PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

ii
LEMBARAN PENGESAHAN
Telah disahkan berdasarkan hasil pendalaman (Seminar Laboratorium
Kepemimpinan) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal ... November
2016.
Jakarta, November 2016
Peserta PIM II Angkatan XLII
W I L D A N, S.E., M.M.
NDH. 18
Mentor,
H. MUNZIR ZEN, S.H.
Coach,
Ir. HARI BAKTIO, MURP
PENGUJI / NARA SUMBER
SRI HADIYATI WK, S.H. MBA

iii
LEMBARAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN
WIRAUSAHA MUDA MELALUI KEMITRAAN
DI KABUPATEN PESAWARAN
DISUSUN OLEH,
W I L D A N, S.E., M.M.
NDH. 18
DISETUJUI OLEH,
Mentor,
H. MUNZIR ZEN, S.H.
Coach,
PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2016

iv
FORMULIR LAPORAN DENGAN COACH KEGIATAN PESERTA
DIKLATPIM TK II PADA TAHAP BREAKTHROUGH II/
LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
1. Nama Peserta : WILDAN, S.E.,M.M.
2. Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Proyek Perubahan : PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN
KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MUDA MELALUI
KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN.
CATATAN :
Coach,

v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Tiada kata yang patut penulis haturkan, selain ungkapan
puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat
segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, akhirnya
penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan ini
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul
“Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian
Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten
Pesawaran”.
Penulisan Laporan Proyek Perubahan ini bertujuan untuk memenuhi
persyaratan mengikuti Seminar Laboratorium Kepemimpinan yang merupakan
tahapan akhir dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II Angkatan XLII pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Nasional, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2016.
Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ibunda tersayang, isteri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan
dorongan dan motivasi dalam mengikuti Diklat ini, selanjutnya ucapan yang
sama juga disampaikan kepada semua pihak atas segala arahan dan
bimbingan serta bantuan yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian
Proyek Perubahan ini terutama kepada :
1. Bapak Bupati Pesawaran, yang telah memberikan izin untuk mengikuti
Diklatpim Tingkat II pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Nasional, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan
memberikan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan ini.
2. Bapak Drs. Hendarma, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
WILDAN, S.E., M.M.

vi
3. Bapak Hi. Munzir Zen, S.H. selaku Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Mentor dalam
Proyek Perubahan ini.
4. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang
telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti Diklatpim ini.
5. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional,
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia beserta jajarannya
sebagai penyelenggara Diklatpim Tingkat II yang telah mengarahkan,
melayani dan memfasilitasi seluruh peserta selama mengikuti diklat.
6. Bapak Ir. Hari Baktio, MURP selaku Coach yang selalu mendampingi dan
memberikan arahan dan masukan untuk penyempurnaan Proyek
Perubahan ini.
7. Para Widyaswara yang telah memberikan, ilmu pengetahuan dan
menambah pengembangan wawasan.
8. Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII Kelas H pada
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional, Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 yang telah memberikan dorongan,
saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan ini.
9. Seluruh Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yang
telah berpartisipasi menindaklanjuti dan melaksanakan Proyek Perubahan
ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Proyek Perubahan
ini disana sini perlu penyempurnaan, oleh karenanya sangat diharapkan kritik,
saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak.
Akhirnya kepada-Nya jualah penulis serahkan, semoga Allah SWT memberikan
ganjaran yang setimpal atas jasa, amal dan budi baik yang diberikan. Amin Ya
Robbal Alamin.
Jakarta, November 2016
Penulis,
Wildan, S.E., M.M.

vii
DAFTAR ISI
hal
LEMBAR PENGESAHAN ……….………………………………………. ii
LEMBAR PERSETUJUAN ……..……………………………………….. iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………… iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………….
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………. 1
B. Tujuan dan Manfaat .………………………………………… 8
C. Ruang Lingkup ……………………………………………… 12
D. Output Kunci …………………………………………………... 12
BAB II DISKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. Tata Kelola Proyek Perubahan ……………………………… 13
B. Identifikasi Stakeholder ………………………………………. 16
C. Milestone (Pentahapan Proyek Perubahan) ……………… 26
D. Rencana Kegiatan ………………..……………………….. 29
E. Faktor Kunci Keberhasilan ………………………………. 32
F. Hasil Benchmarking ….…………………………………….. 32
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN
PROYEK PERUBAHAN
A. Pelaksanaan Proyek Perubahan ……………………………… 34
B. Hasil Capaian Proyek Perubahan ................................ 57
C. Kendala Implementasi …………………..………………….. 58
D. Stategi Mengatasi Kendala …………………………………. 59
E. Monitoring dan Evaluasi ……………………………………. 61
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………… 63
B. Rekomendasi ……………………………………………. 64
LAMPIRAN

viii
DAFTAR TABEL
halaman
1. Tabel 1 Manfaat Bagi Stakeholder ................................. 22
2. Tabel 2 Pentahapan Utama Pelaksanaan Proyek Perubahan ....... 26
3. Tabel 3 Rencana Kegiatan Pelaksanaa Proyek Perubahan ......... 29

ix
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Tim Efektif .................................. 13
Gambar 2 Pemetaan Stakeholder .......................................... 18
Gambar 3 Analisa Stakeholder ............................................. 19
Gambar 4 Peserta benchmarking ....................................... 32
Gambar 5 Kegiatan benchmarking .................................... 33
Gambar 6 Konsultasi dengan Sekdakab .................................... 34
Gambar 7 Konsultasi dengan Mentor ....................................... 34
Gambar 8 Konsultasi Intensif dengan mentor ........................... 35
Gambar 9 Rapat koordinasi bersama staf …………………….......... 36
Gambar 10 Rapat pembentukan komitmen bersama staf Dispora …… 38
Gambar 11 Rapat tim efektif ........................................................... 39
Gambar 12 Gambar Rancagan Draft Peraturan Bupati ............................ 41
Gambar 13 Rapat bersama stakeholder membangun komitmen .......... 43
Gambar 14 Kliping Koran Rapat Koordinasi Stakeholder ................... 44
Gambar 15 Gambar Draft Peraturan Bupati.....................................................45
Gambar 16 Rapat Pembahasan Peraturan Bupati .............................. 46
Gambar 17 Pemaparan Kepala DISPORA ................................... 47
Gambar 18 Penyerahan Draft Perbup ke Bagian Hukum ...................... 47
Gambar 19 Pembahasan Draft Peraturan Bupati dengan Kabag Hukum... 49
Gambar 20 Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Asisten III ........ 49
Gambar 21 Sekdakab memberikan paraf koordinasi penandanganan
Peraturan Bupati Pengembangan Wirausaha Muda .......... 50
Gambar 22 Penandatangan Peraturan Bupati ................................. 51
Gambar 23 Penandatangan Pengundangan Perbup ........................... 52

x
Gambar 24 Foto Peraturan Bupati ................................................. 52
Gambar 25 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada wirausaha muda ....... 53
Gambar 26 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada SKPD, Dunia Usaha,
Organisasi kepemudaan dan wirausaha muda. ............... 53
Gambar 27 Rakor Sosialisasi Peraturan Bupati ………................... 54
Gambar 28 Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Media cetak (offline) …. 54
Gambar 29 Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Media Sosial (online) … 55
Gambar 30 Penandatanganan Perjasama Kemitraan ………………….. 56
Gambar 29 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi .................................. 62

xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. RPP Pengembangan Ketrampila dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui
Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.
2. Presentasi RPP Pengembangan Ketrampila dan Kemandirian Wirausaha
Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.
3. Dokumen Pendukung Laporan Proyek Perubahan.
4. Peraturan Perundang Undangan Pedukung Proyek Perubahan.

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor
33 Tahun 2007 merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang
memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang prosfektif,
untuk ditumbuhkembangkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, dengan luas wilayah 1.173,77 KM2
atau
117.377 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 544.162 jiwa tersebar di 144
desa, 11 Kecamatan yang merupakan salah satu potensi dan keunggulan
wilayah Kabupaten Pesawaran yang bermoto Andan Jejama.
Potensi dan keunggulan wilayah tersebut khususnya potensi Sumber Daya
Alam (SDA) belum terkelola secara maksimal, sementara peran Sumber
Daya Manusia produktif belum mampu memanfaatkan potensi dan peluang
dalam mengelola sumberdaya alam yang tersedia. Kenyataan
menunjukkan bahwa ditengah kehidupan masyarakat, sumberdaya
manusia tersebut, khususnya angkatan kerja produktif usia 16 sampai
dengan 30 tahun (pemuda) enggan untuk berwirausaha mandiri, dan
terdapat kecenderungan untuk mencari lapangan pekerjaan ditempat lain.
Menyadari akan peran pentingnya angkatan kerja usia muda produktif
dalam pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat,
pemerintah telah menerbitkan payung hukum, berupa Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Selanjutnya Undang-Undang
tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan
kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat,
potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional.

