negara hukum

1. PERTEMUAN I
Konsep Negara Hukum dan
Negara Hukum Indonesia
Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos., M.Si

2. Pengertian Negara Hukum
 Ibi Ius Ubi Societas : dimana ada masyarakat disitu
ada hukum;
 Wirjono prodjodikoro, negara hukum dapat diartikan
sebagai suatu negara yang di dalam Wilayahnya
adalah semua alat-alat perlengkapan dari negara dalam
tindakannya baik warga Negara maupun saling berubugan
masing-masing tidak boleh sewenang-wenang melainkan
harus memperhatikan hukum yang berlaku

3. lanjutan
 Semua orang atau penduduk dalam
hubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan – peraturan hukum yang
berlaku;
 Negara hukum dimana negara yang
memberikan perlindungan hukum bagi warga
negaranya berdasarkan atas keadilan.

4. Negara Hukum Eropa Kontinental
 Adanya jaminan terhadap perlindungan HAM;
 Adanya pemisahan kekuasaan;
 Adanya pemerintahan berdasarkan UU;
 Adanya peradilan administrasi

5. Negara Hukum Anglo Saxon
 Adanya supremasi Hukum;
 Adanya kesamaan dihadapan Hukum;
 Adanya perlindungan terhadap Hukum;

6. Kekuasaan Kehakiman
 Peradilan Umum;
 Peradilan Agama;
 Peradilan Militer;
 Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Negara Hukum Indonesia
 Adanya supremasi hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 45);
 Adanya pemisahan kekuasaan (pasal 2 s/d pasal 24 C UUD 1945);
 Adanya pemerintahan berdasarkan UU (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat
(1) UUD 1945);
 Adanya kesamaan dihadapan hukum (pasal 27 ayat 1 UUD 1945);
 Adanya peradilan administrasi (pasal 24 ayat 2 UUD 1945);
 Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM (Pasal 28 A sd pasal 28 J
UUD 1945)

8. Penegakkan Hukum menurut
Lawrence M. Friedman
Struktur
Kultur Substansi

9. Faktor yang mempengaruhi penegakkan
hukum (Soerjono Soekanto)
 Faktor muatan hukumnya / substansi hukum;
 Faktor penegak hukumnya/ struktur hukum;
 Faktor sarana prasarana / fasilitas pendukung;
 Faktor masyarakat / lingkungan
 Faktor Budaya / custom hukum