SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Verifikasi Administrasi &
Faktual Dukungan Calon
Anggota DPD di
Kabupaten/Kota
DASAR HUKUM PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
Putusan MK 30/PUU-XVI/2018
1. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.
2. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah.
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
Pasal
6
Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi:
a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan
b. persyaratan calon.
Pasal
7
Persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi:
a. dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan
b. syarat Pemilih pendukung.
Pasal
8 ayat
(2)
Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan meliputi:
Pasal
8 ayat
(3)
Dukungan minimal Pemilih tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota
di provinsi yang bersangkutan
Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap Dukungan paling sedikit
≤ 1.000.000 (satu juta) orang 1.000 (seribu) Pemilih
lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang 2.000 (dua ribu) Pemilih
lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang 3.000 (tiga ribu) Pemilih
lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta)
orang
4.000 (empat ribu) Pemilih
≥ 15.000.000 (lima belas juta) orang 5.000 (lima ribu) Pemilih
Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 Penetapan jumlah dukungan
minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih
untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan
daerah tahun 2024. Provinsi Jawa Barat memiliki DPT sejumlah 33.036.982 dengan
ketentuan jumlah dukungan minimal yaitu 5.000 yang tersebar di 14 dari 27
Kabupaten/Kota
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
[Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022]
APA ITU VERIFIKASI ADMINISTRASI ?
 Penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon
sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan
menjadi peserta pemilu anggota DPD
 Verifikasi adminsitrasi dilakukan terhadap data dan
dokumen dukungan minimal pemilih yang statusnya
diterima, Objek penelitian, Umur, pekerjaan dan
kegandaan dukungan dengan menggunakan SILON.
Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih terdiri dari:
1. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir
MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
2. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD
dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
a. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum
dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran;
b. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan
benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar
pendukung;
4. fotokopi KTP-el atau KK pendukung
Dokumen Dukungan Calon Anggota DPD
APA ITU VERIFIKASI FAKTUAL ?
 Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran
dokumen persyaratan dukungan dengan objek
dilapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat
dukungan bakal calon anggota DPD.
 Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan
kebenaran identitas pendukung dan kebenaran
dukungan.
 Pelaksasanaan verifikasi faktual dibantu oleh PPS
Verfak dilakukan PPS
 Alat kerja PPS dalam verfak dukungan adalah Lembar
Kerja MODEL LK.VERFAK. PENDUKUNGAN .DPD-PPS
 Pengisian verfak dukungan dalam lembar kerja harus
lengkap dan datanya akurat.
 PPS hanya ditugaskan mencocokan data dukungan
yang ada dalam lembar kerja dengan KTP el atau KK
pendukung.
 Mekanisme verfak bersifat optional (tidak runut seperti
verfak parpol)
9
PKPU 10/2022
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
PASAL 107
(1) Verifikasi faktual dilakukan dengan cara :
a, Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain, atau :
b. meminta bakal calon DPD atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain
yang disepakati, untuk mencocokan nama dan alamat dengan data dukungan.
(2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kab/Kota,
PPS melakukan verfak dengan menggunakan teknologi informasi (TI).
(3) Penggunaan sarana TI dilakukan dengan panggilan video, atau konf. Video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU
kab/kota atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung.
(4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konf. video tidak dapat dilakukan, maka KPU Kab/Kota atau PPS bisa
meminta kepada calon anggota DPD untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas
pendukung dan kebenaran dukungan.
(5) KPU Kab/kota dan atau PPS melakukan verfak dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU
Kab/Kota atau PPS dapat membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungannya.
(6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verfak oleh KPU Kab/Kota atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verfak
10
PKPU 10/2022
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
PASAL 108
(1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai mana
dimaksud dalam pasal 107 tidak sesuai dengan KTP el atau KK milik pendukung, dukungan dinyatakan tidak memenuhi
syarat (TMS).
(2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai mana
dimaksud dalam pasal 107 sesuai dengan KTP el atau KK milik pendukung, KPU Kab/Kota dan atau PPS mencocokan
kebenaran dukungan.
(3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan
memenuhi syarat (MS)
(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan
tidak memenuhi syarat (TMS).
(5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal pemilih (16 sd 29 Des 2022),
dukungan tetap dinyatakan memenuhji syarat.
(6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal pemilih, dukungan
dinyatakan tidak memenuhji syarat.
11
PKPU 10/2022
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
PASAL 109
KPU Kab/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan
menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUDKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat verifikasi faktual kesatu,
pendukung;
a. Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD.
b. Telah meninggal dunia sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 ayat (5) dan ayat (6).
c. Tidak dapat ditemui.
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
O PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
1. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih
a Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih Selasa, 6 Desember 2022 Kamis, 29 Desember 2022
b Penyerahan dukungan minimal Pemilih Jumat, 16 Desember 2022 Kamis, 29 Desember 2022
c Verifikasi Administrasi Jumat, 30 Desember 2022 Kamis, 12 Januari 2023
d
Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih
perbaikan kesatu
Senin, 16 Januari 2023 Minggu, 22 Januari 2023
e Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu Senin, 23 Januari 2023 Rabu, 1 Februari 2023
f Verifikasi Faktual Kesatu Senin, 6 Februari 2023 Minggu, 26 Februari 2023
g
Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih
oleh calon anggota DPD
Kamis, 2 Maret 2023 Sabtu, 11 Maret 2023
h Verifikasi administrasi perbaikan kedua Minggu, 12 Maret 2023 Selasa, 21 Maret 2023
i Verifikasi Faktual kedua Minggu, 26 Maret 2023
Sabtu,
8 April 2023
j
Penetapan Keputusan Hasil Verifikasi Syarat Dukungan
Kamis, 13 April 2023 Senin, 17 April 2023
Jumlah Calon Jumlah Dukungan Jumlah Sample
55 17.126 5.326
DATA DUKUNGAN & SAMPLE BACALON DPD
DI KPU KABUPATEN CIANJUR
Data Sample Per Bacalon DPD
No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel
1 A IRWANBOLA 8
2 A TAUPIK HIDAYAT 3
3 AANYA RINA CASMAYANTI 211
4 ABAS ABDUL JALIL 12
5 ACENG FIKRI 12
6 ADE KADARISMAN 126
7 ADIL MAKMUR SANTOSA 22
8 AGITA NURFIANTI 2
9 AJI SAPTAJI 1
10 AMANG SYAFRUDIN 56
11 AMBU USDEK KANIAWANTI 154
12 ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA 4
13 ANNIDA ALLIVIA 62
14 APAN ABDUL GONI 38
15 ARIF RAHMANHIDAYAT 102
16 ATHOILLAH MURSJID, M.SI 14
17 BIBENFIKRIANA 254
18 BUDIYANTO 96
19 BUDIYONO 164
20 DEDE AMAR 161
21 DEDI RUDIANSYAH 235
22 DENDA ALAMSYAH 233
23 DENI RUSYNIADI 1
24 DIAN RAHADIAN 22
25 DJUMONO 68
26 ELAN HERYANTO 194
27 ENGKOS KOSASIH 167
28 ENI SUMARNI 280
29 ERNAWATY TAMPUBOLON 14
30 HAIDAN 213
31 HENDRIK KURNIAWAN 27
32 IFA FAIZAH ROHMAH 97
33 IMAM SOLAHUDIN 63
34 IMAM SUGIARTO 4
35 JAHENOS SARAGIH 5
36 JAJANG KURNIA 32
37 JIHAN FAHIRA 42
38 MUHAMAD DAWAM 163
39 MUHAMMAD MURTADLOILLAH 29
40 MUHAMMAD YAMIN 215
41 OGI SOS 2
42 RIA SUGIAT 104
43 RIFKI KARTINI 296
44 ROHMAN 54
45 RUSDI HIDAYAT 156
46 SAEPUDIN 71
No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel
Lanjutan………..
47 SITTI HIKMAWATTY 279
48 SONNY HERSONA GW 5
49 SURATTO SISWODIHARDJO 112
50 SUROYO 7
51 SURYANA 4
52 TEDY GIANTARA 232
53 WAWAN 11
54 WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA 76
55 YUNITA DIAN SUWANDARI 311
jumlah 5.326
No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel
Lanjutan………..
10 Kecamatan Sample Terbanyak
NO NAMA KECAMATAN SAMPLE
1 CIBEBER 535
2 CIANJUR 511
3 PACET 391
4 KARANGTENGAH 317
5 PASIRKUDA 278
6 MANDE 244
7 HAURWANGI 234
8 CIPANAS 222
9 CUGENANG 217
10 CIKALONGKULON 189
5/4/2023 Free template from www.brainybetty.com 20
Ridwan Abdullah
(Divisi Teknis Penyelenggaraan)