2
Masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah antara
lain adalah kurang berimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja
dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran
semakin meningkat, kondisi tersebut sudah barang tentu akan mengganggu
kinerja pembangunan, yang pada gilirannya akan berdampak kurang baik
terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah/daerah. Oleh karenanya
diperlukan solusi-solusi strategis yang dapat mengatasi persoalan diatas,
diantaranya adalah melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda
dengan meningkatkan ketrampilan dan kemandiriannya.
Potensi dan peluang wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran yang saat
ini berjumlah 36 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) dengan
berbagai jenis usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesawaran,
dengan aneka ragam bidang usaha berupa Budi Daya Lebah Madu, Budi
Dayat Air Tawar, Souvenir/Cendera Mata Khas Lampung, Makanan Olahan
Khas Lampung, Jasa Perbengkelan Kendaraan Roda dua dan Roda
Empat, Jasa Pariwisata tersebar di seluruh kecamatan, dan jenis usaha
lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten
Pesawaran.
Kondisi para wirausaha muda tersebut belum optimal dalam pengelolaan
usahanya, terdapat beberapa hambatan dalam pemberdayaan bidang
usaha tersebut, antara lain adalah terbatasnya pengetahuan dan
ketrampilan pengelolaan usahanya, terbatasnya permodalan, sulit
mengakses pasar dan lemahnya jiwa kemandirian / entrepreneur
kewirausahaan.
Keberadaan para wirausaha muda tersebut pada hakekatnya bukan hanya
tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah saja, akan tetapi
merupakan tanggung jawab semua pihak untuk melakukan pembinaan
secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dari semua pihak terkait,
oleh karenanya diperlukan langkah-langkah terobosan strategis dengan
melakukan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak
terkait, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

3
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi melalui
pola kemitraan. Salah satu pola kemitraan yang akan dikembangkan adalah
dengan menjalin kemitraan dengan pihak BUMN, BUMD, BUMS, dan
Koperasi dan mengoptimalkan program CSR (Cost Social Responsibility),
sehingga diharapkan para wirausaha muda tersebut dapat lebih trampil,
mandiri dan memiliki daya saing kuat, dan pada gilirannya mampu
berkompetisi baik di Pasar Lokal, Nasional maupun Manca Negara.
Bertolak dari beberapa kenyataan di atas, selaku Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dengan salah satu tugas pokok
adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan
dan Keolahragaan Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Pembantuan
melakukan terobosan Proyek Perubahan berupa “Pengembangan
Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di
Kabupaten Pesawaran”.
Dalam pengembangan keterampilan dan kemandirian wirausaha muda
melalui kemitraan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :
a. Kondisi Ideal
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran merupakan salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014,
tanggal 20 Oktober 2014, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pesawaran. Peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014,
tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pesawaran.
Berdasarkan Pasal 30a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015
tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok

4
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga
berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pemuda dan olah raga;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan
keolahragaan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
pemuda dan olah raga;
5) Pelayanan administratif.
Menyadari akan peran penting dan besarnya potensi pemuda bagi
pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 Tahun 2009
tentang Kepemudaan yang memberikan jaminan perlindungan dan
kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi
kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi,
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Disamping itu juga Undang-
Undang tersebut juga mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,
serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan
kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat,
bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan
nasional. Tujuan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 adalah untuk
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
Dalam uapaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemuda dan
Olahraga telah dan akan melaksanakan berbagai upaya terobosan
antara lain dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada
dan melakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan,
pemuda dalam berwirausaha, mendorong terciptanya lingkungan yang
kondusif dalam rangka optimalisasi berbagai peluang usaha bagi

5
pemuda dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda
diantaranya memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan, pemagangan,
pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, hingga
memfasilitasi wirausaha muda pemula untuk memperoleh akses
permodalan dan akses pemasaran hasil produksi.
b. Kondisi Saat Ini
Keberadaan Wirausaha Muda yang berjumlah 36 kelompok tersebar di
seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pesawaran merupakan
potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Wirausaha Muda yang belum
mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA)
yang ada sebagai peluang usaha / pengembangan usaha dalam upaya
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi
karena berbagai faktor kondisinya belum berkembang dan Produktivitas
usahanya rendah, serta memiliki beberapa kekurangan diantaranya:
1) Manajemen Pengelolaan usahanya lemah;
2) Kurang maksimalnya dalam menangkap peluang pasar;
3) Belum sepenuhnya memiliki Inovasi dan Kreativitas dalam
melakukan diversifikasi produk;
4) Belum adanya lembaga sebagai Mitra Kerja yang dapat membina
secara berkelanjutan; dan
5) Kesulitan dalam Mengakses Permodalan.
c. Dasar Hukum
1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

6
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang
Tanggungjawab Sosial dan lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 89 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2016; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
9) Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);
10) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum
tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;

7
11) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0944 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran
Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14
Tahun 2014; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 49);
13) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.
d. Permasalahan
Masalah yang saat ini dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesawaran adalah ketrampilan dan kemandirian wirausaha
muda masih rendah yang keberadaanya belum dapat berkembang
dalam melakukan pengelolaan usahanya, sehingga produktivitasnya
masih rendah, hal ini disebabkan oleh :
1) Keterbatasan Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Pengelolaan
Usaha;
2) Keterbatasan dalam menangkap dan mengakses peluang pasar;
3) Keterbatasan Permodalan dan Sulit Mengakses Permodalan dari
Lembaga Perbankkan;
4) Belum Menjalin Kemitraan dengan Lembaga BUMN, BUMD, BUMS
dan Koperasi yang dapat melakukan pembinaan secara
berkelanjutan; dan
5) Belum tertatanya Manajemen Kewirausahaan.
Apabila permasalahan tersebut diatas tidak segera teratasi, maka akan
berdampak buruk terhadap tumbuh dan berkembangnya wirausaha
muda, yang pada gilirannya mengakibatkan produktivitas rendah

8
sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat.
e. Gagasan
Memperhatikan permasalahan diatas, maka project leader membuat
terobosan proyek perubahan dengan judul “PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MUDA MELALUI
KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN”.
f. Kondisi yang Diharapkan
Adapun hasil yang akan dicapai adaah :
1) Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Usaha.
2) Meningkatnya Wirausaha Muda dalam mengakses Pasar.
3) Meningkatnya Inovasi dan Kreativitas Wirausaha Muda dalam
melakukan Diversifikasi Produk.
4) Tersedianya Modal untuk Pengelolaan Usaha.
5) Terjalinnya Kemitraan dengan Lembaga BUMN, BUMD, BUMS dan
Koperasi yang dapat mengembangkan Usaha.
B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Tujuan proyek peruubahan ini terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang, sebagai berikut :
1. Tujuan
a. Jangka Pendek
1) Terbangunnya komitmen antar berbagai pihak yang terlibat
dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, baik dengan
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Nasional BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS) dan Koperasi.

9
Output yang dihasilkan adalah surat dukungan para pihak
dalam Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di
Kabupaten Pesawaran.
2) Tersusunnya Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan
Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran,
berupa produk hukum yang akan mengikat para pihak untuk
mengembangkan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di
Kabupaten Pesawaran. Secara umum Draft Peraturan Bupati
tersebut memuat tiga pilar pegembangan kewirausahaan
pemuda yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan
dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan,
pendampingan, promosi dan bantuan akses permodalan, yang
merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan
Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan.
3) Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan
bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.
b. Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini adalah :
1) Tercapainya kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dengan
Dunia Usaha, memuat jalinan kerja sama antara Wirausaha
Muda dengan Dunia Usaha, antara lain terkait dengan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberian Bantuan
Manajemen pengelolaan usaha, Pengalihan Teknologi,
Dukungan dan Perluasan Akses Pasar, Penyediaan Akses
Informasi, Akses Peluang Usaha dan Akses Penguatan
Permodalan.

10
Pengembangan kemitraan bagi Wirausaha Muda tersebut
merupakan Inovasi/Terobosan Dinas Pemuda dan Olahraga
2) Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi antar
lembaga terkait dalam pembinaan dan pengembangan bagi
Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.
3) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha
Muda di Kabupaten Pesawaran melalui pola kemitraan
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2007 tentang Kemitraan, antara lain meliputi
Penyediaan Sarana Produksi, Pemberian Bimbingan Teknis
Manajemen Usaha dan Produksi, Perolehan, Penguasaan
peningkatan teknologi yang diperlukan; Pembiayaan; dan
pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan
efisiensi dan produktivitas usaha.
c. Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang proyek perubahan ini adalah :
1) Maju dan berkembangnya para Wirausaha Muda baik secara
Kuantitatif maupun Kualitatif.
2) Meningkatnya produktivitas para wirausaha muda yang mampu
berkompetisi baik dalam pasar lokal, nasional, maupun manca
negara.
3) Meningkatnya peran Wirausaha Muda dalam memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat.
4) Memberikan Reward bagi wirausaha muda berprestasi.

11
2. Manfaat
Adapun manfaat proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :
a. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga
1) Tersedianya regulasi tentang pengembangan kemitraan usaha
bagi wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.
2) Mengurangi beban kerja dan Meningkatnya Pelayanan kepada
masyarakat,
3) Memberikan kemudahan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga
dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
pengembangan para Wirausaha Muda dengan BUMN, BUMD,
BUMS, dan Koperasi selaku pembina dengan Pola Kemitraan.
b. Bagi Wirausaha Muda
1) Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan dalam
Pengelolaan Usahanya..
2) Meningkatnya Inovasi, Jiwa Kemandirian sebagai entrepreneur
yang dapat meningkatkan produktifitas.
3) Terdapat Kemudahan dalam Mengakses Pasar dan
Permodalan.
4) Meningkatnya Pendapatan.
c. Bagi Dunia Usaha
1) Meningkatnya Motivasi para Wirausaha Muda untuk
menangkap Peluang Usaha dengan memanfaatkan
sumberdaya alam lokal sebagai sumber pendapatan.
2) Bertambahnya Lapangan Pekerjaan sehingga dapat menyerap
Angkatan Kerja di Kabupaten Pesawaran.
3) Meningkatnya Produktivitas Usaha yang dapat memberikan
Kontribusi terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat.

