Definisis klasikkota  menurut Rapoport dalam Zahnd (1999; 4) adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Dari definisi di atas, perkmukiman/kota digambarkan sebagai objek yang mempunyai elemen-elemen (aspek sosial) yang mempengaruhi kegiatan yang ada dan mungkin ada pada pembangunan selanjutnya.Kotasebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat terus berkembang dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan dalamkota,kotatidak lagi mempunyai fungsi tunggal (single use-pemenuhan kebutuhan masyarakatkota) namun memiliki kecenderungan multi fungsi (mixed use) dengan fungsi kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pasar (wilayah) dan kepentingan publik.

1. pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sosial ekonomi yang ditetapkan secara administratif. Jikakotaadalah suatu wilayah yang ditetapkan secara administratif, perkotaan tidak terbatas pada penetapan
administratif, namun berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh siuatu wilayah. Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalaha wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Kriteria kawasan perkotaan meliputi :
Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa;
Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan UU No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kawasan Perkotaan dapat berbentuk :
Kotasebagai daerah otonom; adalahkotayang dikelola pelh pemerintahkota;
Kotayang menjadi bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; adalahkotayang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabuaten.
Kotayang menjadi bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
Kriteria Kawasan Perkotaan:
(a) Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota
Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat diukur dari:
ü PDRB (produk domestik regional bruto);
ü Penerimaan daerah sendiri.
Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari:
ü Lembaga keuangan;
ü Sarana ekonomi;
ü Sarana pendidikan;
ü Sarana kesehatan;
ü Sarana transportasi dan komunikasi;
ü Sarana pariwisata;
ü Ketenagakerjaan.
Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur dari:
ü Tempat peribadatan;
ü Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya;
ü Sarana olahraga.
Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat, yang dapat diukur dari:
ü Partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
ü Organisasi kemasyarakatan.
Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah.
Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari:
ü Keamanan dan ketertiban;
ü Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
ü Rentang kendali;
ü Kotayang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga)
ü Kecamatan;
Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000.
(b) Kriteria Umum Kawasan Perkotaan
Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata
pencaharian penduduknya di sector perkotaan;
Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa;
Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar;
Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.
(c) Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan
Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang
saling berbatasan;
Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satukotainti berstatus otonom dan Kawasan
Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional;
Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000
jiwa.
(d) Kriteria Kawasan Perkotaan Baru
Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan
dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang
ada;
Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk
pengembangan fungsi perkotaan; • Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan
merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan
bencana alam;
Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya;
Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten;
Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan
perannya;
Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurangkurangnya 400 hektar dan
merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah
perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurangkurangnya 20.000 jiwa.
http://www.penataanruang.com/sistem-perkotaan.html

2.  Sistem Perkotaan Nasional
 Sistem Perkotaan Nasional
 Sistem perkotaan nasional terdiri atas
Pusat Kegiatan Nasional atau PKN
 Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, dan
 Pusat Kegiatan Lokal atau PKL.

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa:
kawasan megapolitan;
 kawasan metropolitan;
 kawasan perkotaan besar;
 kawasan perkotaan sedang; atau
 kawasan perkotaan kecil.

Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana disebutkan di atas juga dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan
perbatasan negara.
 Kriteria Pusat Kegiatan
 Pusat Kegiatan Nasional atau KN ditetapkan dengan kriteria:
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW ditetapkan dengan kriteria:
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal atau PKL ditetapkan dengan kriteria:
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN ditetapkan dengan kriteria:
pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;

3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
ATAU RTRWN ADALAH ARAHAN KEBIJAKAN
DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
NEGARA.
 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional merupakan tindak lanjut dari
pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.

4.  Rencana Pola Ruang
 Kawasan Lindung
 Kawasan lindung nasional terdiri atas:
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 kawasan perlindungan setempat;
 kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 kawasan rawan bencana alam;
 kawasan lindung geologi; dan
 kawasan lindung lainnya.
 Kawasan Budi Daya
 Kawasan budi daya terdiri atas:
kawasan peruntukan hutan produksi;
 kawasan peruntukan hutan rakyat;
 kawasan peruntukan pertanian;
 kawasan peruntukan perikanan;
 kawasan peruntukan pertambangan;
 kawasan peruntukan industri;
 kawasan peruntukan pariwisata;
 kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
 kawasan peruntukan lainnya.

5.  Kawasan Lindung Nasional
 Kawasan Lindung Nasional
 Kawasan lindung nasional terdiri atas:
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 kawasan perlindungan setempat;
 kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 kawasan rawan bencana alam;
 kawasan lindung geologi; dan
 kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
kawasan hutan lindung;
 kawasan bergambut; dan
 kawasan resapan air.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
sempadan pantai;
 sempadan sungai;
 kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 ruang terbuka hijau kota.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
kawasan suaka alam;
 kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 cagar alam dan cagar alam laut;
 kawasan pantai berhutan bakau;
 taman nasional dan taman nasional laut;
 taman hutan raya;

6.  Kawasan Budidaya
 Pendahuluan
 Kawasan budi daya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota harus dikelola dalam rangka optimalisasi implementasi rencana. Di dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 disebutkan bahwa yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan
pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.
 Definisi dan Istilah
 Ruang : wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
Tata ruang : wujud struktur ruang dan pola ruang
Perencanaan tata ruang : suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) : hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan
Kawasan lindung : wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
Kawasan budi daya : wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan
Kawasan perdesaan : wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Kawasan perkotaan : wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Kawasan peruntukan hutan produksi : kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
Kawasan peruntukan pertanian : kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan
pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan
Kawasan peruntukan pertambangan : kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan
pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.
Kawasan peruntukan permukiman : kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan
penghidupan
Kawasan peruntukan industri : kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan
Kawasan peruntukan pariwisata : kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek
dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa : kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu
mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan
Kawasan siap bangun (KASIBA) : sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu
lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan
sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan
Lingkungan siap bangun (LISIBA) : sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana

7.  http://www.slideshare.net/perencanakota/ped
oman-penyediaan-dan-pemanfaatan-ruang-
terbuka-hijau-di-kawasan-perkotaan

8.  Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
 Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:
sistem perkotaan nasional;
 sistem jaringan transportasi nasional;
 sistem jaringan energi nasional;
 sistem jaringan telekomunikasi nasional;
 sistem jaringan sumber daya air;
 kawasan lindung nasional; dan
 kawasan budi daya.
 Zonasi untuk Struktur Ruang
 Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:
pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
 ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
 pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.
 Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
 Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun dengan memperhatikan:
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan
kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan
ruangnya ke arah vertikal.

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun dengan memperhatikan:
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
dilayaninya; dan
 pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke
arah horizontal dikendalikan.

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan
fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) disusun dengan memperhatikan:
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas
kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
 pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
 Sistem Jaringan Transportasi Nasional