SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
ppk_kecamatandepok PPK Kecamatan Depok depokppk@gmail.com
peran aktif rt-rw dalam
kesuksesan pemilu 2024
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
DASAR HUKUM
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024.
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 jo Peraturan KPU Nomor
7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data
Pemilih.
Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum.
1.
2.
3.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
1
1 3
3 4
4
7
7 6
6 5
5
TAHAPAN PEMILU 2024
TAHAPAN PEMILU 2024
2
2 >
PENYUSUNAN PERATURAN
KPU
14 DESEMBER 2023
14 JUNI 2022
sampai dengan
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH
21 JUNI 2023
14 OKTOBER 2022
sampai dengan
PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI PESERTA
PEMILU
13 DESEMBER 2022
29 JULI 2022
sampai dengan
PENETAPAN PESERTA
PEMILU
14 DESEMBER 2022
> <
PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN PENETAPAN DAPIL
9 FEBRUARI 2023
14 OKTOBER 2022
sampai dengan
MASA KAMPANYE PEMILU
10 FEBRUARI 2024
28 NOVEMBER 2023
sampai dengan
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
25 NOVEMBER 2023
19 OKTOBER 2023
sampai dengan
ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA
25 NOVEMBER 2023
24 APRIL 2023
sampai dengan
ANGGOTA DPD
25 NOVEMBER 2023
6 DESEMBER 2022
sampai dengan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
PENCALONAN
8
8 9
9
10
10
>
MASA TENANG
11-13 FEBRUARI 2024
<
>
PEMUNGUTAN
SUARA
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
20 MARET 2024
15 FEBRUARI 2024
sampai dengan
PENGHITUNGAN SUARA
14-15 FEBRUARI 2024
14 FEBRUARI
2024
11
11
TIDAK TERDAPAT
PERMOHONAN HASIL
PEMILU
PENETAPAN HASIL PEMILU
KSBUPATEN/KOTA
DPRD PROVINSI
DPRD
Disesuaikan dengan akhir
masa jabatan masing-masing
Anggota
DPR dan DPD 1 OKTOBER 2024
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
20 OKTOBER 2024
PENGUCAPAN SUMPAH JANJI
TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL
PEMILU
Paling lambat 3 (tiga) hari
pasca putusan
Mahkamah Konstitusi
Paling lambat 3 (tiga) hari
setelah KPU memperoleh
surat pemberitahuan dari
Mahkamah kosntitusi
1
1 3
3
4
4
TAHAPAN PEMILU 2024
TAHAPAN PEMILU 2024
PUTARAN KEDUA
PUTARAN KEDUA (JIKA ADA)
(JIKA ADA)
2
2 >
MASA TENANG
25 JUNI 2024
23 JUNI 2024
sampai dengan
PENGHITUNGAN SUARA
27 JUNI 2024
26 JUNI 2024
sampai dengan
>
KAMPANYE
22 JUNI 2024
2 JUNI 2024
sampai dengan
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH
25 APRIL 2024
22 MARET 2024
sampai dengan
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
20 JULI 2024
27 JUNI 2024
sampai dengan
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
PEMUNGUTAN
SUARA
2024
26 JUNI
5
5 6
6
>
PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH
JANJI
20 OKTOBER 2024
TIDAK TERDAPAT
PERMOHONAN HASIL
PEMILU
TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL
PEMILU
Paling lambat 3 (tiga) hari
pasca putusan
Mahkamah Konstitusi
Paling lambat 3 (tiga) hari
setelah KPU memperoleh
surat pemberitahuan dari
Mahkamah kosntitusi
Sumber : Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
1
2
3
DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota
Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan
suara di TPS lain
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Daftar Pemilih Khusus(DPK)
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
SyaratPindah Memilih
HinggaH-30 (15 Jan 2024) (16 Jan 2024) H-29 hinggaH-7 (7 Feb 2024)
1
2
3
4
5
9
Bertugas di tempat lain
6
7
8
Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap
Tertimpa bencana
Menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi terpidana
Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau
panti rehabilitasi
Menjadi rehabilitasi narkoba (DN only)
Bekerja diluar domisili
Menjadi tugas belajar/menempuh pendidikan
menengah atau tinggi
Pindah domisili
Bertugas di tempat lain
Menjalani rawat inap (sakit)
Tertimpa bencana
Menjadi tahanan rutan atau lapas
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
2
3
4
No
1
Menjalani rehabilitasi narkoba
Alasan Pindah Memilih
Menjalankan tugas di tempat lain pada saat
hari pemungutan suara
Penyandang disabilitasyang menjalani
perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi
Dokumen Bukti Dukung
Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi
atau perusahaan dan cap basah
Surat keterangan riwayat inap dari rumah
sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan
pendamping
Surat keterangan dari panti sosial atau panti
rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi
Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi
narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap
basah
Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan
kesehatan dan keluarga yang
mendampingi
atau perusahaan dan cap basah
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
6
8
9
No
Tertimpa bencana alam
Bekerja diluardomisilinya
Alasan Pindah Memilih
lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang
sedang menjalani hukuman penjara atau
kurungan
Tugas belajar/menempuh pendidikan Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga
Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau
pemberitaan dari media massa
Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh
pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
dan fotokopi KTP-eldan/atau KK terbaru
5
7
menengah atau tinggi
Pindah domisili
Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Surat pernyataan dari Kalapasatau Karutan
pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
Fotokopi KTP-eldan/atau KK terbaru
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
•
Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung
datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada
daerah asal maupun daerah tujuan.
Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang
akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi
atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung
persyaratan untuk pindah memilih.
Pelayanan
Pindah Memilih
•
Sumber : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023
TPS L P TOTAL
CATURTUNGGAL 165 18240 21915 40155
CONDONGCATUR 137 15888 17500 33388
MAGUWOHARJO 126 13354 14351 27705
DEPOK 428 47482 53766 101248
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
DPT KAPANEWON DEPOK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
TPS LOKASI KHUSUS
TPS LOKASI
KHUSUS
CATURTUNGGAL 23
CONDONGCATUR 4
MAGUWOHARJO -
DEPOK 27
NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
a. Warga negara indonesia.
Fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik.
b.
Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
bagi PPK dan PPS; dan
Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh
lima) tahun bagi KPPS.
1.
2.
Fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik.
c.
Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Surat pernyataan yang menyatakan setia
kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK PEMBENTUKAN KPPS
NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
d.
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur
dan adil.
Surat pernyataan mempunyai integritas,
pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e.
Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak
lagi menjadi anggota partai politik paling singkat
5 (lima) tahun.
1) Surat pernyataan bagi yang tidak
menjadi anggota partai politik; atau
2) Surat keterangan dari partai politik
yang bersangkutan bagi calon yang
paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik.
f.
Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan
KPPS.
Fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
g.
Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika.
1) Surat keterangan sehat secara jasmani
dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
2) Surat pernyataan tidak memiliki
penyakit penyerta (komorbiditas);
3) Surat pernyataan sehat secara rohani;
dan
4) Surat pernyataan bebas
dari penyalahgunaan narkotika.
h.
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah
atas atau sederajat.
Fotokopi ijazah sekolah menengah
atas/sederajat atau ijazah terakhir.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
h.
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
Surat pernyataan tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK
Sumber : Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023
TERIMA KASIH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAPANEWON DEPOK

