Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Kesehatan dalam mempertahankan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja program pusat dan daerah. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain penguatan komitmen integritas, sistem pengendalian internal, perencanaan anggaran, serta pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
1. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM PUSAT DAN DAERAH DALAM
MEMPERTAHANKAN OPINI WTP
KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH:
Drs. Purwadi, Apt., MM., ME
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
Disampaikan pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2016
Jakarta, 5 April 2016
1
2. LATAR BELAKANG
REFORMASI
KEUANGAN
NEGARA
• UU No. 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
• UU No. 1
Tahun 2004
tentang
Perbendahara
an Negara
• UU No. 15
Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
BERSIH
• Partisipatif
• Berorientasi
pada
Konsensus
• Akuntabel
• Transparan
• Responsif
• Efektif dan
Efisien
• Inklusif
• Taat Hukum
PENGELOLAAN
KEUANGAN
TRANSAPARAN DAN
AKUNTABEL
• Opini
Laporan
Keuangan
Hasil Audit
BPK
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)
2
3. ASAS-ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Asas-Asas Sebagai Pencerminan Best
Practice (Penerapan Kaidah-kaidah yang baik)
dalam pengelolaan keuangan negara :
• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan (Transparansi) dalam pengelolaan
Keuangan Negara
• Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa yang bebas dan mandiri
Bagian I Penjelasan Umum UU No 17 Tahun 2003)
3
4. PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG BAIK OLEH SATKER
• Pengelolaan pembangunan yang baik, antara
lain meliputi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan/implementasi,
monitoring dan evaluasi yang baik,
• Pengelolaan program pembangunan senantiasa
mendasarkan pada model pemerintahan yang
amanah, mengedepankan kejujuran,
keterbukaan, akuntabilitas, dan berorientasi
pada kepentingan rakyat atau model Good
Governance (GG).
4
5. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Satker
• Satker memiliki kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan
kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja kepda
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
• Akuntabilitas Keuangan yaitu pertanggungjawaban
mengenai integritas keuangan, dan ketaatan terhadap
peraturan perundangan. (LAN dan BPKP : 2001)
Sasarannya adalah laporan keuangan yang disajikan dan
peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh
instansi pemerintah.
5
7. OPINI WTP
Opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada kriteria:
1. Kesesuaian dengan SAP (PP 71/2010),
2. Kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures),
3. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
7
8. PIHAK-PIHAK YANG BERKONTRIBUSI
DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WTP
WTP
SATKER
DIBAWAH
KEMENKES
(KP & KD)
BIRO KEU
PENANGGUNG
JAWAB
L.K.
SKPD
PELAKSANA
DK/TP
ITJEN
Pengawasan
dan
Pengendalian
8
9. PERUBAHAN
PARADIGMA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN ITJEN
W A T C H D O G
1. Pendekatan birokrasi
2. Beorientasi
Menghukum
3. Instruktif
4. Kurang memberi
solusi
5. Kurang memberi
kesempatan kepada
auditan untuk
menjelaskan sesuatu
COUNSELING
PARTNER
Koordinatif
Partisipatif
Konsultatif
Guna memberikan
solusi atas masalah
dan hambatan yang
dihadapi
auditan dalam
mencapai tujuan
Peran pengawasan
lebih mengarah kepada
penghantar suatu unit
kerja untuk
meningkatkan
kualitas kinerjanya
sesuai
rencana dan ketentuan
yang berlaku
QUALITY ASSURANCE
Melalui langkah-langkah tersebut, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam :
1. Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan;
2. Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut;
3. Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksaakan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan
masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.
9
10. PENGAWASAN ITJEN TERHADAP PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
UMPAN BALIK
(FEED BACK)
ATAS SARAN/
REKOMENDASI
PERENCANAAN
KEPEMERINT
AHAAN YANG
BAIK DAN
BERSIH
BENTUK
PENGAWASAN
SIKLUS KEGIATAN SATKER
BENTUK
PENGAWASAN
REVIU RKA-K/L
• Pagu Anggaran
• Alokasi Anggaran
• Reviu Revisi
Anggaran
MONEV
• Percepatan
penyelesaian
TLHA
AUDIT:
OPERASIONAL dan
ADTT
EVALUASI SAKIP
REVIU (LK) OPINI
1. PEMBINAAN
2. PENDAMPINGAN
3. KONSULTASI PBJ
4. TELAAH PENETAPAN
PEMENANG >100M
5. PROBITY AUDIT
6. Audt BMN hibah
BENTUK PENGAWASAN LAINNYA:
* Zona Integritas menuju WBK/WBBM * Penerapan SPIP *LHKPN
dan LHKASN *DUMASDU 10
11. Terselenggaranya pemerintahaan yang baik
(good governance) serta terciptanya aparatur
yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan
Kementerian Kesehatan
Memberikan
keyakinan atas
ketaatan,
kehematan, efisiensi
& efektivitas
pencapaian tujuan
penyelenggaraan
Tupoksi Kemkes
Memberikan
peringatan dini dan
meningkatkan
efektivitas
manajemen risiko
Meningkatkan
kualitas tata kelola
tugas dan fungsi
yang akuntabel di
lingkungan Kemkes
TUJUAN PENGAWASAN OLEH ITJEN
11
12. ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (1)
12
Mendorong satker
dalam penyusunan
perencanaan
Anggaran Kesehatan
berdasarkan prinsip
money follow
program dan
bersinergi dengan
kebijakan Pemerintah
Pusat
Mendorong satker
untuk menyusun
perencanaan dan
penganggaran
sesuai ketentuan
I. Penguatan
pengawasan
perencanaan
program dan
penganggaran
Mendorong setiap unit
kerja melakukan Monev
secara berkala terhadap
pelaksanaan Anggaran
Kesehatan agar dapat
mempercepat
penyerapan anggaran
Mendorong unit kerja
untuk berkomitmen
meningkatkan kualitas
dan transparansi proses
pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan
peraturan yang berlaku
melalui penerapan SPIP
Melaksanakan MONEV
pencegahan Fraud JKN di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
II.Penguatan
pengawasan
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran
13. ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (2)
13
Mendorong
setiap unit kerja
untuk
melaksanakan
strategi
mempertahankan
WTP
III. Penguatan
pengawasan
pelaporan
keuangan Mendorong setiap
unit kerja untuk
menyelesaikan
tindak lanjut hasil
pengawasan Aparat
Pengawasan
Fungsional (BPK,
BPKP, Inspektorat
Jenderal)
IV.Penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pengawasan
Mendorong unit
kerja untuk
berkomitmen
untuk memenuhi
indikator menuju
predikat
WBK/WBBM
V. Pembangunan
zona integritas
menuju
WBK/WBBM
14. STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (1)
Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan,
Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan,
Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran,
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan,
14
15. Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/
Jasa
Peningkatan Pengelolaan BMN 3 T (Tertib
Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum)
Peningkatan Penguatan Monitoring dan
Evaluasi
Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Reviu LK
Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
15
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (2)
16. KESIMPULAN
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja
dalam upaya mencapai kualitas Laporan
Keuangan yang baik.
2. Opini WTP dapat dipertahankan apabila pihak-
pihak yang berkontribusi dapat mengimplementasi-
kan strategi mempertahankan WTP dengan baik.
3. ITJEN harus tetap mengawal penyelenggaraan
pelaksanaan program/kegiatan satker di
lingkungan Kemenkes.
16