Mekanisme Sertifikasi Produk Halal (Materi Pak Nas_Satgas Halal).pptxRiaMustika8
Mekanisme sertifikasi produk halal di Indonesia melibatkan badan penyelenggara jaminan produk halal, satuan tugas halal provinsi dan kabupaten/kota, serta produsen. Prosesnya meliputi permohonan, penilaian kesesuaian, penetapan sertifikat, dan pemantauan. Biaya sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin industri halal melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
2. UU JPH menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pengawas dan sertifikasi halal, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga sertifikasi halal (LPH).
3. UU JPH mengatur proses sertifikasi halal
Dokumen tersebut membahas tentang peran pelaku usaha dalam regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Pelaku usaha wajib mematuhi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memperoleh sertifikasi halal untuk memasarkan produknya. Pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat. Mengikuti regulasi sertifikasi halal memberikan keuntungan bag
Teks tersebut membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah, khususnya getuk goreng dari Kabupaten Banyumas. Sertifikasi halal diperlukan untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim dan meningkatkan daya saing produk."
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar sistem jaminan halal, termasuk konsep halal haram, latar belakang sertifikasi halal, dan regulasi halal berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang penyelia halal sebagai bagian dari tim manajemen halal yang bertugas mengawasi proses produksi halal.
Mekanisme Sertifikasi Produk Halal (Materi Pak Nas_Satgas Halal).pptxRiaMustika8
Mekanisme sertifikasi produk halal di Indonesia melibatkan badan penyelenggara jaminan produk halal, satuan tugas halal provinsi dan kabupaten/kota, serta produsen. Prosesnya meliputi permohonan, penilaian kesesuaian, penetapan sertifikat, dan pemantauan. Biaya sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin industri halal melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
2. UU JPH menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pengawas dan sertifikasi halal, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga sertifikasi halal (LPH).
3. UU JPH mengatur proses sertifikasi halal
Dokumen tersebut membahas tentang peran pelaku usaha dalam regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Pelaku usaha wajib mematuhi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memperoleh sertifikasi halal untuk memasarkan produknya. Pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat. Mengikuti regulasi sertifikasi halal memberikan keuntungan bag
Teks tersebut membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah, khususnya getuk goreng dari Kabupaten Banyumas. Sertifikasi halal diperlukan untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim dan meningkatkan daya saing produk."
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar sistem jaminan halal, termasuk konsep halal haram, latar belakang sertifikasi halal, dan regulasi halal berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang penyelia halal sebagai bagian dari tim manajemen halal yang bertugas mengawasi proses produksi halal.
[Ringkasan]
Dokumen ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jabatan Penyelia Halal. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, pengertian istilah, tujuan, dan proses penyusunan standar kompetensi untuk memastikan kompetensi Penyelia Halal sesuai dengan persyaratan. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.
Sertifikasi halal adalah kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu produk telah memenuhi ketentuan halal. Labelisasi dan sertifikasi halal diatur oleh peraturan pemerintah dan Badan POM, dan penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepercayaan konsumen dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dokumen ini membahas definisi sertifikasi halal, ketentuan agama mengenai makanan halal, peraturan terkait,
Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, yang mencakup kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pertanian dalam rangka pengawasan dan sertifikasi produk halal.
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam memperkuat sistem jaminan produk halal domestik dan akses pasar global melalui kerjasama antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan UU No. 20 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2014 serta peran Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dalam mempengaruhi perdagangan komoditi halal global."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
[Ringkasan]
Dokumen ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jabatan Penyelia Halal. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, pengertian istilah, tujuan, dan proses penyusunan standar kompetensi untuk memastikan kompetensi Penyelia Halal sesuai dengan persyaratan. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.
Sertifikasi halal adalah kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu produk telah memenuhi ketentuan halal. Labelisasi dan sertifikasi halal diatur oleh peraturan pemerintah dan Badan POM, dan penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepercayaan konsumen dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dokumen ini membahas definisi sertifikasi halal, ketentuan agama mengenai makanan halal, peraturan terkait,
Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, yang mencakup kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pertanian dalam rangka pengawasan dan sertifikasi produk halal.