More Related Content

Similar to Sosialisasi PPK Depok pemilu 2024 NKRI.pdf

[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx
[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx
[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptxChipDomino
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
 
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptx
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptxPembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptx
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptxAgusSetiawiguna1
 
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptx
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptxBAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptx
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptxAnggunFithriadi
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdf
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdfmateritahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdf
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdfBAZNASKabupatenMajal
 
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfPKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfUsmanHadiyanto1
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Pilur Serentak 2021.pptx
Pilur Serentak 2021.pptxPilur Serentak 2021.pptx
Pilur Serentak 2021.pptxMazakur23
 
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxBAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxsiska828015
 
PEMBENTUKAN KPPS.ppsx
PEMBENTUKAN KPPS.ppsxPEMBENTUKAN KPPS.ppsx
PEMBENTUKAN KPPS.ppsxdesacandipps
 
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptx
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptxDPTb & DPK Goes To School and Campus.pptx
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptxsurabayaprogda
 
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxFauzanJahid1
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxKajianIlmiahBanjar
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfmateri sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfssuser70681f
 
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxBAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxAbdiBangsa3
 
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptxAyuRahayu311739
 

Similar to Sosialisasi PPK Depok pemilu 2024 NKRI.pdf (20)

[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx
[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx
[Materi_rev1] DPTb dan DPK RL.pptx
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
 
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptx
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptxPembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptx
Pembentukan dan Tata Kerja KPPS_final#1.pptx
 
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptx
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptxBAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptx
BAHAN PRESENTASI MODUL IV.pptx
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdf
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdfmateritahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdf
materitahapanpemilu2024-230317082641-ad161433.pdf
 
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdfPKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
PKPU NO 3 Tahun 2022.pdf
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Pilur Serentak 2021.pptx
Pilur Serentak 2021.pptxPilur Serentak 2021.pptx
Pilur Serentak 2021.pptx
 
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxBAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
 
PEMBENTUKAN KPPS.ppsx
PEMBENTUKAN KPPS.ppsxPEMBENTUKAN KPPS.ppsx
PEMBENTUKAN KPPS.ppsx
 
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptx
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptxDPTb & DPK Goes To School and Campus.pptx
DPTb & DPK Goes To School and Campus.pptx
 
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
 
(25.2.2013) pkpu 03 2013
(25.2.2013) pkpu 03 2013(25.2.2013) pkpu 03 2013
(25.2.2013) pkpu 03 2013
 
PEMBEKALAN Coklit.pptx
PEMBEKALAN Coklit.pptxPEMBEKALAN Coklit.pptx
PEMBEKALAN Coklit.pptx
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfmateri sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
 
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxBAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
 
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx
1. PPT VERIFIKASI FAKTUAL (Pa Rahmat).pptx
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

Recently uploaded (10)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Sosialisasi PPK Depok pemilu 2024 NKRI.pdf

