sosialisasi regulasi pemilu serentak 2024

1. REGULASI PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024
SOLOK, 23 November 2022
Disampaikan oleh :
Dr. Yusrial,S.HI.,MA
(Div Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Solok)

2. UU 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU
PKPU 3 Tahun 2022 ttg Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024
PKPU 4 Tahun 2022 ttg Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan PARPOL Peserta PEMILU
anggota DPR dan DPRD
JUKNIS, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang
PEDONIS bagi KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta PEMILU Anggota DPR dan DPRD.
Berikut Perubahannya : SK 309 Tahun 2022, SK 331 Tahun
2022, SK 346 Tahun 2022, SK 384 Tahun 2022, SK 481
Tahun 2022, serta Surat Edaran (SE) KPU
REGULASI PEMILU
ERENTAK TAHUN 2024

3. PKPU 6 Tahun 2022 ttg Penataan
DAPIL dan Alokasi Kursi Anggota
DPRD Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum
PKPU 7 Tahun 2022 ttg Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
PEMILU dan SIDALIH
PKPU 8 Tahun 2022 ttg Pembentukan dan Tata Kerja Badan
ADHOC Penyelenggara PEMILU dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota
Serta JUKNIS : SK KPU 476 ttg Pembentukan Badan adhoc
PKPU 9 Tahun 2022 ttg Partisipasi Masyarakat
dalam PEMILU dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
REGULASI PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024

4. PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)
Pelanggaran
Pemilu
Pelanggaran
Pidana
Pelanggaran
Administratif
Penegakan Hukum
Pemilu
Pelanggaran
Kode Etik
Sengketa
Hasil
Sengketa Proses
(Non Hasil)
Sengketa
Pemilu
BAWASLU
PTUN
MK
DKPP
BAWASLU
SPP
Pelanggaran
Administratif
TSM
BAWASLU
MA
KEPOLISIAN
Kejaksaan

5. Pidana Bagi Penyelenggara
+ 21 dari 78 rumusan pidana dalam UU
Pemilu merupakan delik bagi
penyelenggara (KPU dan jajaran).
01
Ancaman pidana pada tahapan: (1)
pemutakhiran data pemilih, (2)
pendaftaran peserta pemilu, (3)
kampanye, (4) pungut hitung, dan (5)
penetapan hasil. + pidana non-tahapan.
02
Subjek yang diancam pidana: anggota
KPU; anggota KPU Provinsi; anggota
KPU Kab/Kota; PPK; PPS/PPLN; KPPS;
Sekjen KPU; Sekretaris KPU
Provinsi/Kab/Kota dan pegawai KPU
03

6. Pidana Pemutakhiran Data Pemilih
Pasal 512
(M)
Pasal 489 Pasal 513
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau
mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya DPT.
Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan DPT kepada Partai
Politik Peserta Pemilu
Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti
temuan Pengawas Pemilu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS,
perbaikan dan pengumuman DPSHP penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, DPK, dan/atau rekapitulasi
daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak
mengumumkan dan/atau memperbaiki DPS setelah mendapat
masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu
Pasal 545
Terdapat empat rumusan perbuatan pidana

7. Pidana Pendaftaran & Verifikasi Peserta Pemilu
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai
politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan
verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan
Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi
kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan
Wakil Presiden.
Pasal 518

8. Pidana Tahapan Kampanye
Pasal 524 Pasal 546
(F/M)
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat
Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja
melakukan tindak pidana Pemilu dalam
pelaksanaan Kampanye Pemilu (Pidana Berlapis)
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat
KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota,
dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak
pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
Setiap anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan/atau PPLN yang
dengan sengaja membuat
keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
Peserta Pemilu dalam masa
Kampanye

9. Pidana Pungut Hitung
01 Pasal 499
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja
tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu)
kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang
rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam
berita acara
03 Pasal 502
Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.
02 Pasal 501
Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemungutan suara ulang di TPS
04 Pasal 503
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja
tidak membuat dan menandatangani berita acara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat
(3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak
menandatangani berita acara pemungutan dan
penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3)

10. Pidana Pungut Hitung…Lanjutan
05 Pasal 506
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja
tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita
acara pemungutan dan penghitungan suara, serta
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi
Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN,
PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
07 Pasal 537
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga,
mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan
kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara
pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN
pada hari yang sama.
06 Pasal 508
Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan
salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya.
08 Pasal 538
PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel,
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK

11. Pidana Pungut Hitung…Lanjutan
09 Pasal 539
PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel,
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada
KPU Kabupaten/Kota.
12 Pasal 551
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara.
10 Pasal 549
Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan
pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara
persyaratan dalam UU ini telah terpenuhi, anggota
KPU kabupaten/kota.
11 Pasal 505
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang
atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

12. Pidana Penetapan Hasil Pemilu
Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan
hasil Pemilu secara nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3).
Pasal 542

13. Pidana di Luar Tahapan
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau
KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan
putusan pengadilan terhadap kasus tindak
pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal 541)

14. Unsur Perbuatan Pidana Pemilu
Kelalaian atau culpa adalah
kesalahan sebagai akibat
dari kurang berhati-hati,
sehingga secara tidak
sengaja sesuatu itu terjadi.
Dikehendaki dan
diketahui
(Willens en wetens)
“Dengan Sengaja” “Kelalaian”

15. WASPADAI ORANG TERLARANG ANGGOTA PARPOL
" dalam hal ditemukan data anggota partai politik berstatus sebagai anggota TNI, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya
yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat
(2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan Belum Memenuhi Syarat“
Pasal 36 PKPU 4 Tahun 2022
PROFESI yang DILARANG jadi pengurus dan Anggota PARPOL :
PNS/ASN (Pasal 2 ayat 1 PP 37/2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota PARPOL
POLRI (Pasal 28 ayat 1 UU No. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
TNI ( Pasal 39 UU Nomor 34 /2004 tentang TNI
Kepala DESA (pasal 29 huruf (g) UU 6/2014 tentang DESA)
Perangkat DESA ( pasal 51 huruf (g) UU 6/2014 tentang DESA)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/BPN (Pasal 64 huruf (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
Program Keluarga Harapan (PKH) (Pasal 10 huruf (i) PERDIRJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor
01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan)
Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa)
Dewas, Komisaris dan Direksi BUMD (Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah)
PENYELENGGARA PEMILU ( KPU dan Jajaran, BAWASLU dan jajaran, dan DKPP) dasarnya : UU Nomor 7
Tahun 2017 )

16. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan
data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu :
Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan
data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

17. TERIMA KASIH