Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kasus Sengketa Mobil Nasional Timor di WTO. Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan untuk mendukung industri mobil nasional dengan menunjuk produsen tertentu. Kebijakan ini ditentang Jepang karena dianggap melanggar peraturan WTO. Akhirnya kasus ini dibawa ke WTO untuk penyelesaian.
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemka mhtMahatma Pranata
Proses impor komponen mobil Esemka melibatkan beberapa dokumen penting seperti API, PIB, invoice komersial, dan sertifikat asal. PT Solo Manufaktur Kreasi harus mengajukan permohonan NIK/SPR terlebih dahulu kepada Bea Cukai. Prosesnya meliputi pengisian PIB, pembayaran bea masuk, dan keluarnya SPPB setelah validasi dokumen dan cek fisik barang jika dalam jalur merah.
Laporan ini membahas proses impor komponen mobil Esemka yang diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi. Komponen tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan porsi komponen lokal sebesar 60%. Proses impornya melibatkan beberapa dokumen seperti API, PIB, invoice, dan mengikuti prosedur kepabeanan yang diatur pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kasus dumping produk kertas Indonesia ke Korea. Ringkasannya adalah bahwa perdagangan internasional terjadi antar negara, Korea menuduh Indonesia melakukan dumping produk kertas, dan kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Indonesia di WTO.
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemka mhtMahatma Pranata
Proses impor komponen mobil Esemka melibatkan beberapa dokumen penting seperti API, PIB, invoice komersial, dan sertifikat asal. PT Solo Manufaktur Kreasi harus mengajukan permohonan NIK/SPR terlebih dahulu kepada Bea Cukai. Prosesnya meliputi pengisian PIB, pembayaran bea masuk, dan keluarnya SPPB setelah validasi dokumen dan cek fisik barang jika dalam jalur merah.
Laporan ini membahas proses impor komponen mobil Esemka yang diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi. Komponen tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan porsi komponen lokal sebesar 60%. Proses impornya melibatkan beberapa dokumen seperti API, PIB, invoice, dan mengikuti prosedur kepabeanan yang diatur pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kasus dumping produk kertas Indonesia ke Korea. Ringkasannya adalah bahwa perdagangan internasional terjadi antar negara, Korea menuduh Indonesia melakukan dumping produk kertas, dan kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Indonesia di WTO.
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationFuad Nasir
1. WTO didirikan pada 1995 sebagai badan perdagangan multilateral untuk mengatur perdagangan internasional. Putaran perundingan Doha 2001 menekankan pembangunan dan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
2. KTM Hong Kong 2005 mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perundingan Doha mengenai pertanian, barang industri, jasa, dan isu-isu pembangunan.
3. Perundingan masih berlanjut di Jenewa untuk mem
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa khususnya terkait ekspor minyak sawit Indonesia, analisis perdagangan Indonesia-Cina sebelum dan sesudah CAFTA, fungsi devisa, tujuan kartel, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor impor.
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...febrysaragih
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsipnya.
2. Juga membahas dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, baik dampak positif maupun negatif.
3. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas juga dijelaskan.
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, mulai dari sejarahnya di Eropa hingga perkembangannya menjadi organisasi perdagangan internasional seperti GATT dan WTO. Modul ini juga menjelaskan pengertian hukum perdagangan internasional, ruang lingkupnya, serta implementasi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait. Contoh kasus sengketa merek dagang internasional LOTTO juga dijelaskan.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.
Dokumen membahas tentang Perjanjian Perdagangan Bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN (CAFTA) dan dampaknya bagi Indonesia. CAFTA diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Cina namun juga berpotensi mengancam industri lokal karena produk Cina lebih murah. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan peningkatan daya saing produk lokal, penyiapan SDM bermutu, perlindungan bagi produsen dan UMKM l
Bab 6 "Pengertian dan Ketentuan TKDN dan BMP" _Buku *Teknik Perhitungan & Ver...Kanaidi ken
Buku ini membahas tentang pengertian, ketentuan, dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN didefinisikan sebagai besarnya komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa, sedangkan BMP mengukur manfaat yang diberikan perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan TKDN dan BMP bertuju
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...megiirianti083
1. Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Terjadi perdagangan internasional karena keanekaragaman produksi, penghematan biaya, perbedaan selera, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat spesialisasi.