12
C. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam lingkup Proyek Perubahan
tentang Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian bagi Wirausaha
Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran, meliputi :
1. Terbangunnya Komitmen Staf.
2. Penyusunan Rancangan Proyek perubahan.
3. Penyusunan Grand Design Rancangan Proyek Perubahan.
4. Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati.
5. Penyusunan Draft Peraturan Bupati.
6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati
7. Penetapan Peraturan Bupati.
8. Perundangan Peraturan Bupati.
9. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati.
D. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)
Output kunci yag dihaslkan dari kegiatan proyek perubahan, yaitu :
1. Terbitnya Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Kemitran bagi
2. Terlaksananya Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengembangan
Kemitran bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

13
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN
1. Tim Efektif
Untuk menjamin terlaksananya Rencana Proyek Perubahan ini sangat
dibutuhkan pembentukan Tim Efektif yang berguna untuk memecahkan
setiap masalah yang bersifat Jangka Pendek. Diharapkan Tim yang
dibentuk ini merupakan Tim yang berkualitas sehingga saling bersinergi
dan melengkapi.
2. Struktur Organisasi Pelaksana
Gambar 1
Struktur Organisasi Tim Efektf Proyek Perubahan
Tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen yang terlibat
dalam tata kelola proyek perubahan adalah sebagai berikut :
a. Project Sponsor/Mentor (H. Munzir Zen, S.H.) Staf Ahli Bupati
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, berfungsi :
PROJECT SPONSOR
H. MUNZIR ZEN, S.H.
COACH
PROJECT LEADER
WILDAN, S.E., M.M.
I
POKJA I
ADMINISTRASI
POKJA II
TEKNIS DAN
KEMITRAAN
POKJA III
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
POKJA IV
EVALUASI

14
1) Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau
mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi
terkait dengan implementasi proyek perubahan.
2) Membantu peserta dalam memetakan Milestone yang akan
dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan
dilaksanakan.
3) Menjelaskan penyelesaian tugas kepada peserta diklat dan
memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen
proposal proyek perubahan yang diajukan oleh projeck leader.
4) Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam
mengimplementasikan proyek perubahan.
5) Memberikan dukungan dalam pelibatan pejabat struktural dan
staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan
dan implemensiannya.
6) Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan
menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul
dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang
diperlukan.
7) Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang
ada bila diperlukan dalam implementasi proyek perubahan.
8) Berperan sebagai inspiratory bagi Peserta Pendidikan dan
Pelatihan dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.
b. Coach (Ir. Hari Baktio, MURP), berperan dalam :
1) Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta
pengawasan dalam proses taking ownership dan laboratorium
kepemimpinan.
2) Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan
proyek perubahan dan sebagai inspiratory dalam mengatasi
kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila
diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor.

15
3) Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan
implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang
dijadwalkan.
4) Mengoreksi dan mengarahkan pememetaan agenda proyek
perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal
pertemuan yang akan dilaksanakan.
5) Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam
penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.
c. Project Leader (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pesawaran), bertugas untuk :
1) Mempersiapkan / merencanakan ( dokumen/instrument/waktu )
dengan baik sebelum pertemuan dengan Mentor atau Coach.
2) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach.
3) Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder
terkait (internal maupun eksternal).
4) Membuat laporan kegiatan tahap Taking Ownership.
5) Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang
dalam Milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber
daya yang dimiliki.
6) Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau
melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada
Mentor /Coach minimal satu minggu sekali.
7) Mengacu kepada rumusan milestone dalam dokumen
pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target
perubahan.
8) Menggerakan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan
eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi
perubahan.
9) Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan
perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam
implementasi proyek perubahan.
10) Mengelola pendokumentasian kegiatan.

16
d. Ketua-ketua Pokja bertugas :
1) Pokja I (Nursyahadi, S.H) sebagai Sekretaris yang memiliki
wewenang melakukan administrasi program dan administrasi
lainnya.
2) Pokja II (Fajriah Intan Maimun, SE, MM) sebagai Kepala
Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, memiliki
kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas
Instansi terkait, Masyarakat dan Dunia Usaha sebagai
stakeholder.
3) Pokja III (Miryan Fauzi, S.Pd.I) sebagai Kepala Bidang Sarana
dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki,
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
Stakeholder dan User sekaligus melakukan pembinaan.
4) Pokja IV (Drs. Kusairi) sebagai Kepala Bidang Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga, memiliki kewenangan untuk melakukan
Monitoring dan Evaluasi terhadap Stakeholder dan Wirausaha
Muda terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.
B. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Stakeholder adalah setiap pihak baik individu maupun organisasi yang
berkepentingan dan yang akan memberikan dampak terhadap hasil akhir
perubahan baik dampak Positif maupun dampak Negatif. Dampak yang
bersifat Positif akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Proyek
Perubahan, dan yang Negatif akan menjadi faktor penghambat.
Stakeholder dapat dibedakan antara Internal yaitu masih dalam satu
Instansi, dan Eksternal yaitu instansi lain atau kelompok maupun individu
yang yang memberikan pengaruh dari luar Instansi yang melaksanakan
Proyek Perubahan.
Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dengan
identifikasi berdasarkan kepentingan dan dukungan, sebagai berikut :

17
1. Stakeholder Internal Pemerintah :
a. Bupati Pesawaran.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
d. Asisten Sekdakab Bidang Kesejahteraan Rakyat.
e. Kepala Bagian Hukum
f. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
g. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)
2. Stakeholder Eksternal Pemerintah :
a. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
(DISKOPERINDAG)
b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN)
c. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANNAK)
d. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(DISSOSNAKERTRAN)
e. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gedongtataan.
3. Stakeholder Eksternal Non Pemerintah
a. Ketua DPD KNPI.
b. Ketua Kwarcab Pramuka.
c. Ketua Karang Taruna.
d. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA).
e. Pimpinan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi.
f. Media
g. Masyarakat,
h. Wirausaha Muda,

18
4. Net Map / Pemetaan Stakeholder
Gambar 2
Pemetaan Stakeholder
: Internal Pemerintah
: Eksternal Non Pemerintah
: Garis Komando
: Garis Koordinasi
: Garis Konsultasi
Keterangan :
: Eksternal Pemerintah
DISPORA
MEDIA
DEKRANASDA
WIRAUSAHA
MUDA
BUMN, BUMD,
BUMS KOPERASI
BUPATI
OKP &
NON OKP
SEKDA
ASSISTEN
III
SKPD
TERKAIT
MASYARAKAT
KABAG
HUKUM
STAF AHLI
BUPATI

19
5. Analisa Stakeholder
Gambar 3
Analisa Stakeholder Proyek Perubahan
Memperhatikan kelompok stakeholder di atas, strategi untuk
mempengaruhinya sebagai berikut :
a. Terhadap kelompok Promotors yaitu kelompok yang memiliki
kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu
pencapaian keberhasilan atau sebaliknya. Strategi yang
dipersiapkan, meliputi :
1) Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk
menyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan
dan sangat berguna bagi proyek perubahan
2) Hal-hal yang dikomunikasikan antara lain dengan menyampaikan
maksud, tujuaan, manfaat, output yang dihasilkan serta impact
dari proyek perubahan.
PROMOTORS
 Bupati Pesawaran
 Sekdakab Pesawaran
 Staf Ahli Bupati Bid. Kemasy. & SDM
 Asisten Sekdakab Bid. Kesra
 Kabag Hukum Setdakab
DEFENDERS
 Kadis KOPERINDAG
 Kadis BUNHUT
 Kadis TANNAK
 Kadis SOSNAKERTRAN.
 Kepala SKB Gedongtataan.
 Ketua Dekranasda.
 Sekretaris DISPORA
 Kabid Pemuda DISPORA
 Ketua OKP & Non OKP.
 Wirausaha Muda.
APATHETICS
 Media
 Masyarakat.
LATENS
 Pimp. BUMN
 Pimp. BUMD
 Pimp. BUMS
 Ketua Koperasi Andan Jejama
P
E
N
G
A
R
U
H
KEPENTINGAN

20
3) Menyampaikan dukungan-dukungan yang diperlukan untuk
suksesnya pelaksanaan proyek perubahan seperti : perlunya
dukungan anggaran dan motivasi kepada tim.
b. Terhadap kelompok Defenders yaitu kelompok yang memiliki
kepentingan pribadi dan dapat memberikan dukungan dalam
komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program.
Strategi yang dipersiapkan, meliputi :
1) Melakukan koordinasi dan Komunikasi intensif sekaligus
memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini
harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan
merupakan kesempatan untuk menunjukan kepada pihak lain
bahwa kita mampu untuk mengemban amanah.
2) Menjaga semangat, motivasi dan memberikan apresiasi dan
mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar
proyek dapat terselesaikan.
3) Mengajak diskusi dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi
permasalahan
4) Melibatkan para promotor dalam pengambilan keputusan.
c. Terhadap kelompok Latens, yaitu kelompok yang tidak memiliki
kepentingan khusus maupun keterlibatan dalam program, tetapi
memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program, bilamana
proyek perubahan ini mempunyai daya tarik.
Strategi yang dipersiapkan, meliputi :
1) Membangun komunikasi dengan memberikan informasi
mengenai maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan
2) Memberikan perlakukan dan pelayanan dengan baik.
d. Terhadap kelompok Apathetics yaitu kelompok yang tidak memiliki
kepentingan maupun kekuatan, bahwa mereka belum mengetahui
adanya program. Strategi yang dipersiapkan :
Memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi
penghambat dalam kegiatan proyek perubahan ini.

21
6. Manfaat Bagi Stakeholder.
Tabel 1
Manfaat Bagi Stakeholder
No STAKEHOLDERS VALUE TUGAS / WEWENANG MANFAAT PP BAGI STAKEHOLDERS MASA KERJA
1.  Bupati
 Sekdakab
 Sisten III
.
Promotors  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
 Memberikan masukan terhadap penanganan
masalah, Rancangan Regulasi
 Membimbing, mengarahkan dan Mendorong
Stakeholder agar Pelaksanaan Proyek
Perubahan berjalan Optimal.
 Dapat mewujudkan Pengembangan
Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha
Muda.
 Dapat menyelenggarakan Kemitraan
dengan Dunia Usaha dan Stakeholder
terkait dalam Pengembangan Kemitraan
bagi Wirausaha Muda di Kabupaten
Pesawaran.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
2. Staf Ahli Bupati
Bid. Kemasyara-
katan dan SDM.
Promotors  Mendukung terlaksananya proyek perubahan.
masalah Rancangan Peraturan Bupati dan
Rancangan Regulasi.
 Memberikan asistensi terhadap Proyek
Perubahan,
 Mendukung Koordinasi, Sosialisasi dan
Konsultasi.
 Membantu Tim Efektif dalam pelaksanaan
tugasnya.
Dapat membantu Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesawaran mewujudkan
Pengembangan Ketrampilan dan
Kemandirian Wirausaha Muda melalui
Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
3. Kabag Hukum
Setdakab
Promotors  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
masalah, rancangan strategi kebijakan dan
rancangan regulasi
 Memberikan asistensi terhadap legal drafter
 Membantu proses legalisasi
Dapat mewujudkan kekuatan hukum
Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha
Muda
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
4. Sekretaris Dispora Defender  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
 Memberikan masukan terhadap penanganan
masalah administrasi rancangan regulasi.
Dapat mewujudkan tertib admiistrasi dalam
Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha
Muda.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang

22
5. Kepala Bidang
Pemuda DISPORA
Defender  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
 Mengkoordinasikan, Menyusun Rencana
Pelaksaaan Kegiatan dan
 Melaporkan hasil kegiatan kepada Project
Leader.
 Pelaksaa teknis kegiatan dan Sumber Daya
Tim Proyek Perubahan dan Mendukung
kegiatan
 Dapat mewujudkan pelaksanaan dan target
kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan
proyek perubahan.
 Dapat memberikan kemudahan dalam
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi pengembangan Wirausaha Muda
dengan BUMN, BUMD, BUMS dan
Koperasi melalui Pola Kemitraan.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
6.  Kepala Dinas
KOPERINDAG.
 Kepala Dinas
BUNHUT.
 Kadis TANNAK.
 Kadis SOS-
NAKERTRANS
 Kepala SKB.
Defender  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
rancangan regulasi
 Memberikan asistensi terhadap legal drafter
 Membantu proses legalisasi.
 Mendukung Sosislisasi, Sinkroninasi dan
Harmonisasi.
 Dapat membantu Wirausaha Muda
Mewujudkan Pengembangan Kemitraan
Pesawaran.
 Dapat mewujudkan Sosialisasi, Sinkronisasi
dan Harmonisasi dalam Pengembangan
Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha
Muda
 Dapat menyeleng-garakan Pengembangan
Kemitraan Pelatihan, Pembimbingan,
Pemagangan, Promosi dan Permodalan
bagi Wirausaha Muda.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
7. Dekranasda Defender  Mendukung terlaksananya proyek perubahan.
 Mendukung Promosi dan Pemasaran Produk
Wirausaha Muda.
 Mitra dalam Pengembangan da Perluasan
Usaha.
 Dapat membantu Wirausaha Muda
Mewujudkan Pengembangan Kemitraan
bagi Wirausaha Muda melalui Kemitraan
Promosi,
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
8.  Ketua DPD KNPI
 Ketua Kwarcab
 Ketua Karang
Taruna.
Defender Mendukung terlaksananya Proyek Perubahan.
Mendukung Komunikasi dengan Wirausaha
Muda.
 Mendukung koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,
dan Konsultasi.
 Memberikan masukan terhadap penanganan
masalah pembinaan dan pengembangan
kewirausahaan pemuda.
 Dapat mewujudkan pegembangan
kewirausaan sesuai dengan Minat, Bakat,
Potensi Pemuda.
 Dapat mewujudkan Peningkatan Peran
Pemuda dalam Pembangunan.
 Meningkatnya Motivasi para Wirausaha
Muda untuk menangkap Peluang Usaha.
 Bertambahnya Lapangan Pekerjaan
sehingga dapat menyerap Angkatan Kerja.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang

23
 Meningkatnya Produktivitas Usaha yang
dapat memberikan Kontribusi terhadap
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
9. WiraUsaha Muda Defender Mendukung terlaksananya Proyek Perubahan.
 Memberikan masukan terhadap penangaan
masalah pengembangan ketrampilan dan
kemandirian Wirausaha Muda.
Mendukung Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,
dan Konsultasi.
 Dapat mengetahui, memahami dan
melaksanakan hak dan kewajiban
Ketentuan Kemitraan bagi Wirausaha Muda
dalam mengembangkan ketrampilan dan
Kemandirian.
 Dapat mengembangkan Kewirausaan
sesuai dengan Minat, bakat, Potensi
Pemuda dan Potensi Daerah.
 Dapat Mewujudkan hak dan kewajiban
ketentuan Pengembangan kemitraan bagi
Wirausaha Muda.
 Meningkatnya Pengetahuan dan
Ketrampilan dalam Pengelolaan Usahanya
melalui Kemitraan Pelatihan, dan
Pemagangan.
 Meningkatnya Inovasi, Jiwa Kemandirian
sebagai entrepreneur yang dapat
meningkatkan produkvifitas melalui
Kemitraan Pembimbingan dan
Pendampingan.
 Terdapat Kemudahan dalam Mengakses
Pasar dan Permodalan melalui Kemitraan
Promosi dan Permodalan.
 Meningkatnya Pendapatan.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
10.  Administratur
PTPN 7 Way
Berulu.
 Administratur
PTPN 7 Way
Lima.
Latens  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
rancangan regulasi.
 Memberikan dukungan pengembangan
ketrampilan dan kemandirian Wirausaha Muda
melalui Pola Kemitraan.
 Dapat mengetahui, memahami, dan
melaksanakan ketentuan Pengembangan
Kemitraan bagi Wirausaha Muda
 Dapat mewujudkan kewajiban Pengusaha
(BUMN, BUMD, BUMS, dan Koperasi)
menyisihkan labanya untuk Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang

24
 Pimpinan KCP
BRI Gedong
Tataan.
 Pimpinan KCP
Bank Lampung
Gading Rejo.
 Pimpinan KCP
Bak Lampung
Gedongtataan,
 Direktur PT So
Good Food
Negeri Sakti.
 Ketua Koperasi
Andan Jejama.
 Memberikan dukungan kepada para Wirausaha
Muda dengan mengoptiimalkan program CSR
(Cost Sosial Responsibility) agar lebih Trampil,
Mandiri dan Berdaya saing.
 Terjalinnya Kemitraan Dunia Usaha dengan
para Wirausaha Muda.
11. Media Apathetics  Mendukung terlaksananya proyek perubahan.
 Memberi masukan terhadap penanganan
masalah sosialisasi dan penyebarluasan
informasi.
 Dapat mengetahui hak dan kewajiban
Wirausaha Muda dalam Pengembangan
Kemitraan bagi Wirausaha Muda di
 Dapat berperan dalam mewujudkan hak
dan kewajiban Pengembangan Kemitraan
Pesawaran.
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang
12. Masyarakat. Apathetics  Mendukung terlaksananya proyek perubahan
masalah pembinaan dan pengembangan
kewirausahaan pemuda.
 Meningkatnya Motivasi para Wirausaha
Muda untuk menangkap Peluang Usaha
dengan memanfaatkan sumberdaya alam
lokal sebagai sumber pendapatan.
 Bertambahnya Lapangan Pekerjaan
sehingga dapat menyerap Angkatan Kerja.
 Meningkatnya Produktivitas Usaha yang
dapat memberikan Kontribusi terhadap
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
Jangka pendek,
jangka
menengah dan
jangka panjang

25
C. MILESTONE (PENTAHAPAN)
Dalam rangka mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, dilakukan pentahapan (milestones) untuk mengembangkan
Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di
Adapun pentahapan utama pelaksanaan Rancangan Proyek Perubahan
sebagaimana terlihat pada tabel 2.
Tabel 2
Pentahapan Utama Pelaksanaan Proyek Perubahan
KEGIATAN JANGKA PENDEK WAKTU
Terbangunnya Komitmen Staf
1. Pelaksanaan Rapat koordinasi Staf :
a. Mengundang Staf Dinas Pemuda dan Olahraga :
- Sekretaris
- Para Kepala Bidang
- Para Kepala Seksi
- Staf Honorer
b. Terbentuknya Komitmen antara Project Leader
dengan Staf untuk mendukung Rancangan Proyek
Perubahan.
Minggu ke I
(Agustus 2016)
2. Permohonan persetujuan atasan langsung/mentor :
a. Project Leader membuat surat permohonan
persetujuan Rancangan Proyek Perubahan kepada
Sekretaris Kabupaten.
b Terbitnya Surat Kuasa Atasan Atasan Menunjuk
Mentor.
c. Lembar Persetujuan ditanda-tangani oleh Atasan
Langsung dan Mentor.
Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan
3. Pembentukan tim efektif :
a. Mengundang Pejabat Esselon III dan IV di lingkungan
Dispora.
b. Pembentukan Tim Efektif.
c. Penerbitan SK Tim Efektif.
Minggu ke I
(Agustus 2016)
4. Penjelasan Rancangan Proyek Perubahan kepada tim
efektif :
- Memberikan Pemahaman tentang tugas Tim Efektif
(Pokja I, II, III dan IV)
5. Identifikasi Permasalahan Proyek Perubahan. :
a. Pemetaan Masalah
b. Perumusan Masalah

26
6. Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan :
a. Menghimpun dan mengolah data/informasi
b. Membahas Rancangan Proyek Perubahan.
Minggu ke I
(Agustus 2016)
Penyusunan Grand Design Rancangan Proyek Perubahan
7. Rapat Penyusunan Rencana Tim Kelompok Program
dan Penetapan Tim Kelompok Program
a. Pembentukan Tim Internal Penyusunan Draft awal
Peraturan Bupati.
b. Pengumpulan Bahan
c. pembahasan Draft Awal Peraturan Bupati.
Minggu I
(Agustus 2016)
8. Laporan kegiatan awal
- Membuat laporan awal draft Peraturan Bupati.
Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati
9. Menyelenggarakan Pertemuan dengan stakeholder :
a. Mengundang Stakeholder internal da eksternal :
- Internal Pemerintah : Sekda, Staf Ahli Bupati Bid.
Kemasyarakatan & SDM Asisten III, Unsur Dinas PORA.
- Eksternal Pemerintah
 Diskoperindag;
 Dishutbun
 Distannak
 Disnakersostrans
 SKB
- Eksternal Non Pemerintah : .
 Organisasi kepemudaan, Masyarakat,
 Media
 Dekranasda
 BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi
b. Pengumpulan bahan
c. Meminta Masukan dari Stakeholder.
c. Terbangunnya komitmen stakeholder baik dengan
Internal Pemerintah, Eksternal Pemerintah maupun
Stakeholder Ekternal Non Pemerintah..
Minggu II
(Agustus 2016)
10. Pemantapan dan sosialisasi program :
Membahas masukan dan koreksi draft awal Kemitraan.
Penyusunan Draf Peraturan Bupati
11. Mengkaji ulang data dan informasi :
Membahas Rancangan Peraturan Bupati
Minggu I-II
(September
2016)12. Penyempurnaan materi :
Penyempurnaan Materi Peraturan Bupati
Pembahasan Draf Peraturan Bupati
13. Rapat Pembahasan
a. Membahas Rancangan Draft Peraturan Bupati.
b. Finalisasi Draft Peraturan Bupati
Minggu III
(September )
14. Evaluasi :
a. Validasi Peraturan Bupati (format, materi, kaidah, dll).
b, Rapat Evaluasi