More Related Content

Similar to NARSUM.pptx

MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 
Materi Bimtek Pencalonan .pptx
Materi Bimtek Pencalonan .pptxMateri Bimtek Pencalonan .pptx
Materi Bimtek Pencalonan .pptxSufyan306435
 
v15 Bahan Rakor.pptx
v15 Bahan Rakor.pptxv15 Bahan Rakor.pptx
v15 Bahan Rakor.pptxAnkOfficial1
 
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxSofYanu
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxKajianIlmiahBanjar
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxMUHAMALREZKY
 
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptxBimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptxHahHehHoh
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
 
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxDR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxYogieNovri
 
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptMETODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptREPSUNDEVIT1
 
Bimtek Persiapan Verfak.pptx
Bimtek Persiapan Verfak.pptxBimtek Persiapan Verfak.pptx
Bimtek Persiapan Verfak.pptxssuserb412f9
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015SMPN 1 Cikidang
 
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxPELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxDeddyBrata2
 
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxPELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxDeddyBrata2
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonanKalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonaniwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - allKalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - alliwank shoeddienk
 
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivPengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivKutsiyatinMSi
 
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfPKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfUsmanHadiyanto1
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoekPKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoekLaskarDamaiIndonesia
 

Similar to NARSUM.pptx (20)

MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Materi Bimtek Pencalonan .pptx
Materi Bimtek Pencalonan .pptxMateri Bimtek Pencalonan .pptx
Materi Bimtek Pencalonan .pptx
 
v15 Bahan Rakor.pptx
v15 Bahan Rakor.pptxv15 Bahan Rakor.pptx
v15 Bahan Rakor.pptx
 
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
 
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptxBimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
 
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxDR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
 
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptMETODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
 
Bimtek Persiapan Verfak.pptx
Bimtek Persiapan Verfak.pptxBimtek Persiapan Verfak.pptx
Bimtek Persiapan Verfak.pptx
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
 
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxPELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
 
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptxPELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024.pptx
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonanKalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - allKalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
 
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivPengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
 
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfPKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoekPKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
 