3. Dampak perdagangan internasional terhadap Indonesia mencakup positif seperti pertumbuhan ekonomi, namun juga negatif seperti persaingan tidak sehat.
Cafta dan perkembangannya di indonesiaYuca Siahaan
CAFTA (Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN) adalah perjanjian perdagangan bebas antara China dan 10 negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada 2002 dengan tujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas pada 2010, yang memungkinkan 90% barang diperdagangkan antarnegara menjadi bebas bea. Sejak diberlakukannya CAFTA, perdagangan antara China dan ASEAN meningkat empat kali lipat sejak 2003 dan telah membuat China menj
Rapat membahas tindak lanjut kasus pencurian pulsa oleh provider konten. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan seperti menerbitkan surat edaran dan merekomendasikan sanksi. Namun anggota rapat meminta keterangan lebih lanjut terkait alokasi dana untuk penggantian pulsa korban dan mekanisme pemblokiran dana provider konten yang dituduh. BRTI belum dapat men
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan jasa profesi di bidang hukum. Pemerintah telah meningkatkan peraturan dan administrasi terkait hak kekayaan intelektual serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual."
13. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, univ...Maghfira Arsyfa Ganivy
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup definisi, sejarah, jenis, konsep, dasar, bentuk, tujuan dan implementasi HAKI. Dokumen tersebut juga menjelaskan penolakan permohonan paten sistem mesin motor Bajaj di Indonesia.
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...Maghfira Arsyfa Ganivy
Dokumen tersebut merangkum tentang implementasi penanaman modal perusahaan media global PT Global Mediacom Tbk di Indonesia. Perusahaan ini memiliki portofolio media terbesar di Indonesia yang mencakup 4 stasiun televisi FTA, produsen konten terbesar, operator TV berlangganan terbesar, layanan broadband tercepat, dan portal berita online terbesar ketiga. Perusahaan fokus pada media berbasis iklan melalui PT Media Nusantara Citra Tbk dan media berbasis langganan melalui PT MNC Sky
More Related Content
Similar to 14. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas mercu buana, 2018.docx
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationFuad Nasir
1. WTO didirikan pada 1995 sebagai badan perdagangan multilateral untuk mengatur perdagangan internasional. Putaran perundingan Doha 2001 menekankan pembangunan dan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
2. KTM Hong Kong 2005 mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perundingan Doha mengenai pertanian, barang industri, jasa, dan isu-isu pembangunan.
3. Perundingan masih berlanjut di Jenewa untuk mem
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa khususnya terkait ekspor minyak sawit Indonesia, analisis perdagangan Indonesia-Cina sebelum dan sesudah CAFTA, fungsi devisa, tujuan kartel, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor impor.
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...febrysaragih
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsipnya.
2. Juga membahas dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, baik dampak positif maupun negatif.
3. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas juga dijelaskan.
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, mulai dari sejarahnya di Eropa hingga perkembangannya menjadi organisasi perdagangan internasional seperti GATT dan WTO. Modul ini juga menjelaskan pengertian hukum perdagangan internasional, ruang lingkupnya, serta implementasi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait. Contoh kasus sengketa merek dagang internasional LOTTO juga dijelaskan.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.
Dokumen membahas tentang Perjanjian Perdagangan Bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN (CAFTA) dan dampaknya bagi Indonesia. CAFTA diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Cina namun juga berpotensi mengancam industri lokal karena produk Cina lebih murah. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan peningkatan daya saing produk lokal, penyiapan SDM bermutu, perlindungan bagi produsen dan UMKM l
Bab 6 "Pengertian dan Ketentuan TKDN dan BMP" _Buku *Teknik Perhitungan & Ver...Kanaidi ken
Buku ini membahas tentang pengertian, ketentuan, dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN didefinisikan sebagai besarnya komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa, sedangkan BMP mengukur manfaat yang diberikan perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan TKDN dan BMP bertuju
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...megiirianti083
1. Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Terjadi perdagangan internasional karena keanekaragaman produksi, penghematan biaya, perbedaan selera, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat spesialisasi.
