SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 1
RANCANGAN
SURAT KEPUTUSAN BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : ............................
TENTANG LABELISASI MUZAKI TERHADAP PELAKU USAHA DAN
KONSUMEN PENDERMA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH
MENIMBANG : Seiring tumbuhnya ekonomi pada sektor perdagangan maka
semakin berkembang pula kualitas maupun mutu produk barang dan jasa.
Diantaranya upaya pengembangan produk berstandar nasional SNI, labelisasi
produk halal MUI, dan label lainnya yang mendukung berlakunya kualitas atas
jaminan produk yang aman dan nyaman.
MENGINGAT : Kondisi paradigma zakat infaq dan shodaqoh masih berada
dalam koridor ekstrinsik. Suatu produk Islami dengan labelisasi Halal MUI secara
ekstrinsik, dapat dikatakan masih samar kesuciannya secara instrinsik. Hal ini
halal untuk ditransaksikan namun kurang dapat dikatakan bersih, bilamana belum
melalui upaya zakat, infaq dan shodaqoh menurut ajaran Islam. Kesamaran
tersebut timbul antara bercampurnya produk lama dan produk baru, antara yang
belum dizakati maupun sudah dizakati yang menentukan kualitas mutu
penerimaan konsumen. Produk halal yang sudah dizakati dan memiliki label
Baznas akan jauh memiliki citra kualitas yang lebih bermutu secara instrinsik,
yang diharapkan dapat mempengaruhi psikologi konsumen pengguna produk
secara nyaman. Guna menumbuhkan ghiroh umat untuk menunaikan kewajiban
zakat, infaq dan shodaqoh secara total. Mengingat saat ini masih banyaknya
mustahiq di lingkungan sekitar para pelaku usaha dan konsumen yang perlu
dibantu, namun dalam proses pendistribusiannya masih kurang relevan.
MEMUTUSKAN : Upaya pencapaian pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh
serta peningkatan asset daerah melalui investor pengembalian sosial terhadap para
pelaku usaha dan konsumen mayasrakat muslim khususnya, maka dengan ini
diperlukan adanya suatu bentuk regulasi dalam upaya penandaan pelaku usaha
yang telah berzakat dan pemberian label produk barang dan/jasa yang telah
dizakati dalam suatu kebijakan yang mengikat. Berdasarkan Surat Keputusan
Baznas Kabupaten Majalengka Nomor : ............................ Tentang Labelisasi
Muzaki Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen Penderma Zakat, Infaq, Dan
Shodaqoh
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
1) Baznas yaitu Amilin resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat,
infaq dan shodaqoh
2) Muzaki yaitu seseorang yang menunaikan kewajiban zakatnya, termasuk infaq
dan shodaqoh
Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 2
3) Mustahiq yaitu seseorang yang berhak untuk menerima zakat, infaq dan
shodaqoh sesuai persyaratan
4) Pelaku Usaha Muzaki yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang telah menunaikan
kewajibannya sebagai muzaki atas segala asset yang usahakannya, termasuk
harta benda usaha, laba hasil maupun tenaga yang dipekerjakannya.
5) Konsumen Muzaki yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang
diperdagangkan yang secara sukarela mendermakan infaq dan shodaqohnya
melalui pelaku usaha muzaki
6) Konsumen Mustahiq yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang
diperdagangkan yang memenuhi syarat untuk menerima hak zakat, infaq dan
shodaqoh dari muzaki
PASAL 2
ASAS
Labelisasi muzaki terhadap pelaku usaha dan konsumen penderma zakat, infaq,
dan shodaqoh merupakan upaya kemaslahatan umat yang berasaskan kesadaran,
keadilan, kepercayaan dan kerelaan
PASAL 3
TUJUAN
1) Menumbuhkan ghiroh kesadaran ummat, pelaku usaha dan konsumen untuk
menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh
2) Mengangkat harkat dan martabat ummat seadil-adilnya secara peduli yang non
diskriminatif
3) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap proses daya beli dan transaksi
yang halal
4) Menciptakan kondusifitas ummat secara sukarela dalam menjamin