NARSUM.pptx

  • 1. Verifikasi Administrasi & Faktual Dukungan Calon Anggota DPD di Kabupaten/Kota
  • 2. DASAR HUKUM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Putusan MK 30/PUU-XVI/2018 1. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 2. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  • 3. DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN Pasal 6 Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi: a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan b. persyaratan calon. Pasal 7 Persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi: a. dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan b. syarat Pemilih pendukung. Pasal 8 ayat (2) Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan meliputi: Pasal 8 ayat (3) Dukungan minimal Pemilih tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap Dukungan paling sedikit ≤ 1.000.000 (satu juta) orang 1.000 (seribu) Pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang 2.000 (dua ribu) Pemilih lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang 3.000 (tiga ribu) Pemilih lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang 4.000 (empat ribu) Pemilih ≥ 15.000.000 (lima belas juta) orang 5.000 (lima ribu) Pemilih
  • 4. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 Penetapan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah tahun 2024. Provinsi Jawa Barat memiliki DPT sejumlah 33.036.982 dengan ketentuan jumlah dukungan minimal yaitu 5.000 yang tersebar di 14 dari 27 Kabupaten/Kota DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN [Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022]
  • 5. APA ITU VERIFIKASI ADMINISTRASI ?  Penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi peserta pemilu anggota DPD  Verifikasi adminsitrasi dilakukan terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang statusnya diterima, Objek penelitian, Umur, pekerjaan dan kegandaan dukungan dengan menggunakan SILON.
  • 6. Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih terdiri dari: 1. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD; 2. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa: a. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; b. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; 4. fotokopi KTP-el atau KK pendukung Dokumen Dukungan Calon Anggota DPD
  • 7. APA ITU VERIFIKASI FAKTUAL ?  Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek dilapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD.  Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.  Pelaksasanaan verifikasi faktual dibantu oleh PPS
  • 8. Verfak dilakukan PPS  Alat kerja PPS dalam verfak dukungan adalah Lembar Kerja MODEL LK.VERFAK. PENDUKUNGAN .DPD-PPS  Pengisian verfak dukungan dalam lembar kerja harus lengkap dan datanya akurat.  PPS hanya ditugaskan mencocokan data dukungan yang ada dalam lembar kerja dengan KTP el atau KK pendukung.  Mekanisme verfak bersifat optional (tidak runut seperti verfak parpol)
  • 9. 9 PKPU 10/2022 PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PASAL 107 (1) Verifikasi faktual dilakukan dengan cara : a, Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain, atau : b. meminta bakal calon DPD atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokan nama dan alamat dengan data dukungan. (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kab/Kota, PPS melakukan verfak dengan menggunakan teknologi informasi (TI). (3) Penggunaan sarana TI dilakukan dengan panggilan video, atau konf. Video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU kab/kota atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung. (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konf. video tidak dapat dilakukan, maka KPU Kab/Kota atau PPS bisa meminta kepada calon anggota DPD untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan. (5) KPU Kab/kota dan atau PPS melakukan verfak dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kab/Kota atau PPS dapat membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungannya. (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verfak oleh KPU Kab/Kota atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verfak
  • 10. 10 PKPU 10/2022 PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PASAL 108 (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai mana dimaksud dalam pasal 107 tidak sesuai dengan KTP el atau KK milik pendukung, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai mana dimaksud dalam pasal 107 sesuai dengan KTP el atau KK milik pendukung, KPU Kab/Kota dan atau PPS mencocokan kebenaran dukungan. (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS) (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal pemilih (16 sd 29 Des 2022), dukungan tetap dinyatakan memenuhji syarat. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal pemilih, dukungan dinyatakan tidak memenuhji syarat.
  • 11. 11 PKPU 10/2022 PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KETENTUAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PASAL 109 KPU Kab/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUDKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung; a. Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD. b. Telah meninggal dunia sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 ayat (5) dan ayat (6). c. Tidak dapat ditemui.
  • 12.
  • 13.
  • 14. PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH O PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih a Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih Selasa, 6 Desember 2022 Kamis, 29 Desember 2022 b Penyerahan dukungan minimal Pemilih Jumat, 16 Desember 2022 Kamis, 29 Desember 2022 c Verifikasi Administrasi Jumat, 30 Desember 2022 Kamis, 12 Januari 2023 d Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu Senin, 16 Januari 2023 Minggu, 22 Januari 2023 e Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu Senin, 23 Januari 2023 Rabu, 1 Februari 2023 f Verifikasi Faktual Kesatu Senin, 6 Februari 2023 Minggu, 26 Februari 2023 g Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih oleh calon anggota DPD Kamis, 2 Maret 2023 Sabtu, 11 Maret 2023 h Verifikasi administrasi perbaikan kedua Minggu, 12 Maret 2023 Selasa, 21 Maret 2023 i Verifikasi Faktual kedua Minggu, 26 Maret 2023 Sabtu, 8 April 2023 j Penetapan Keputusan Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Kamis, 13 April 2023 Senin, 17 April 2023
  • 15. Jumlah Calon Jumlah Dukungan Jumlah Sample 55 17.126 5.326 DATA DUKUNGAN & SAMPLE BACALON DPD DI KPU KABUPATEN CIANJUR
  • 16. Data Sample Per Bacalon DPD No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel 1 A IRWANBOLA 8 2 A TAUPIK HIDAYAT 3 3 AANYA RINA CASMAYANTI 211 4 ABAS ABDUL JALIL 12 5 ACENG FIKRI 12 6 ADE KADARISMAN 126 7 ADIL MAKMUR SANTOSA 22 8 AGITA NURFIANTI 2 9 AJI SAPTAJI 1 10 AMANG SYAFRUDIN 56 11 AMBU USDEK KANIAWANTI 154 12 ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA 4 13 ANNIDA ALLIVIA 62 14 APAN ABDUL GONI 38 15 ARIF RAHMANHIDAYAT 102 16 ATHOILLAH MURSJID, M.SI 14 17 BIBENFIKRIANA 254 18 BUDIYANTO 96 19 BUDIYONO 164 20 DEDE AMAR 161 21 DEDI RUDIANSYAH 235 22 DENDA ALAMSYAH 233
  • 17. 23 DENI RUSYNIADI 1 24 DIAN RAHADIAN 22 25 DJUMONO 68 26 ELAN HERYANTO 194 27 ENGKOS KOSASIH 167 28 ENI SUMARNI 280 29 ERNAWATY TAMPUBOLON 14 30 HAIDAN 213 31 HENDRIK KURNIAWAN 27 32 IFA FAIZAH ROHMAH 97 33 IMAM SOLAHUDIN 63 34 IMAM SUGIARTO 4 35 JAHENOS SARAGIH 5 36 JAJANG KURNIA 32 37 JIHAN FAHIRA 42 38 MUHAMAD DAWAM 163 39 MUHAMMAD MURTADLOILLAH 29 40 MUHAMMAD YAMIN 215 41 OGI SOS 2 42 RIA SUGIAT 104 43 RIFKI KARTINI 296 44 ROHMAN 54 45 RUSDI HIDAYAT 156 46 SAEPUDIN 71 No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel Lanjutan………..
  • 18. 47 SITTI HIKMAWATTY 279 48 SONNY HERSONA GW 5 49 SURATTO SISWODIHARDJO 112 50 SUROYO 7 51 SURYANA 4 52 TEDY GIANTARA 232 53 WAWAN 11 54 WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA 76 55 YUNITA DIAN SUWANDARI 311 jumlah 5.326 No. Nama Bakal Calon Jumlah Sampel Lanjutan………..
  • 19. 10 Kecamatan Sample Terbanyak NO NAMA KECAMATAN SAMPLE 1 CIBEBER 535 2 CIANJUR 511 3 PACET 391 4 KARANGTENGAH 317 5 PASIRKUDA 278 6 MANDE 244 7 HAURWANGI 234 8 CIPANAS 222 9 CUGENANG 217 10 CIKALONGKULON 189
  • 20. 5/4/2023 Free template from www.brainybetty.com 20 Ridwan Abdullah (Divisi Teknis Penyelenggaraan)