2. Peraturan Pemerintah
PP No. 8/2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Peraturan Presiden
Perpres 29/2014 tentang SAKIP
Peraturan Menteri PAN dan RB
Permenpanrb nomor 53/2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Perpres 29/2014 tentang SAKIP
● Mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tusinya termasuk
pengelolaan sumber daya yang ada
dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis.
● Pertanggungjawaban dimaksud
dilaporkan kepada pemberi mandat,
pimpinan masing-masing instansi,
lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden
3. 3
RPJMN
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh
APIP
Laporan Keuangan
Reviewed
Laporan Kinerja
Reviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja dan
Anggaran
Rencana Kinerja Tahunan
Daftar Penetapan
Anggaran
Perjanjian Kinerja
Rencana
Strategis
4. RENCANA
STRATEGIS
SAKIP
MEMASTIKAN SASARAN
K/L SESUAI DENGAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PERJANJIAN
KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN
TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN
KEPADA PEJABAT YANG
BERKOMPETEN
PENGUKURAN
KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN
PENCAPAIAN TARGET DIUKUR
DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA
DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK
MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI
TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN
KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA
DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH
SECARA JUJUR
REVIU DAN
EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN
KINERJA TELAH DIREVIU DAN
DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT
PERBAIKAN
BERKELANJUTAN
UNTUK PENINGKATAN
KINERJA
MEMASTIKAN
SASARAN/
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
MENJADI FOKUS
K/L/PEMDA
MEMASTIKAN
ANGGARAN
DIALOKASIKAN
UNTUK
SASARAN/PRIORITA
S PEMBANGUNAN
(MONEY FOLLOW
PROGRAM)
PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
5. EVALUASI
AKUNTABILITAS
KINERJA adalah aktivitas
analisis sistemik
pemberian nilai, apresiasi
dan pengenalan
permasalahan, serta
pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan
untuk tujuan peningkatan
kinerja dan akuntabilitas
unit kinerja.
Untuk minimum requirement SAKIP dengan peringkat B adalah:
Perjanjian Kinerja Organisasi ada dan berkualitas
Perjanjian Kinerja Unit kerja Eselon 1 dan Eselon 2 ada dan berkualitas;
Perjanjian Kinerja Eselon 3, Eselon 4 dan Individu ada dengan jumlah minimal 1/3 dari jumlah keseluruhan unit ada dan tetapi belum melihat kualitasnya;
Rencana Aksi ada untuk 1/3 unit di organisasi
Evaluasi Internal telah dilakukan namun belum dilihat kualitasnya;
Pohon Kinerja ada namun belum dilihat kualitasnya;
Efisiensi Anggaran tidak melalui pohon Kinerja;
Penajaman Program hingga Manajemen Kinerja belum dipenuhi
Jika minimum requirement ini bisa dipenuhi maka kita bisa mendapat nilai B.