kelangsungan interaksi usaha produk barang dan jasa yang aman dan nyaman
PASAL 4
HAK PELAKU USAHA MUZAKI
Setiap pelaku usaha yang telah melunasi kewajibannya dengan memberikan
derma berupa zakat, infaq dan shodaqoh sesuai ketentuan pemerintah melalui
badan resmi yang ditunjuk yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Majalengka, memiliki hak
1) Menyematkan tanda muzaki di lokasi dan / lahan usahanya
2) Mencantumkan label muzaki pada produk yang diedarkannya
3) Mengajukan dana bantuan hibah secara proporsional kepada baznas sesuai
persyaratan administrasi
4) Memperoleh pembinaan Baznas dalam proses pengelolaan zakat infaq dan
shodaqoh di lingkungannya
5) Penyematan tanda dan pencantuman label muzaki hanya dapat dilakukan bila
pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh pelaku usaha telah memenuhi
persyaratan minimal dengan pelunasan zakat satu tahun penuh pada periode
tertentu.
Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 3
PASAL 5
KEWAJIBAN PELAKU USAHA MUZAKI
Setiap pelaku usaha yang memperoleh hak-hak sebagaimana pasal 4,
berkewajiban
1) Melakukan pengumpulan zakat pelaku usaha dan karyawan sesuai ketentuan
Baznas
2) Melalukan pengumpulan infaq dan shodaqoh kepada konsumen muzaki secara
sukarela dan / tanpa ada paksaan sesuai ketentuan Baznas
3) Melalukan pendistribusian hasil zakat, infaq dan shodaqoh dengan
menyerahkannya kepada amil resmi yang ditunjuk pemerintah yaitu Baznas
4) Melakukan pelaporan dan pencatatan administrasi secara periodik hasil zakat,
infaq dan shodaqoh pelaku usaha sesuai ketentuan Baznas
5) Ketentuan lain diatur kemudian sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku
PASAL 6
HAK KONSUMEN MUSTAHIQ DAN KONSUMEN MUZAKI
Konsumen mustahiq di lingkungan sekitar tempat usaha sesuai ketentuan
memiliki hak :
1) Mengajukan dana bantuan sosial hasil infaq dan shodaqoh kepada pelaku
usaha setempat
2) Memperoleh bantuan santunan zakat, infaq dan shodaqoh dari pelaku usaha
setempat di lingkungannya
3) Proses pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh kepada konsumen mustahiq
diketahui RT/RW, ataupun Kepala Desa dan/ Kelurahan setempat
berkoordinasi dengan Baznas.
Konsumen muzaki pengguna pelanggan dan/ pembeli sesuai ketentuan memiliki
hak :
4) Memperoleh informasi yang jelas mengenai zakat, infaq dan shodaqoh yang
didermakannya
PASAL 7
KEWAJIBAN KONSUMEN MUSTAHIQ DAN
KONSUMEN MUZAKI
Konsumen mustahiq, memiliki kewajiban
1) Melakukan pencatatan dan pelaporan adminitrasi yang dibutuhkan sesuai
ketentuan baznas
2) Menjaga amanah pemberian hasil zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima
untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa syarat apapun.
Konsumen muzaki memiliki kewajiban :
3) Menentukan pilihannya dalam berinfaq dan shodaqoh secara ikhlas dan
sukarela tanpa ada suatu paksaan apapun
Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 4
PASAL 8
TANDA BAZNAS DAN LABEL MUZAKI
1) Bentuk tanda dan label terdiri dari dua lingkaran luar dan dalam
2) Tanda Baznas pada lingkaran luar berwarna hijau dengan teks huruf latin
berwarna putih dan ataupun logo Baznas Kabupaten Majalengka
3) Label Muzaki pada lingkaran dalam berwarna putih dengan teks huruf arab
sambung berwarna hijau
4) Penulisan tahun penyematan periode zakat
TAHUN : .......................
PASAL 9
PELANGGARAN
Siapapun yang melakukan upaya sebagaimana pasal 4 (1) Menyematkan tanda
muzaki di lokasi dan / lahan usahanya dan pasal 4 (2) Mencantumkan label
muzaki pada produk yang diedarkannya, dan atau upaya lainnya; berupa pungutan
yang tidak sesuai persyaratan ketentuan dengan mengatasnamakan Baznas, maka
dikenakan sanksi pidana pemalsuan dan/ illegal yang diancam sesuai peraturan
dan perundang-udangan yang berlaku.
Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 01 November 2019
Kepala Baznas
Kabupaten Majalengka
Ttd.

