SlideShare a Scribd company logo
ERVIN JONGGURAN MARAJOHAN, SE, M.Si., Ak.
tapi
tapi
0%
1%
3%
4%
7%
16%
22%
33%
LGA
Pertambangan
Keuangan
Transportasi
Konstruksi
INDUSTRI
Jasa
Perdagangan
Pertanian
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
67% 66% 64% 64% 61%
25% 25% 26% 27% 28%
8% 9% 9% 10% 11%
2011 2012 2013 2014 2015
AK - SLTP
KE BAWAH
AK - SMA/SMK
AK - D3/S1/
S2/S3
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
INFORMAL
57,76
FORMAL
42,24
 TPAK Perempuan Indonesia Sangat Rendah.
 Kebanyakan Perempuan Indonesia memilih menjadi
IBU RUMAH TANGGA.
 Kontribusi Perempuan terhadap pembangunan masih
rendah.
LAKI PEREMPUAN
AK BAK
82,71% 48,87%
17,29%
51,13%
SEKOLAH
MENGURUS
RUMAH
TANGGA;
76%
LAINNYA
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja
Nasional;
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga
kerja;
3. Percepatan sertifikasi profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan wirausaha produktif;
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat
dan produktif;
7. Penegakan hukum ketenagakerjaan;
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran;
9. Pelayanan ketenagakerjaan SEDERHANA,
TRANSPARAN, dan AKUNTABEL.
M. Hanif Dhakiri (MENAKER R.I.)
Integral
Holistik
Komprehensif
“IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan
pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik
dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan
secara komprehensif dan holistik.”
“Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan
suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan
pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang
mencakup 9 indikator utama pembangunan
ketenagakerjaan yang sangat mendasar.”
DASAR HUKUM
Pasal 7 ayat (3) dan
Pasal 8 UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor 3
Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Ketenagakerjaan
Kepmenakertrans No.166
Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengukuran
Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Mengetahui hasil pembangunan ketenagakerjaan,
secara keseluruhan maupun program di setiap
daerah
Menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan
Bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan
program pembangunan ketenagakerjaan
Dasar pembinaan pembangunan ketenagakerjaan
di daerah
Dasar pengusulan program pembangunan
ketenagakerjaan
Tujuan
Pembangunan
Ketenagakerjaan
Dimensi
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Tenaga kerja
Indikator
Perencanaan
Tenaga Kerja
Indikator
Penduduk dan
Tenaga Kerja
Indikator
Produktivitas
Tenaga Kerja
Dimensi
Pemerataan
Kesempatan Kerja
Indikator
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
Indikator
Kesempatan Kerja
Dimensi
Perlindungan
Tenaga Kerja
Indikator
Hubungan Industrial
Indikator
Kondisi Lingkungan
Kerja
Dimensi
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Indikator
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Indikator
Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
DIMENSI dan INDIKATOR
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Dimensi
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
Indikator
Perencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga
Kerja Provinsi
Indikator
Penduduk dan Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Muda
Tingkat Pekerja Muda
Tingkat Penganggur
Terbuka
Tingkat Pekerja Tidak
Penuh
Indikator
Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat Produktivitas
Tenaga Kerja
DIMENSI PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Dimensi
Pemerataan Kesempatan Kerja
Indikator
Pelatihan dan Kompetensi
Kerja
Tingkat Kapasitas
Pelatihan
Tingkat
Lulusan Pelatihan
Tingkat Lembaga Latihan
yang Terakreditasi
Indikator
Kesempatan Kerja
Tingkat Kesempatan
Kerja Formal
Tingkat Kesempatan
Kerja Informal
