musyarakah,
baik mengelola sendiri atau
menunjuk pihak lain.
Mitra pasif :mitra yang tidak ikut
mengelola usaha musyarakah.

4.  Menurut Fatwa DSN no.08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang musyarakah
tanggal 13 April 2000, kententuan
musyarakah :
1. Pernyataan ijab-Qobul harus dinyatakan
oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak.
2. Pihak yang berkontrak harus cakap
hukum
3. Objek akad (modal kerja,keuntungan ,
kerugian)

5. a) Modal
b) Kerja
c) Keuntungan
d) Kerugian
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang
nilainnya sama.
2) Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang property
dsb.
3) Jika modal berbentuk asset maka harus di nilai dengan uang tunai
dan di sepakati oleh mitra.
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat.
Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya,
dan dalam hal ini dia boleh menuntut tambahan bagian keuntungan.
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranny. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus
dijelaskan dalam kontrak.
1) Keuntungan harus diklasifikasikan dengan jelas, untuk menghindari
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau
ketika penghentian musyarakah.
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan
di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu kelebihan atau prosentase itu diberikan
kepadannya.
4) Sistem pembagan keuntungan harus tertuang jelas di akad
1) Kerugian harus dibagi secara proporsional menurut saham masing-
masing mitra dalam modal

6. 4. Biaya oprasional dan persengketaan
 Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan
diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
L
A
N
J
U
T
A
N
Menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, karakteristik :
5. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik
usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru. Dalam mengembalikan dana dan
bagi hasil telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada
entitas(mitra lain)
6. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk Kas, Setara kas, Aset non kas,
dan Aset tidak berwujud ( lisensi dan hak paten)
7.Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra
dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau
kesalahan yang disengaja.
8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan
yang di sengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
9. Pendapatan usaha dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati.
Sedangkan kerugian dibebankan berdasarkan dana/modal yg disetor.
10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi lebih maka mitra tsb dapat
memperoleh untung lebih besar.
11. Porsi bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah.
12. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan
investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

7. Musyarakah
Permanen
Musyarakah
dengan ketentuan
bagian dana
setiap mitra
ditentukan sesuai
akad dan
jumlahnnya tetap
hingga akhir masa
akad.
Musyarakah Menurun
Musyarakah dengan
ketentuan bagian dana
mitra akan di alihkan
secara bertahap
kepada mitra lainnya
sehingga bagian
danannya akan
menurun dan pada akhir
masa akad mitra lain
tersebut akan menjadi
pemilik penuh usaha
tersebut.

8. LKS
(mitra 1)
Tn. AMIRULLAH
(mitra 2)SYIRKAH
(3) Nisbah 80%
(2) Modal
syirkah 30%
(2) Modal
syirkah 70%
(3) Nisbah 20%
(1) Proporsional modal 30%(1) Proporsional Modal 70%
L
a
b
a
R
u
gi
Pembelian secara bertahap ke-pesertaan
LKS/Mitra 1
Penjualan/pemindahan ke-pesertaan
secara bertahap kepada nasabah/
mitra 2

9. LKS
(mitra Pasif)
Tn. AMIRULLAH
(mitra Aktif)SYIRKAH
(3) Nisbah 80%
(2) Modal
syirkah 30%
(2) Modal
syirkah 70%
(3) Nisbah 20%
(1) Proporsional modal 30%(1) Proporsional Modal 70%
L
a
b
a
R
u
gi
Pembelian secara bertahap ke-pesertaan LKS/Mitra
1
Penjualan/pemindahan ke-pesertaan secara
bertahap kepada nasabah/ mitra 2
AKUNTANSI MITRA PASIF
(penyetor modal musyarakah) AKUNTANSI MITRA AKTIF
(Pengelola usaha Musyarakah)
AKUNTANSI MITRA PASIF
(Penyetor modal Musyarakah)
Dilakukan LKS (pasif)
Dilakukan Nasabah (aktif)

10. 1. Jika LKS hanya memberikan kontribusi modal saja dan tidak ikut
serta dalam mengelola usaha disebut mitra pasif, maka LKS harus
menetapkan Akuntansi Mitra Pasif
2. Mitra lain(Amirullah) selain memberikan kontribusi modal juga
mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif. Peran mitra aktif :
sebagai penyetor modal dan sebagai pengelola usaha.
 Mitra aktif sebagai penyetor modal menerapkan Akuntansi Mitra
Aktif (PSAK 106) paragraf yang mengatur penyetoran modal
 Mitra aktif sebagai pengelola usaha maka menerapkan Akuntansi
Mitra Aktif (PSAK 106) paragraf yang mengatur pengelolaan usaha
 Dalam PSAK 106 hanya mengatur ketentuan mitra aktif, tidak
membedakan ketentuan tentang mitra aktif sebagai penyetor
modal atau pengelola usaha.
3. Ketentuan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah: Mitra aktif
pengelola usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan
usahannya karean usaha milik bersama.