27
Penetapan Peraturan Bupati
15. Koordinasi dan Konsultasi ke Bagian Hukum, Asisten III,
dan Sekretaris Daerah.
Minggu IV
(September)
16. Penandatanganan Peraturan Bupati. Minggu V
(September)
Perundangan Peraturan Bupati
17. Koordinasi pada Bagian Hukum Minggu V
(September)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati
18. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder. Minggu I
(Oktober)
19. Penyebarluasan Informasi Peraturan Bupati melalui
media Online dan Offline.
Minggu II
(Oktober)
20. Monitoring dan Evaluasi Minggu III
(Oktober)
KEGIATAN JANGKA MENENGAH WAKTU
Implementasi Peraturan Bupati
1. Tercapainya kesepakatan bersama / MoU (Memorandum
of Understanding) antara Pemerintah Daerah dengan
Dunia Usaha .
Desember 2016
s/d
November 2017.
2. Pelaksanaan Sosialisasi, Sonkronisasi dan Harmonisasi
dengan Dinas/Instansi.
3. Implementasi Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha
Muda dengan Pola Kemitraan .
KEGIATAN JANGKA PANJANG WAKTU
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan
1. Peningkatan Ketrampilan dan Kemandirian
Kewirausahaan Pemuda.
Jan 2018
2. Monitoring dan Evaluasi.
Pemberian Reward bagi Wirausaha Muda Berpretasi
3. Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi. Okt 2018

28
D. RENCANA KEGIATAN (TME SCHEDULE) PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Tabel 3
Rencana Kegiatan Pelaksanaan Proyek Perubahan
NO KEGIATAN
2016
PELAKSANA OUTPUTAGUST SEPTEMBER OKTOBER NOV
I II I II III IV V I II III IV I
A. JANGKA PENDEK ( 60 Hari)
Terbangunnya Komitmen Staf
1. Pelaksanaan rapat koordinasi Staf Project Leader - Notulensi
- Penyataan
Dukungan Staf
- Lembar
Persetujuan
- Dokumentasi
2. Permohonan persetujuan atasan
langsung/mentor..
Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan
3. Pembentukan tim efektif. Project Leader
Pokja I, II, III, IV
- Terbitnya SK
- Notulensi,
- Dokumentasi,
4. Penjelasan Proyek Perubahan
kepada Tim Efektif..
5. Identifikasi Permasalahan proyek
perubahan.
6. Penyusunan Rancangan Proyek
Perubahan.
Penyusunan Grand Design Rancagan Proyek Perubahan
7. Rapat penyusunan rencana tim
kelompok program dan penetapan
tim kelompok program
Project Leader,
- Rencana Kerja,
- Data dan
Informasi
- Dokumentasi.8. Laporan kegiatan awal.

29
NO KEGIATAN
2016
Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati
9. Menyelenggarakan pertemuan
dengan stakeholder.
Project Leader,
Mentor, Pokja, I,
II, III, IV,
Stakeholder
- Draf Peraturan
Bupati
- Pernyataan
Dukungan
Stakeholder.
- Hasil Evaluasi
- Dokumentasi
10. Pemantapan dan sosialisasi
program.
Penyusunan Draf Peraturan Bupati
11. Mengkaji Ulang data dan informasi Project Leader
PokjaI, II, III, IV
- Draf Peraturan
Bupati
- Hasil Evaluasi
- Dokumentasi
12. Penyempurnaan materi
Pembahasan Draf Peraturan Bupati
13. Rapat Pembahasan Project Leader
- Draf Peraturan
Bupati
- Hasil Evaluasi
- Dokumentasi
14. Evaluasi
Penetapan Peraturan Bupati
15. Koordinasi dan Konsultasi ke Bagian
Hukum, Asisten III, dan Sekretaris
Daerah.
Project Leader - Draft Peraturan
Bupati.
- Paraf Koordinasi
- Dokumentasi.
16. Penandatanganan Peraturan Bupati. Project Leader - Peraturan Bupati
- Dokumentasi

30
NO KEGIATAN
2016
Perundangan Peraturan Bupati
17. Koordinasi pada Bagian Hukum Project Leader - Peraturan Bupati
- Lembaran
Daerah
- Dokumentasi
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati
18. Rapat Koordinasi dengan
Stakeholder.
Project Leader, - Notulensi,
- Klipping
- Dokumentasi19. Penyebarluasan Informasi Peraturan
Bupati melalui media online dan
Offline.
20. Monitoring dan Evaluasi
B. JANGKA MENENGAH ( s.d. 1 Tahun)
Implementasi Peraturan Bupati
1. Tercapainya kesepakatan bersama / MoU antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha. November 2016 –
Agustus 20172. Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Harmonisasi dengan dengan Dinas/Instansi.
3. Implementasi Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda dengan Pola Kemitraan.
C. JANGKA PANJANG ( > 1 Tahun)
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan Januari 2018
1. Peningkatan Ketrampilan dan Kemandirian Kewirausahaan Pemuda.
3. Monitoring dan Evaluasi.
Pemberian Reward bagi Wirausaha Muda Berpretasi
4. Pemilihan Wirausaha muda berprestasi.

31
E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Faktor yang menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan
proyek perubahan antara lain :
1. Adanya dukungan dari stakeholder internal pemerintah, eksternal
pemerintah maupun stakaholder eksternal pemerintah.
2. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota tim proyek perubahan.
3. Peran kepemimpinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal
sampai akhir kegiatan.
F. HASIL BENCHMARKING KE BEST PRACTICES
Best practice yang ditemukan pada keempat lokus mitra Benchmarking,
yaitu Civil Service Bureau, Commerce and Economic Development, The
Happy Valey Understorm Water Storage Scheme, dan Cross Boundderies
Ferry Terminal Marine Departement Hongkong, sebagai berikut :
1. Budaya kerja telah melekat menjadi kebiasaan dan semangat hidup;
2. Disiplin dan budaya tepat waktu melekat pada setiap individu;
3. Inovasi menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan
perubahan yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju.
Gambar 4
Peserta Benchmarking Diklatpim II Angkatan XLII Kelas H 2
Tahun 2016

32
Best Practice yang dapat diadopsi :
1. Budaya kerja telah melekat menjadi kebiasaan dan semangat hidup.
2. Inovasi menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan
perubahan yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju.
Berdasarkan best practice yang dapat diadopsi, maka best practice yang
dapat diadaptasi dalam proyek perubahan “Pengembangan Ketrampilan
dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan” adalah Inovasi
menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan perubahan
yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju, sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Gambar 5
Kegiatan Benchmarking Diklatpim II
Angkatan XLII Kelas H 2 Tahun 2016

33
BAB III
DESKRIP DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Proyek Proyek Perubahan merupakan salah satu agenda yang
dilaksanakan oleh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII
Kelas H Pusat Pendidikan Aparatur Nasional, Lembaga Administrasi
Negara RI Tahun 2016 dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung,
melalui proyek perubahan ini diharapkan peserta dapat menajadi pemimpin
perubahan di Instansi masing-masing.
Pelaksanaan Proyek Perubahan pada Bab III ini merupakan kelanjutan dari
merancang proyek perubahan sebagaimana tertuang dalam bab-bab
sebelumnya pada Bab I dan II. Bab III ini berisi tentang pengalaman
memimpin proyek perubahan beserta kendala-kendala yang ditemui dan
strategi dalam mengatasi kendala. Pada Bab ini juga disampaikan hasil
capaian proyek perubahan sesuai dengan pentahapan yang sudah
direncanakan sebelumnya pada Bab II.
Pentahapan proyek perubahan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap
jangka pendek, tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang. Tahap
jangka pendek merupakan tahap awal yang akan dilaksanakan guna
mengembangkan ketrampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui
Gambar 6
Konsultasi dengan Sekdakab
Gambar 7
Konsultasi dengan Mentor

34
kemitraan di Kabupaten Pesawaran. Pada tahap ini pula dilakukan
komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Coach dan Mentor dalam
rangka mendapat arahan dan bimbingan dari Coach dan Mentor mulai dari
penetapan judul sampai dengan penyusunan laporan Proyek Perubahan
ini.
Setelah mendapatkan arahan dan bimbingan, maka ditetapkan judul
“PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA
MUDA MELALUI KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN”.
Penetapan judul ini didasari oleh kondisi dan faktor riel di lapagan bahwa
para wirausaha muda keberadaannya belum dapat berkembang dalam
melakukan pengelolaan usahanya sehingga produktivitasnya masih
rendah. Atas dasar kondisi tersebut perlu dilakukan pembinaan secara
menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, baik
Pemerintah/Pemerintah Daerah, kalangan Dunia Usaha maupun pihak-
pihak lainnya yang terkait.
Kemudian untuk pentahapan (milestone) jangka menengah dan jangka
panjang belum dapat terealisasi, hal ini disebabkan oleh keterbatasan
alokasi waktu perencanaan yang dilaksanakan setelah seminar proyek
perubahan pada bulan November 2016.
Gambar 8
Konsultasi Intensif dengan Mentor

35
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap jangka pendek antara lain
adalah sebagai berikut :
1. Terbangunnya Komitmen Staf
Sebelum melaksanakan proyek perubahan, terlebih dahulu
dilaksanakan Rapat Koordinasi Staf dalam rangka membangun
dukungan Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran,
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan
Diawali dengan kosultasi kepada mentor terkait dengan rencana
kegiatan rapat koordinasi staf dalam rangka Pengembangan
Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan
di Kabupaten Pesawaran, dari hasil konsultasi didapatkan arahan
agar seluruh staf dan karyawan terlibat aktif dalam rapat agar
memahami maksud dan tujuan dari rencana proyek perubahan,
sehingga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya dilakukan persiapan administratif yang meliputi
penyusunan undangan, persiapan konsumsi, ATK, dokumentasi
serta kelengakapan pedukung lainnya.
Gambar 9
Rapat Koordinasi bersama Staf DISPORA

