1. 04 FEBRUARI TAHUN 2023
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SYAMSUL MA’ARIF, S.Pd.I
Ketua Divisi Perencanaan. Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
2. Dasar
Hukum
2
Undang-Undang 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum
Undang-Undang 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi
PKPU No.3 Tahun 2022
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
PKPU No.3 Tahun 2022
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
PKPU No.5 Tahun 2022
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
PKPU No.7 Tahun 2022
Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan
SIDALIH
SK KPU RI No.27 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada
Penyelenggaraan Pemilu 2024
3. 3
Penyerahaan Data Kependudukan dari
Kementerian Dalam Negeri kepada KPU dan
WNI bertempat tinggal di luar negeri dari
Kementerian Luar Negeri kepada KPU
Sinkronisasi Data
Kependudukan dan Data
WNI di luar negeri
Penyerahan Daftar Potensial Pemilih
Lokasi khusus dari KPU Kabupaten/Kota
kepada KPU melalui KPU Provinsi
Penyerahan DP4 oleh
Menteri Dalam Negeri dan
DP4LN oleh Menteri Luar
Negeri kepada KPU
Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah
dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil
sinkronisasi dan Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir
dengan DP4LN hasil sinkronisasi oleh KPU
Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Penyerahan Data
Pemilih Luar Negeri dari KPU ke PPLN
Penyusunan bahan
Pencocokan dan
Penelitian
Pencocokan
dan Penelitian
Penyusunan,
Rekapitulasi dan
Penetapan
DPS/DPSLN
Pengumuman DPS/DPSLN
dan Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawas dan
Peserta Pemilu
Perbaikan
DPS/DPSLN
Pengumuman DPSHP/DPSHPLN
dan Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawas dan
Peserta Pemilu
Penyusunan,
Rekapitulasi dan
Penetapan
DPT/DPTLN
Pengumuman
DPT
Penyusunan dan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tambahan
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Alur Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar
Pemilih
4. 4
Program & Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilu Tahun 2024
NO. PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
1 2 3 4
1 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
a. Penyusunan Bahan Coklit Sabtu, 14 Januari 2023 Minggu, 12 Februari 2023
b. Coklit Minggu, 12 Februari 2023 Selasa, 14 Maret 2023
c. Penyusunan DPS
Selasa, 28 Februari
2023
Selasa, 04 April 2023
d. Rekapitulasi DPS Selasa, 04 April 2023 Rabu, 05 April 2023
e.
Pengumuman dan Tanggapan
Masyarakat
Rabu, 12 April 2023 Selasa, 25 Aprili 2023
f. Penyusunan DPSHP Senin, 24 April 2023 MInggu, 7 Mei 2023
g. Rekapitulasi DPSHP Kamis, 11 Mei 2023 Jumat, 12 Mei 2023
h.
Pengumuman dan Tanggapan
Masyarakat
Rabu, 17 Mei 2023 Selasa, 23 Mei 2023
i. Penyusunan DPT Minggu, 21 Mei 2023 Jumat, 16 Juni 2023
j. Rekapitulasi DPT Selasa, 20 Juni 2023 Rabu, 21 Juni 2023
k. Pengumuman DPT Kamis, 22 Juni 2023 14 Februari 2024
6. PEMILIH
1. Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh
Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.
2. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah
tempat tinggal,Pemilih dimaksud didaftar sesuai
dengan alamat yangtercantum dalam KTP-el
atau KK.
3. Dalam hal Pemilih luar negeri sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) terdaftar pada lebih dari
1 (satu) wilayah tempat tinggal, PPLN
melakukan konfirmasi kepadaPemilih dimaksud
untuk menentukan wilayah tempat tinggal yang
akan dicatat dalam Daftar Pemilih.
7. A. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
B. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
C. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibuktikan dengan KTP-el;
D. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor
dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
E. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana
dimaksud dalam huruf c dan huruf d,dapat menggunakan Kartu
Keluarga; dan
F. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Syarat terdaftar
sebagai pemilih
8. Penyusunan Daftar Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga
ratus) orang, dengan memperhatikan:
a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
b. kemudahan Pemilih ke TPS;
c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS
yang berbeda;
d. aspek geografis setempat; dan
e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan
tenggang waktu pemungutan suara.