More Related Content

Similar to Rancangan sk baznas mjl19

Pilot 110 fast baznasmjl19
Pilot 110 fast baznasmjl19Pilot 110 fast baznasmjl19
Pilot 110 fast baznasmjl19Mohammad Shafari
 
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptx
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptxPPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptx
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptxRahmah280923
 
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukai
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukaiSambutan bupati sosialisasi peraturan cukai
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukaiShintaDevi11
 
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptx
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptxAspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptx
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptxFatimatuzZahro65
 
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitPentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitYusuf Darismah
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfYasserMakassar
 
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptx
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptxPengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptx
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptxssuser61a1d91
 
Kebijakan kemenag tentang zakat
Kebijakan kemenag tentang zakatKebijakan kemenag tentang zakat
Kebijakan kemenag tentang zakatDomi Hidayat
 
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
 
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif  dalam perspektif islam)Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif  dalam perspektif islam)
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)anton widyanto
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 swirawan
 
Isi Buku Sertifikasi Halal.ppt
Isi Buku Sertifikasi Halal.pptIsi Buku Sertifikasi Halal.ppt
Isi Buku Sertifikasi Halal.pptkallistaEstifada1
 

Similar to Rancangan sk baznas mjl19 (13)

Pilot 110 fast baznasmjl19
Pilot 110 fast baznasmjl19Pilot 110 fast baznasmjl19
Pilot 110 fast baznasmjl19
 
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptx
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptxPPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptx
PPT KEL 2 ZAKAT PRODUKTIF NW.pptx
 
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukai
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukaiSambutan bupati sosialisasi peraturan cukai
Sambutan bupati sosialisasi peraturan cukai
 
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptx
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptxAspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptx
Aspek_Regulasi,_Pengumpulan_Pendistribusian_Pendayagunaan_Zakat-1.pptx
 
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitPentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
 
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptx
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptxPengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptx
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptx
 
Kebijakan kemenag tentang zakat
Kebijakan kemenag tentang zakatKebijakan kemenag tentang zakat
Kebijakan kemenag tentang zakat
 
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
 
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif  dalam perspektif islam)Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif  dalam perspektif islam)
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)
 
7-BPR-Syariah.pptx
7-BPR-Syariah.pptx7-BPR-Syariah.pptx
7-BPR-Syariah.pptx
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
 
Isi Buku Sertifikasi Halal.ppt
Isi Buku Sertifikasi Halal.pptIsi Buku Sertifikasi Halal.ppt
Isi Buku Sertifikasi Halal.ppt
 

More from Mohammad Shafari

More from Mohammad Shafari (20)