36
b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Staf
Rapat koordinasi staf dalam rangka sosialisasi internal
dilaksanakan pada tanggal 02.Agustus 2016 di buka oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran pada pukul
09.00 WIB, bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesawaran .
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pada Dinas Pemuda dan
Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Pemuda, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kepala Bidang
Olahraga seluruh Kepala Seksi dan Staf Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pesawaran. Dalam kegiatan ini Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga membuka dan menjelaskan maksud
dan tujuan proyek perubahan ini yang merupakan implementasi
dari good governance, diantaranya adalah kemitraan dan sinergitas
antara Pemerintah, masyarakat dan Dunia usaha untuk
berpartisipasi secara aktif dalam rangka Peningkatan Pelayanan
Publik khususnya kepada para pelaku wirausaha muda, dengan
demikian diharapkan usahanya dapat tumbuh berkembang serta
mampu bersaing, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat .
Usulan yang muncul dari peserta rapat agar dibentuk team work
yang disesuiakan dengan Tupoksi masing masing bidang sehingga
proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan
efisien.
Pada prinsipnya seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesawaran mulai dari pejabat esselon III, eselon IV
hingga staf pelaksana sangat respek dengan memberikan
dukungan penuh terhadap kegiatan proyek perubahan ini, hal ini
merupakan salah satu strategi efektif dalam melakukan pembinaan
terhadap para wirausaha muda, khususnya dalam upaya

37
peningkatan keterampilan dan kemandiriannya melalui kemitraan,
sekaligus dalam rangka merealisasikan perintah Undang Undang
Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan
Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor
0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
c. Hasil
Surat dukungan staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pesawaran terhadap Gagasan Rancangan Proyek Perubahan
Diklatpim II.
Hasil dan jalannya rapat serta bukti pendukung lainnya
sebagaimana terdapat pada Lampiran 2
2. Penyusunan RPP
a. Persiapan
Agar proyek perubahan ini dapat berjalan dengan optimal, maka
perlu didukung oleh tim kerja yang mempunyai kompetensi dan
mampu melakukan kerjasama tim dengan baik. Sebelum tim ini
dibentuk terlebih dahulu dilakukan analisis dan penyusunan Surat
Gambar 10
Rapat pembentukan Komitmen bersama Staf DISPORA

38
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang susunan
tim efektif yang akan di susun berdasarkan tugas pokok fungsi dan
kompetensi masing masing bidang dan personil.
b. Pelaksanaan
Pada tahap ini susunan tim yang berupa Surat Keputusan Kepala
Dinas dibawa ke dalam forum rapat tim efektif pada tanggal 04
Agustus 2016 untuk dibahas dan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian berdasarkan kesepakatan hasil rapat.
c. Hasil
Susunan Tim tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/076/
III.16/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Tim Efektif Proyek
Perubahan Pengembangan Keterampilan dan Kemandirian
Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran
dimana susunannya terdiri dari unsur pejabat dan staf Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dan terbagi dalam
empat kelompok kerja (POKJA). Adapun tugas dan tanggungjawab
masing-masing POKJA adalah sebagai berikut :
POKJA I : Bertanggungjawab melaksanakan tugas administrasi
program dan administrasi lainnya.
Gambar 11
Rapat Tim Efektif

39
POKJA II : Memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi
dengan Dinas Instansi terkait, Masyarakat dan Dunia
Usaha sebagai stakeholder.
POKJA III : Memiliki, kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap Stakeholder dan Wirausaha
Muda sekaligus melakukan pembinaan.
POKJA IV : Memiliki kewenangan untuk melakukan Monitoring
dan Evaluasi terhadap Stakeholder dan Wirausaha
Muda terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.
Selanjutnya Tim efektif tersebut melakukan identifikasi
permasalahan terkait dengan proyek perubahan meliputi pemetaan
masalah, perumusan masalah, pengolahan data/informasi serta
membahas rancangan proyek perubahan pengembangan
ketrampilan dan kemandirian melalui kemitraan di Kabupaten
Pesawaran.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terdapat pada Lampiran
3
3. Penyusunan Grand Design
a. Persiapan
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Penyusunan
Rancangan Proyek Perubahan tentang Pengembangan
Keterampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan
di Kabupaten Pesawaran mengacu dan berpedoman pada tugas-
tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/076/III.16/2016 tanggal
03 Agustus 2016 menghasilkan Rancangan Proyek Perubahan.
Berdasarkan hasil identifikasi data / informasi yang ada, dilanjutkan
dengan analisis / pengolahan data, dan dilakukan perumusan oleh
tim efektif, hal ini merupakan bahan utama dalam menyusun

40
rancangan draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan
Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.
b. Pelaksanaan
Rancangan Draft Peraturan Bupati dimaksud perlu dibahas secara
cermat dengan melibatkan tim efektif agar diperoleh hasil final
rancangan draft Peraturan Bupati yang lengkap.
Rapat pembahasan Rancangan Draft Peraturan Bupati akan
dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 bertempat di Ruang
Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran bersama
Statekorder.
d. Hasil
Rancangan Draft Peraturan Bupati yang telah disusun merupakan
draft awal kemudian disampaikan kepada tim internal penyusunan
Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan
Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran yang mampu mengikat
semua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran
4.
Gambar 12
Rancangan Draft Peraturan Bupati

41
4. Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati.
a. Persiapan
Agar rancangan draft Peraturan Bupati dapat dirumuskan menjadi
draft Peraturan Bupati, maka perlu didukung oleh tim penyusunan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha
Muda yang mempunyai kompetensi dan mampu melakukan
kerjasama yang baik sesama anggota tim.
Pada tahap ini susunan tim internal yang tertuang dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/077/ III.16/2016 tanggal 03
Agustus 2016 tentang Tim Internal penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten
Pesawaran yang bertugas mengkali ulang Rancangan Draft
Peraturan Bupati yang telah disusun oleh Tim Efektif.
b. Pelaksanaan
Rapat Pembahasan Rancangan Draft Peraturan Bupati
sebagaimana uraian sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 11
Agustus 2016, dengan menghadirkan SKPD terkait, SKB
Gedongtataan, Dunia Usaha (PTPN 7 Way Berulu, PTPN 7 Way
Lima, BRI, Bank Lampung, PT. So Good, Koperasi Andan Jejama,
Indo Mart, Alfa Mart, Koperasi Andan Jejama, Organisasi
Kepemudaan, para Wirausaha Muda, dan lainnya)
Keterlibatan pihak-pihak terkait baik para SKPD maupun pihak
Dunia Usaha dalam pembahasan Rancagan Draft Peraturan Bupati
merupakan langkah-langkah antisipasi dalam menepis image
bahwa draft Peraturan Bupati yang disusun tidak bersifat top down
namun bersifat Bottom Up, dengan demikian diharapkan Pearturan
Bupati ini dapat dipahami sekaligus akan mendapat dukungan
dalam pelaksanaannya, hal ini merupakan komitmen bersama
bahwa dari awal proses penyusunan Draft Peraturan Bupati telah
melibatkan SKPD terkait, kalangan Dunia Usaha mapun Wirausaha
Muda.

42
c. Hasil
Rapat bersama stakeholder ini menghasilkan draft rancangan
Peraturan Bupati yang cukup lengkap dan menampung semua
aspirasi hampir seluruh perwakilan Dunia Usaha yang ada di
Kabupaten Pesawaran dan siap untuk disosialisasikan kepada
Wirausaha Muda dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
Selain itu, rapat bersama stakeholder mendapatkan dukungan
tertulis dari SKPD terkait, Dunia Usaha dan Wirausaha Muda.
4.
Gambar 13
Sekdakab Pesawaran Memimpin Rapat Koordinasi Stakeholder

43
5 Penyusunan Draft Peraturan Bupati
a. Persiapan
Setelah mendapatkan masukan atas draft awal rancagan draft
Peraturan Bupati, Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran
melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Perintah Tugas
Nomor 890/5222/III.16/2016, tanggal 06 September 2016 kepada
Tim Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Draft Peraturan Bupati.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kaji ulang data dan informasi dalam rangka
penyempurnaan materi dan isi Rancangan Draf Peraturan Bupati
menjadi Draft Peraturan Bupati dilaksanakan pada Minggu ke I-II
September 2016, bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
c. Hasil
5.
Gambar 14
Kliping Koran Rapat Koordinasi Stakeholder

44
6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan
Kemitraan Wirausaha Muda.
a. Persiapan
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Internal mengumpukan dan
mengolah data dalam penyusunan Rancangan Draft Peraturan
Bupati, diperlukan landasan hukum yang jelas sehingga dapat
dijadikan dasar rujukan para pihak, mengingat ruang lingkup
kegiatan mencakup lintas sektoral, dengan demikian maka rujukan
tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang
pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di kabupaten
Pesawaran yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat baik dari
Instansi Pemerintah, Dunia Usaha maupun Wirausaha Muda.
b. Pelaksanaan
Penyusunan Draft Peraturan Bupati dimaksud perlu pembahasan
secara cermat baik dari aspek landasan filosofis, landasan
sosiologis, maupun landasan yuridis dengan melibatkan seluruh
anggota Tim Internal agar diperoleh draft peraturan yang lengkap
Gambar 15
Draft Peraturan Bupati Pesawaran
Tentang Pengembanga Kemitraan Wirausaha Muda

45
dan mampu mengakomodir seluruh pemangku kepentingan serta
dapat mengantisipasi permasalahan yang mengkin terjadi dalam
implementasinya.
Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 bertempat
di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran dengan
melibatkan seluruh anggota tim internal, Tim Kajian dan SKPD
terkait yang dipimpin oleh Sekdakab Pesawaran.
Dalam rapat pembahasan tersebut, sebelum Kepala Bagian Hukum
memberikan tanggapan, saran masukan tentang teknik dan
langkah-langkah penyusunan Peraturan Bupati, terlebih dahulu
Draft Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada peserta rapat
atau perwakilan pihak-pihak terkait.
c. Hasil
Wirausaha Muda yang telah disusun diharapkan telah memenuhi
kaidah-kaidah dalam penyusunan Peraturan Bupati dan dapat
mengikat semua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.
7.
Gambar 16
Sekdakab Membuka Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati

46
.7. Penetapan Peraturan Bupati.
a. Persiapan
Draft Peraturan Bupati yang sudah dibahas dalam pembahasan
serta telah disepakati semua pihak, selanjutnya dikoordinasikan
dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum guna ditelaah lebih
mendalam secara hukum untuk menghindari kekeliruan dalam
penyusunan Peraturan Bupati baik dari aspek landasan filosofis,
Gambar 17
Pemaparan Kadispora
Pada Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati
Gambar 18
Project Leader di dampingi Mentor menyerahkan Draf Peraturan Bupati
ke Bagian Hukum Setdakab Pesawaran

47
sosiologis, maupun landasan yuridis, sehingga diharapkan
Peraturan Bupati dapat memenuhi kaidah-kaidah hukum yang
berlaku. .
b. Pelaksanaan
Pada tanggal 22 September 2016, Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga selaku project leader bersama perwakilan Tim Internal
melakukan konsultasi dengan Bagian Hukum dan direspon baik
sekali oleh Kepala Bagian Hukum.
Pada saat pertemuan terjadi dialog dan diskusi hangat, tim
memberikan penjelasan seputar latar belakang, maksud dan tujuan
sehingga perlu diterbitkan Peraturan Bupati, kemudian dijelaskan
pula bahwa Draft Peraturan Bupati yang disampaikan telah
didiskusikan, memenuhi tahapan-tahapan pembahasan baik secara
internal maupun dengan pihak-pihak SKPD terkait dan Dunia
Usaha, dan juga telah disosialisasikan dengan wirausaha muda
serta telah diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga
Draft Peraturan Bupati tersebut merupakan Draft Final.
Atas beberapa penjelasan tersebut Kepala Bagian Hukum
memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya koordinasi dan
konsultasi yang telah dilakukan Tim Internal dengn pihak-pihak
terkait, sehingga dapat menghaslkan draft yang relatif cukup
sempurna dan lengkap. Dengan demikian akan mempermudah
Bagia Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam
melakukan tahapan dan kajian, baik dari aspek landasan filosofis,
sosiologis maupun landasan yuridis.

48
.
Setelah melalui tahapan proses pembahasan sebagaimana diuraikan
sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah pembahasan Peraturan
Bupati dimaksud oleh Kepala Bagian Hukum dikoordinaskan dan
dikonsultasikan dengan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mendapatkan paraf
koordinasi. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 dilakukan
pengajuan kepada Bupati Pesawaran untuk mendapatkan pengesahan
dan penandatanganan.
Gambar 19
Pembahasan Draf Peraturan Bupati dengan Bagian Hukum
Gambar 20
Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Asisten III Bidang Kesra

49
c. Hasil
Hasil kegiatan, telaahan sampai dengan verifikasi oleh Bagian
Hukum atas Draft Peraturan Bupati yang disampaikan
mendapatkan beberapa koreksi dan revisi Draft Peraturan Bupati
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah-kaidah
penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari aspek
filosofis, sosiologis maupun yuridis. Dengan demikian dapat
diajukan penandatanganan dan pengesyahannya kepada Bupati
Pesawaran sekaligus dilakukan proses pengundangannya.
Draft Peraturan Bupati yang telah diproses sesuai tahapan
berdasarkan kaidah-kaidah penyusunan Peraturan Bupati dan telah
ditandangani dan disahkan oleh Bupati Pesawaran pada tanggal 30
September 2016
Gambar 21
Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Sekretaris Daerah
Dan Paraf Koordinasi Penandatanganan Perbup

50
8. Pengundangan Peraturan Bupati
Langkah berikutnya setelah Penetapan Peraturan Bupati adalah
dilakukan pengundangan pada tanggal 30 September 2016, dengan
diundangkannya Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016,
tanggal 30 September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan
Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran, maka berbagai kebijakan,
program dan kegiatan yag berkaitan dengan pengembangan
keterampilan dan kemandirian wirausaha muda di Kabupaten
Pesawaran telah mempunyai landasan hukum dan akan memudahkan
berbagai pihak terkait untuk melakukan pembinaan, sehingga
diharapkan kedepan para wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran
akan tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha muda yang tangguh,
mandiri dan berdaya saing tinggi serta mampu berkompetisi, baik pada
tataran lokal, regional maupun manca negara.
Gambar 22
Bupati Pesawaran H. Dendi Ramahona K, S.T.
Saat Menandatangi Peraturan Bupati

51
Bukti-bukti pendukung berupa Salinan Peraturan Bupati Nomor :51
Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengembangan
Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran yang telah
disahkan sebagaimana terlampir pada lampiran 8.
Gambar 24
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Pengembangan Kemandirian Wirausaha Muda
Gambar 23
Sekdakab Menandatangani
Pengundangan dan Pengesahan Peraturan Bupati

52
9 .Sosialisasi Peraturan Bupati
Setelah penerbitan, pengundangan dan pengesahan Peraturan Bupati
Pesawaran, maka langkah berikutnya dilakukan sosialisasi kepada
berbagai pihak / publik melalui berbagai media, baik media on line
maupun media off line.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 9
Gambar 25
Sosialisasi Peraturan Bupati kepada para Wirausaha Muda
Kabupaten Pesawaran
Gambar 26
Sosialisasi Peraturan Bupati kepada para Dinas Instansi Terkait, Dunia Usaha,
Organisasi Kepemudaan dan Wirausaha Muda

53
Gambar 28
Sosialisasi Peraturan Bupati kepada Publik melalui Media Cetak
Gambar 27
Rapat Koordinasi Stakeholder “Sosialisasi Terbitnya Perbup
Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda”

54
10. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan
a. Persiapan
Tim internal proyek perubahan sebagai fasilitator dan mediator
dalam mewujudkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September
2016 tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di
Kabupaten Pesawaran, maka dilaksanakan langkah-langkah
berikutnya, diantaranya adalah melakukan rapat internal khususnya
membahas draft perjanjian kerjasama kemitraan.
Gambar 29
Sosialisasi Peraturan Bupati kepada Publik
melalui Media online

55
b. Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama Kemitraan dilaksanakan pada tanggal 30
Oktober 2016, antara Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan
Wirausaha Muda Budi Daya Lebah Madu “Alamanda”, yang
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda
dan Olahraga. Dengan Kesepakatan “Kerjasama Kemitraan
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha”.
c. Hasil
Hasil kesepakatan antara Sanggar Kegiatan Belajar dengan
wirausaha muda, dituangkan bentuk kerjasama. Kemitraan ini
merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang
Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda, memuat hal-hal yang
terkait dengan pengembangan kemitraan wirausaha muda di
Bukti perjanjian kerjasama dua pihak sebagaimana terdapat pada
lampiran 10.
S
Gambar 28
Penandatanganan Kerja Sama kemitraan Pelatihan
antara Wirausaha Muda Kepala Sanggar Kegiatan Belajar gedongtataan

56
B. Hasil Capaian Proyek Perubahan
Hasil capaian proyek perubahan adalah sebagai berikut :
No Kegiatan Bobot Target
Tahap Jangka Pendek 100 % 100 %
1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi 10 % 100 %
2. Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan. 5 % 100 %
3. Penyusunan Grand Design Rancangan
Rancangan Proyek Perubahan.
15 % 100 %
4. Pembentukan Tim Internal Penyusunan
Peraturan Bupati.
5 % 100 %
5. Penyusunan Draft Peraturan Bupati. 15 % 100 %
6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati. 15 % 100 %
7. Penetapan Peraturan Bupati. 15 % 100 %
8. Perundangan Peraturan Bupati. 15 % 100 %
9. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati. 5 % 100 %
Jumlah 100%
C. KENDALA IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
Implementasi proyek perubahan dalam rangka pengembangan
keterampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan di
Kabupaten Pesawaran akan menghadapi beberapa kendala, namun
kendala tersebut bukanlah menjadi penghalang yang berarti dalam
melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap wirausaha muda, hal
ini berkat dukungan semua pihak terkait, apalagi dengan diterbitkannya
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September
2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten
Pesawaran yang mengatur secara tegas tentang Kemitraan Wirausaha
Muda.
Begitu besar dukungan dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesawaran selaku atasan penulis, Bapak Staf Ahli Bupati
Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia selaku mentor, pun
tidak ketinggalan dukungan dari rekan-rekan seluruh karyawan Dinas

57
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran serta dari para dunia usaha
dan para wirausaha muda yang terlibat dalam pelaksanaan proyek
perubahan ini, memberikan warna baru dan semangat optimistis bahwa
kedepan wirausaha muda akan berperan positif dalam peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut diatas
merupakan faktor pendorong semangat yang membuat kendala yang ada
tidak menjadi ganjalan yang berarti. Adapun beberapa kendala yang kami
hadapi adalah sebagai berikut :
1. Kendala Internal
a) Adanya benturan waktu dengan pelaksanaan tugas kedinasan yang
menjadi tanggungjawab kami yang harus dilaksanakan seiring
dengan proyek perubahan yang sedang dikerjakan.
b) Beberapa orang anggota tim yang terkadang mesti menjalankan
tugas cenderung menunda pelaksanaan beberapa bagian dari
proyek perubahan.
c) Kurang meratanya kemampuan dari masing-masing anggota tim
perubahan utamanya dalam hal penyusunan laporan maupun
pengolahan data yang menyebabkan lambatnya proses
pemberkasan proyek perubahan ini.
2. Kendala Eksternal
a) Tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen terhadap
Pengembangan Ketrampilan dan kemadirian Wirausaha Muda
melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran,
b) Banyak wirausaha muda yang belum mampu konsisten
mempertahankan kualitas dan kuantitas produk.
D. Strategi Mengatasi Kendala
Agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah
ditentukan, maka terhadap adanya kendala baik itu kendala internal
maupun kendala eksternal, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :

58
1. Strategi menghadapi kendala Internal
a) Strategi mengatasi kendala adanya benturan waktu dengan
pelaksanaan tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawab
Kepala Dinas yang harus dilaksanakan seiring dengan proyek
perubahan yang sedang dalam proses pengajaran, adalah :
- Menetapkan skala prioritas tugas yang harus diselasaikan
dengan menempatkan tugas kedinasan dan tugas proyek
perubahan instansional secara sejajar;
- Membuat dan menyusun time schedule pentahapan (milestone)
diatas meja kerja sehingga pentahapan tersebut tidak sampai
terlupakan.
b) Strategi untuk mengatasi kendala adanya beberapa anggota tim
yang terkadang mesti menjalankan tugas cenderung menunda
pelaksanaan beberapa bagian dari proyek perubahan adalah :
- Melakukan pendekatan emosional terhadap anggota tim
dimaksud untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya
permasalahan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan
beberapa bagian dari proyek perubahan ini sehingga dapat
ditentukan langkah apakah sebaiknya yang harus ditempuh,
kendala seperti ini kemungkinannya lebih banyak berasal dari
kondisi emosional orang yang bersangkutan, namun begitu
sebagai seorang pimpinan yang berperan juga sebagai manajer
harus dapat mengambil langkah tegas yang membedakan jalur
pendekatan profesional kedinasan dan jalur pendekatan
emosional.
- Memberikan motivasi kepada setiap anggota tim perubahan
tentang pentingnya proyek perubahan untuk mengangkat daya
saing produk wirausaha muda yang pada dasarnya memang
sudah menjadi bagian dari tugas rutin kedinasan.
c) Strategi untuk menghadapi kendala kurang meratanya kemampuan
dari masing-masing anggota tim perubahan utamanya dalam hal

59
penyusunan laporan maupun pengolahan data yang menyebabkan
lambatnya proses pemberkasan proyek perubahan instansional ini
adalah :
- Menanyakan kesulitan yang dihadapi untuk kemudian berusaha
memberikan petunjuk serta melakukan pendampingan terhadap
proses penyelesaian pekerjaannya.
- Berusaha menciptakan iklim kerjasama yang baik antar
masing-masing anggota sehingga kekurangan salah satu
anggota dapat ditutup oleh anggota yang lain.
2. Strategi menghadapi kendala Eksternal
a) Strategi mengatasi kendala tidak semua pelaku usaha memiliki
komitmen terhadap pengembangan Pengembangan Ketrampilan
dan kemadirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten
Pesawaran, kondisi ini menyebabkan banyaknya produk wirausaha
muda yang berkualitas tidak mampu menembus jaringan pasar
luas, akibatnya pada saat melaksanakan proyek peningkatan akses
pemasaran bagi produk-produk wirausaha muda melalui kerjasama
dengan dunia usaha di Kabupaten Pesawaran ini awalnya banyak
wirausaha muda yang pesimis bahkan terkesan apatis dengan
upaya yang dilakukan, adalah :
- Melaksanakan mediasi antara dunia usaha dan wirausaha
muda dengan diterbitkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor
51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang
Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda yang dapat
mengikat dunia usaha untuk mewujudkan tanggungjawab sosial
terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda.
- Melakukan perjanjian kerja antara dunia Usaha dan wirausaha
muda tentang pengembangan kemitraan wirausaha muda.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap
pelaksanan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani
bersama antara dunia usaha dan wirausaha muda.

60
b) Strategi mengatasi kendala banyaknya wirausaha muda yang
belum mampu konsisten mempertahankan kualitas dan kuantitas
produk, kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat
sepenuhnya menerima produk untuk dipasarkan antara lain adalah
melakukan pelatihan produksi, packaging, memberikan bantuan
alat produksi, bantuan permodalan, fasilitasi dalam proses
sertifikasi produk, dan bagi wirausaha muda agar kualitas menjaga
kualitas produk semakin baik dan layak untuk dipasarkan ke pasar-
pasar modern yang memliki standar cukup tinggi.
E. MONITORING DAN EVALUASI
Dalam upaya optimalisasi pengembangan kemitraan wirausaha muda di
Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor
51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang Pengembangan
Kemitraan Wirausaha Muda, maka perlu dilakukan langkah-langkah
strategis agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, mulai tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga monitoring dan evaluasi,
untuk itu Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran selaku
pembina telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 800/
094/III.16/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Tim Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Wirausaha
Muda. Disamping tim bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, juga
tidak kalah pentingnya tim juga berkewajiban melakukan pengamatan dan
melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap perkembangan
pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud.
Fungsi lain dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah agar Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran sebagai perpanjangan
tangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat menentukan langkah
kebijakan pembinaan yang benar-benar dibutuhkan oleh wirausaha muda
yang ada di Kabupaten Pesawaran agar para wirausaha muda dapat

61
mengembangkan usahanya, meningkatkan kreatifitas, inovasi dan
diversifikasi produk, yang selajutnya jiwa kemandirian dan keterampilan
dapat meningkat, sehingga diharapkan mampu bersaing khususnya dalam
menghadapi menghadapi era pasar bebas asean maupun pasar bebas asia
yang akan datang.
Untuk kegiatan awal monitoring telah dilaksanakan di beberapa lokasi
wirausaha muda / kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) di Kabupaten
Pesawaran.
Bukti-bukti pendukung kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagaimana
terlampir pada lampiran 10.
Gambar 29
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda / Kelompok Usaha
Pemuda Produktif (KUPP) di Kabupaten Pesawaran

62
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian, pembahasan pada Bab-Bab terdahulu, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Pesawaran, baik Sumber
Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
peluang besar bagi para wirausaha muda untuk memanfaatkan
mengoptimalkannya dalam upaya peningkatan kegiatan usaha yang
produktif, baik dalam bidang usaha budi daya lebah madu, budi daya
air tawar, souvenir/cidera mata khas Lampung, jasa makanan/minuman
olahan khas Lampung (kuliner), jasa pariwsata, jasa perbengkelan
kendaraan roda dua/roda empat maupun bidang-bidang usaha lainnya
yang prospektif.
2. Tumbuh dan berkembangnya para wirausaha muda tidak terlepas
peran berbagai pihak baik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha maupun pihak-pihak lainnya yang terkait, dalam melakukan
pembinaan khususnya dalam mencari terobosan-terobosan dalam
penyelesaian masalah yang dihadapi, baik masalah bahan baku,
manajemen usaha, keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi
proses, permodalan, pemasaran, peningkatan kemandirian / jiwa
entrepreneur maupun masalah-masalah lain yang dihadapi.
3. Pengambilan kebijakan strategis dalam upaya pengembangan
keterampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan yang
dilandasi Peraturan Bupati Pesawaran 51 Tahun 2016, tanggal 30
September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda
di Kabupaten Pesawaran, merupakan komitmen bersama antara
berbagai pihak, sekaligus merupakan perintah dan amanat Undang

63
Undag Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kepemudaan, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, dan Peraturan Bupati Pesawaran
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pesawaran. Hal ini merupakan terobosan inovasi
dalam upaya pemberdayaan wirausaha muda untuk mengoptimalkan
berbagai potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Pesawaran baik
Sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk
melakukan berbagai kegiatan usaha. Terbitnya Peraturan Bupati
Pesawaran tersebut akan memberikan warna tersendiri bagi tumbuh
dan berkembangnya para wirausaha muda, sehingga disamping
bermanfaat bagi wirausaha muda juga memberikan tanggung jawab
kepada dunia usaha untuk terlibat dan bertanggung jawab langsung
terhadap keberadaan para wirausaha muda yang masih memiliki
berbagai keterbatasan, baik dari aspek managemen pengelolaan
usaha, teknologi/ kualitas produk, packaging dan labeling, modal dan
akses permodalan, pasar dan akses pemasaran, maupun aspek-aspek
lainnya, sehingga diharapkan dengan aplikasi proyek perubahan dalam
rentang waktu yang relatif tidak terlalu lama para wirausaha muda
dapat lebih trampil, mandiri, berdaya saing tinggi, produktivitas
meningkat, serta mampu berkompetisi baik lokal, regional maupun
manca negara.
B. REKOMENDASI
1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30
September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda
merupakan salah satu landasan hukum dalam pembinaan dan
pengembangan wirausaha muda dengan pola kemitraan di Kabupaten
Pesawaran. Hal ini perlu komitmen bersama untuk bersinergi
khususnya dunia usaha (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi) untuk

64
melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi terhadap tumbuh dan
berkembangnya wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.
2. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan bahwa wirausaha muda merupakan salah satu tugas dan
kewenangan Pemerintah (Kementrian Pemuda dan Olahraga) dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan secara
menyeluruh, oleh karenanya perlu penguatan kelembagaan organisasi
pembina dan penguatan keberlajutan program pembinaan dan
pengembangan wirausaha muda, baik dari aspek peningkatan
keterampilan dan kemadirian, teknologi proses, daya saing produk,
permodalan, pemasaran maupun aspek-aspek lainnya.
3. Optimalisasi proyek perubahan dengan payung hukum Peraturan
Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016,
Pesawaran diperlukan sinergisitas dan keterpaduan program
pembinaan, khususnya aspek alokasi pembiayaan dari pihak dunia
usaha (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi) sehingga diharapkan
alokasi pembiayaan CSR (Corporate Social Responsibility) tepat
sasaran, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya
peningkatan produktivitas wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.

65
DAFTAR PUSAKA
Kementrian Hukum dan HAM RI. 2003. Undang Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
Kementrian Hukum dan HAM RI. 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal.Jakarta.
Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2009. Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2009 tentang Kepemudaan.Jakarta.
Kementrian Dalam Negeri RI. 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang . Jakarta.
Kementrian Hukum dan HAM RI. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1997 tentang Kemitraan. Jakarta.
Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan
Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
Jakarta.
Kementrian Sosial RI. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan. Jakarta.
Kementria Dalam Negeri RI, 2016. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah. Jakarta.
Kementrian BUMN RI, Jakarta. Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007
Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Kementrian Sosial RI. 2012. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Jakarta.
Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2015. Peraturan Menteri Pemuda dan
Olahraga RI Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara RI. 2016. Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan
Tingkat II, Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional. Jakarta. 2015.

66
Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pesawaran Kepemudaan Gedongtataan. 2014.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 2014. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor
21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesawaran. Gedongtataan.

68
DOKUMEN
RANCANGAN PROYEK
PERUBAHAN
DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
PROYEK PERUBAHAN

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Similar to PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA