SlideShare a Scribd company logo
Transisi ke demokratisasi
Transisi adalah interval (selang waktu) antara
satu rezim politik dan rezim yg lain.
Transisi dibatasi, disatu sisi oleh mulainya proses
perpecahan sebuah rezim otoritarian. Di sisi lain
oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi,
kembalinya beberapa bentuk pemerintahan
otoriter atau kemunculan suatu alternatif
revolusioner. Ciri dari transisi bahwa selama
masa itu aturan politik sama sekali tidak
menentu.
• Prinsip terpenting demokrasi ad
kewarganegaraan (citizenship). Yaitu
mencakup hak untuk mendapat perlakuan
sama dengan orang lain berkenaan dg
penentuan pilihan2 bersama, dan kewajiban
pihak yg berwenang melaksanakan pilihan
tersebut untuk bertanggung jawab dan
membuka akses terhadap seluruh rakyat.
Proses Transisi (Demokratisasi)
versi Samuel P Huntington
• Transisi gelombang ketiga merupakan proses politik
yg kompleks, melibatkan berbagai kelompok yg
berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan untuk
mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan2
lainnya.
• Menurut Huntington ada tiga macam interaksi yg
menentukan dalam proses demokrasi adalah:
1. Interaksi antara pemerintah dengan kelompok
oposisi,
2. Interaksi antara kelompok pembaharu dan kelompok
konservatif dalam pemerintah koalisi,
3. Interaksi kelompok moderat dan kelompok
ekstremis di dalam kelompok oposisi.
• 1. Transformasi :
pihak2 yg berkuasa dalam rezim otoriter mempe-
lopori dan memainkan peran yg menentukan dalam
mengakhiri rezim dan mengubahnya menjadi sistem
demokratis.
• - dalam Transformasi interaksi antara kelompok
pembaharu dengan kelompok konservatif dalam
pemerintah koalisi merupakan interaksi yg penting.
Transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaharu
lebih kuat daripada kelompok konservatif. Jika
pemerintah lebih kuat dari kelompok oposisi dan jika
kelompok moderat lebih kuat dr kel ekstrimis.
• 2 Pergantian (Replacement).
-Berbeda dg proses transformasi. Kelompok pembaharu
masih lemah atau tidak ada dalam rezim. Unsur2 yg
dominan dlm pemerintahan ad kel konservatif yg gigih
menentang perubahan rezim. Akibatnya demokratisasi
baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin
kuat dan pemerintah semakin lemah shg jatuh dengan
sendirinya /digulingkan. Kelompok yg dulunya meru-
pakan oposisi kini berkuasa dan manakala kelompok2
dalam pemerintahan yg baru berselisih mengenai haki-
kat rezim yg seharusnya mereka lembagakan, maka
konflik kemudian sering memasuki fase baru.
• Proses Replacement, terdiri 3 fase baru yg berbeda yaitu
perjuangan menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan
perjuangan setelah tumbangnya rezim.
• 3. Transplacements.
- Demokratisasi merupakan hasil aksi bersama
pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah
itu keseimbangan antara kel konservatif dengan kel
pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah
bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia
memprakarsai perubahan rezim. Pemerintah harus
didorong at ditarik ke dalam perundingan formal at
informal dengan pihak oposisi.
Transisi Demokrasi
• Faktor yg menjadi kendala dalam demokratisasi:
- Militer sebagai ancaman, sebagai alat kekuatan
negara.
- Ancaman dari elite lama, elit lama ketika
transisi terjadi bisa turun at tidak
- Oligarki bisa masuk sbg penghambat transisi
demokratisasi.
• Terdapat variabel2 : kendala at pendukung dalam
melihat demokratisasi.
• Permasalahannya, apa yg harus dilakukan ke arah
konsolidasi demokratisasi jika sipil masih lemah.
• Kendala lainnya:
• -Kondisi sosial (kemiskinan), erat kaitannya dg
partisipasi.
• Variabel budaya (bisa
mendorong/menghambat)
• Variabel pendidikan, erat dg partisipasi.
* Demokrasi membutuhkan partisipasi yang
mendorong adanya proses input dan ouput
(kebijakan2).
• Faktor Pendukung:
- Ideologi demokrasi (cara berpikir tent
demokrasi).
- Adanya institusi lama yg mendukung
demokrasi (parlemen, partai politik).
*Demokrasi bukan hanya sistem tetapi budaya.
Sejauh mana proses edukasi berjalan (tent
demokrasi).
*Demokrasi erat dg Liberalisme politik dan
Liberalisme ekonomi. Persoalan Indonesia adalah
bagaimana mendorong percepatan demokrasi.
• Peranan dan fungsi elite sangat penting dalam
mengembangkan demokrasi.
• Konteks Indonesia, butuh figur yg kuat karena
demokrasi membutuhkan seorang leader
(tokoh).
• Demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan.
Demokrasi membutuhkan sosial order (tertib
politik dan sosial) Indonesia mengalami
distrust, siapa yg menegakkan trust?
Suksesi Politik dan Perubahan Politik
(Peter Calvert)
• Dalam Pengertian luas: -Suksesi politik
merupakan cara dimana kekuasaan (kekuatan)
politik diwariskan atau ditransfer dari suatu
individu, pemerintah atau rezim ke individu,
pemerintah atau rezim lainnya.
• -dalam pengertian sempit: suksesi politik merujuk
pd cara dimana berbagai rencana rapi dibuat
untuk melakukan transfer kekuasaan sedemikian
rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara
dan tak terelakkan dapat dikendalikan.
• Suksesi merupakan sisi politik yg sangat
fundamental karena sifat biologis manusia
menyebabkan suksesi itu harus terjadi.
Bagaimanapun lamanya perubahan
(kepemimpinan) itu ditangguhkan , proses suksesi
pada akhirnya pasti terjadi.
• Suksesi tidak hanya mempersoalkan masalah
penerimaan atau tindakan seorang pengganti,
melainkan juga serangkaian keputusan untuk
melakukan penerapan pilihan itu.
• Suksesi harus dihubungkan dg masalah jabatan,
untuk jabatan apa? Dan bagaimana jabatan itu
ditandai/ Jabatan merupakan produk evolusi
konstitusional.

More Related Content

Similar to Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx

Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanLa Mone
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Deissy Sinambela
 
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Elisabeth Lita
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
DRAmotovlog
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
gatot prabowo
 
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
KhyrulRizal1
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!jesslynJC
 
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
Hns 2013 kenegaraan   esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaanHns 2013 kenegaraan   esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
Aminah Ibrahim
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
Septian Muna Barakati
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Muma Amrien Civic
 
Sosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomiSosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomi
SMA Negeri 1 Pemalang
 
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
nabilakpum
 
Makalah sistem pers era orde baru
Makalah sistem pers era orde baruMakalah sistem pers era orde baru
Makalah sistem pers era orde baruMuhidin Sewank
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
retno12886
 

Similar to Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx (20)

Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaan
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
 
Masyarakat sipil
Masyarakat sipilMasyarakat sipil
Masyarakat sipil
 
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
Hns 2013 kenegaraan   esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaanHns 2013 kenegaraan   esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaan
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Kelompok 7 pancasila
Kelompok 7 pancasilaKelompok 7 pancasila
Kelompok 7 pancasila
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
 
Sosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomiSosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomi
 
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
 
Makalah sistem pers era orde baru
Makalah sistem pers era orde baruMakalah sistem pers era orde baru
Makalah sistem pers era orde baru
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 

More from pikipardede1

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
pikipardede1
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
pikipardede1
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
pikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
pikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
pikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
pikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
pikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
pikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
pikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
pikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
pikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
pikipardede1
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
pikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
pikipardede1
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
pikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
pikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
pikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
pikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
pikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
pikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 

Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx

  • 1. Transisi ke demokratisasi Transisi adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim yg lain. Transisi dibatasi, disatu sisi oleh mulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian. Di sisi lain oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Ciri dari transisi bahwa selama masa itu aturan politik sama sekali tidak menentu.
  • 2. • Prinsip terpenting demokrasi ad kewarganegaraan (citizenship). Yaitu mencakup hak untuk mendapat perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dg penentuan pilihan2 bersama, dan kewajiban pihak yg berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab dan membuka akses terhadap seluruh rakyat.
  • 3. Proses Transisi (Demokratisasi) versi Samuel P Huntington • Transisi gelombang ketiga merupakan proses politik yg kompleks, melibatkan berbagai kelompok yg berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan untuk mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan2 lainnya. • Menurut Huntington ada tiga macam interaksi yg menentukan dalam proses demokrasi adalah: 1. Interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi, 2. Interaksi antara kelompok pembaharu dan kelompok konservatif dalam pemerintah koalisi, 3. Interaksi kelompok moderat dan kelompok ekstremis di dalam kelompok oposisi.
  • 4. • 1. Transformasi : pihak2 yg berkuasa dalam rezim otoriter mempe- lopori dan memainkan peran yg menentukan dalam mengakhiri rezim dan mengubahnya menjadi sistem demokratis. • - dalam Transformasi interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok konservatif dalam pemerintah koalisi merupakan interaksi yg penting. Transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaharu lebih kuat daripada kelompok konservatif. Jika pemerintah lebih kuat dari kelompok oposisi dan jika kelompok moderat lebih kuat dr kel ekstrimis.
  • 5. • 2 Pergantian (Replacement). -Berbeda dg proses transformasi. Kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim. Unsur2 yg dominan dlm pemerintahan ad kel konservatif yg gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah shg jatuh dengan sendirinya /digulingkan. Kelompok yg dulunya meru- pakan oposisi kini berkuasa dan manakala kelompok2 dalam pemerintahan yg baru berselisih mengenai haki- kat rezim yg seharusnya mereka lembagakan, maka konflik kemudian sering memasuki fase baru.
  • 6. • Proses Replacement, terdiri 3 fase baru yg berbeda yaitu perjuangan menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim. • 3. Transplacements. - Demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara kel konservatif dengan kel pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim. Pemerintah harus didorong at ditarik ke dalam perundingan formal at informal dengan pihak oposisi.
  • 7. Transisi Demokrasi • Faktor yg menjadi kendala dalam demokratisasi: - Militer sebagai ancaman, sebagai alat kekuatan negara. - Ancaman dari elite lama, elit lama ketika transisi terjadi bisa turun at tidak - Oligarki bisa masuk sbg penghambat transisi demokratisasi. • Terdapat variabel2 : kendala at pendukung dalam melihat demokratisasi. • Permasalahannya, apa yg harus dilakukan ke arah konsolidasi demokratisasi jika sipil masih lemah.
  • 8. • Kendala lainnya: • -Kondisi sosial (kemiskinan), erat kaitannya dg partisipasi. • Variabel budaya (bisa mendorong/menghambat) • Variabel pendidikan, erat dg partisipasi. * Demokrasi membutuhkan partisipasi yang mendorong adanya proses input dan ouput (kebijakan2).
  • 9. • Faktor Pendukung: - Ideologi demokrasi (cara berpikir tent demokrasi). - Adanya institusi lama yg mendukung demokrasi (parlemen, partai politik). *Demokrasi bukan hanya sistem tetapi budaya. Sejauh mana proses edukasi berjalan (tent demokrasi). *Demokrasi erat dg Liberalisme politik dan Liberalisme ekonomi. Persoalan Indonesia adalah bagaimana mendorong percepatan demokrasi.
  • 10. • Peranan dan fungsi elite sangat penting dalam mengembangkan demokrasi. • Konteks Indonesia, butuh figur yg kuat karena demokrasi membutuhkan seorang leader (tokoh). • Demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan. Demokrasi membutuhkan sosial order (tertib politik dan sosial) Indonesia mengalami distrust, siapa yg menegakkan trust?
  • 11. Suksesi Politik dan Perubahan Politik (Peter Calvert) • Dalam Pengertian luas: -Suksesi politik merupakan cara dimana kekuasaan (kekuatan) politik diwariskan atau ditransfer dari suatu individu, pemerintah atau rezim ke individu, pemerintah atau rezim lainnya. • -dalam pengertian sempit: suksesi politik merujuk pd cara dimana berbagai rencana rapi dibuat untuk melakukan transfer kekuasaan sedemikian rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara dan tak terelakkan dapat dikendalikan.
  • 12. • Suksesi merupakan sisi politik yg sangat fundamental karena sifat biologis manusia menyebabkan suksesi itu harus terjadi. Bagaimanapun lamanya perubahan (kepemimpinan) itu ditangguhkan , proses suksesi pada akhirnya pasti terjadi. • Suksesi tidak hanya mempersoalkan masalah penerimaan atau tindakan seorang pengganti, melainkan juga serangkaian keputusan untuk melakukan penerapan pilihan itu. • Suksesi harus dihubungkan dg masalah jabatan, untuk jabatan apa? Dan bagaimana jabatan itu ditandai/ Jabatan merupakan produk evolusi konstitusional.