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam memperkuat sistem jaminan produk halal domestik dan akses pasar global melalui kerjasama antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan UU No. 20 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2014 serta peran Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dalam mempengaruhi perdagangan komoditi halal global."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. SISTEM EKONOMI CAMPURAN DI INDONESIA
Kaptalisme
ADAM SMITH
1776
Koperasi
Robert Owen
1842
Sumberdaya
dimiliki oleh
KELOMPOK
Sumberdaya
dimiliki oleh
INDIVIDU
Sumberdaya
dimiliki oleh
PEMERINTAH
SEC (1963)
1
3
2
KITAB SUCI
+ Ilmuwan
Muslim
Sumberdaya
dimiliki oleh
TUHAN YME.
4
Sistem Eko Pancasila
Komunisme
Karl Marx
1867
Harus Halal
Al Quran; 02 : 168
Jatim : IK Mamin: 465.391 Bersertifikat halal: 2.223 Belum bersertifikat halal: 463.168
8. Perilaku Konsumen
Semua tindakan konsumen untuk
memperoleh dan mengkonsumsi
produk dan jasa (Engel, Blackwell,
& Miniard, 1995:4 dan Loudon &
Della Bitta,1993:5)
9. Beberapa proses keputusan konsumen
sebelum membeli:
1. Mengidentifikasi
2. Mencari alternatif
3. Mengevaluasi alternatif-alternatif yang
ada
4. Mengambil keputusan;
5. Mengevaluasi (perilaku purna beli).
10. Potensi Sertifikasi Halal dalam
Meningkatkan Minat Beli
Hasil penelitian:
Sertifikasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikasn terhadap niat
membeli makanan halal (Mutmainah, 2018); terdapat hubungan yang
signifikan dari persepsi label halal terhadap minat beli produk makanan
(Nanda & Ikawati, 2020); kesadaran halal memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap minat beli Korean street food (Zahro & Sampeliling,
2021).
labelisasi halal berpengruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen dan minat beli ulang kosmetik (Hidayat & Resticha, 2019); label
halal berpengaruh positif terhadap minat beli produk kosmetik (Yulizar &
Enjelita, 2020); label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membeli produk kecantikan (Purnamasari, 2020);
11. Sertiifikat Halal
Sebagai Barrier to Entry
Barrier to
Entry
Economies
Barrier to
Entry
Legal
Barrier to
Entry
Savety
Barrier to
Entry
Perusahaan baru akan
mengalami hambatan masuk
industri karena perusahaan yg
ada dalam industr sudah efisien
Perusahaan baru akan
mengalami hambatan masuk
industri karena ada aturan
yang melarangnya
Perusahaan baru akan
mengalami hambatan masuk
industri karena tidak memiliki
Sertifikasi Halal
12. Proses Halal oleh MUI
Penyelia Halal DPS-DSN-MUI
Komisi Fatwa/
LP-POM
DSN-MUI
Mediator Perangkat Eksternal
Halal melalui
proses hati-hati
Halal-Food Halal-Activities
MUI
P-O-K E-K-Bs
Halal-zat Halal-Cara
17. Belajar dari Pengalaman
UMK yg Bersertifikat Halal
1. PT Mitra Tani Dua Tujuh Jember
Setelah memiliki Sertifikasi Halal maka pemasaran bukan hanya ke
Jepang tetapi meluas ke Negara-Negara Islam seperti Dubai, Turki, Uni
Emerat Arab dan Malaysia.
1. UD Mr. Djago Bondowoso
Sejak memiliki Sertifikasi Halal maka secara resmi diterima untuk
menjadi supplier kripik usus ke alfa mart seluruh Bondowoso dan
Jember.
18. M.F.Rozi
18
Program Kerja BPIH
NO PROGRAM TUJUAN KEGIATAN BASE LINE
(2020)
TARGET
(2025)
PIC
1 Penyederhanaan
Proses Sertitifikasi
Halal
Menambah LPH PT
dan Membimbing
UMKM untuk sadar
bersertifikat halal
1. Pengajuan review Proses
Sertifikasi Halal
2. Kerjasama dengan Halal
Centre Perguruan Tinggi Se
Jatim dan Non PT.
0
0
1
12
Dr. Hagus Tarno
2 Peningkatan
Keasadaran Masyarakat
Bersertifikat Halal
Membekali
masyarakat tentang
pengetahuan dasar
pentingnya produk
bersertifikat halal
1. Penyuluhan ke UMKM
2. Pembuatan Buku Saku dan
Buku Pegangan Hotib
3. Pembuatan Program Tanya
jawab (Masyarakat bertanya,
MUI menjawab).