Tingkat
Kesempatan Kerja
DIMENSI KESEMPATAN KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
DIMENSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Dimensi
Perlindungan Tenaga Kerja
Indikator
Hubungan Industrial
Tingkat Peraturan Perusahaan
yang disahlkan
Tingkat PKB
yang didaftarkan
Tingkat LKS Bipartrit di
Perusahaan
Tingkat Perselisihan Hubungan
Industrial
Indikator
Kondisi Lingkungan Kerja
Tingkat Penerapan SMK3
di Perusahaan
Tingkat Kecelakaan Kerja
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor
Dimensi
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Indikator
Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Tingkat Peraturan
Perusahaan yang
disahkan
Tingkat PKB yang
didaftarkan
Tingkat LKS Bipartrit di
Perusahaan
Tingkat Perselisihan
Hubungan Industrial
Indikator
Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
Proporsi Besaran Upah
Minimum terhadap KHL
DIMENSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
INDIKATOR UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015
Perencanaan Tenaga Kerja 9,25 11,20 10,75 7,81 7,83
Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68 5,48 5,66 5,75 6,02
Kesempatan Kerja 9,92 10,53 10,75 10,77 11,27
Pelatihan dan Kompetensi Kerja 2,80 3,90 4,72 5,09 4,32
Produktivitas Tenaga Kerja 1,59 1,73 1,86 3,64 3,65
Hubungan Industrial 1,68 2,86 3,36 3,28 3,27
Kondisi Lingkungan Kerja 5,02 3,71 3,73 3,79 3,81
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 8,47 8,93 9,33 9,47 9,39
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50 5,81 6,14 5,90 6,17
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 49,92 54,15 56,31 55,50 55,73
49,92
54,15
56,31
55,50 55,73
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
9,25
11,20 10,75
7,81 7,83
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015
mengalami penurunan sebesar 1,42
• Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator
utama Perencanaan Tenaga Kerja dari bobot 15 menjadi 10 sehingga
menyebabkan nilainya menurun cukup drastis (dari
Kepmenakertrans No. 457 Tahun 2012 menjadi Kepmenakertrans No.
166 Tahun 2014)
Sumber : Hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2015,
Pusrennaker, Barenbang
5,68
5,48
5,66
5,75
6,02
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
2. Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68% 5,48% 5,65% 5,77% 6,02%
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja Muda
0,43% 0,32% 0,45% 0,65% 0,72%
Tingkat Pekerja Anak 2,49% 2,26% 2,25% 2,35% 2,32%
Tingkat Penganggur Terbuka
(TPT)
1,76% 1,91% 2,01% 1,99% 1,99%
Tingkat Pekerja Tidak Penuh 1,00% 0,99% 0,94% 0,77% 0,99%
• Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,34
• Pada tahun 2012 nilainya menurun karena meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda, Tingkat Pekerja Anak
dan Tingkat Pekerja Tidak Penuh
9,92
10,53
10,75 10,77
11,27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Kesempatan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,35
• Hal ini terjadi Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal dan Tingkat Kesempatan Kerja yang terus meningkat tiap tahunnya
• Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal Tidak Termasuk Pekerja Keluarga tahun 2011-2015 cenderung menurun sehingga menyebabkan nilai
sub indikatornya meningkat.
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
3. Kesempatan Kerja 9,90% 10,53% 10,76% 10,77% 11,27%
Tingkat Kesempatan Kerja
Sektor Formal
1,84% 2,24% 2,36% 2,40% 2,74%
Tingkat Kesempatan Kerja
Sektor Informal, Tidak
Termasuk Pekerja Keluarga
2,46% 2,64% 2,72% 2,70% 2,85%
Tingkat Kesempatan Kerja 5,60% 5,66% 5,68% 5,67% 5,68%
2,80
3,90
4,72
5,09
4,32
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
4. Pelatihan & Kompetensi Kerja 2,80% 3,90% 4,45% 5,09% 4,32%