TPS
9. Daftar pemilih
tambahan
(dptb/pindah
memilih)
1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang
mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau
panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau
terpidana yang sedangmenjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. pindah domisili;
8. tertimpa bencana alam;
9. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
10. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
10. Hak memilih
DPTB
a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke
kabupaten/kota lain di dalam 1(satu) provinsi dan daerah pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat;
b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke
kabupaten/kota lain di dalam 1(satu) provinsi;
c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke
provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah
memilih ke kecamatan ataukabupaten/kota lain di dalam 1 (satu)
provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan RakyatDaerah
Provinsi; dan/atau
e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika
pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam
1(satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihanDewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
13. 13
Pemutakhiran & Penyusunan
Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024, KPU melakukan pemutakhiran dan
penyusunan daftar Pemilih secara de jure
berdasarkan
KTP-el
KK
Paspor
SPLP
dan/atau dan/atau
Surat
Perjalanan
Laksana
Paspor
14. Dalam pelaksanaan
Coklit
Tata Kerja
Pantarlih
14
Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-
Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK
1
Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat,
tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.
2
Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan.
3
Mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
4
15. 15
petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit, meliputi:
1) formulir Model A-Daftar Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
a) beri tanda centang (√) dalam kolom keterangan jika data Pemilih telah sesuai;
b) dalam hal terdapat informasi Pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap,
maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el
atau KK Pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan;
c) dalam hal ditemukan data Pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan
pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris Pemilih
tersebut;
PETUNJUK PENGISIAN
16. 16
coret data Pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk
isian pada kolom keterangan formulir Model A-Daftar Pemilih, dengan pedoman sebagai berikut:
(1) angka 1 (meninggal),
(2) angka 2 (ganda), jika Pantarlih menemukan Pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih
dari 1 (satu) kali di lingkup kerja Pantarlih;
(3) angka 3 (di bawah umur), jika Pantarlih menemukan Pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun
dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa KK;
4) angka 6 (TNI), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi prajurit TNI
dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif;
5) angka 7 (Polri), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi anggota Polri
dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif; dan
6) angka 8 (salah penempatan TPS), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih yang beralamat
KTP-el diluar wilayah kerja Pantarlih,
MENCORET PEMILIH TMS
17.
18. d) dalam hal Pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas
pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut:
(1) disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu
atau kaku, paraplegia (kelumpuhan anggota gerak), cerebral palsy (gangguan pada otot
gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
(2) disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata
rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome;
PENYANDANG DISABILITAS
19. 3) disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain:
a. psikososial di antaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan
kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di
antaranya autis dan hiperaktif
4) disabilitas sensorik wicara yaitu tidak bisa bicara atau bisu;
5) disabilitas sensorik rungu yaitu tidak bisa mendengar atau tuli; dan
6) disabilitas sensorik netra yaitu tidak bisa melihat atau buta.
PENYANDANG DISABILITAS
20. 3) formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS,
semua nama Pemilih dalam setiap KK pada formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar
setelah melakukan pendataan Pemilih pada setiap KK;
b) tanda bukti pendaftaran Pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau
penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan Coklit dirumah
tersebut;
c) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada setiap
kepala keluarga yang telah dilakukan Coklit.
TANDA BUKTI TERDAFTAR
22. 4) formulir Model A-Stiker Coklit dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih;
b) Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir
Model A-Stiker Coklit; dan
c) Pantarlih menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga
atau penghuni rumah.
STIKER COKLIT
24. Dalam penyusunan
daftar Pemilih di dalam
negeri
Tahapan
DPSHP
Akhir
Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP digunakan
sebagai bahan penyusunan DPT
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Perbaikan DPSHP
secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP
24
PPS memperbaiki DPSHP yang dapat dibantu oleh
KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK
DPSHP diumumkan untuk mendapat masukan dan
tanggapan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta
Pemilu
25. 25
KATEGORI
Pendataan Pemilih di Lokasi
Khusus
1. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
2. Panti sosial atau panti rehabilitasi
3. Relokasi bencana
4. Daerah Konflik
5. Lokasi lainnya dengan kriteria:
• Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak
dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan
domisili di KTP-el
• Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat
• Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1
(satu) TPS
26. 26
Pengaturan
Pemutakhiran
di Lokasi
Khusus
1 KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat
yang berwenang di lokasi khusus tentang
kebutuhan pemutakhiran data Pemilih di
wilayah tersebut.
2 Permohonan pejabat yang berwenang di
lokasi khusus kepada KPU melalui KPU
Kabupaten/Kota untuk dilakukan
pemutakhiran di wilayah tersebut.
3 Pejabat yang berwenang menyampaikan daftar
potensial pemilih di lokasi khusus kepada
KPU Kabupaten/Kota dalam format data
sesuai dengan DP4.
4 Penetapan lokasi khusus oleh KPU
menggunakan surat keputusan KPU