LPK-ylbk 2022.pdf
LPK-ylbk 2022.pdfLPK-ylbk 2022.pdf
LPK-ylbk 2022.pdf
 
LPK-ylbk 2021.pdf
LPK-ylbk 2021.pdfLPK-ylbk 2021.pdf
LPK-ylbk 2021.pdf
 
LPK-ylbk 2020.pdf
LPK-ylbk 2020.pdfLPK-ylbk 2020.pdf
LPK-ylbk 2020.pdf
 
LPK-ylbk 2019.pdf
LPK-ylbk 2019.pdfLPK-ylbk 2019.pdf
LPK-ylbk 2019.pdf
 
LPK-ylbk 2018.pdf
LPK-ylbk 2018.pdfLPK-ylbk 2018.pdf
LPK-ylbk 2018.pdf
 
SALAGEDANG SKM 2023.pdf
SALAGEDANG SKM 2023.pdfSALAGEDANG SKM 2023.pdf
SALAGEDANG SKM 2023.pdf
 
SUKAHAJI SKM 2023.pdf
SUKAHAJI SKM 2023.pdfSUKAHAJI SKM 2023.pdf
SUKAHAJI SKM 2023.pdf
 
BALIDA SKM PKM 2023.pdf
BALIDA SKM PKM 2023.pdfBALIDA SKM PKM 2023.pdf
BALIDA SKM PKM 2023.pdf
 
SKM UPTD PKM KASOKADEL 2023.pdf
SKM UPTD PKM KASOKADEL 2023.pdfSKM UPTD PKM KASOKADEL 2023.pdf
SKM UPTD PKM KASOKADEL 2023.pdf
 
SKM UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI 2023.pdf
SKM UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI 2023.pdfSKM UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI 2023.pdf
SKM UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI 2023.pdf
 
SKM UPTD PKM PANYINGKIRAN 2023.pdf
SKM UPTD PKM PANYINGKIRAN 2023.pdfSKM UPTD PKM PANYINGKIRAN 2023.pdf
SKM UPTD PKM PANYINGKIRAN 2023.pdf
 
SKM UPTD PKM LOJI 2023.pdf
SKM UPTD PKM LOJI 2023.pdfSKM UPTD PKM LOJI 2023.pdf
SKM UPTD PKM LOJI 2023.pdf
 
SKM UPTD MUNJUL 2023.pdf
SKM UPTD MUNJUL 2023.pdfSKM UPTD MUNJUL 2023.pdf
SKM UPTD MUNJUL 2023.pdf
 
SKM UPTD PKM PANONGAN 2023.pdf
SKM UPTD PKM PANONGAN 2023.pdfSKM UPTD PKM PANONGAN 2023.pdf
SKM UPTD PKM PANONGAN 2023.pdf
 
SKM KADIPATEN.pdf
SKM KADIPATEN.pdfSKM KADIPATEN.pdf
SKM KADIPATEN.pdf
 
SKM UPTD PKM SINDANG 2023.pdf
SKM UPTD PKM SINDANG 2023.pdfSKM UPTD PKM SINDANG 2023.pdf
SKM UPTD PKM SINDANG 2023.pdf
 
SKM UPTD PKM RAJAGALUH 2023.pdf
SKM UPTD PKM RAJAGALUH 2023.pdfSKM UPTD PKM RAJAGALUH 2023.pdf
SKM UPTD PKM RAJAGALUH 2023.pdf
 
SKM PERUMDA AIR MINUM TBJ 2023.pdf
SKM PERUMDA AIR MINUM TBJ 2023.pdfSKM PERUMDA AIR MINUM TBJ 2023.pdf
SKM PERUMDA AIR MINUM TBJ 2023.pdf
 
IKM STAF RS CDR 2023 SMT 1.pdf
IKM STAF RS CDR 2023 SMT 1.pdfIKM STAF RS CDR 2023 SMT 1.pdf
IKM STAF RS CDR 2023 SMT 1.pdf
 