Tingkat Kapasitas Pelatihan 0,96% 2,71% 2,76% 2,32% 1,80%
Tingkat Lulusan Pelatihan 0,25% 1,19% 1,69% 1,93% 1,22%
Tingkat Lembaga Latihan yang
Terakreditasi
1,58% - - 0,84% 1,29%
• Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,52
• Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari bobot 10
menjadi 15
• Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja mengalami penurunan sebesar 0,77. Hal ini
terjadi karena menurunnya tingkat lulusan pelatihan
1,59 1,73 1,86
3,64 3,65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,06
• Pada tahun 2014 terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 terjadi
perubahan bobot pada produktivitas dari bobot 0-100 juta/TK menjadi 0-50 juta/TK
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
5. Produktivitas Tenaga Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65%
Tingkat Produktivitas Tenaga
Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65%
1,68
2,86
3,36 3,28 3,27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Pada tahun 2012, sub indikator “Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Tingkat Perusahaan” dihapus
• Indikator Utama Hubungan Industrial dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,59
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
6. Hubungan Industrial 1,71% 2,86% 3,53% 3,28% 3,27%
Tingkat PP Yang Disahkan 0,29% 0,37% 0,53% 0,49% 0,58%
Tingkat PKB Yang
Didaftarkan
0,08% 0,11% 0,13% 0,13% 0,19%
Tingkat LKS Bipartit di
Perusahaan
0,09% 0,61% 0,95% 0,82% 0,92%
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di Tingkat Perusahaan
0,16%
Tingkat Perselisihan
Hubungan Industrial
1,08% 1,77% 1,91% 1,84% 1,58%
5,02
3,71 3,73 3,79 3,81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 1,21
• Pada tahun 2012 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja mengalami penurunan dari tahun 2011
sebesar 1,31. Hal ini terjadi karena meningkatnya tingkat kecelakaan kerja sehingga menyebabkan nilai sub
indikatornya menurun
• Dari tahun 2012-2015 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja sedikit demi sedikit meningkat
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
7. Kondisi Lingkungan Kerja 5,02% 3,72% 3,69% 3,79% 3,81%
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di
Perusahaan
- 0,50% 0,47% 0,49% 0,36%
Tingkat Penerapan SMK3 di
Perusahaan
0,63% 2,72% 2,70% 2,79% 2,95%
Tingkat Kecelakaan Kerja 4,39% 0,49% 0,51% 0,50% 0,50%
8,47
8,93
9,33
9,47
9,39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,91
• Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja mengalami penurunan dari tahun 2014.
Hal ini terjadi karena rasio nilai UMP dengan KHL yang sedikit menurun
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
8. Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39%
Proporsi Besaran Upah
Minimum terhadap KHL
8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39%
5,50
5,81
6,14
5,90
6,17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,67
• Pada tahun 2014 nilai indikator utama jaminan sosial tenaga kerja menurun sebesar 0,24. hal ini terjadi karena
menurunnya “Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek” dan “Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota
Jamsostek Aktif”
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50% 5,82% 6,26% 5,53% 6,17%
Tingkat Perusahaan Yang
Menjadi Anggota Jamsostek
2,68% 2,91% 3,28% 2,65% 2,78%
Tingkat Pekerja/Buruh Yang
Menjadi Anggota Jamsostek
Aktif
2,82% 2,91% 2,98% 2,87% 3,39%
HASIL
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
7,83
6,02
11,27
4,32
3,653,27
3,81
9,39
6,17
Perencanaan Tenaga Kerja
Penduduk dan Tenaga Kerja
Kesempatan Kerja
Pelatihan dan Kompetensi Kerja
Produktivitas Tenaga KerjaHubungan Industrial
Kondisi Lingkungan Kerja
Pengupahan dan Kesejahteraan
Pekerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan

More Related Content

What's hot

Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Fergieta Prahasdhika
 
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Peran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintahPeran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintah
Siti Sahati
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
Sugeng Budiharsono
 
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfPaparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
MonitoringEvaluasi1
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Dadang Solihin
 
Cara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhanCara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhan
Opissen Yudisyus
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
WardatulJamilah1
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Dadang Solihin
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Joko Riswanto
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
Siti Sahati
 
RPJPN dan RPJMN
RPJPN dan RPJMNRPJPN dan RPJMN
RPJPN dan RPJMN
EKPS Bappenas
 
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Dr. Zar Rdj
 

What's hot (20)

Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
 
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
 
Peran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintahPeran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintah
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfPaparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
 
Cara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhanCara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhan
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Pengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccankPengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccank
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
RPJPN dan RPJMN
RPJPN dan RPJMNRPJPN dan RPJMN
RPJPN dan RPJMN
 
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 

Viewers also liked

Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Planning Bureau at The Ministry of manpower Indonesia Republic
 
Industri
IndustriIndustri
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan RakyatInvestasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Deddy Supriady Bratakusumah
 
organisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartitorganisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartit
Defina Sulastiningtiyas
 
Ekonomi Tenaga Kerja Lengkap
Ekonomi Tenaga Kerja LengkapEkonomi Tenaga Kerja Lengkap
Ekonomi Tenaga Kerja Lengkap
Marwah Nur Azizah
 
Bab 1 permintaan tenaga kerja
Bab  1 permintaan tenaga kerjaBab  1 permintaan tenaga kerja
Bab 1 permintaan tenaga kerja
Ilham Wijaya Chang
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga KerjaPerencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga Kerja
susi sulastri
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
rintoriyan19
 
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanMiracLe Min
 
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomiStrategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
Nur Huda
 
Tenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguranTenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguran
Sri Win
 
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Putri Aisyah
 
Ppt permintaan dan penawaran tk
Ppt permintaan dan penawaran tkPpt permintaan dan penawaran tk
Ppt permintaan dan penawaran tk
Vevina Ictus
 
Program lks tripartit
Program lks   tripartitProgram lks   tripartit
Program lks tripartit
fspi
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
CATUR FEBRI
 
perencanaan SDM
perencanaan SDMperencanaan SDM
perencanaan SDM
kangklinsman
 
perencanaan sdm
 perencanaan sdm perencanaan sdm
perencanaan sdm
ega leovani
 
Perencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaPerencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaAdrian Tabeney
 

Viewers also liked (20)

Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
 
Industri
IndustriIndustri
Industri
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan RakyatInvestasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
 
organisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartitorganisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartit
 
Ekonomi Tenaga Kerja Lengkap
Ekonomi Tenaga Kerja LengkapEkonomi Tenaga Kerja Lengkap
Ekonomi Tenaga Kerja Lengkap
 
Bab 1 permintaan tenaga kerja
Bab  1 permintaan tenaga kerjaBab  1 permintaan tenaga kerja
Bab 1 permintaan tenaga kerja
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga KerjaPerencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga Kerja
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
 
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
4. kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
 
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomiStrategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi
 
Tenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguranTenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguran
 
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Ppt permintaan dan penawaran tk
Ppt permintaan dan penawaran tkPpt permintaan dan penawaran tk
Ppt permintaan dan penawaran tk
 
Program lks tripartit
Program lks   tripartitProgram lks   tripartit
Program lks tripartit
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
 
perencanaan SDM
perencanaan SDMperencanaan SDM
perencanaan SDM
 
perencanaan sdm
 perencanaan sdm perencanaan sdm
perencanaan sdm
 
Perencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaPerencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusia
 

Similar to Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan

Employee Engagement PPM OB EM10B
Employee Engagement PPM OB EM10BEmployee Engagement PPM OB EM10B
Employee Engagement PPM OB EM10B
Raden Krismahadianto
 
Yayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini MandiriYayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini Mandiri
Kamal Albatawie
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Dr. Zar Rdj
 
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 20191. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
Nurul Huda
 
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCEPENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
Yuda Mahendra Asmara
 
Survey Khusus Ekonomi Kreatif
Survey Khusus Ekonomi KreatifSurvey Khusus Ekonomi Kreatif
Survey Khusus Ekonomi Kreatif
UTERO INDONESIA (utero.id)
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
Dr. Zar Rdj
 
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptxBAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
mediapuslitbangdikla
 
Ka.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.pptKa.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.ppt
smkmuh1sambi
 
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
SeptianaTania1
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
Agus834172
 
KLASTERISASI-PT-2020.pdf
KLASTERISASI-PT-2020.pdfKLASTERISASI-PT-2020.pdf
KLASTERISASI-PT-2020.pdf
AdhySugara2
 
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
Analisis Model Solusi  - Penangan Dampak Ancaman Disaster DemografiAnalisis Model Solusi  - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
daldukpapua
 
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM 7 Agustus 23.pptx
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM  7 Agustus 23.pptxMD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM  7 Agustus 23.pptx
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM 7 Agustus 23.pptx
ssuserd2c4aa
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
KantorPunya
 