3. Dampak perdagangan internasional terhadap Indonesia mencakup positif seperti pertumbuhan ekonomi, namun juga negatif seperti persaingan tidak sehat.
Cafta dan perkembangannya di indonesiaYuca Siahaan
CAFTA (Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN) adalah perjanjian perdagangan bebas antara China dan 10 negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada 2002 dengan tujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas pada 2010, yang memungkinkan 90% barang diperdagangkan antarnegara menjadi bebas bea. Sejak diberlakukannya CAFTA, perdagangan antara China dan ASEAN meningkat empat kali lipat sejak 2003 dan telah membuat China menj
Rapat membahas tindak lanjut kasus pencurian pulsa oleh provider konten. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan seperti menerbitkan surat edaran dan merekomendasikan sanksi. Namun anggota rapat meminta keterangan lebih lanjut terkait alokasi dana untuk penggantian pulsa korban dan mekanisme pemblokiran dana provider konten yang dituduh. BRTI belum dapat men
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan jasa profesi di bidang hukum. Pemerintah telah meningkatkan peraturan dan administrasi terkait hak kekayaan intelektual serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual."
13. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, univ...Maghfira Arsyfa Ganivy
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup definisi, sejarah, jenis, konsep, dasar, bentuk, tujuan dan implementasi HAKI. Dokumen tersebut juga menjelaskan penolakan permohonan paten sistem mesin motor Bajaj di Indonesia.
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...Maghfira Arsyfa Ganivy
Dokumen tersebut merangkum tentang implementasi penanaman modal perusahaan media global PT Global Mediacom Tbk di Indonesia. Perusahaan ini memiliki portofolio media terbesar di Indonesia yang mencakup 4 stasiun televisi FTA, produsen konten terbesar, operator TV berlangganan terbesar, layanan broadband tercepat, dan portal berita online terbesar ketiga. Perusahaan fokus pada media berbasis iklan melalui PT Media Nusantara Citra Tbk dan media berbasis langganan melalui PT MNC Sky
10. hbl, maghfira arsyfa ganivy, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisn...Maghfira Arsyfa Ganivy
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Dokumen tersebut merupakan modul perkuliahan tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian hukum lingkungan, sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai dari Konferensi Stockholm hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Modul ini juga menjelaskan pandangan para ahli mengenai pengertian lingkungan hidup.
12. h bl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi,univer...Maghfira Arsyfa Ganivy
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan,
hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun
pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero,
Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan,
seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan
kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak
sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang
perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya
bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa
yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai
bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan mata
uang.
2. Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial, yaitu cek,
tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber
hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
Dokumen tersebut membahas sejarah dan profil PT Sinar Sosro, perusahaan minuman teh asli Indonesia yang memproduksi Teh Botol Sosro. PT Sinar Sosro didirikan pada tahun 1974 dan merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia. Dokumen juga membahas strategi pemasaran, posisi merek, dan tanggung jawab sosial perusahaan PT Sinar Sosro.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pencucian uang oleh Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar untuk kasus tersebut.
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Manfaat lembaga pembiayaan :
Bagi masyarakat : manfaat lembaga pembiayaan yang paling utama ialah dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
Bagi pembangunan infrastruktur : manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
3. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,bentuk badan usaha, universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
BENTUK BENTUK BADAN USAHA
1. Firma
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.
Ciri – ciri perseroan Firma:
a. Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya
b. Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
c. Tidak berbadan hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
14. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas mercu buana, 2018.docx
1. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
13
F041700009 Maghfira Arsyfa Ganivy
Abstract Kompetensi
Mampu menjelaskan tentang lingkup
perdagangan internasional
Mampu menjelaskan tentang lingkup
perdagangan internasional dan
penutupan kesepakatan yang masuk
dalam perdagangan internasional
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hukum Perdagangan Internasional
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
2. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mebantu.
Kami menyadari sekali, di dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta
banyak kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal isi dalam makalah ini sendiri,
untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah ini dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah
ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman,
serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari
makalah ini sebagai tambahan referensi yang telah ada.
Jakarta, 2 Juli 2018
Penulis
3. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Perdagangan Internasional
Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting.
Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Mereka
membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan
memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas.
Perdagangan sudah merambah wilayah antarnegara ( internasional ). Proses tukar-menukar
barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut
perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan
importir.
Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor
adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang
Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara
memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan
yang berlaku. (Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.)
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang
lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas
batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual
beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga
hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. (Ibid.)
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh
adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang
semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam
bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu
mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi. (Ibid.,
hal. 10)
B. Implementasi
Hukum Dagang Internasional : Sengketa Mobnas “Timor” di WTO
Efek transnasionalisme salah satunya adalah Attitude Change (Perubahan Tingkah Laku).
Maksudnya adalah hubungan antara organisasi transnasional dengan negara diharapkan bisa
merubah kebijakan negara tersebut. Kebijakan yang memang merupakan kepentingan dari
4. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
organisasi transnasional. Oleh karena itu mereka berusaha membawa ide baru, hal baru dan
norma yang dikemukakan mereka kepada negara yang dituju.
Kasus WTO dan Indonesia dalam masalah Mobnas (Mobil Nasional) Timur menujukkan bahwa
organisasi Transnasional (dalam hal ini adalah WTO) bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah
Indonesia. Awal mula muncul kasus ini karena inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung
dan ingin meningkatkan industri mobil nasional. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya
mengeluarkan kebijakan program Mobil Nasional yaitu bisa dilihat dalam Inpres No.2 tahun
1996 mengenai Program Mobil Nasional bahwa sebagai sebuah terobosan di sektor otomotif
Indonesia. Tujuan Mobnas (Mobil Nasional) adalah sebagai embrio kemajuan dan kemandirian
bangsa Indonesia dalam industri otomotif. Program Mobnas ini yang menunjuk PT Timor Putra
Nasional (TPN) sebagai pelopor yang memproduksi Mobnas sayangnya Mobnas masih belum
dapat memproduksi di dalam negeri, maka perlu dikeluarkan Keppres No. 42 tahun 1996 yang
mengizinkan PT TPN mengimpor Mobnas yang kemudian diberi merek “Timor” (baik dalam
bentuk jadi atau completely build-up/ CBU dari Korea Selatan.
Hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak yaitu Jepang, Amerika Serikat dan beberapa
negara Eropa. Jepang yang paling berusaha keras kerena mempunyai kepentingan kuat dalam
industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil Indonesia. Reaksi lain dari
Amerika dan beberapa negara Eropa gelisah karena mereka berencana menanamkan investasi
dalam industri otomotif di Indonesia. Akhirnya terjadi dialog antara Jepang dan pemerintah
Indonesia dan hasilnya dead lock. Kemudian tindakan lanjutan dari Jepang yaitu melalui Wakil
Menteri Perdagangan Internasional dan Industrinya menyatakan bahwa mereka akan
membawa masalah ini ke WTO.
Penyebab Timbulnya Kasus Sengketa Mobil Nasional ”Timor” di WTO
Timbulnya sengketa mobil nasional ”Timor” ditandai dengan adanya perkara pengaduan
Jepang ke WTO yang bermula dari keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996 tentang program
Mobnas yang menunjuk PT Timor Putra Nusantra (TPN) sebagai pionir yang memproduksi
Mobnas. Karena belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka keluarlah Keppres No.
42/1996 yang membolehkan PT TPN mengimpor mobnas yang kemudian diberi merek “Timor”,
dalam bentuk jadi atau completely build-up (CBU) dari Korea Selatan.
Selain itu, PT TPN diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas bea
masuk barang impor. Hak itu diberikan kepada PT TPN dengan syarat menggunakan kandungan
lokal hingga 60 persen dalam tiga tahun sejak mobnas pertama dibuat. Namun bila penggunaan
kandungan lokal yang ditentukan secara bertahap yakni 20 persen pada tahun pertama dan 60
persen pada tahun ketiga tidak terpenuhi, maka PT TPN harus menanggung beban pajak barang
mewah dan bea masuk barang impor. Namun, soal kandungan lokal ini agaknya diabaikan
5. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
selama ini, karena Timor masuk ke Indonesia dalam bentuk jadi dari Korea. Dan tanpa bea
masuk apapun, termasuk biaya pelabuhan dan lainnya.
Masalah Mobil Nasional dibawa ke World Trade Organization oleh Jepang untuk mengajukan
keluhan mengenai mobil nasional ke WTO. Subyek dalam kasus mobil nasional ini adalah PT
Timor Putra Nusantara yang berperan memproduksi mobil masional akan tetapi PT Timor Putra
Nusantara belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka PT Timor Putra Nusantara
mengimpor mobil nasional dari Korea Selatan dalam bentuk jadi. Dalam kasus ini yang menjadi
obyek sengketa adalah mobil nasional yang menunjuk PT Timor Putra Nusantra (TPN) sebagai
pionir yang memproduksi Mobnas.
Jepang menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi dan oleh
karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Tuduhan Jepang tersebut terdiri atas
tiga poin yaitu :
1. Adanya perlakuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea yang hanya memberi
keuntungan pada satu negara. Misalnya perlakuan bebas tarif masuk barang impor, yang
melanggar pasal 10 peraturan GATT.
2. Perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobnas selama
dua tahun. Ini melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan GATT.
3. Menghendaki perimbangan muatan lokal seperti insentif, mengizinkan pembebasan tarif
impor, dan membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobnas sesuai dengan
pelanggaran dalam pasal 3 ayat 1 GATT, dan pasal 3 kesepakatan perdagangan multilateral.
Dari beberapa kali pertemuan bilateral tingkat menteri, kesepakatan yang ingin dicapai bertolak
belakang dengan keinginan dan cita-cita masing-masing negara. Maka pada 4 Oktober 1996,
Pemerintah Jepang melalui Kementrian Industri dan Perdagangan Internasional (MITI) resmi
mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pasal 22 ayat 1 peraturan GATT. Inti dari
pengaduan itu, Pemerintah Jepang ingin masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia
diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdagangan multilateral sesuai dengan aturan yang
tercantum dalam WTO. Ketika itu, jika dalam tempo lima-enam bulan setelah pengaduan ke
WTO belum dapat diselesaikan, maka Jepang akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi.
Setelah enam bulan tidak ada penyelesaian sejak Jepang secara resmi mengadukan Indonesia
ke WTO, tampaknya, ancaman Jepang bukan isapan jempol belaka. Jepang membawa masalah
Mobnas ke panel WTO melalui pembentukan dispute settlement body (DSB) atau sidang
bulanan badan penyelesaian sengketa. Dengan terbentuknya DSB, maka Jepang berharap
masalah Mobnas dapat dipecahkan dengan jalan terbaik dan adil.
6. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Pembentukan panel dilakukan oleh DSB, setelah upaya penyelesaian mengalami jalan buntu.
Panel yang beranggotakan 3-5 orang inilah yang akan
memeriksa pengaduan dan saksi-saksi. Dan dalam tempo enam bulan, panel akan
mengeluarkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DSB. Di tangan DSB nanti, keputusan
hasil panel akan disahkan satu tahun kemudian.
Namun, Pemerintah Jepang berharap hubungan bilateral kedua negara tidak terganggu. Dalam
hal program mobnas, menyadari keinginan dan cita-cita Indonesia atas program tersebut.
Jepang tidak mengenyampingkan keinginan tersebut, sepanjang tidak melanggar peraturan
GATT dan WTO. Walau pengaduan telah disampaikan ke WTO, Pemerintah Jepang tetap
membuka peluang melalui jalan bilateral untuk menyelesaikan soal krusial ini. Meskipun, di
badan perdagangan dunia itu, masalah mobnas akan terus melekat dalam agendanya.
7. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
Sumber: https://armansyaheffendy.wordpress.com/2011/11/27/hukum-dagang-
internasional-sengketa-mobnas-timor-di-wto/ diakses pada tanggal 2 Juli 2018