Dokumen tersebut merangkum kondisi ekonomi Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Perekonomian awal kemerdekaan tidak stabil karena politik yang tidak berjalan dengan baik. Orde Baru membawa pembangunan yang membuahkan pertumbuhan ekonomi tinggi namun menimbulkan hutang besar. Krisis ekonomi 1997 mengakhiri Orde Baru dan menyebabkan resesi parah sampai masa reformasi.

1. GAMBARAN UMUM
PEREKONOMIAN INDONESIA
MKPerekonomianIndonesia
Arranged by
BAKHRUL ULUM
12140029
5P - AK

2. KEADAAN PEREKONOMIAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
SAMPAI AKHIR MASA PEMERINTAHAN ORDE LAMA (1950-1966)
1. Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
 Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan
kekuasaan, dan pembangunan tidak berjalan.
 Kekuasaan pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin
seorang perdana menteri.
 Presiden RI sebagai lambang (tidak berperan dalam
pemerintahan melainkan dipegang oleh menteri, namun tidak
efisien)
 Berlaku demokrasi liberal.
 Sistem ekonomi liberal LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) rata-
rata 2,7% per tahun.
 Berlaku UUDS 1950 yang berbau liberal.
 Selama 1950-1959 terjadi delapan kali pergantian kabinet.
 Situasi politik tidak stabil karena masing-masing partai yang
berkuasa hanya mementingkan golongnnya, ekonomi tidak
berkembang, pembangunan lainnya terbengkalai karena masa
kerja kabinet pendek.

3. 2. Pemerintahan Masa Berlakunya Demokrasi
Terpimpin (1959-1966)
 Ekonomi sosialis, aktifitas ekonomi ditangani pemerintah
bukan individu, dan timbul inflasi karena pembangunan
besar-besaran.
 Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
 UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945
 Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
 Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin.
 Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah.
 Kekuasaan pemerintah mutlak ditangan presiden dan
bersifat otoriter (kekuasaan penuh).

4.  Muncul pembangunan proyek-proyek mercusuar dengan
biaya tinggi.
 Realisasi pengeluaran APBN tidak terkendali, hutang luar
negeri ke negara-negara sosial membengkak, kemiskinan
meningkat.
 Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, Bank Indonesia
melakukan pencetakan uang.
 Inflasi semakin tinggi, terjadi hyper inflasi tahun 1969
mencapai 65%
 Tahun 1965 PKI berusaha merebut kekuasaan
pemerintahan RI melalui G 30 SPKI.
 G 30 SPKI dapat ditumpas oleh eksponen orde baru,
lahirlah pemerintahan orde baru 1 Maret 1966 dengen
Presidennya yaitu Soeharto.

5. KEADAAN PEREKONOMIAN MASA
ORDE BARU (1966-1998)
1. Kondisi Masa Peralihan
 Hutang negara membengkak.
 Ekspor menurun, 75% dana APBN untuk proyek
mercusuar.
 Laju inflasi 30-50% per tahun.
 Prasarana perekonomian rusak berat, misalnya
jalan, jembatan dll.
 Produktifitas sektor industri menurun.

6. 2. Pembangunan Masa Orde Baru
 Masa peralihan (1966-1968)
 Pembangunan Jangka Panjang tahap I (1969-1993)
 Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-2019)
3. Langkah Perbaikan Ekonomi
Program pembangunan jangka pendek (1966-1968)
 Mengatasa hyper inflasi.
 Mengusahakan stok pangan yang cukup.
 Rehabilitasi prasarana perekonomian.
 Membuka kembali hubungan dengan luar negeri (negara-
negara barat)
 Memberlakukan 3 undang-undang perbankan : UU
Perbankan tahun 1967, UU Bank Sentral tahun 1968, UU
Bank Asing tahun 1968.
 Perluasan lapangan kerja.

7. PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN
MELAKSANAKAN REPELITA I S.D REPELITA X. PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG TAHAP I ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
• Repelita I (1969-1974)
• Repelita II (1974-1979)
• Repelita III (1979-1984)
• Repelita IV (1984-1989)
• Repelita V (1989-1993)

8. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DICAPAI PADA
SETIAP TAHAP REPELITA:
 Repelita I dan II, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
rata-rata 7% per tahun
 Repelita III, LPE rata-rata 3,5% per tahun
 Repelita IV, LPE rata-rata 5,32% per tahun
 Repelita V, LPE rata-rata 6,7% per tahun

9. SASARAN PEMBANGUNAN SETIAP TAHAP REPELITA,
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
Repelita I :
 Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
 Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Repelita II :
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
 Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
 Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Repelita III :
 Pemerataan pembangunan
 Pertumbuhan ekonomi
 Stabilitas nasional

10. HASIL PEMBANGUNAN YANG TELAH DICAPAI OLEH
PEMERINTAH ORDE BARU SELAMA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG TAHAP I (1969-1993) ADALAH SEBAGAI BERIKUT
:
 Inflasi dapat ditekan dari 65% pada tahun 1965 menjadi
rata-rata 17% per tahun dalam dasawarsa 70an, dan terus
turun rata-rata 9% per tahun dalam dasawarsa 80an.
 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun.
 Pendapatan perkapita masyarakat naik dimana-mana pada
awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap I sebesar
70USD, pada akhir PJP I menjadi 700 USD.
 Penduduk miskin awal PJP I berjumlah kurang lebih 70jt
orang / 60% dari jumlah penduduk. Akhir PJP I menjadi
kurang lebih 25,9 juta orang / 13,7% dari jumlah penduduk.
 Ekspor komoditi non migas mengalami peningkatan.

11. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN LPE YANG MENURUN
AKIBAT PENGARUH KRISIS ENERGI DUNIA (1982-1983)
DENGAN MENINGKATKAN EKSPOR NON-MIGAS MELALUI
LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :
 Kebijakan devalasi, menurunkan nilai rupiah terhadap mata
uang dolar.
 Geregulasi di sektor perbankan, debirokrasi di sektor
perijinan pemerintah.
 Penghematan belanja negara.
 Pembatasan impor barang-barang mewah.
 Menggalang produksi dalam negeri.
 Mengurangi subsidi BBM.
 Intensifikasi penguatan pajak.
 Penjadwalan kembali proyek-proyek pemerintah.

12. MELALUI INTENSIFIKASI DI SEKTOR PERTANIAN
INDONESIA PADA TAHUN 1984 TELAH MAMPU
BERSWASEMBADA PANGAN BERAS.
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II, MELIPUTI :
 Repelita VI (1994-1999)
 Repelita VII (2000-2004)
 Repelita VIII (2005-2009)
 Repelita IX (2010-2014)
 Repelita X (2015-2019)

13. Target LPE Indonesia menurut Orde Baru
selama repelita VI-X rata-rata 6,8% per tahun dan
pada akhir PJP II 2019 income perkapita diperkirakan
mencapai 2330 USD.
Program pembangunan repelita tidak dapat
dilaksanakan sepenuhnya karena pemerintah orde
baru mulai Mei 1998 digantikan oleh pemerintahan
transisi yang dipimpin oleh B.J Habibie.

14. KEBERHASILAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SEJAK AWAL PJP I
SAMPAI DENGAN REPELITA VI DIKARENAKAN KONDISI-
KONDISI SEBAGAI BERIKU :
 Political will dari pemerintah orde baru dibawah pimpinan
Soeharto untuk membangun Indonesia.
 Tercapainya stabilitas politik dan ekonomi pemerintah orde
baru yang mampu menekan tingkat inflasi, serta berhasil
menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat
Indonesia.
 Dukungan SDM yang semakin baik serta kemampuan untuk
melaksanakan program-program dan strategi
pembangunan.
 Pelaksanaan sistem ekonomi dan politik terbuka yang
berorientasi ke negara-negara barat / negara liberal.
 Dukungan adanya kondisi politik dan ekonomi dunia yang
lebih baik dibanding dengan masa orde lama.

15. KEMUNDURAN, KETERPURUKAN MASA ORDE BARU PADA
AKHIR PEMERINTAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
 Banyaknya dana pinjaman / hutang luar negeri.
 Ketergantungan kepada PMA (Penanam Modal Asing)
 Impor yang tinggi.
 Kondisi fundamental ekonomi yang rapuh/buruknya sektor perbankan nasional.
 Kehancuran ekonomi Indonesia diawali oleh krisis keuangan yang terjadi di
negara Thailand, uang Bath nilai tukarnya turun drastis terhadap dolar. Sehingga
krisis moneter meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia.
 Kurs rupiah terhadap dolar naik pada tahun1998 1 USD = 10.550 Rupiah.
 Dengan bantuan IMF perekonomian Indonesia diperbaiki, tapi tidak mengalami
perbaikan, krisis meluas dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi dan krisis
politik.
 Demo-demo mulai muncul dimana-mana dengan penggerak para mahasiswa.
 Terjadi tragedi Trisakti. bentrok antara aparat negara dengan mahasiswa 13 mei
1998, gedung DPR diduduki mahasiswa, presiden diminta mundur dari
jabatannya, akhirnya presiden Soeharto pada tanggal 27 Mei 1998
menyerahkan jabatannya pada B.J Habibie.

16. KEADAAN PEREKONOMIAN PADA
PEMERINTAHAN TRANSISI
Dengan pimpinan B.J Habibie tidak berjalan lama
dimana keadaan tidak mencerminkan adanya perubahan
baru, bahkan KKN semakin menjadi. Melalui pelaksanaan
pemilu 1999 terpilih Gusdur sebagai presiden RI dan
Megawati sebagai wakil presiden. Dan lahirlah pemerintah
Reformasi (perubahan).

17. KEADAAN PEREKONOMIAN PADA
PEMERINTAHAN REFORMASI
Pemerintahan reformasi yang dipimpin Gusdur
pada awal pemerintahan kondisi perekonomian
menunjukkan adanya perbaikan tetapi tidak berjalan
lama. Presiden bertindak diktator, sikap presiden
tidak sejalan dengan DPR, dan KKN tetap berjalan.
Berbagai permasalahan dalam negeri tidak
terselesaikan dengan baik. kerusuhan sosial yang
bernuansa desintregrasi muncul dimana-mana.
Hubungan dengan IMF semakin buruk. Kurs dolar
mencapai 1 USD : 12.000 rupiah.

18. KONDISI PEREKONOMIAN LEBIH BURUK DARI KEADAAN
MASA TRANSISI, KARENA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
 Perekonomian Indonesia masih sangat bergantung
pada impor.
 Hutang luar negeri jumlahnya sangat besar.
 Inflasi yang semakin tinggi.
 Cadangan defisa menurun (ekspor menurun)
 21 Maret istana presiden di kepung para
demonstran, menuntut Gusdur mundur.
quoted from : http://tabungan-ilmu.blogspot.co.id/2012/09/gambaran-umum-perekonomian-
indonesia.html

19. THANK YOU FOR YOUR TIME