Dokumen tersebut membahas tentang hukum waris di Indonesia. Hukum waris mengatur pemindahan hak milik warisan dan menentukan siapa saja ahli waris dan bagian warisan masing-masing. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur hukum waris seperti pewaris, harta warisan, dan ahli waris beserta hal-hal yang dapat membatalkan status seseorang sebagai ahli waris.

1. DINA MAULIDA (09)
M. KENIGI H (21)
M. FAUZAN (22)
ROHADI P (29)
SHELA DWI P (30)
TAN CHRISTIAN N (32)
VEGA LUGINA (34)

2. Warisan sering
menimbulkan perselisihan
dan bahkan pecahnya
persaudaraan.
Untuk itu mengenal
hukum waris sangat
penting.

4. HUKUM WARIS: suatu hukum yang
mengatur peninggalan harta seseorang
yang telah meninggal dunia diberikan
kepada yang berhak, seperti keluarga
dan masyarakat yang lebih berhak
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
HUKUM WARIS : hukum yang mengatur
pemindahan hak pemilikan atas harta
peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa
saja yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa besar bagian masing-masing.

5. HARTA WARISAN
Segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris
untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau
harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun
kewajiban berupa hutang.
AHLI WARIS
Orang yang menerima warisan,
diberi hak secara hukum untuk
menerima harta dan kewajiban
(hutang) yang ditinggalkan oleh
pewaris.
PEWARIS
Orang yang meninggal dunia atau
orang yang memberikan warisan
disebut pewaris
Unsur-Unsur Hukum Waris

6. Ahli waris yang ditentukan oleh Undang-undang adalah
orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Di dalam pasal 832 KUH perdata yang
ditentukan sebagi ahli waris adalah
a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin
(Pasal 852 KUH perdata)
b. Suami atau istri yang hidup terlama.

7. Berdasarkan interprestasinya membagi ahli wris
menurut UU menjadi empat golongan, yaitu:
 1. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan
keturunannya;
 2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara
dan keturunan saudara;
 3. Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-
lainnya;
 4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga
lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan
derajat keenam.

8. Hal-hal yang dapat membatalkan
ahli waris dalam mendapat warisan:
1. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah
membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat
pewaris. (pasal 838 ayat 1 KUH perdata).
2. Orang pernah memfitnah perwaris, dan dengan putusan
hakim si pewaris tersebut dianacma dengan hukuman penjara 5
tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (pasal 838 ayat 2
KUH perdata).
3. Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan
memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya (pasal 838 ayat
3 KUH perdata).
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau
memalsukan surat wasiat yang meninggal (pasal 838 ayat 4
KUH perdata)

10. Surat wasiat yang dibuat oleh seorang Ayah
yang memiliki 2 orang anak. Dengan 1 anak
angkat dan 1 anak kandung. Lalu dalam
wasiat tersebut warisan itu juga akan dibagi
kepada anak angkat itu juga, tetapi si anak
kandung tersebut merasakan keberatan
dengan keputusan alamarhum.
Apakah surat wasiat yang diberikan dapat
dibatalkan?

11. Penyelesaian
Wasiat yang dibuat oleh pewaris memiliki ekstensi dan diakui
keberadaanya apabila para ahli waris sepakat terhadap isi wasiat
itu dan terhadap isinya mereka bersedia untuk menjelaskannnya.
Akan tetapi apabila salah satu dari ahli waris tersebut merasa
keberatan atau dirugikan dapat meminta pembatalan.
Pertama kali yang dilakukan adalah mengajukan gugatan
waris dengan sekaligus mengajukan permohonan pembatalan
wasiat tersebut.
Apabila pewaris beragama Islam maka kompetensi absolut
untuk menangani perkara adalah di pengadilan agama.
Sedangkan apabila pewaris beragama non Islam maka diajukan
di pengadilan Negeri. Pembagian warisan di Pengadilan Agama
mengacu pada KHI, sedangkan di pengadilan Negeri mengacu
pada KUH Perdata (BURGELIJK WEATBOEK).

12. PASAL 874
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal
dunia, adalah kepunyaan parah ahli warisnya menurt
undang-undang, sejauh mengenai hal itu, dan belum
mengadakan ketetapan yang sah.

13. simpulan
Wasiat dapat dibatalkan, jika salah satu ahli
waris keberatan dengan syarat tersebut.