SlideShare a Scribd company logo
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN KESEHATAN
OLEH :
SARTINI RISKY MS,
SKM.,M.KES
Pembangunan hakikatnya adalah
upaya mewujudkan tujuan
nasional bangsa Indonesia yang
maju, mandiri, sejahtera,
berkeadilan, berdasarkan iman
dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa
Nilai-nilai Pembangunan
Nilai-nilai Kebangsaan
Nilai-nilai otonomi
Nilai-nilai kemanusiaan
Landasan Penyelenggaraan
Pembangunan
• UUD 1945
• Pancasila
• Keputusan/Ketetapan MPR.
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas)
• Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Rencana Strategis (Renstra)
• Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda)
• Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Rencana Strategis Daerah (Renstrada).
• forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).
Prinsip Penyusunan Program
• Pembangunan manusia
• Pembangunan ekonomi
• Pembangunan prasarana
• Pembangunan kelembagaan.
• Pembangunan berkelanjutan
Hal-hal yang harus diperhatikan pembangunan
• Perubahan/pembaruan/pembangunan akan
terjadi secara terus menerus. Perubahan
yang effektif selalu membutuhkan waktu.
• Mencakup multi perspektif.
• Menyadari tentang proses perubahan yang
sedang terjadi.
• Perkirakan tentang arus balik/perlawanan
balik.
• Sumber daya manusia sebagai investasi dari
perubahan dan pembaruan.
Pembangunan nasional (nation building) merupakan
usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu
bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka
pertumbuhan dan perubahan yang berencana
menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menciptakan pembangunan
Nasional.
Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari
keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai
tujuan yang telah telah ditetapkan bersama
berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu. Ada korelasi
atau hubungan yang jelas antar pembangunan
nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara
berdasar keterangan di atas.
Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang
mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent
phase daripada proses secara keseluruhan.
• Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut
pemuasan (felt needs dan real needs),
• Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions),
• Perumusan dasar-dasar hukum (legal bases) bagi
pelaksanaan keputusan politik,
• Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka
mencapai tujuan (formulation of development plan),
• Penyusunan program kerja (work program),
• Implementasi (implementation of activities),
• Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang
dicapai (evaluation of result obtained).
Titik tolak
Aspek-Aspek yang Mempengaruhi
Administrasi Pembangunan
• Aspek Politik
• Aspek Ekonomi
Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi
pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.
• Aspek Sosial-Budaya
• Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan
Lingkungan Fisik
• Aspek Institusionil
Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik
dengan administrasi pembangunan
• Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara
tertentu.
• Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain
sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan
kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap
usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
• Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik.
• Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih
menunjang usaha pembangunan
• Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum
politik dengan birokrasi
• Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di
luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya
terhadap administrasi pembangunan.
Aspek sosial budaya yang perlu mendapat
perhatian dalam administrasi pembangunan
• Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan
basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang
merupakan hambatan bagi suatu proses
pembangunan atau usaha pembaharuan.
• Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan
atau pembangunan yang perlu perhatian dalam
administrasi pembangunan.
• Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam
masyarakat terhadap usaha pembangunan.
• Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol
dan memerlukan perhatian administrasi
pembangunan.
Aspek-aspek Administrasi Daripada
Proses Pembangunan
• Rencana Pembangunan Nasional
• Perumusan Program Kerja
• Pelaksanaan
• Penilaian hasil-hasil yang dicapai
Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin
agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan
serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling
bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan
tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan
sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap
bawahannya.
pengawasan atas keuangan negara secara garis
besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu
pengawasan internal
pengawasan eksternal.
Menurut Revrisond Baswir (Bawsir, 1999) tujuan pengawasan pada
dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi
serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata
kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka
diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi.
Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan
• Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari
ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam
hal ini dengan ekonomi,
• ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu
administrasi/pembangunan
• Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang
mempengaruhinya
• adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung
terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan
administrasi negara.
• Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya adalah bagaimana
ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi
atau keterbukaan
Dalam mengartikan tata kerja ,prosedur dan
sistem kerja akan kita pisahkan pengertian untuk
masing – masing supaya jelas dan memahaminya.
Tata kerja : merupakan cara melaksanakan suatu
pekerjaan dengan benar dan berhasil atau bisa
mencapai tingkat efisien yang maksimal.
Prosedur : merupakan tahapan dalam tata kerja
yang harus dilalui suatu pekerjaan baik
mengenai dari mana asalnya dan mau menuju
mana,kapan pekerjaan tsb harus diselesaikan
maupun alat apa yang harus digunakan agar
pekerjaan tsb dapat diselesaikan.
Sistem : merupakan susunan antara tata kerja dengan
prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk
suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.
Ketiganya merupakan kesatuan yang bulat artinya
ketiganya merupakan tindak lanjut dalam rangka
pelaksanaan suatu bidang pekerjaan tertentu.
Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam
memekai tata kerja ,prosedur dan sistem kerja
• harus memperharikan segi – segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan
waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan.
• haruslah dipersiapkan adanya penjelasan tentang
tujuan pokok organisasi, skema, klasifikasi jabatan, analisa
jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya.
• Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.
• harus dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap – tiap detail pekerjaan yang harus
dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas
yang termaksud.
• tiap – tiap tahap itu harus betul – betul merupakan suatu kerja yang nyata dan perlu
untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud.
• skill atau kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang di perlukan untuk
penyelesaian bidang tugas termaksud.
• harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan.
• harus selalu disesuaikan dewngan kemajuan jaman dan teknologi, jadi haru dijaaga
updateednessnya.
• Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu
sebaiknya dipergunakan tanda – tanda atau symbol dan skema atau
bagan prosedur dengan setepat – tepatnya.
• buku – buku pedoman ( manuals ) tentang hal – hal itu mutlak perlu dipersiapkan.
Hakikat Anggaran
• Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka
pendek yang efektif dalam organisasi.
• Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung
dengan jumlah non moneter
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per tahun-
misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan
anggaran musim semi
4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima langsung
tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya
dari pembuat anggaran
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan
varians dianalisis serta dijelaskan.
Kegunaan Anggaran
• Menyelaraskan dengan Rencana Strategis
• Koordinasi
• Penugasan tanggung Jawab
• Dasar untuk evaluasi Kinerja
• Isi dari Anggaran Operasi
Kategori Anggaran Operasi
• Anggaran Pendapatan
• Anggaran biaya Produksi dan biaya Penjualan
• Beban Pemasaran
• Beban logistik
• Beban Umum dan Administratif
• Beban Penelitian dan Pengembangan
• Pajak Penghasilan
Proses Penyusunan Anggaran
• Organisasi
• Penerbitan Pedoman
• Usulan Awal Anggaran
• Negosiasi
• Tinjauan dan Persetujuan
Keuangan negara & pengawasan
• Peraturan / ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebenarnya telah cukup banyak, namun kurang berjalan secara efektif,
sehingga ada sinyalemen yang bernada sinis, bahwa peraturan sekedar peraturan
namun penyelewengan malah meningkat dan semakin berani secara terang-
terangan.
• mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu
pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi
pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan
melalui lembaga-lembaga pengawasan intern
• Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
Departemen / Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP
berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah.
Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan
Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota
masyarakat lainnya.Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 1973
PERBEKALAN
• Unsur perbekalan adalah kegiatan yang
berkenaan dengan pengurusan barang-barang
perbekalan yang dapat membantu terlaksananya
suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk
mencapai tujuan tertentu.
• Peralatan itu pada umumnya berbentuk benda-
benda atau bersifat material, yang bisa dibedakan
sebagai berikut :
1.Peralatan Perkantoran
2.Peralatan Teknis,
Tugas pokok Biro/Bagian/Seksi atau urusan
perlengkapan,
• Pengadaan perlengkapan/peralatan
• Distribusi
• Inventarisasi
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
Harles Janang
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Siti Sahati
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Siti Sahati
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
Dadang Solihin
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
 
