Dokumen tersebut membahas peran militer dalam sistem politik Indonesia secara historis, dimulai dari masa Orde Lama di bawah Soekarno hingga masa Reformasi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru di bawah Soeharto, militer memiliki peran politik yang dominan dan mempengaruhi kebijakan. Namun selama masa Reformasi, pengaruh politik militer secara bertahap dikurangi dan kekuatan sipil mulai seimbang dengan militer dalam menent
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam sistem politik Indonesia. Terdapat berbagai tipe kelompok seperti kelompok anomi, nonasosiasional, asosiasional, LSM pada masa Orba dan Reformasi, serta paradigma LSM seperti kesejahteraan, modernisasi, reformasi, liberasi, dan transformasi.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam sistem politik Indonesia. Terdapat berbagai tipe kelompok seperti kelompok anomi, nonasosiasional, asosiasional, LSM pada masa Orba dan Reformasi, serta paradigma LSM seperti kesejahteraan, modernisasi, reformasi, liberasi, dan transformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggunaan istilah Pamong Praja. Secara ringkas, Pamong Praja diartikan sebagai pembimbing masyarakat kerajaan atau negara, pengasuh masyarakat negara, dan pendidik masyarakat negara. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah penggunaan istilah Pamong Praja dan standar yang harus dimiliki oleh Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang kuliah perdana ilmu politik yang membahas tentang pengantar ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik, sejarah perkembangan ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai & pensiunan) secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan (kompensasi &kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan ) serta terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan performansi).
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas perbandingan peran militer dalam Orde Baru dan era reformasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru, militer (TNI) memiliki peran politik yang dominan berdasarkan doktrin Dwifungsi dan ikut serta dalam berbagai aspek pemerintahan. Namun, era reformasi mengkritik keterlibatan berlebihan militer dalam politik dan mendorong pemisahan fungsi antara militer dan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggunaan istilah Pamong Praja. Secara ringkas, Pamong Praja diartikan sebagai pembimbing masyarakat kerajaan atau negara, pengasuh masyarakat negara, dan pendidik masyarakat negara. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah penggunaan istilah Pamong Praja dan standar yang harus dimiliki oleh Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang kuliah perdana ilmu politik yang membahas tentang pengantar ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik, sejarah perkembangan ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai & pensiunan) secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan (kompensasi &kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan ) serta terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan performansi).
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas perbandingan peran militer dalam Orde Baru dan era reformasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru, militer (TNI) memiliki peran politik yang dominan berdasarkan doktrin Dwifungsi dan ikut serta dalam berbagai aspek pemerintahan. Namun, era reformasi mengkritik keterlibatan berlebihan militer dalam politik dan mendorong pemisahan fungsi antara militer dan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang peran militer dalam politik Indonesia pasca 1965, khususnya selama Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Militer memainkan peran politik yang dominan dalam pemerintahan melalui jabatan-jabatan kunci di eksekutif, legislatif, dan Golkar. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto dan mengabdikan kepentingan militer sendiri.
Tiga kalimat:
Dokumen ini membahas tentang dominasi militer dalam pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto, dengan banyaknya jabatan strategis negara yang diisi oleh personel militer baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen ini juga menjelaskan pandangan militer bahwa mereka dianggap sebagai motor pembangunan dan penyelamat bangsa.
Teks tersebut membahas perjalanan praktek demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga demokrasi reformasi. Teks tersebut juga menyinggung tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia seperti dominasi elit politik dan kepentingan mereka.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang korporatisme pada masa Orde Baru di Indonesia, di mana negara memainkan peran utama dalam mengatur kelompok-kelompok kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam kelompok-kelompok korporat seperti pertanian, bisnis, dan buruh. Strategi korporatisme ini bertujuan untuk mengontrol partisipasi politik melalui organisasi yang ditunjuk negara.
Perkembangan awal politik di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai partai politik pada masa penjajahan Belanda sebagai wujud kesadaran nasional untuk merdeka. Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi dan sistem menjadi otoriter, sebelum akhirnya bergerak ke arah demokrasi pasca reformasi dengan diberlakukannya kembali sistem multipartai.
