Materi Ibu Warti Ratnasari , Dosen STIE.Muhammadiyah Tanjung Redeb. 15 Maret 2016

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN
WIRAUSAHA BARU IKM
TAHUN 2011-2014
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI.
2011

2. Versi : Berau, 19 Maret 2011
1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang strategis dalam
perekonomian nasional.
2. Pada akhir RPJMN 2005 – 2009, IKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB
sektor industri sebesar 32% (harga berlaku) dan berkembang menjadi pelaku
ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing.
3. Tahun 2009, populasi IKM 70 % masih terkonsentrasi di pulau Jawa.
4. Sesuai dengan arah pengembangan dalam RPJPN 2005 - 2025, untuk mewujudkan
bangsa yang berdaya saing, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kompetensi
melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas.
5. Fokus Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM IKM diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas dan produktivitas IKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja
yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi; dan meningkatkan
jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang
tersistem.
2
LATAR BELAKANG

3. Versi : Berau, 19 Maret 2011
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan
Membudayakan Kewirausahaan, dilanjutkan dengan pencanangan Gerakan Kewiausahaan
Nasional tanggal 2 Februari 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2010-2014.
4. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
5. Rencana Strategis Departemen Perindustrian Tahun 2010-2014
6. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014.
7. Surat Keputusan Bersama 5 Menteri, tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha.
8. Tim Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Baru (Kementerian Koordinator
Perekonomian)
3
LANDASAN HUKUM

4. Versi : Berau, 19 Maret 2011
TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN
Pendidikan Yang Ditamatkan
2009 (%) 2010 (%)
Februari Agustus Februari Agustus
SD ke bawah 4,51 3,78 3,71 3,81
Sekolah Menengah Pertama 9,38 8,37 7,55 7,45
Sekolah Menengah Atas 12,36 14,50 11,90 11,90
Sekolah Menengah Kejuruan 15,69 14,59 13,81 11,87
Diploma I/II/III 15,38 13,66 15,71 12,78
Universitas 12,94 13,08 14,24 11,92
4
Sumber : BPS diolah Ditjen IKM

5. Versi : Berau, 19 Maret 2011
No. Uraian
Tahun (Unit Usaha)
LP (%)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pulau Jawa 2.548.634 2.549.487 2.555.973 2.568.010 2.594.514 0,45
2 Luar Pulau Jawa 1.257.932 1.359.856 1.470.651 1.591.492 1.729.676 8,29
3 Jumlah 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24
PROYEKSI PERKEMBANGAN POPULASI IKM
PULAU JAWA DAN LUAR PULAU JAWA
TAHUN 2010-2014
5
Sumber : Renstra Ditjen IKM.

6. Versi : Berau, 19 Maret 2011
No Wilayah
Tahun (Unit Usaha)
LP (%)
2010 2011 2012 2013 2014
1 WIL I 619.805 670.025 724.615 784.155 852.241 8,29
2 WIL II 2.647.445 2.656.303 2.671.492 2.693.022 2.730.380 0,77
3 WIL III 539.317 583.015 630.517 682.325 741.569 8,29
Total IKM 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24
PROYEKSI PERKEMBANGAN UNIT USAHA
IKM BERDASARKAN WILAYAH
TAHUN 2010-2014
6
Sumber : Renstra Ditjen IKM.

7. Versi : Berau, 19 Maret 2011
KONSEP KEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan atau Entrepreneurship pada hakekatnya
adalah suatu kegiatan atau tindakan kreatif manusia
yang dapat menciptakan atau membangun nilai (value)
yang bermanfaat bagi manusia tanpa banyak
mengandalkan pada tersedianya sumber daya atau
fasilitas (create value pratically from scratch).
7

8. Versi : Berau, 19 Maret 2011
KEWIRAUSAHAAN
 Mendorong individu/kelompok mengerahkan kemampuannya dalam
melakukan perubahan barang dan jasa untuk memberikan nilai
tambah.
 Melakukan perubahan sikap untuk mencapai melalui kegiatan
usaha yang menghasilkan keuntungan.
 Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan
peningkatan ekonomi yang berkesinambungan.
 Melakukan inovasi terhadap berbagai bidang usaha sesuai
perkembangan melalui pemanfaatan sumber informasi
8

9. Versi : Berau, 19 Maret 2011
 Rendahnya daya saing menghadapi globalisasi
 Rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam berwirausaha;
 Terbatasnya lapangan kerja (menyebabkan tingginya
Pengangguran);
 Rendahnya motivasi untuk berwirausaha;
 Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi;
 Rendahnya tingkat pendidikan;
 Tingkat kemiskinan tinggi.
PERMASALAHAN UMUM
9

10. Versi : Berau, 19 Maret 2011
ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kemampuan potensi jiwa kewirausahaan dari setiap
individu/kelompok untuk melakukan perubahan barang/jasa agar
memberikan nilai tambah.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi individu/kelompok agar
memiliki jiwa wirausaha kompetitif dan produktif.
3. Memfasilitasi sarana prasarana untuk fasilitas pelatihan dan
peningkatan ketrampilan target group calon wirausaha
4. Mempersiapkan tenaga ahli, fasilitator, instruktur dan pendamping
yang profesional sesuai kebutuhan target group.
5. Menyediakan anggaran melalui alokasi kegiatan di setiap daerah.
10

11. Versi : Berau, 19 Maret 2011
1. Kelompok Fresh Graduate
 Lulusan (D1, D2, D3, S1, S2)
 Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. Masyarakat Umum
 Pengangguran terdidik (Lulusan perguruan tinggi yang belum
bekerja)
 Pengangguran terbuka
 Pencari Kerja
 Tenaga Kerja PHK
 Masyarakat Transmigrasi
3. Kelompok IKM Mikro atau pekerja IKM
 Pengembangan IKM Mikro/Non Formal
 Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri
11
SASARAN

12. Versi : Berau, 19 Maret 2011
METODE PENDEKATAN
1. PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU
a. Magang, studi banding
b. Pendidikan dan Pelatihan
c. Inkubator Bisnis
d. Memulai Usaha
e. Bantuan Sarana Kerja
f. Pendampingan
2. PENGEMBANGAN WIRAUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS :
a. Pelatihan
b. Bantuan sarana kerja
c. Bimbingan konsultansi
d. Pendampingan
3. KEMITRAAN
a. Franchise
b. Bapak Angkat Mitra Usaha Industri Kecil
c. Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri
12

13. Versi : Berau, 19 Maret 2011
STRATEGI
 Meningkatkan koordinasi, informasi dan komunikasi dengan Kemneterian/Lembaga terkait.
 Meningkatkan koordinasi, informasi dan komunikasi antara pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kab/kota serta antar sektor dalam pengembangan kewirausahaan.
 Mengembangkan kewirausahaan melalui jejaring kemitraan yang efektif antara lembaga
pendidikan, pelatihan dan produktivitas dengan dunia usaha / industri dan lintas sektor.
 Melaksanakan dan mempromosikan pelatihan dan produktivitas untuk pengembangan
kewirausahaan dalam rangka penyerapan tenaga kerja produktif.
 Mengembangkan pemagangan dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung pengembangan
kewirausahaan.
 Meningkatkan kuantitas dan kualitas instruktur/pelatih dan tenaga kepelatihan untuk mendukung
program dan kegiatan pengembangan kewirasuahaan.
 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme manajemen lembaga pelatihan dan produktivitas.
 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan peralatan pelatihan untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan
 Mengoptimalkan UPL/TFPP
13

14. Versi : Berau, 19 Maret 2011
PRIORITAS KEGIATAN
1. Penyusunan roadmap pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung
pembenahan pranata kelembagaan;
2. Penyusunan Panduan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausahan Baru IKM
3. Pembentukan Wirausaha Baru;
4. Peningkatan kompetensi pengusaha kecil, dan menengah melalui
produktifitas;
5. Peningkatan kemitraan
6. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
7. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan
bisnis;
8. Pengembangan franchise.
9. Penguatan TFPP/UPL/Fasilitator/Instruktur.
14

15. Versi : Berau, 19 Maret 2011
PENUTUP
1. Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan WUB akan berhasil
apabila terjadi sinergitas program antara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
2. Diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun, akan tumbuh IKM baru di
berbagai wilayah yang memanfaatkan potensi lokal dan berdaya saing.
3. Agar harapan dapat terwujud maka diperlukan dukungan dari berbagai
intansi terkait.
4. Mulai tahun 2012 anggaran kegiatan ini sudah dialokasikan pada
anggaran Direktorat Jenderal IKM, Dekonsentrasi Provinsi dan
pengalokasian kegiatan di Kabupaten/Kota.
5. Struktur biaya dalam Dekonsentrasi Prov dan Tugas Pembantuan
sebaiknya sudah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan monitoring oleh
DJIKM.
15

16. Terima KasihTerima Kasih
JADILAH WIRAUSAHA
PONTIANAK
PROVINSI
KALBAR
PROVINSI
KALTENG
PALANGKARAYA
BANJAR
MASIN
PROVINSI
KALSEL
PROVINSI
KALTIM
SAMARINDA
BALIKPAPAN
PALU
KENDARI
MAKASAR
PROVINSI
SULTENG
POSO
GORONTALO
MANADO
PROPINSI
GORONTALO
BANDA ACEH
PROVINSI
NAD
PROVINSI
SULSEL
MEDAN
PROVINSI
SUMUT
PEKAN BARU
PROVINSI
RIAU
PADANG
PROVINSI
SUMBAR
JAMBI
PROVINSI
JAMBI
BENGKULU
PALEMBANG
PROVINSI
SUMSEL
Bd.LAMPUNG
P.PINANG
PROVINSI
BABEL
SERANG
BANDUNG
SURABAYA
PROVINSI
JABAR
PROPINSI
BANTEN
DENPASAR MATARAM
PROVINSI
NTB
KUPANG PROPINSI
NTT
TIMOR
LOROSAE
SORONG
PROVINSI
PAPUA
TIMIKA
JAYAPURA
TERNATE
PROVINSI
MALUKU UTARA
AMBON
PROVINSI
MALUKU
MALAYSIA
BRUNEI
DARUSSALAM
SINGAPURA
LAUT JAWA
LAUT BANDA
LAUT ARAFURA
LAUT ARU
LAUT PASIFIKLAUT SULAWESI
LAUT NATUNA
LAUT CINA SELATAN
PROVINSI
JATIM
PROVINSI
BALI
PROVINSI
LAMPUNG
PROVINSI
DKI JAYA
PROVINSI
SULTRA
PROVINSI
SULUT
SMG
PROVINSI
JATENG
PROVINSI
D.I.Y
YKA
PROVINSI
KEPRI
PROVINSI
BENGKULU
MALAYSIA
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
16