IKM RS CDR 23 SMT 1 FULL.pdf
IKM RS CDR 23 SMT 1 FULL.pdfIKM RS CDR 23 SMT 1 FULL.pdf
IKM RS CDR 23 SMT 1 FULL.pdf
 

Rancangan sk baznas mjl19

  • 1. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 1 RANCANGAN SURAT KEPUTUSAN BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : ............................ TENTANG LABELISASI MUZAKI TERHADAP PELAKU USAHA DAN KONSUMEN PENDERMA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH MENIMBANG : Seiring tumbuhnya ekonomi pada sektor perdagangan maka semakin berkembang pula kualitas maupun mutu produk barang dan jasa. Diantaranya upaya pengembangan produk berstandar nasional SNI, labelisasi produk halal MUI, dan label lainnya yang mendukung berlakunya kualitas atas jaminan produk yang aman dan nyaman. MENGINGAT : Kondisi paradigma zakat infaq dan shodaqoh masih berada dalam koridor ekstrinsik. Suatu produk Islami dengan labelisasi Halal MUI secara ekstrinsik, dapat dikatakan masih samar kesuciannya secara instrinsik. Hal ini halal untuk ditransaksikan namun kurang dapat dikatakan bersih, bilamana belum melalui upaya zakat, infaq dan shodaqoh menurut ajaran Islam. Kesamaran tersebut timbul antara bercampurnya produk lama dan produk baru, antara yang belum dizakati maupun sudah dizakati yang menentukan kualitas mutu penerimaan konsumen. Produk halal yang sudah dizakati dan memiliki label Baznas akan jauh memiliki citra kualitas yang lebih bermutu secara instrinsik, yang diharapkan dapat mempengaruhi psikologi konsumen pengguna produk secara nyaman. Guna menumbuhkan ghiroh umat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh secara total. Mengingat saat ini masih banyaknya mustahiq di lingkungan sekitar para pelaku usaha dan konsumen yang perlu dibantu, namun dalam proses pendistribusiannya masih kurang relevan. MEMUTUSKAN : Upaya pencapaian pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh serta peningkatan asset daerah melalui investor pengembalian sosial terhadap para pelaku usaha dan konsumen mayasrakat muslim khususnya, maka dengan ini diperlukan adanya suatu bentuk regulasi dalam upaya penandaan pelaku usaha yang telah berzakat dan pemberian label produk barang dan/jasa yang telah dizakati dalam suatu kebijakan yang mengikat. Berdasarkan Surat Keputusan Baznas Kabupaten Majalengka Nomor : ............................ Tentang Labelisasi Muzaki Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen Penderma Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh PASAL 1 KETENTUAN UMUM 1) Baznas yaitu Amilin resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh 2) Muzaki yaitu seseorang yang menunaikan kewajiban zakatnya, termasuk infaq dan shodaqoh
  • 2. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 2 3) Mustahiq yaitu seseorang yang berhak untuk menerima zakat, infaq dan shodaqoh sesuai persyaratan 4) Pelaku Usaha Muzaki yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang telah menunaikan kewajibannya sebagai muzaki atas segala asset yang usahakannya, termasuk harta benda usaha, laba hasil maupun tenaga yang dipekerjakannya. 5) Konsumen Muzaki yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang diperdagangkan yang secara sukarela mendermakan infaq dan shodaqohnya melalui pelaku usaha muzaki 6) Konsumen Mustahiq yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang diperdagangkan yang memenuhi syarat untuk menerima hak zakat, infaq dan shodaqoh dari muzaki PASAL 2 ASAS Labelisasi muzaki terhadap pelaku usaha dan konsumen penderma zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan upaya kemaslahatan umat yang berasaskan kesadaran, keadilan, kepercayaan dan kerelaan PASAL 3 TUJUAN 1) Menumbuhkan ghiroh kesadaran ummat, pelaku usaha dan konsumen untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh 2) Mengangkat harkat dan martabat ummat seadil-adilnya secara peduli yang non diskriminatif 3) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap proses