testtt

1. MAKALAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
“Kebijakan Ekonomi Pada Masa Transisi”
Disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah perekonomian Indonesia
Disusun Oleh :
Dana Arsan Fat’han
Muhammad Haekal
Ili Suglli
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAH MAULANA
HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
SEMESTER 5
2013-1014

2. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu
Negara sangat ditentukan oleh banyak factor, baik internal (domestik) maupun eksternal
(global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi
geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)
yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, social dan budaya, sistem politik serta peran
pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal di antaranya adalah
perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan
global.
Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat proses dan pola
pembangunan ekonomi di suatu Negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya
selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu Negara
dalam membangun ekonominya berbeda dengan Negara lain, maka perlu juga diketahui
sejarah ekonomi dari Negara itu sendiri.
Maka melalui tugas ini kami ingin mengetahui tentang “Perekonomian Indonesia
Pada Masa Transisi”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka di rumuskan
permasalahan sebagai berikut: " Bagaimana Perekonomian Indonesia Pada Masa
Transisi? ".
C. Rumusan Masalah
Berikut beberapa rumusan maslah yang telah pemakalah rumuskan, yaotu sebagai
berikut:
a. Apa yang melatar belakangi lahirnya pemerintahan dan kebijakan ekonnomi pada
masa transisi?
b. Bagaimana perekonomian Indonesia pada masa transisi?
c. Tujuan kebijakan ekonomi pada masa transisi?
d. Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi masa transisi?

3. BAB 2
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Lahirnya Pemeritahan Masa Transisi
Lahirnya masa transisi ditandai dengan jatuhnya pemerintahan.
B. Perekonomian Indonesia pada masa transisi
Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS
mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’
karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian
negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan Thailand meminta bantuan
IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga
mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.
Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa negara
Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp
2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan
pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp 2.682 per dolar
AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada tahun 1998, antara bulan
Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar AS dan pada bulan Maret nilai
rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.
Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa
langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam upaya
mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah
Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF.
Pada Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket
bantuan keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS. Pemerintah juga
mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat sehinnga
hal itu menjadi awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.
Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu
krisis politik. Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya
digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun dari
jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya
korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat

4. menyebutnya pemerintahan transisi.
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki
karakteristik sebagai berikut:
 Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari
Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak
stabil.
 Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang
kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
 Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan
reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan
sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa
transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.
C. Tujuan Ekonomi Pada Masa Transisi
Kebijakan ekonomi tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah
dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula
mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan
anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah
dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan
seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang
dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan
menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah
pasti memiliki tujuannya masing-masing, diantaranya:
1. Untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
2. Untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata, dan
3. Inflasi rendah.

5. Terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruh juga oleh lembaga-lembaga
internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan
politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan Negara saat itu.
Tujuan Kebijakan Ekonomi
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas factor-faktor
produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga
kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan.
2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.
Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan
dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan
faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan
pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu
mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian
pada penggunaan tenaga kerja.
3. Menghindari inflasi.
Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga,
kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran.
4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.
Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang,
apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan
kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika
kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi
tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

6. 5. Neraca pembayaran yang tidak defisit.
Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan
dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan
pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan
investasi luar negeri.
6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.
Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil ke semua
golongan masyarakat maka kemakmuran dapat dicapai. Namun jika tidak tercapai
keadilan, maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi
khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.
D. Peran Pemerintah Dalam menghadapi Kebijakan Ekonomi Masa Transisi
Pada saat terjadinya kebijakan ekonomi pada masa transisi, Biaya sosial yang
didapat rakyat semakin besar jika masa transisi semakin lama. Pada saat ini saja sudah
dapat disaksikan betapa besarnya penderitaan rakyat akibat berbagai kebijakan ekonomi
yang dihasilkan di masa transisi. Keluarga yang mendaftarkan diri sebagai keluarga
miskin bertambah menjadi 10 juta keluarga. Setelah melalui verifikasi pemerintah, hanya
2,5 juta keluarga yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sebelumnya
sudah ada 15 juta keluarga yang menerima BLT. Dengan demikian total keluarga yang
akan mendapat BLT adalah 17,5 juta. Jika yang 15 juta ditambahkan dengan 10 juta
keluarga yang mengusulkan mendapat BLT maka akan ada 25 juta keluarga miskin di
Indonesia. Jika diasumsikan setiap keluarga terdiri dari 4 orang maka jumlah orang
miskin adalah sebesar 100 juta jiwa.
Sementara jumlah keluarga yang berada di atas kriteria keluarga miskin jumlahnya
juga tidak sedikit. Disamping itu kriteria keluarga miskin juga masih bisa diperdebatkan
mengingat selama ini pengertian miskin oleh pemerintah belum sesuai dengan realitas di
masyarakat. Keluarga miskin dicirikan dengan rumah kayu atau non tembok dan tidak
memiliki televisi. Padahal keluarga yang rumahnya tembok dan memiliki televisi banyak

7. juga yang tergolong miskin karena mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya
dan sulit memenuhi biaya kesehatan serta sulit memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Paradoks antara perkembangan demokrasi dan peningkatan jumlah penduduk
miskin adalah hasil dari semakin panjangnya masa transisi yang harus dilalui bangsa
Indonesia. Tidak pernah terpikirkan kapan bisa berakhir. Hal ini juga sangat tergantung
kepada pemerintah karena konsekuensi dari pemilihan periden langsung adalah timbulnya
hak presiden menjabarkan visi pemerintahannya. Jika pemerintah terjebak kepada
dinamika politik yang berkembang, maka bisa diramalkan transisi akan lebih panjang. Ini
mengakibatkan tumpulnya kepekaan terhadap kesulitan ekonomi rakyat.
Memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana politik yang
centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat kembali berpaling pada
Soeharto. Baik tidak baik, Soeharto lebih baik. Semiskin-miskinya era soeharto, rakyat
tidak pernah antre minyak tanah dan minyak goreng serta kesulitan membeli tahu dan
tempe.
Berikut peran pemerintah dalam menghadapi masa transisi:
1. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau
mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang
tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan
kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam
mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Dalam perekonomian masa transisi, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan
dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang
diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa
besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

8. b. Pada fungsi redistribusi, pemerintah bberusaha untuk medistrubusikan perdapatan, atau
kekayaam agar masyarakat sejahtera, seperti halnya zakat, Untuk itu perlu dibuat
lembaga yang menangani zakat yang anggotanya diseleksi dan diuji kelayakan dan
kepatutan di depan DPR agar didapatkan personil yang mampu mengelola masalah zakat
dengan baik
c. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau
mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening
luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.
Masyarakat berharap semoga pemerintah dapat melaksanakan peranannya dengan
sebaik mungkin. Agar supaya masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan kepada
para wakil rakyat untuk mengatur segala sumber daya yang ada. Sehingga mereka tidak
dipandang dengan sebelah mata.

9. BAB 3
PENUTUP
A. Kesimpulan
Masa transisi yang panjang perlu disikapi dengan melihat kebijakan ekonomi
apa yang bisa mengeluarkan rakyat dari jebakan masa transisi. Jebakan transisi
menumbuhkembangkan birokrasi yang kurang peka terhadap kesulitan ekonomi
rakyat.
Fanatik yang berusaha menggulingkan pemerintahan mengatas-namakan
demokrasi hanya akan mengulang krisis yang terjadi pada masa transisi pasca
reformasi 1998. Setiap rezim pemerintahan memiliki kelemahan dan kelebihan
masing-masing tetapi apabila masyarakat tidak mau menerima kelemahannya dan
terus menuntut pergantian dalam pemerintahan, program ekonomi yang telah
direncakan tidak akan berjalan efektif dan kepentingan politik dalam pemerintahan
akan makin memanas. Belum lagi adanya biaya sosial yang harus ditanggung dalam
masa transisi.
Ketidak jelasan sistem politik-ekonomi Indonesia dalam masa transisi
merupakan kelemahan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini.
Jika ditanya apa sistem politik-ekonomi Indonesia, orang menjawab bukan marksis,
bukan sosialis, bukan ini dan bukan itu. Sistem politik dan ekonomi Indonesia
selama ini tidak jelas karena terus berubah di setiap pergantian pemimpin. Hal
inilah yang menurutnya membuat perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa
berkembang cepat. Sementara negara lain sedang sibuk mengembangkan ilmu
pengetahuannya, Indonesia justru terus mengalami perubahan sistem politik dan
ekonomi yang terus berubah di tiap pemerintahan.

10. DAFTAR PUSTAKA
http://agustinadais.blogspot.com/2013/04/makalah-perekonomian-indonesia-pada.
html
http://www.academia.edu/3432858/Peran_Negara_dalam_Pembangunan
www.wikipedia.com/perekonomian indonesia
http://irmaselvyani.blogspot.com/2013/04/kebijakan-ekonomi.html