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptxPaparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
ssuser5da7e5
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Dhani Irawan
 
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan KetenagakerjaanPeran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Planning Bureau at The Ministry of manpower Indonesia Republic
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
ariefriyadi3
 
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauKualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Faharuddin Fahar
 

Similar to Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan (20)

Employee Engagement PPM OB EM10B
Employee Engagement PPM OB EM10BEmployee Engagement PPM OB EM10B
Employee Engagement PPM OB EM10B
 
Yayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini MandiriYayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini Mandiri
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 20191. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019
 
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCEPENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN WORK LIFE BALANCE
 
Survey Khusus Ekonomi Kreatif
Survey Khusus Ekonomi KreatifSurvey Khusus Ekonomi Kreatif
Survey Khusus Ekonomi Kreatif
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptxBAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
 
Ka.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.pptKa.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.ppt
 
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
PAPARAN KEMNAKER DI BSN1 - Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Memperkuat Daya ...
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
KLASTERISASI-PT-2020.pdf
KLASTERISASI-PT-2020.pdfKLASTERISASI-PT-2020.pdf
KLASTERISASI-PT-2020.pdf
 
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
Analisis Model Solusi  - Penangan Dampak Ancaman Disaster DemografiAnalisis Model Solusi  - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografi
 
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM 7 Agustus 23.pptx
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM  7 Agustus 23.pptxMD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM  7 Agustus 23.pptx
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM 7 Agustus 23.pptx
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
 
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptxPaparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019
 
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan KetenagakerjaanPeran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
 
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauKualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
 

Recently uploaded

MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdfMINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
AlmaDani8
 
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptxUji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
NurlinaAbdullah1
 
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay..."Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
Muhammad Nur Hadi
 
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
TeguhWinarno6
 
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptxBahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
dwiagus41
 
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipaMateri pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
sarahshintia630
 
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.pptPPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
WewikAyuPrimaDewi
 
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptxTugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
SunakonSulistya
 
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docxtemplate undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
ansproduction72
 
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docxCONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
WagKuza
 
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahirPPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
yardsport
 
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdfpemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
fuji226200
 

Recently uploaded (12)

MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdfMINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
 
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptxUji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
Uji Akurasi klasifikasi - Confusion Matrix.pptx
 
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay..."Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...
 
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
 
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptxBahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
Bahan_Ajar_Pelatihan Inda SKLNP_Tahunan_2024-1.pptx
 
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipaMateri pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
Materi pokok dan media pembelajaran ekosistem ipa
 
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.pptPPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
 
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptxTugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
Tugas DIT Supervisor K3 - Sidik Permana Putra.pptx
 
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docxtemplate undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
template undangan Walimatul Khitan 2 seri.docx
 
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docxCONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
 
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahirPPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
PPT TAP KEL 3.pptx model pembelajaran ahir
 
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdfpemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
 

Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan

  • 1. ERVIN JONGGURAN MARAJOHAN, SE, M.Si., Ak.
  • 5. 67% 66% 64% 64% 61% 25% 25% 26% 27% 28% 8% 9% 9% 10% 11% 2011 2012 2013 2014 2015 AK - SLTP KE BAWAH AK - SMA/SMK AK - D3/S1/ S2/S3 Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
  • 6. Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang INFORMAL 57,76 FORMAL 42,24
  • 7.  TPAK Perempuan Indonesia Sangat Rendah.  Kebanyakan Perempuan Indonesia memilih menjadi IBU RUMAH TANGGA.  Kontribusi Perempuan terhadap pembangunan masih rendah. LAKI PEREMPUAN AK BAK 82,71% 48,87% 17,29% 51,13% SEKOLAH MENGURUS RUMAH TANGGA; 76% LAINNYA Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
  • 8.
  • 9.
  • 10. 1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional; 2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja; 3. Percepatan sertifikasi profesi; 4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal; 5. Penguatan wirausaha produktif; 6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif; 7. Penegakan hukum ketenagakerjaan; 8. Peningkatan perlindungan pekerja migran; 9. Pelayanan ketenagakerjaan SEDERHANA, TRANSPARAN, dan AKUNTABEL. M. Hanif Dhakiri (MENAKER R.I.)
  • 12. “IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.” “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar.”
  • 13. DASAR HUKUM Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Kepmenakertrans No.166 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
  • 14. Mengetahui hasil pembangunan ketenagakerjaan, secara keseluruhan maupun program di setiap daerah Menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan Bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Dasar pembinaan pembangunan ketenagakerjaan di daerah Dasar pengusulan program pembangunan ketenagakerjaan
  • 15. Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Dimensi Pemberdayaan dan Pendayagunaan Tenaga kerja Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Dimensi Pemerataan Kesempatan Kerja Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja Indikator Kesempatan Kerja Dimensi Perlindungan Tenaga Kerja Indikator Hubungan Industrial Indikator Kondisi Lingkungan Kerja Dimensi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja DIMENSI dan INDIKATOR PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
  • 16. Dimensi Pemberdayaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda Tingkat Pekerja Muda Tingkat Penganggur Terbuka Tingkat Pekerja Tidak Penuh Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja DIMENSI PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
  • 17. Dimensi Pemerataan Kesempatan Kerja Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja Tingkat Kapasitas Pelatihan Tingkat Lulusan Pelatihan Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi Indikator Kesempatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja Formal Tingkat Kesempatan Kerja Informal Tingkat Kesempatan Kerja DIMENSI KESEMPATAN KERJA PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
  • 18. DIMENSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN Dimensi Perlindungan Tenaga Kerja Indikator Hubungan Industrial Tingkat Peraturan Perusahaan yang disahlkan Tingkat PKB yang didaftarkan Tingkat LKS Bipartrit di Perusahaan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Indikator Kondisi Lingkungan Kerja Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan Tingkat Kecelakaan Kerja Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor
  • 19. Dimensi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Peraturan Perusahaan yang disahkan Tingkat PKB yang didaftarkan Tingkat LKS Bipartrit di Perusahaan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL DIMENSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
  • 20. INDIKATOR UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015 Perencanaan Tenaga Kerja 9,25 11,20 10,75 7,81 7,83 Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68 5,48 5,66 5,75 6,02 Kesempatan Kerja 9,92 10,53 10,75 10,77 11,27 Pelatihan dan Kompetensi Kerja 2,80 3,90 4,72 5,09 4,32 Produktivitas Tenaga Kerja 1,59 1,73 1,86 3,64 3,65 Hubungan Industrial 1,68 2,86 3,36 3,28 3,27 Kondisi Lingkungan Kerja 5,02 3,71 3,73 3,79 3,81 Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 8,47 8,93 9,33 9,47 9,39 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50 5,81 6,14 5,90 6,17 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 49,92 54,15 56,31 55,50 55,73 49,92 54,15 56,31 55,50 55,73 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
  • 21. 9,25 11,20 10,75 7,81 7,83 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 1,42 • Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator utama Perencanaan Tenaga Kerja dari bobot 15 menjadi 10 sehingga menyebabkan nilainya menurun cukup drastis (dari Kepmenakertrans No. 457 Tahun 2012 menjadi Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014) Sumber : Hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2015, Pusrennaker, Barenbang
