Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Berita acara no 1 pantia pemilihan anggota bpd
1. PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SONDREGEASI KECAMATAN LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
KABUPATEN NIAS SELATAN
Sekretariat: DesaSondregeasi; HP. 085275547411; KodePos. 22865
BERITA ACARA
Nomor: 01/PAN-PILBPD/DS/III/2021
tentang
RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI
Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di
Sekretariat Panitia Pemilihan Anggota BPD Sondregeasi Tahun 2021 telah diadakan Rapat
Panitia Pemilihan guna membahas Tanggal Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD Sondregeasi,
Kriteria dan Persyaratan Berkas Bagi Bakal Calon Anggota BPD Sondregeasi, Kriteria Daftar
Pemilih Pada Pemilihan BPD Sondregeasi Tahun 2021, Format Surat Suara, Tata Cara Pemilihan
dan Tata Cara Perhitungan Suara, dan Tata Cara Penentuan Anggota Bpd Sondregeasi Terpilih.
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia
Pemilihan. Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai
berikut:
1) Penjaringan bakan calon BPD Sondregeasi akan mulai dilaksanakan tanggal 16 s/d 30 Maret
2021;
2) Kriteria Bakal Calon Anggota BPD Sondregeasi (terlampir);
3) Persyaratan Calon Anggota BPD (terlampir);
4) Kriteria Pemilih pada Pemilihan BPD Sondregeasi Tahun 2021 (terlampir);
5) Tata Cara Pemilihan (terlampir);
6) Format Surat Suara (terlampir);
7) Tata Cara Perhitungan Suara (terlampir);
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
Ketua, Sekretaris,
WARAS BATE’E TRADISI NEHE, S.Pd.
ANGGOTA,
Mengerti Wau Nihonogoi Nehe, SH.
Roy Martin Wau, SE. Arlianus Bohalima, S.Kep. Petrus Sarumaha
2. Lampiran I : Berita Acara
Nomor : 01/PAN-PILBPD/DS/III/2021
tentang
RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI
KRITERIA BAKAL CALON ANGGOTA BPD SONDREGEASI
1) Bertaqwa kepadaTuhan yang MahaEsa;
2) Bertempat tinggal di wilayah desa Sondregeasi;
3) Berusia paling rendah 20 tahun s/d 50 tahun pada hari H pemilihan atau sudah/pernah
menikah;
4) Berpendidikan paling rendah tamat SMA/SMK/Paket C atau sederajat;
5) Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
6) Tidak pernah menjadi anggota BPD Sondregeasi selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
PERSYARATAN BERKAS CALON ANGGOTA BPD SONDREGEASI
a) Surat lamaran;
b) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
c) Fotocopy Ijazah (dileges);
d) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan perangkat pemerintahan desa;
e) Fotocopy KTP;
f) Surat pernyataan keaslian Ijazah;
g) Surat keterangan sehat dari Puskesmas terdekat;
h) Surat pernyataan bersedia menjadi calon anggota BPD;
i) Surat pernyataan tidak pernah menjabat anggota BPD Sondregeasi selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;
j) Pasphoto warna ukuran 3x4 (hardcopy dan softcopy)
k) Melampirkan fotocopy SK PNS (apabila ada calon);
l) Melampirkan fotocopy SK BPD lama (apabila ada calon);
m) Fotocopy sertifikat pelatihan atau organisasi;
n) Map bertulang warna kuning.
Ket:
* Berkas diserahkan sebanyak 2 jilid ( 1aslidan 1 fotocopy).
**Surat lamaran dan surat pernyataan dapat ditulis tangan atau diketik.
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
Ketua, Sekretaris,
WARAS BATE’E TRADISI NEHE, S.Pd.
3. Lampiran II : Berita Acara
Nomor : 01/PAN-PILBPD/DS/III/2021
tentang
RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI
KRITERIA DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI 2021
1) Berkependudukan di wilayah Desa Sondregeasi;
2) Berusia paling rendah 17 tahun pada hari H Pemilihan;
3) Terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan BPD
Sondregeasi Tahun 2021;
TATA CARA PEMILIHAN
1) Pemilih datang langsung di TPS untuk memilih (tidak bisa diwakilkan);
2) Mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan cara menyerahkan surat panggilan
memilih kepada Panitia Pemilihan yang telah dibagikan oleh Panitia Pemilihan;
3) Bagi warga yang belum mendapat surat panggilan tetapi terdaftar di DPT, maka
mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan cara menunjukkan KTP/KK dan
menyebutkan nomor urut di DPT kepada Panitia Pemilihan;
4) Khusus pemilih disabilitas dapat didampingi oleh keluarga (1 (satu) Kartu Keluarga)
dan/atau menggunakan hak pilihnya dengan cara diantar oleh Panitia kerumah yang
bersangkutan (dikorfirmasi kepada Panitia Pemilihan dan lokasi desa Sondregeasi)
disaksikan unsur dari Pemerintahan Desa, calon anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat ;
5) Pemilih berhak memilih dan atau mencoblos dalam 1 (satu) lembar surat suara sebanyak 1
(satu) calon;
6) Bagi warga yang belum terdaftar di DPT dan atau sudah genap berumur 17 Tahun pada hari
H Pemilihan, maka dapat memilih dengan cara mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan
diserta menunjukkan KTP/KK (asli) dan menyerahkan fotocopy KTP/KK kepada Panitia
Pemilihan;
7) Khusus penduduk desa Sondregeasi (laki-laki) yang baru menikah (± 6 bulan terhitung hari
H Pemilihan) dan belum terdaftar di Kartu Keluarga (istri) serta tidak terdaftar di DPT,
maka dapat memilih dengan cara mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan diserta
menunjukkan Surat Nikah (asli) dan menyerahkan fotocopy Surat Nikah 1(satu) lembar.
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
Ketua, Sekretaris,
WARAS BATE’E TRADISI NEHE, S.Pd.
4. Lampiran III : Berita Acara
Nomor : 01/PAN-PILBPD/DS/III/2021
tentang
RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI
TATA CARA PERHITUNGAN SURAT SUARA
A) Surat suara sah, apabila memenuhi syarat dibawah ini:
1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD;
2) Terdapat tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu calon BPD tanda gambar
dalam surat suara;
3) Surat suara yang dicoblos berada didalam kotak foto calon anggota BPD;
4) Sebagaimana yang dimaksud pada bagian (2) diatas, apabila terdapat tanda coblos lebih
dari 1(satu) kali untuk 1(satu) calon dianggap sah;
B) Surat suara batal/tidak sah, apabila memenuhi salah satu syarat dibawah ini:
1) Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD;
2) Surat suara rusak atau robek (bukan bentuk coblos);
3) Surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang telah disediakan;
4) Surat suara dicoblos dengan rokok atau api;
5) Terdapat tanda coblos pada 2 (dua) calon atau lebih dalam 1(satu) surat suara;
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
Ketua, Sekretaris,
WARAS BATE’E TRADISI NEHE, S.Pd.
5. Lampiran IV : Berita Acara
Nomor : 01/PAN-PILBPD/DS/III/2021
tentang
RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI
CONTOH FORMAT SURAT SUARA
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SONDREGEASI TAHUN 2021
Ketua, Sekretaris,
WARAS BATE’E TRADISI NEHE, S.Pd.