Dokumen tersebut membahas berbagai perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya menurut KUHP dan KUHPerdata, seperti penggelapan asal usul yang diancam pidana penjara 6 tahun, pengakuan anak palsu 3 tahun penjara, perkawinan tanpa mengungkapkan status perkawinan sebelumnya yang diancam 5-7 tahun penjara, serta melangsungkan perkawinan tanpa mengungkapkan penghalang sahnya

2.  Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan
sengaja menggelapkan asal-usul seseorang,
diancam karena penggelapan asal - usul dengan
pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHPerd.
261 dst.)
 (2) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam
pasal 35 nomor 1' – 4' dapat dijatuhkan. (KUHPerd.
250 dst., 268; KUHP 37- 2', 181, 278.)

3.  Barangsiapa mengakui seorang anak sebagai
anaknya sendiri menurut peraturan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, padahal
diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak
tersebut, diancam karena melakukan
pengakuan palsu dengan pidana penjara
paling lama tiga tahun. (KUHPerd. 280 dst.;
KUHP 37- 2', 266; Not. 37b.)

4.  (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun: (KUHP 37 – 2'.)
 1o.barangsiapa mengadakan perkawinan
padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau
perkawinan-perkawinannya yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu ;
 2o.barangsiapa mengadakan perkawinan
padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-
perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang
sah untuk itu.

5.  (2)Bila yang melakukan perbuatan seperti
tersebut dalam ayat (1) nomor 1'
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa
perkawinan yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk kawin lagi, maka
ia diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.
 (3) Pencabutan hak-hak seperti tersebut
dalam pasal 35 nomor 1' – 5' dapat
dijatuhkan. (KUHPerd. 27 dst., 60, 714, 199;
KUHP 5 – 1 – l', 436.)

6.  Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan
dengan sengaja tidak memberitahukan
kepada pihak lain bahwa ada penghalang
yang sah baginya untuk melangsungkan
perkawinan itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun, bila
kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak
sah berdasarkan penghalang tersebut.
(KUHPerd. 27 dst., 85 dst.; KUHP 436.)