  • 22. 5,68 5,48 5,66 5,75 6,02 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 2. Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68% 5,48% 5,65% 5,77% 6,02% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda 0,43% 0,32% 0,45% 0,65% 0,72% Tingkat Pekerja Anak 2,49% 2,26% 2,25% 2,35% 2,32% Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) 1,76% 1,91% 2,01% 1,99% 1,99% Tingkat Pekerja Tidak Penuh 1,00% 0,99% 0,94% 0,77% 0,99% • Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,34 • Pada tahun 2012 nilainya menurun karena meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda, Tingkat Pekerja Anak dan Tingkat Pekerja Tidak Penuh
  • 23. 9,92 10,53 10,75 10,77 11,27 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Kesempatan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,35 • Hal ini terjadi Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal dan Tingkat Kesempatan Kerja yang terus meningkat tiap tahunnya • Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal Tidak Termasuk Pekerja Keluarga tahun 2011-2015 cenderung menurun sehingga menyebabkan nilai sub indikatornya meningkat. 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 3. Kesempatan Kerja 9,90% 10,53% 10,76% 10,77% 11,27% Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal 1,84% 2,24% 2,36% 2,40% 2,74% Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal, Tidak Termasuk Pekerja Keluarga 2,46% 2,64% 2,72% 2,70% 2,85% Tingkat Kesempatan Kerja 5,60% 5,66% 5,68% 5,67% 5,68%
  • 24. 2,80 3,90 4,72 5,09 4,32 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 4. Pelatihan & Kompetensi Kerja 2,80% 3,90% 4,45% 5,09% 4,32% Tingkat Kapasitas Pelatihan 0,96% 2,71% 2,76% 2,32% 1,80% Tingkat Lulusan Pelatihan 0,25% 1,19% 1,69% 1,93% 1,22% Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi 1,58% - - 0,84% 1,29% • Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,52 • Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari bobot 10 menjadi 15 • Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja mengalami penurunan sebesar 0,77. Hal ini terjadi karena menurunnya tingkat lulusan pelatihan
  • 25. 1,59 1,73 1,86 3,64 3,65 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,06 • Pada tahun 2014 terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 terjadi perubahan bobot pada produktivitas dari bobot 0-100 juta/TK menjadi 0-50 juta/TK 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 5. Produktivitas Tenaga Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65% Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65%
  • 26. 1,68 2,86 3,36 3,28 3,27 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Pada tahun 2012, sub indikator “Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Tingkat Perusahaan” dihapus • Indikator Utama Hubungan Industrial dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,59 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 6. Hubungan Industrial 1,71% 2,86% 3,53% 3,28% 3,27% Tingkat PP Yang Disahkan 0,29% 0,37% 0,53% 0,49% 0,58% Tingkat PKB Yang Didaftarkan 0,08% 0,11% 0,13% 0,13% 0,19% Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan 0,09% 0,61% 0,95% 0,82% 0,92% Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Tingkat Perusahaan 0,16% Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial 1,08% 1,77% 1,91% 1,84% 1,58%
  • 27. 5,02 3,71 3,73 3,79 3,81 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 1,21 • Pada tahun 2012 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 1,31. Hal ini terjadi karena meningkatnya tingkat kecelakaan kerja sehingga menyebabkan nilai sub indikatornya menurun • Dari tahun 2012-2015 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja sedikit demi sedikit meningkat 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 7. Kondisi Lingkungan Kerja 5,02% 3,72% 3,69% 3,79% 3,81% Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan - 0,50% 0,47% 0,49% 0,36% Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan 0,63% 2,72% 2,70% 2,79% 2,95% Tingkat Kecelakaan Kerja 4,39% 0,49% 0,51% 0,50% 0,50%
  • 28. 8,47 8,93 9,33 9,47 9,39 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,91 • Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja mengalami penurunan dari tahun 2014. Hal ini terjadi karena rasio nilai UMP dengan KHL yang sedikit menurun 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39% Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL 8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39%
  • 29. 5,50 5,81 6,14 5,90 6,17 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,67 • Pada tahun 2014 nilai indikator utama jaminan sosial tenaga kerja menurun sebesar 0,24. hal ini terjadi karena menurunnya “Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek” dan “Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota Jamsostek Aktif” 2011 2012 2013 2014 2015 Indikator Utama/Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator Nilai Indikator Utama Nilai Sub Indikator 9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50% 5,82% 6,26% 5,53% 6,17% Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek 2,68% 2,91% 3,28% 2,65% 2,78% Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota Jamsostek Aktif 2,82% 2,91% 2,98% 2,87% 3,39%
  • 30. HASIL INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 7,83 6,02 11,27 4,32 3,653,27 3,81 9,39 6,17 Perencanaan Tenaga Kerja Penduduk dan Tenaga Kerja Kesempatan Kerja Pelatihan dan Kompetensi Kerja Produktivitas Tenaga KerjaHubungan Industrial Kondisi Lingkungan Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja