Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 yang menggambarkan kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif melalui 9 dimensi dan indikator utama."
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfMonitoringEvaluasi1
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, dengan fokus pada tantangan ekonomi seperti ekonomi digital, hijau, dan kreatif, serta prioritas seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur termasuk proyek strategis. Dibahas pula kinerja ekonomi Jawa Barat dan capaian pembangunan, serta kebijakan bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang urbanisasi dan migrasi di Indonesia. Urbanisasi adalah proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan akibat migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan, pertumbuhan alam, dan perluasan wilayah perkotaan. Pemerintah Indonesia mendorong urbanisasi dengan mengembangkan desa-desa menjadi kota dan mendukung pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru. Transmigrasi adalah program pemindahan pend
Dokumen ini membahas visi, misi, sasaran pokok, dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014 sesuai dengan UU 17/2007 tentang RPJPN.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Daya Saing Global 4.0 yang menilai daya saing negara-negara di dunia. Dokumen ini menyoroti beberapa temuan analisis daya saing global seperti hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dokumen ini juga membandingkan perkembangan peringkat daya saing beberapa negara termasuk Indonesia.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya yang miskin, dan menyesuaikan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Diperlukan investasi besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja.
Dokumen tersebut membahas berbagai klasifikasi industri berdasarkan kriteria seperti jumlah tenaga kerja, proses produksi, bahan mentah yang digunakan, lokasi unit usaha, barang yang dihasilkan, dan subjek pengelola. Klasifikasi industri tersebut digunakan untuk mengatur dan mengembangkan industri di Indonesia, khususnya dalam kerangka Repelita.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfMonitoringEvaluasi1
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, dengan fokus pada tantangan ekonomi seperti ekonomi digital, hijau, dan kreatif, serta prioritas seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur termasuk proyek strategis. Dibahas pula kinerja ekonomi Jawa Barat dan capaian pembangunan, serta kebijakan bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang urbanisasi dan migrasi di Indonesia. Urbanisasi adalah proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan akibat migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan, pertumbuhan alam, dan perluasan wilayah perkotaan. Pemerintah Indonesia mendorong urbanisasi dengan mengembangkan desa-desa menjadi kota dan mendukung pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru. Transmigrasi adalah program pemindahan pend
Dokumen ini membahas visi, misi, sasaran pokok, dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014 sesuai dengan UU 17/2007 tentang RPJPN.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Daya Saing Global 4.0 yang menilai daya saing negara-negara di dunia. Dokumen ini menyoroti beberapa temuan analisis daya saing global seperti hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dokumen ini juga membandingkan perkembangan peringkat daya saing beberapa negara termasuk Indonesia.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya yang miskin, dan menyesuaikan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Diperlukan investasi besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja.
Dokumen tersebut membahas berbagai klasifikasi industri berdasarkan kriteria seperti jumlah tenaga kerja, proses produksi, bahan mentah yang digunakan, lokasi unit usaha, barang yang dihasilkan, dan subjek pengelola. Klasifikasi industri tersebut digunakan untuk mengatur dan mengembangkan industri di Indonesia, khususnya dalam kerangka Repelita.
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, mulai dari sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, proses perencanaan, pelaku pembangunan atau stakeholder, tantangan dalam pembangunan daerah, dan apa itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta langkah-langkah dan sistematika penyusunannya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan organisasi pengusaha di Indonesia seperti APINDO dan KADIN serta peran, struktur organisasi, dan lembaga kerjasama bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja.
Dokumen tersebut membahas tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, angkatan kerja, bekerja, menganggur, sistem upah dan jenis-jenis pengangguran.
Dokumen tersebut membahas tentang tenaga kerja di Indonesia. Ia mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk usia kerja yang siap bekerja, termasuk mereka yang sudah bekerja, mencari pekerjaan, bersekolah, atau mengurus rumah tangga. Dokumen tersebut juga membahas mengenai angkatan kerja, yang merupakan mereka yang memiliki pekerjaan atau sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Tujuan penulisan dokumen
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganrintoriyan19
Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan asosiasi pengusaha dan lembaga kerja tripartit di Indonesia serta fungsi dan peranannya dalam pemutusan hubungan kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang struktur organisasi asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADIN beserta komite-komite yang ada, serta struktur organisasi dan tujuan pembentukan lembaga kerja tripartit.
6[6] Ibid, hal. 20
1. Dokumen membahas hubungan antara tenaga kerja, upah, dan pengangguran. Upah yang diterima pekerja harus adil dan cukup untuk kebutuhan hidup. Semakin tinggi upah, permintaan tenaga kerja akan menurun dan pengangguran akan meningkat.
2. Pemerintah berperan mengatur hubungan kerja, menetapkan upah minimum, dan mendorong investasi untuk lapangan pekerjaan. Tujuannya menjaga
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi dasar menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup konsep ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan, pengangguran, dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2012-2014 yang mencakup visi, misi, dan target pembentukan sarana hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan Jamsostek di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyuwangi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan proses perencanaan sumber daya manusia (SDM) di organisasi. Terdapat beberapa komponen perencanaan SDM seperti tujuan, perencanaan organisasi, peramalan kebutuhan SDM, dan evaluasi rencana. Dokumen ini juga menjelaskan metode perencanaan SDM, baik metode non-ilmiah maupun ilmiah beserta prosedur dan kendala-kendalanya.
Dokumen ini membahas tentang perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi definisi, proses, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran SDM, teknik perkiraan, dan cara mengelola kelebihan SDM. Analisis suplai internal SDM bertujuan memproyeksikan suplai SDM saat ini ke masa depan untuk memprediksi ketersediaan SDM selama periode rencana.
1. Dokumen tersebut membahas tema pembangunan disnakertrans Provinsi Banten tahun 2016 yang berfokus pada sinergitas program pengurangan pengangguran melalui peningkatan daya saing SDM tenaga kerja.
2. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kondisi ketenagakerjaan di Banten, tantangan yang dihadapi seperti kapasitas SDM yang belum memenuhi tuntutan industri, serta langkah-langkah strategis untuk men
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
1. kebijakan lpmp jawa barat bimtek fasda spmi maret 2019Nurul Huda
Dokumen tersebut membahas kebijakan program penjaminan mutu pendidikan LPMP Jawa Barat tahun 2019, mencakup evaluasi program tahun 2018, tantangan dan permasalahan pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan, dan capaian mutu pendidikan di Jawa Barat berdasarkan 8 standar nasional pendidikan.
Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Hasil survei yang dilakukan Deloitte Indonesia mengungkapkan bahwa generasi milenial Indonesia 20% tidak memiliki keterikatan.
Dokumen ini membahas tentang tantangan dalam mengelola SDM aparatur sipil negara di Indonesia untuk mendukung pemerintahan 4.0. Saat ini, komposisi dan kualitas SDM aparatur belum optimal untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif berdasarkan indeks yang ada. Dokumen ini menyarankan langkah strategis seperti meningkatkan aturan manajemen SDM, penilaian kinerja, serta pemetaan dan pengembangan talenta berbasis data untuk mengat
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, serta peran Badan Kepegawaian Negara dalam mengawal proses reformasi tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membahas tujuan peningkatan mutu pendidikan, akses, dan tata kelola melalui program-program utama seperti PAUD, pendidikan dasar, dan menengah dengan target-target kinerja seperti peningkatan APK, APM, dan persentase sekolah berakreditasi baik.
Dokumen tersebut merangkum klasterisasi perguruan tinggi tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Klasterisasi ini membagi perguruan tinggi menjadi 5 klaster berdasarkan 8 indikator utama yang meliputi input, proses, output, dan outcome perguruan tinggi. Klaster 1 merupakan perguruan tinggi dengan kinerja tertinggi.
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografidaldukpapua
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi Provinsi Papua dalam memanfaatkan bonus demografi. Provinsi Papua memiliki peluang besar menikmati bonus demografi mulai tahun 2015 hingga 2030 namun perlu mengatasi dua masalah yaitu ketersediaan lapangan kerja dan rendahnya kualitas SDM. Solusi yang dikemukakan adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi
MD- Sosialisasi unbundling ATA ke BPSDM 7 Agustus 23.pptxssuserd2c4aa
Akademi Talenta ASN adalah program pengembangan kompetensi terintegrasi untuk pegawai negeri yang berbakat guna membentuk pemimpin masa depan di pemerintahan. Program ini terdiri dari tahap belajar mandiri dan klasikal yang mencakup pengembangan kompetensi manajerial, teknis, digital, kepemimpinan, dan pelaksanaan proyek perubahan. 120 pegawai teladan akan diundang untuk mengikuti program ini guna mempersiapkan
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxKantorPunya
Dokumen tersebut memberikan ringkasan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2013-2017 yang menunjukkan tren penurunan rata-rata sebesar 0,55% per tahun. Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan dan beberapa kabupaten masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dokumen ini juga menyajikan strategi dan program intervensi untuk menanggulangi kemiskinan secara menyelur
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang membahas profil daerah, tahapan perencanaan pembangunan, tujuan sistem perencanaan, indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, serta analisis capaian dan tantangan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman."
Dokumen ini merupakan ringkasan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan pada 26 kementerian/lembaga dan 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Survei ini mengukur empat dimensi integritas yaitu budaya anti korupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Hasilnya menunjukkan indeks integritas tertinggi dimiliki Pemprov Jawa Tengah sedangkan terendah oleh Mahkamah Ag
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Ringkasannya adalah: (1) Profil sumber daya manusia Kepulauan Riau tahun 2014, (2) Statistik angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meliputi pendidikan, jenis kelamin, dan sektor ekonomi, (3) Tingkat pengangguran terbuka provinsi.
Similar to Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan (20)
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
5. 67% 66% 64% 64% 61%
25% 25% 26% 27% 28%
8% 9% 9% 10% 11%
2011 2012 2013 2014 2015
AK - SLTP
KE BAWAH
AK - SMA/SMK
AK - D3/S1/
S2/S3
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
6. Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
INFORMAL
57,76
FORMAL
42,24
7. TPAK Perempuan Indonesia Sangat Rendah.
Kebanyakan Perempuan Indonesia memilih menjadi
IBU RUMAH TANGGA.
Kontribusi Perempuan terhadap pembangunan masih
rendah.
LAKI PEREMPUAN
AK BAK
82,71% 48,87%
17,29%
51,13%
SEKOLAH
MENGURUS
RUMAH
TANGGA;
76%
LAINNYA
Sumber : Sakernas, Agustus 2015, diolah Barenbang
8.
9.
10. 1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja
Nasional;
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga
kerja;
3. Percepatan sertifikasi profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan wirausaha produktif;
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat
dan produktif;
7. Penegakan hukum ketenagakerjaan;
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran;
9. Pelayanan ketenagakerjaan SEDERHANA,
TRANSPARAN, dan AKUNTABEL.
M. Hanif Dhakiri (MENAKER R.I.)
12. “IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan
pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik
dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan
secara komprehensif dan holistik.”
“Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan
suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan
pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang
mencakup 9 indikator utama pembangunan
ketenagakerjaan yang sangat mendasar.”
13. DASAR HUKUM
Pasal 7 ayat (3) dan
Pasal 8 UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor 3
Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Ketenagakerjaan
Kepmenakertrans No.166
Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengukuran
Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
14. Mengetahui hasil pembangunan ketenagakerjaan,
secara keseluruhan maupun program di setiap
daerah
Menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan
Bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan
program pembangunan ketenagakerjaan
Dasar pembinaan pembangunan ketenagakerjaan
di daerah
Dasar pengusulan program pembangunan
ketenagakerjaan