4. Pembuatan Program
SUKKASIH (Satu Kabupaten
satu Industri Halal)
0
0
0
0
43 kab/kota
2
1
43
Dr. Noer Atiroh
19. M.F.Rozi
19
3 Peningkatan
Manajemen BPIH
melalui
pengembangan
pengetahuan
pengurus dan
peningkatan
pengelolaan pusat
informasi
Meningkatkan
pengetahuan
pengurus BPIH
tentang produk
halal Indonesia
1. Menghadiri pertemuan
ilmiah
2. Menghadiri pertemuan di
MUI Jatim
3. Aktif mengisi informasi di
Puskominfo MUI
0
1/bulan
0/bulan
3/tahun
2/bulan
1/bulan
Dr. Sukamto
4 Membantu
program
pemerintah
Membantu
program
pemerintah
menyukses
penggalakan
industry halal di
Indonesia
1. Fasilitasi pelatihan
Penyelia Halal
2. Fasilitasi pelatihan Dewan
Pengawas Syariah
3. Fasilitasi Sertifikasi Halal
4. Mendirikan BPIH daerah.
0
0
0
3/PT
3/PT
43 kab.
Dr. Abdul
Basith
5 Peningkatan
kerjasama
Meningkatkan
sinergi dengan
institusi terkait
1. Kerjasama dengan
perbankan
2. Kerjasama dengan GO
(Government
Organization)
3. Kerjasama dengan NGO
(Non Government
Organization)
0
0
0
3
43 kab/kota
3
Sekretariat
Program Kerja BPIH
(Motivator)
20. PROGRAM BPIH 2020-2025
(Motivator)
M.F.Rozi
20
PROGRAM KERJA BADAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MUI JAWA TIMUR
MUI JAWA TIMUR (2020-2025)
TAHAP SOSIALISASI (2021) TAHAP OFFISIALISASI (2022)
TAHAP DEOFFISIALISASI
(2023) TAHAP OTONOM (2024)
TAHAP PENGEMBANGAN
(2025)
NO PROGRAM TUJUAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
1
Percepatan Proses
Sertitifikasi Halal
Menambah animo
masyarakat untuk
mengajukan
Sertifikasi Halal
1. Pengajuan review Proses Sertifikasi
Halal ke MUI
2. Mengusulkan Peningkatan kapasitas LP-
POM MUI Jatim.
3. Pertemuan dengan Dewan Pengurus MUI
Jatim
2
Peningkatan
Keasadaran
Masyarakat
Bersertifikat Halal
Membekali
masyarakat
tentang
pengetahuan dasar
pentingnya produk
bersertifikat halal
1. Penyuluhan ke UMKM
2. Pembuatan Buku Saku dan Buku
Pegangan Hotib
3. Pembuatan Program Tanya jawab
(Masyarakat bertanya, MUI menjawab “Hallo
MUI Jatim).
4. Pembuatan Program SUKKASIH (Satu
Kabupaten satu Industri Halal)
5. Koordinasi dengan MUI Daerah
3
Peningkatan
Manajemen BPIH
melalui
pengembangan
pengetahuan
pengurus dan
peningkatan
pengelolaan pusat
informasi
Meningkatkan
pengetahuan
pengurus BPIH
tentang produk
halal Indonesia
1. Menghadiri pertemuan ilmiah
2. Menghadiri pertemuan di MUI Jatim
3. Aktif mengisi informasi di Puskominfo
MUI
4
Membantu
program
pemerintah
Membantu
program
pemerintah
menyukses
penggalakan
industry halal di
Indonesia
1. Fasilitasi pelatihan Penyelia Halal
2. Fasilitasi pelatihan Dewan Pengawas
Syariah
3. Fasilitasi Sertifikasi Halal
5
Peningkatan
kerjasama
Meningkatkan
sinergi dengan
institusi terkait
1. Kerjasama dengan Bank Syariah
Indonesia
2. Kerjasama dengan Goverment
Organization (GO)
3. Kerjasama dengan Non Goverment
Organization (NGO)
4. Fasilitasi Pembentukan BPIH di MUI
Daerah