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...RiyandeeProject
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik memiliki cakupan yang berbeda. Studi perbandingan pemerintahan hanya membandingkan lembaga-lembaga pemerintahan antar negara, sedangkan studi perbandingan politik membandingkan lembaga-lembaga formal dan nonformal serta aktivitas politik seperti pemilu dan faktor-faktor luar negara yang mempengaruhi politik suatu negara.
Similar to Peran militer dalam sistem politik (20)
2. MILITER
Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering
melayani kepentigan umum tanpa menyertakan orang-
orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu.
Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap
individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya,
namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya
tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan
sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi birokrasi.
4. Faktor kemerdekaan menjadikan awal
keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik,
di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi
militer di awal pemerintahannya dan bersitegang
serta menjadi faktor penentu lengsernya
Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di
mata masyarakat sebagai aktor penting ”
pengaman ” keutuhan bangsa Indonesia dari aksi
radikalisme PKI menjadikan militer semakin
dominan dalam perpolitikan dan aktivitas
ekonomi Indonesia.
5. >>>Orde Baru<<<
Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan
militer sebagai bagian penting dari alat
melanggengkan dan memperluas kekuasaan
selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan
instrumen penting dalam menjaga kebijakan
kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas,
Soeharto memberikan banyak peran istimewa,
menempatkan banyak perwira sebagai
menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan
lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya pada
ruang politik, namun berada pada ruang yang
lain seperti ekonomi
6. Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi
Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca
Kejatuhan Soekarno
Pelembagaan Ideologi
Dwifungsi ABRI
Pengembangan sebuah Sistem Kontrol
Internal atas InstitusiTentara
Pengembangan sistem kontrol eksternal terhadap
lembaga dan kekuatan politik lain dengan
mengefektifkan struktur organisasi tentara
pelemahan terhadap partai politik, parlemen, serta
lembaga-lembaga lain
7. Peranan politik, sosial,
maupun ekonomi militer
lambat laun dikurangi sesuai
dengan desakan reformasi,
sehingga militer tidak lagi
menjadi kekuatan dominan.
PERANAN
MILITER PADA
MASA
REFORMASI
8. Kekuatan sipil mulai berada pada
posisi yang seimbang dengan
kekuatan militer dalam
menentukan proses kebijakan
politik. Secara formal, militer
tidak lagi dilibatkan dalam
urusan politik, namun secara
faktual pengaruh militer
diperlukan kekuatan politik sipil
untuk mendukung agendanya.
Pada pemerintahan Habibie
mulai dilakukan pembenahan
formal pada keistimewaan
militer walaupun
pertimbangannya lebih pada
kewajiban atas desakan
reformasi dibandingkan dengan
political will pemerintah. Salah
satu langkah penting yang terjadi
adalah mengurangi jatah militer
dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
9.
10. Megawati atas kepentingan militer
membuat pola hubungan sipil-
militer berada pada konstelasi
konflik yang lebih rendah
dibandingkan dengan
sebelumnya. Akan tetapi,
konsekuensinya adalah minimnya
langkah signifikan yang diambil
pemerintah dalam menuntaskan
agenda reformasi militer. Kendali
sipil atas militer di era Presiden
Megawati tidak berlangsung
efektif, pemerintah tampaknya
menganggapnya bahwa tanpa
dukungan militer akan sangat sulit
menciptakan stabilitas sosial-politik
guna mempertahankan
kekuasaanya. Dimasa
pemerintahan Megawati, militer
merasa dihargai peran dan
eksistensinya. Walaupun para
perwira mengakui kelemahan
otoritas sipil kurang memiliki visi
kemiliteran.
11. Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam
politik, khususnya pada saat pemilu
2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam
menjalankan netralitasnya. Dalam pesta
demokrasi yang diadakan setiap lima
tahun sekali, TNI terlibat dalam
penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal
ini menandakan bahwa TNI memiliki
kepentingan politik di dalam pelaksanaan
pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini
dapat mempengaruhi netralitas di dalam
tubuh TNI.