11. Akun Laporan Laba Rugi :
1.Kerugian penyerahan aset
musyarakah
2.Keuntungan penyerahan aset
musyarakah
3.Pendapatan bagi hasil investasi
musyarakah
4.Beban akad musyarakah
5.Kerugian musyarakah
6.Beban penyusutan aset musyarakah
7.Keuntungan pengembalian aset
musyarakah (modal non kas)
8.Kerugian pengembalian aset
musyarakah (modal non kas)
Akun Laporan Laba Rugi :
1.Kerugian penyerahan aset
musyarakah
2.Keuntungan penyerahan aset
musyarakah
3.Pendapatan bagi hasil investasi
musyarakah
4.Beban akad musyarakah
5.Kerugian musyarakah
6.Beban penyusutan aset musyarakah
7.Keuntungan pengembalian aset
musyarakah (modal non kas)
8.Kerugian pengembalian aset
musyarakah (modal non kas)
Akun Laporan Neraca :
1.Investasi Musyarakah
2.Keuntungan Musayarakah
Tangguhan
3.Cadangan penyisihan
kerugian investasi
4.Piutang jatuh tempo
pengelola dana (piutang
mitra aktif)
5.Piutang pendapatan bagi
hasil
6.Akumulasi penurunan Nilai
aset musyarakah.
Akun Laporan Neraca :
1.Investasi Musyarakah
2.Keuntungan Musayarakah
Tangguhan
3.Cadangan penyisihan
kerugian investasi
4.Piutang jatuh tempo
pengelola dana (piutang
mitra aktif)
5.Piutang pendapatan bagi
hasil
6.Akumulasi penurunan Nilai
aset musyarakah.

12. A. Biaya musyarakah
Biaya yang dikeluarkan sebelum akad dapat diakui sebagai bagian dari
investasi musyarakah atau menjadi beban mitra. Diatur dalam PSAK 106 :
Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biaya study kelayakan) tidak dapat
diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan seluruh mitra.
Contoh :
Tanggal 5-ags-2008 dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek dan
penelitian proyek sebesar Rp 1.000.000
Jawab:
1. Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad:
Dr. Uang muka pra akad musyarakah Rp 1.000.000
Cr. Kas Rp 1.000.000
2. Pengakuan Biaya Akad Musyarakah
a. Jika tidak disepakati sebagai bagaian dari investasi musyarakah
Dr. Biaya Akad Rp.1000.000
Cr. Uang muka pra akad musyarakah Rp 1000.000
b. Jika disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah
Dr. Investasi Musyarakah Rp 1.000.000
Cr. Uang muka pra akad musyarakah Rp 1000.000

13. B. Penyerahan Modal Musyarakah
 Dapat berbentuk uang tunai/emas/perak yang setara.
 Dapat berbentuk hak tak berwujud : hak paten,gadai, paten dll.
 Penyerahan modal dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
 Jika bertahap maka timbul kewajiban komitmen investasi musyarakah
dengan tujuan LKS memiliki komitmen yg tdk dapat dibatalkan oleh slh 1
pihak.
Contoh:
Tanggal 1-ags-2008 pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh
amirullah, LKS mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas
investasi musyarakah sebesar Rp90.000.000
Dengan kesepakatan LKS sebagai penyedia modal memiliki kewajiban
komitmen, jd jurnalnya:
Dr. Kontra komitmen investasi musyarakah Rp90.000.000
Cr. Kewajiban komitmen Investasi musyarakah Rp90.000.000

14. C. Pengukuran Modal Musyarakah Non
Kas
PSAK 106: 29. investasi musyarakah nonkas
yang diukur dengan nilai wajar aset
yang diserahkan akan berkurang
nilainya sebesar beban penyusutan atas
aset yang diserahkan dikurangi dengan
amortisasi keuntungan tangguhan.
Contoh:
Modal non kas awal akad :
Mesin pemintal ‘yamato’