15. Tujuan
Pembangunan
Ketenagakerjaan
Dimensi
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Tenaga kerja
Indikator
Perencanaan
Tenaga Kerja
Indikator
Penduduk dan
Tenaga Kerja
Indikator
Produktivitas
Tenaga Kerja
Dimensi
Pemerataan
Kesempatan Kerja
Indikator
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
Indikator
Kesempatan Kerja
Dimensi
Perlindungan
Tenaga Kerja
Indikator
Hubungan Industrial
Indikator
Kondisi Lingkungan
Kerja
Dimensi
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Indikator
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Indikator
Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
DIMENSI dan INDIKATOR
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
16. Dimensi
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
Indikator
Perencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan Tenaga
Kerja Provinsi
Indikator
Penduduk dan Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Muda
Tingkat Pekerja Muda
Tingkat Penganggur
Terbuka
Tingkat Pekerja Tidak
Penuh
Indikator
Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat Produktivitas
Tenaga Kerja
DIMENSI PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
17. Dimensi
Pemerataan Kesempatan Kerja
Indikator
Pelatihan dan Kompetensi
Kerja
Tingkat Kapasitas
Pelatihan
Tingkat
Lulusan Pelatihan
Tingkat Lembaga Latihan
yang Terakreditasi
Indikator
Kesempatan Kerja
Tingkat Kesempatan
Kerja Formal
Tingkat Kesempatan
Kerja Informal
Tingkat
Kesempatan Kerja
DIMENSI KESEMPATAN KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
18. DIMENSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Dimensi
Perlindungan Tenaga Kerja
Indikator
Hubungan Industrial
Tingkat Peraturan Perusahaan
yang disahlkan
Tingkat PKB
yang didaftarkan
Tingkat LKS Bipartrit di
Perusahaan
Tingkat Perselisihan Hubungan
Industrial
Indikator
Kondisi Lingkungan Kerja
Tingkat Penerapan SMK3
di Perusahaan
Tingkat Kecelakaan Kerja
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor
19. Dimensi
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Indikator
Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Tingkat Peraturan
Perusahaan yang
disahkan
Tingkat PKB yang
didaftarkan
Tingkat LKS Bipartrit di
Perusahaan
Tingkat Perselisihan
Hubungan Industrial
Indikator
Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
Proporsi Besaran Upah
Minimum terhadap KHL
DIMENSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
20. INDIKATOR UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015
Perencanaan Tenaga Kerja 9,25 11,20 10,75 7,81 7,83
Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68 5,48 5,66 5,75 6,02
Kesempatan Kerja 9,92 10,53 10,75 10,77 11,27
Pelatihan dan Kompetensi Kerja 2,80 3,90 4,72 5,09 4,32
Produktivitas Tenaga Kerja 1,59 1,73 1,86 3,64 3,65
Hubungan Industrial 1,68 2,86 3,36 3,28 3,27
Kondisi Lingkungan Kerja 5,02 3,71 3,73 3,79 3,81
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 8,47 8,93 9,33 9,47 9,39
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50 5,81 6,14 5,90 6,17
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 49,92 54,15 56,31 55,50 55,73
49,92
54,15
56,31
55,50 55,73
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
21. 9,25
11,20 10,75
7,81 7,83
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015
mengalami penurunan sebesar 1,42
• Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator
utama Perencanaan Tenaga Kerja dari bobot 15 menjadi 10 sehingga
menyebabkan nilainya menurun cukup drastis (dari
Kepmenakertrans No. 457 Tahun 2012 menjadi Kepmenakertrans No.
166 Tahun 2014)
Sumber : Hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2015,
Pusrennaker, Barenbang
22. 5,68
5,48
5,66
5,75
6,02
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
2. Penduduk dan Tenaga Kerja 5,68% 5,48% 5,65% 5,77% 6,02%
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja Muda
0,43% 0,32% 0,45% 0,65% 0,72%
Tingkat Pekerja Anak 2,49% 2,26% 2,25% 2,35% 2,32%
Tingkat Penganggur Terbuka
(TPT)
1,76% 1,91% 2,01% 1,99% 1,99%
Tingkat Pekerja Tidak Penuh 1,00% 0,99% 0,94% 0,77% 0,99%
• Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,34
• Pada tahun 2012 nilainya menurun karena meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda, Tingkat Pekerja Anak
dan Tingkat Pekerja Tidak Penuh
23. 9,92
10,53
10,75 10,77
11,27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Kesempatan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,35
• Hal ini terjadi Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal dan Tingkat Kesempatan Kerja yang terus meningkat tiap tahunnya
• Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal Tidak Termasuk Pekerja Keluarga tahun 2011-2015 cenderung menurun sehingga menyebabkan nilai
sub indikatornya meningkat.