daya beli dan transaksi yang halal 4) Menciptakan kondusifitas ummat secara sukarela dalam menjamin kelangsungan interaksi usaha produk barang dan jasa yang aman dan nyaman PASAL 4 HAK PELAKU USAHA MUZAKI Setiap pelaku usaha yang telah melunasi kewajibannya dengan memberikan derma berupa zakat, infaq dan shodaqoh sesuai ketentuan pemerintah melalui badan resmi yang ditunjuk yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka, memiliki hak 1) Menyematkan tanda muzaki di lokasi dan / lahan usahanya 2) Mencantumkan label muzaki pada produk yang diedarkannya 3) Mengajukan dana bantuan hibah secara proporsional kepada baznas sesuai persyaratan administrasi 4) Memperoleh pembinaan Baznas dalam proses pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di lingkungannya 5) Penyematan tanda dan pencantuman label muzaki hanya dapat dilakukan bila pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh pelaku usaha telah memenuhi persyaratan minimal dengan pelunasan zakat satu tahun penuh pada periode tertentu.
  • 3. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 3 PASAL 5 KEWAJIBAN PELAKU USAHA MUZAKI Setiap pelaku usaha yang memperoleh hak-hak sebagaimana pasal 4, berkewajiban 1) Melakukan pengumpulan zakat pelaku usaha dan karyawan sesuai ketentuan Baznas 2) Melalukan pengumpulan infaq dan shodaqoh kepada konsumen muzaki secara sukarela dan / tanpa ada paksaan sesuai ketentuan Baznas 3) Melalukan pendistribusian hasil zakat, infaq dan shodaqoh dengan menyerahkannya kepada amil resmi yang ditunjuk pemerintah yaitu Baznas 4) Melakukan pelaporan dan pencatatan administrasi secara periodik hasil zakat, infaq dan shodaqoh pelaku usaha sesuai ketentuan Baznas 5) Ketentuan lain diatur kemudian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku PASAL 6 HAK KONSUMEN MUSTAHIQ DAN KONSUMEN MUZAKI Konsumen mustahiq di lingkungan sekitar tempat usaha sesuai ketentuan memiliki hak : 1) Mengajukan dana bantuan sosial hasil infaq dan shodaqoh kepada pelaku usaha setempat 2) Memperoleh bantuan santunan zakat, infaq dan shodaqoh dari pelaku usaha setempat di lingkungannya 3) Proses pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh kepada konsumen mustahiq diketahui RT/RW, ataupun Kepala Desa dan/ Kelurahan setempat berkoordinasi dengan Baznas. Konsumen muzaki pengguna pelanggan dan/ pembeli sesuai ketentuan memiliki hak : 4) Memperoleh informasi yang jelas mengenai zakat, infaq dan shodaqoh yang didermakannya PASAL 7 KEWAJIBAN KONSUMEN MUSTAHIQ DAN KONSUMEN MUZAKI Konsumen mustahiq, memiliki kewajiban 1) Melakukan pencatatan dan pelaporan adminitrasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan baznas 2) Menjaga amanah pemberian hasil zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa syarat apapun. Konsumen muzaki memiliki kewajiban : 3) Menentukan pilihannya dalam berinfaq dan shodaqoh secara ikhlas dan sukarela tanpa ada suatu paksaan apapun
  • 4. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 4 PASAL 8 TANDA BAZNAS DAN LABEL MUZAKI 1) Bentuk tanda dan label terdiri dari dua lingkaran luar dan dalam 2) Tanda Baznas pada lingkaran luar berwarna hijau dengan teks huruf latin berwarna putih dan ataupun logo Baznas Kabupaten Majalengka 3) Label Muzaki pada lingkaran dalam berwarna putih dengan teks huruf arab sambung berwarna hijau 4) Penulisan tahun penyematan periode zakat TAHUN : ....................... PASAL 9 PELANGGARAN Siapapun yang melakukan upaya sebagaimana pasal 4 (1) Menyematkan tanda muzaki di lokasi dan / lahan usahanya dan pasal 4 (2) Mencantumkan label muzaki pada produk yang diedarkannya, dan atau upaya lainnya; berupa pungutan yang tidak sesuai persyaratan ketentuan dengan mengatasnamakan Baznas, maka dikenakan sanksi pidana pemalsuan dan/ illegal yang diancam sesuai peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. Ditetapkan di : Majalengka Tanggal : 01 November 2019 Kepala Baznas Kabupaten Majalengka Ttd.