  • 1. ppk_kecamatandepok PPK Kecamatan Depok depokppk@gmail.com peran aktif rt-rw dalam kesuksesan pemilu 2024 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK
  • 2. DASAR HUKUM Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum. 1. 2. 3. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK
  • 3. 1 1 3 3 4 4 7 7 6 6 5 5 TAHAPAN PEMILU 2024 TAHAPAN PEMILU 2024 2 2 > PENYUSUNAN PERATURAN KPU 14 DESEMBER 2023 14 JUNI 2022 sampai dengan PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 21 JUNI 2023 14 OKTOBER 2022 sampai dengan PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 13 DESEMBER 2022 29 JULI 2022 sampai dengan PENETAPAN PESERTA PEMILU 14 DESEMBER 2022 > < PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAPIL 9 FEBRUARI 2023 14 OKTOBER 2022 sampai dengan MASA KAMPANYE PEMILU 10 FEBRUARI 2024 28 NOVEMBER 2023 sampai dengan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 25 NOVEMBER 2023 19 OKTOBER 2023 sampai dengan ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 25 NOVEMBER 2023 24 APRIL 2023 sampai dengan ANGGOTA DPD 25 NOVEMBER 2023 6 DESEMBER 2022 sampai dengan PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK PENCALONAN
  • 4. 8 8 9 9 10 10 > MASA TENANG 11-13 FEBRUARI 2024 < > PEMUNGUTAN SUARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 20 MARET 2024 15 FEBRUARI 2024 sampai dengan PENGHITUNGAN SUARA 14-15 FEBRUARI 2024 14 FEBRUARI 2024 11 11 TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN HASIL PEMILU PENETAPAN HASIL PEMILU KSBUPATEN/KOTA DPRD PROVINSI DPRD Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota DPR dan DPD 1 OKTOBER 2024 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 20 OKTOBER 2024 PENGUCAPAN SUMPAH JANJI TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU Paling lambat 3 (tiga) hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah kosntitusi
  • 5. 1 1 3 3 4 4 TAHAPAN PEMILU 2024 TAHAPAN PEMILU 2024 PUTARAN KEDUA PUTARAN KEDUA (JIKA ADA) (JIKA ADA) 2 2 > MASA TENANG 25 JUNI 2024 23 JUNI 2024 sampai dengan PENGHITUNGAN SUARA 27 JUNI 2024 26 JUNI 2024 sampai dengan > KAMPANYE 22 JUNI 2024 2 JUNI 2024 sampai dengan PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 25 APRIL 2024 22 MARET 2024 sampai dengan REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 20 JULI 2024 27 JUNI 2024 sampai dengan PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK PEMUNGUTAN SUARA 2024 26 JUNI
  • 6. 5 5 6 6 > PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH JANJI 20 OKTOBER 2024 TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN HASIL PEMILU TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU Paling lambat 3 (tiga) hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah kosntitusi Sumber : Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
  • 7. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK 1 2 3 DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Khusus(DPK) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  • 8. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK SyaratPindah Memilih HinggaH-30 (15 Jan 2024) (16 Jan 2024) H-29 hinggaH-7 (7 Feb 2024) 1 2 3 4 5 9 Bertugas di tempat lain 6 7 8 Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap Tertimpa bencana Menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi terpidana Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi Menjadi rehabilitasi narkoba (DN only) Bekerja diluar domisili Menjadi tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi Pindah domisili Bertugas di tempat lain Menjalani rawat inap (sakit) Tertimpa bencana Menjadi tahanan rutan atau lapas
  • 9. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih 2 3 4 No 1 Menjalani rehabilitasi narkoba Alasan Pindah Memilih Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara Penyandang disabilitasyang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi Dokumen Bukti Dukung Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah Surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi atau perusahaan dan cap basah
  • 10. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih 6 8 9 No Tertimpa bencana alam Bekerja diluardomisilinya Alasan Pindah Memilih lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan Tugas belajar/menempuh pendidikan Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-eldan/atau KK terbaru 5 7 menengah atau tinggi Pindah domisili Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Surat pernyataan dari Kalapasatau Karutan pendidikan lain ditandatangani dan cap basah Fotokopi KTP-eldan/atau KK terbaru
  • 11. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK • Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan. Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Pelayanan Pindah Memilih • Sumber : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023
  • 12. TPS L P TOTAL CATURTUNGGAL 165 18240 21915 40155 CONDONGCATUR 137 15888 17500 33388 MAGUWOHARJO 126 13354 14351 27705 DEPOK 428 47482 53766 101248 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK DPT KAPANEWON DEPOK
  • 13. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK TPS LOKASI KHUSUS TPS LOKASI KHUSUS CATURTUNGGAL 23 CONDONGCATUR 4 MAGUWOHARJO - DEPOK 27
  • 14. NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN a. Warga negara indonesia. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS; dan Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS. 1. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK PEMBENTUKAN KPPS
  • 15. NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. 1) Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau 2) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK
  • 16. NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 1) Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; 2) Surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); 3) Surat pernyataan sehat secara rohani; dan 4) Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK
  • 17. NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK Sumber : Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023
  • 18. TERIMA KASIH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON DEPOK