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
3. Kesempatan Kerja 9,90% 10,53% 10,76% 10,77% 11,27%
Tingkat Kesempatan Kerja
Sektor Formal
1,84% 2,24% 2,36% 2,40% 2,74%
Tingkat Kesempatan Kerja
Sektor Informal, Tidak
Termasuk Pekerja Keluarga
2,46% 2,64% 2,72% 2,70% 2,85%
Tingkat Kesempatan Kerja 5,60% 5,66% 5,68% 5,67% 5,68%
24. 2,80
3,90
4,72
5,09
4,32
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
4. Pelatihan & Kompetensi Kerja 2,80% 3,90% 4,45% 5,09% 4,32%
Tingkat Kapasitas Pelatihan 0,96% 2,71% 2,76% 2,32% 1,80%
Tingkat Lulusan Pelatihan 0,25% 1,19% 1,69% 1,93% 1,22%
Tingkat Lembaga Latihan yang
Terakreditasi
1,58% - - 0,84% 1,29%
• Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,52
• Pada tahun 2014 terjadi perubahan pembobotan pada indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja dari bobot 10
menjadi 15
• Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja mengalami penurunan sebesar 0,77. Hal ini
terjadi karena menurunnya tingkat lulusan pelatihan
25. 1,59 1,73 1,86
3,64 3,65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,06
• Pada tahun 2014 terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 terjadi
perubahan bobot pada produktivitas dari bobot 0-100 juta/TK menjadi 0-50 juta/TK
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
5. Produktivitas Tenaga Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65%
Tingkat Produktivitas Tenaga
Kerja 1,59% 1,73% 1,89% 3,64% 3,65%
26. 1,68
2,86
3,36 3,28 3,27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Pada tahun 2012, sub indikator “Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Tingkat Perusahaan” dihapus
• Indikator Utama Hubungan Industrial dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,59
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
6. Hubungan Industrial 1,71% 2,86% 3,53% 3,28% 3,27%
Tingkat PP Yang Disahkan 0,29% 0,37% 0,53% 0,49% 0,58%
Tingkat PKB Yang
Didaftarkan
0,08% 0,11% 0,13% 0,13% 0,19%
Tingkat LKS Bipartit di
Perusahaan
0,09% 0,61% 0,95% 0,82% 0,92%
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di Tingkat Perusahaan
0,16%
Tingkat Perselisihan
Hubungan Industrial
1,08% 1,77% 1,91% 1,84% 1,58%
27. 5,02
3,71 3,73 3,79 3,81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 1,21
• Pada tahun 2012 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja mengalami penurunan dari tahun 2011
sebesar 1,31. Hal ini terjadi karena meningkatnya tingkat kecelakaan kerja sehingga menyebabkan nilai sub
indikatornya menurun
• Dari tahun 2012-2015 nilai indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja sedikit demi sedikit meningkat
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
7. Kondisi Lingkungan Kerja 5,02% 3,72% 3,69% 3,79% 3,81%
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di
Perusahaan
- 0,50% 0,47% 0,49% 0,36%
Tingkat Penerapan SMK3 di
Perusahaan
0,63% 2,72% 2,70% 2,79% 2,95%
Tingkat Kecelakaan Kerja 4,39% 0,49% 0,51% 0,50% 0,50%
28. 8,47
8,93
9,33
9,47
9,39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,91
• Pada tahun 2015 nilai indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja mengalami penurunan dari tahun 2014.
Hal ini terjadi karena rasio nilai UMP dengan KHL yang sedikit menurun
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
8. Pengupahan dan
Kesejahteraan Pekerja
8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39%
Proporsi Besaran Upah
Minimum terhadap KHL
8,49% 8,93% 9,33% 9,47% 9,39%
29. 5,50
5,81
6,14
5,90
6,17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 0,67
• Pada tahun 2014 nilai indikator utama jaminan sosial tenaga kerja menurun sebesar 0,24. hal ini terjadi karena
menurunnya “Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek” dan “Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota
Jamsostek Aktif”
2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Utama/Sub Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
Nilai
Indikator
Utama
Nilai Sub
Indikator
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5,50% 5,82% 6,26% 5,53% 6,17%
Tingkat Perusahaan Yang
Menjadi Anggota Jamsostek
2,68% 2,91% 3,28% 2,65% 2,78%
Tingkat Pekerja/Buruh Yang
Menjadi Anggota Jamsostek
Aktif
2,82% 2,91% 2,98% 2,87% 3,39%