Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah dengan menitikberatkan pada pencapaian hasil. SAKIP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menegaskan prinsip akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah. SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, pel

1. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

2. DASAR HUKUM SAKIP
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan
negara
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan
dan akuntabilitas kinerja pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Asas pengelolaan keuangan negara adalah
akuntabilitas berorientasi hasil
Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

3. 3
Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Kepastian Hukum
• Tertib Penyelenggaraan Negara
• Kepentingan Umum
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas
Asas-asas umum penyelenggaraan negara:
AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS

4. 4
“Setiap
program dan kegiatan
dari penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya”
MAKNA AKUNTABILITAS

5. 5
UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA)
UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA
UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)
• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara
Asas-asas umum penyelenggaraan negara:
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL

6. berapa besar kinerja
yang dihasilkan dan
kinerja tambahan
yang diperlukan,
agar tujuan yang
telah ditetapkan
dapat dicapai pada
akhir periode
perencanaan
Menjadi
Berapa
besar dana
yang telah dan
akan
dihabiskan
Perubahan
Paradigma
©oaching
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL

7. do the thing right do the right thing
tupoksi user
stakeholder
©oaching

8. do the thing right do the right thing
 kebijakan
 disemininasi
• pelayanan publilk ?
• akuntabilitas aparatur ?
• kompetensi sdm ?
Studi Kasus : Kementerian PAN dan RB
©oaching

9. do the thing right do the right thing
 patroli
 operasi
pengamanan
 tingkat kriminalitas
 angka laka lantas
Studi Kasus: POLRI
©oaching

10. do the thing right do the right thing
 penyuluhan
 pengadaan
obat/fasilitas
kesehatan
 angka gizi buruk
 angka kematian bayi
 angka penyakit
menular
Studi Kasus : Kesehatan
©oaching

11. Kinerja
(Efektif, Efisien dan Ekonomis)
Keuangan
(Kepatuhan Terhadap
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara)
Akuntabilitas
Kinerja menjadi
bagian yang tidak
terpisahkan
dengan
akuntabilitas
keuangan
PP Nomor 8/2006
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

12. ILUSTRASI BEASISWA PENDIDIKAN
Rp. 1.000.000
Membeli Tas Sekolah
Rp. 1.000.000
Membeli 2 Buku Asli
(Berwarna)
Rp. 1.000.000
Membeli 4 Buku (Foto
Copyan)
Rp. 1.000.000
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
WTP
WTP
WTP
PERTANGGUNGJAWABAN
KINERJA
A
LULUS 4 MATA
KULIAH
cc
LULUS 2 MATA
KULIAH
D
TIDAK LULUS 4 MATA
KULIAH
1
2
3
TUJUAN : “LULUS
4 MATA KULIAH”

13. KOMPONEN SAKIP
RENCANA
STRATEGIS
SISTEM
AKUNTABIITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN
PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN
KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN
TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN
KEPADA PEJABAT YANG
BERKOMPETEN
PENGUKURAN
KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN
PENCAPAIAN TARGET
DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA
KINERJA DIKELOLA DENGAN
BAIK UNTUK MENGETAHUI
PENCAPAIAN DARI TAHUN
KE TAHUN
PELAPORAN
KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA
DILAPORKAN KEPADA PEMBERI
AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN
EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN
PENCAPAIAN KINERJA
TELAH DIREVIU DAN
DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
UNTUK PENINGKATAN KINERJA

14. PERMASALAHAN?
• Instansi Pemerintah TIDAK mengetahui
ALASAN KEBEDAANNYA dan
KONTRIBUSINYA terhadap Pembangunan
NASIONAL
• Pemahaman akan KINERJA yang masih
lemah

15. KINERJA
KERJA
• Tujuan
• Sasaran
• Outcome
• Hasil
• Kondisi positif yang
ingin diwujudkan
• Kondisi Negatif yang
ingin dihilangkan
• Strategi/cara
untuk mencapai
kinerja
• Program, Kegiatan,
Sub-kegiatan,
komponen, dan
anggaran
KINERJA VS KERJA

16. RPJMN/D
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh
APIP
Laporan Keuangan
Reviewed
Laporan Kinerja
Reviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan
Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja
Rencana Strategis
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Perpres 29/2014 tentang SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

17. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
MERUMUSKAN
PROGRAM/KEGIATAN YANG
MENDUKUNG
TUJUAN/SASARAN
MERUMUSKAN
TUJUAN/SASARAN
PRIORITAS YANG
JELAS
MENETAPKAN UKURAN
KINERJA DAN TARGET
UNTUK MENGUKUR
KEBERHASILAN
MENETAPKAN ANGGARAN
SESUAI DENGAN
PROGRAM/KEGIATAN YANG
TELAH DIRUMUSKAN

18. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Besaran anggaran dialokasikan sesuai
dengan program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian prioritas
pembangunan
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program
Program Follow Result
Pemilihan Program dan Kegiatan
harus sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan
“TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI
PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI HASIL/MANFAAT BAGI
MASYARAKAT”
Untuk mendorong
pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja oleh
instansi pemerintah,
dibangunlah aplikasi
terpadu
PRIORITAS
DAN
SASARAN STRATEGIS

19. TERIMA KASIH…