Administrasi bagi pembangunan 1 7
Administrasi bagi pembangunan 1 7Administrasi bagi pembangunan 1 7
Administrasi bagi pembangunan 1 7PLUR
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
Zakiah dr
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
Dadang Solihin
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Dadang Solihin
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
Siti Sahati
 

What's hot (20)

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Administrasi bagi pembangunan 1 7
Administrasi bagi pembangunan 1 7Administrasi bagi pembangunan 1 7
Administrasi bagi pembangunan 1 7
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 

Similar to Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
Dadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Dadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dadang Solihin
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Dadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Siti Sahati
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Dadang Solihin
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Dadang Solihin
 
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).pptkonsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
HalomoanHutajulu3
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Dadang Solihin
 
Pertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptxPertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptx
BambangAriSatria
 

Similar to Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan (20)

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).pptkonsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Pertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptxPertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptx
 

Recently uploaded

BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptxBAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
lansiapola
 
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptxPERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
ssuser9f2868
 
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.pptPERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
Jumainmain1
 
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
jualobat34
 
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdfFIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
helixyap92
 
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdfPEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
celli4
 
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
Cara Menggugurkan Kandungan 087776558899
 
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FKKelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
pinkhocun
 
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEKKOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
AshriNurIstiqomah1
 
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptxTM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
rifdahatikah1
 
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppttiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
HanifaYR
 
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
Cara Menggugurkan Kandungan 087776558899
 
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
jualobat34
 
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasiVolumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
hannanbmq1
 
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan KeperawatanAplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
BayuEkaKurniawan1
 
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwaManajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
iskandar186656
 
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptxRUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
nadyahermawan
 
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptxMalpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
LyanNurse1
 
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIAKEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
Winda Qowiyatus
 
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.pptKEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
gerald rundengan
 

Recently uploaded (20)

BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptxBAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
BAHAN AJAR 25 KETRAMPILAN KADER POSYANDU.pptx
 
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptxPERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
PERHITUNGAN DOSIS MAKSIMUM OBAT BERDASARKAN UMUR-BERAT BADAN.pptx
 
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.pptPERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
PERHITUNGAN DOSIS OBAT Cara pemberian , Melakukan perhitungan dosis.ppt
 
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garut
 
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdfFIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
FIN_Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir.pdf
 
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdfPEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
PEMERIKSAAN KESEHATAN USIA DASAR DAN SEKOLAH.pdf
 
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
Jamu Penggugur obat penggugur herbal penggugur kandungan (087776558899)
 
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FKKelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
Kelainan Genitalia Pria Bedah Urologi FK
 
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEKKOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
KOORDINASI PENDAMPINGAN BUMIL RISTI DAN KEK
 
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptxTM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
TM 2-4 Perubahan Fisiologis Kehamilan.pptx
 
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppttiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
tiroid penyakit pada tubuh yang harus di.ppt
 
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
Herbal penggugur kandungan Makassar obat aborsi janin makassar jamu penggugur...
 
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Subang
 
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasiVolumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
Volumetri Redoks, Iodometri, Iodimetri, reduksi Oksidasi, titrasi
 
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan KeperawatanAplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
Aplikasi Teori/Model pada Praktik, Penelitian, dan Pendidikan Keperawatan
 
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwaManajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
Manajemen Keperawatan pada pasien gangguan jiwa
 
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptxRUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
RUU KESEHATAN (apt. Guntur Satrio Pratomo).pptx
 
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptxMalpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
Malpraktek & Kelalaian dalam kesehatan.pptx
 
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIAKEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH - BENIGN PROSTAT HIPERPLASIA
 
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.pptKEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
KEBIJK_Jaminan_kesehatan_Indonesia _014.ppt
 

Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan

  • 1. PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN OLEH : SARTINI RISKY MS, SKM.,M.KES
  • 2. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Nilai-nilai Pembangunan Nilai-nilai Kebangsaan Nilai-nilai otonomi Nilai-nilai kemanusiaan
  • 3. Landasan Penyelenggaraan Pembangunan • UUD 1945 • Pancasila • Keputusan/Ketetapan MPR. • Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas) • Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). • Rencana Strategis (Renstra) • Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). • Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda) • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). • Rencana Strategis Daerah (Renstrada). • forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).
  • 4. Prinsip Penyusunan Program • Pembangunan manusia • Pembangunan ekonomi • Pembangunan prasarana • Pembangunan kelembagaan. • Pembangunan berkelanjutan
  • 5. Hal-hal yang harus diperhatikan pembangunan • Perubahan/pembaruan/pembangunan akan terjadi secara terus menerus. Perubahan yang effektif selalu membutuhkan waktu. • Mencakup multi perspektif. • Menyadari tentang proses perubahan yang sedang terjadi. • Perkirakan tentang arus balik/perlawanan balik. • Sumber daya manusia sebagai investasi dari perubahan dan pembaruan.
  • 6. Pembangunan nasional (nation building) merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan Nasional. Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan yang telah telah ditetapkan bersama berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu. Ada korelasi atau hubungan yang jelas antar pembangunan nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara berdasar keterangan di atas.
  • 7. Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent phase daripada proses secara keseluruhan. • Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs), • Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions), • Perumusan dasar-dasar hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik, • Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan), • Penyusunan program kerja (work program), • Implementasi (implementation of activities), • Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained). Titik tolak
  • 8. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan • Aspek Politik • Aspek Ekonomi
  • 9. Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. • Aspek Sosial-Budaya • Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik • Aspek Institusionil
  • 10. Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan • Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. • Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat. • Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. • Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan • Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum politik dengan birokrasi • Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.
  • 11. Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan • Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. • Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan. • Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan. • Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.
  • 12. Aspek-aspek Administrasi Daripada Proses Pembangunan • Rencana Pembangunan Nasional • Perumusan Program Kerja • Pelaksanaan • Penilaian hasil-hasil yang dicapai
  • 13. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.
  • 14. pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengawasan internal pengawasan eksternal. Menurut Revrisond Baswir (Bawsir, 1999) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi.
  • 15. Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan • Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam hal ini dengan ekonomi, • ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu administrasi/pembangunan • Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang mempengaruhinya • adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan administrasi negara. • Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya adalah bagaimana ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi atau keterbukaan
  • 16. Dalam mengartikan tata kerja ,prosedur dan sistem kerja akan kita pisahkan pengertian untuk masing – masing supaya jelas dan memahaminya. Tata kerja : merupakan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil atau bisa mencapai tingkat efisien yang maksimal. Prosedur : merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana,kapan pekerjaan tsb harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tsb dapat diselesaikan. Sistem : merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketiganya merupakan kesatuan yang bulat artinya ketiganya merupakan tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan suatu bidang pekerjaan tertentu.
  • 17. Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam memekai tata kerja ,prosedur dan sistem kerja • harus memperharikan segi – segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan. • haruslah dipersiapkan adanya penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema, klasifikasi jabatan, analisa jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya. • Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya. • harus dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap – tiap detail pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas yang termaksud. • tiap – tiap tahap itu harus betul – betul merupakan suatu kerja yang nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud. • skill atau kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang di perlukan untuk penyelesaian bidang tugas termaksud. • harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan. • harus selalu disesuaikan dewngan kemajuan jaman dan teknologi, jadi haru dijaaga updateednessnya. • Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu sebaiknya dipergunakan tanda – tanda atau symbol dan skema atau bagan prosedur dengan setepat – tepatnya. • buku – buku pedoman ( manuals ) tentang hal – hal itu mutlak perlu dipersiapkan.
  • 18. Hakikat Anggaran • Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. • Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut 2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non moneter 3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per tahun- misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi 4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima langsung tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu 7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.
  • 19. Kegunaan Anggaran • Menyelaraskan dengan Rencana Strategis • Koordinasi • Penugasan tanggung Jawab • Dasar untuk evaluasi Kinerja • Isi dari Anggaran Operasi
  • 20. Kategori Anggaran Operasi • Anggaran Pendapatan • Anggaran biaya Produksi dan biaya Penjualan • Beban Pemasaran • Beban logistik • Beban Umum dan Administratif • Beban Penelitian dan Pengembangan • Pajak Penghasilan
  • 21. Proses Penyusunan Anggaran • Organisasi • Penerbitan Pedoman • Usulan Awal Anggaran • Negosiasi • Tinjauan dan Persetujuan
  • 22. Keuangan negara & pengawasan • Peraturan / ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah cukup banyak, namun kurang berjalan secara efektif, sehingga ada sinyalemen yang bernada sinis, bahwa peraturan sekedar peraturan namun penyelewengan malah meningkat dan semakin berani secara terang- terangan. • mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern • Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen / Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota masyarakat lainnya.Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1973
  • 23. PERBEKALAN • Unsur perbekalan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan barang-barang perbekalan yang dapat membantu terlaksananya suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. • Peralatan itu pada umumnya berbentuk benda- benda atau bersifat material, yang bisa dibedakan sebagai berikut : 1.Peralatan Perkantoran 2.Peralatan Teknis,
  • 24. Tugas pokok Biro/Bagian/Seksi atau urusan perlengkapan, • Pengadaan perlengkapan/peralatan • Distribusi • Inventarisasi