5, kwh, muhammad ari juantra, hapzi ali, pengantar kewirauhaan, universitas m...MuhammadAriJuantra
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang bisnis konvensional, bisnis waralaba, dan e-commerce.
2. Dibahas kelebihan dan kekurangan bisnis konvensional serta contoh executive summary bisnis konvensional dan waralaba.
3. Juga dijelaskan pengertian e-commerce dan contoh executive summary bisnis e-commerce.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
Sidak Mandiri Ramadhan (SMR) akan dilaksanakan oleh YLBK Majalengka untuk memastikan produk dan barang selama Ramadhan sesuai standar keamanan dan informasi yang jelas. Sidak ini di pasar modern dan tradisional untuk menjamin kepuasan konsumen dalam berbelanja. Harapan dicapainya perlindungan konsumen yang lebih baik.
Nama : Annisa Siti Fatimah Azzahra Putri Mulyana
NPM : 6018210007
Kelas A
Psikologi Konsumen dan Ekonomi
Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Jakarta Selatan, Indonesia
5, kwh, muhammad ari juantra, hapzi ali, pengantar kewirauhaan, universitas m...MuhammadAriJuantra
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang bisnis konvensional, bisnis waralaba, dan e-commerce.
2. Dibahas kelebihan dan kekurangan bisnis konvensional serta contoh executive summary bisnis konvensional dan waralaba.
3. Juga dijelaskan pengertian e-commerce dan contoh executive summary bisnis e-commerce.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
Sidak Mandiri Ramadhan (SMR) akan dilaksanakan oleh YLBK Majalengka untuk memastikan produk dan barang selama Ramadhan sesuai standar keamanan dan informasi yang jelas. Sidak ini di pasar modern dan tradisional untuk menjamin kepuasan konsumen dalam berbelanja. Harapan dicapainya perlindungan konsumen yang lebih baik.
Nama : Annisa Siti Fatimah Azzahra Putri Mulyana
NPM : 6018210007
Kelas A
Psikologi Konsumen dan Ekonomi
Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Jakarta Selatan, Indonesia
Edisi Perdana 110 Fastabiqul Khoirot Baznas Hasil Sumber Daya Inteleqtual Kami Pra Research Sebuah Kajian Episentrum Majalengka Raharja teruntuk Baznas
Dokumen tersebut membahas tentang zakat produktif, yang merupakan model pendistribusian zakat dimana dana zakat diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan sebagai modal usaha agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dokumen ini membahas konsep, tujuan, instrumen, dan penerapan zakat produktif serta manfaatnya bagi peningkatan ekonomi para penerima zakat.
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitYusuf Darismah
Dokumen tersebut membahas pentingnya laporan keuangan bagi lembaga amil zakat. Laporan keuangan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga serta menarik lebih banyak muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi untuk organisasi nirlaba dan meliputi neraca, laporan aktivitas, dan arus kas guna memenuhi ketentuan pemerintah."
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptxssuser61a1d91
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kriteria UMK yang dapat menempuh jalur self declare untuk sertifikasi halal, dan prosedur perizinan berusaha serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMK.
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
Peraturan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif. PUJK wajib memiliki kebijakan perlindungan konsumen dan melakukan program peningkatan literasi keuangan. PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)anton widyanto
Pendistribusian zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram untuk mengembangkan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan daya guna zakat dengan memberikan modal kepada mustahik agar dapat mengelola dan mengembangkannya menjadi usaha mandiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.
Standar Operasional Procedure (SOP) Keuangan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) mengatur sumber dana, alokasi, laporan keuangan, permohonan dana, ketentuan pendanaan, bukti transaksi, keuntungan, sanksi pelanggaran, dan lampiran seperti diagram alir dan format surat. SOP ini menjadi pedoman administrasi dan keuangan KOPHI baik pusat maupun daerah.
Laporan ini membahas kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2019, mencakup kegiatan-kegiatan seperti revitalisasi konsep perlindungan konsumen dan analisis masalah yang dihadapi konsumen seperti standar baku yang mendiskriminasi kewajiban konsumen.
Edisi Perdana 110 Fastabiqul Khoirot Baznas Hasil Sumber Daya Inteleqtual Kami Pra Research Sebuah Kajian Episentrum Majalengka Raharja teruntuk Baznas
Dokumen tersebut membahas tentang zakat produktif, yang merupakan model pendistribusian zakat dimana dana zakat diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan sebagai modal usaha agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dokumen ini membahas konsep, tujuan, instrumen, dan penerapan zakat produktif serta manfaatnya bagi peningkatan ekonomi para penerima zakat.
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitYusuf Darismah
Dokumen tersebut membahas pentingnya laporan keuangan bagi lembaga amil zakat. Laporan keuangan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga serta menarik lebih banyak muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi untuk organisasi nirlaba dan meliputi neraca, laporan aktivitas, dan arus kas guna memenuhi ketentuan pemerintah."
Pengenalan UMK, Kriteria Self Declare dan Perizinan.pptxssuser61a1d91
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kriteria UMK yang dapat menempuh jalur self declare untuk sertifikasi halal, dan prosedur perizinan berusaha serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMK.
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
Peraturan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif. PUJK wajib memiliki kebijakan perlindungan konsumen dan melakukan program peningkatan literasi keuangan. PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen
Afifah hasbi (pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam)anton widyanto
Pendistribusian zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram untuk mengembangkan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan daya guna zakat dengan memberikan modal kepada mustahik agar dapat mengelola dan mengembangkannya menjadi usaha mandiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.
Standar Operasional Procedure (SOP) Keuangan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) mengatur sumber dana, alokasi, laporan keuangan, permohonan dana, ketentuan pendanaan, bukti transaksi, keuntungan, sanksi pelanggaran, dan lampiran seperti diagram alir dan format surat. SOP ini menjadi pedoman administrasi dan keuangan KOPHI baik pusat maupun daerah.
Laporan ini membahas kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2019, mencakup kegiatan-kegiatan seperti revitalisasi konsep perlindungan konsumen dan analisis masalah yang dihadapi konsumen seperti standar baku yang mendiskriminasi kewajiban konsumen.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil survei indeks kepuasan staf unit pelayanan RSUD Cideres periode semester 1 tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan staf tenaga kesehatan terhadap kinerja unit pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Survei dilakukan dengan kerjasama antara RSUD Cideres dan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Majalengka pada bulan Juni 2023.
1. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 1
RANCANGAN
SURAT KEPUTUSAN BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : ............................
TENTANG LABELISASI MUZAKI TERHADAP PELAKU USAHA DAN
KONSUMEN PENDERMA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH
MENIMBANG : Seiring tumbuhnya ekonomi pada sektor perdagangan maka
semakin berkembang pula kualitas maupun mutu produk barang dan jasa.
Diantaranya upaya pengembangan produk berstandar nasional SNI, labelisasi
produk halal MUI, dan label lainnya yang mendukung berlakunya kualitas atas
jaminan produk yang aman dan nyaman.
MENGINGAT : Kondisi paradigma zakat infaq dan shodaqoh masih berada
dalam koridor ekstrinsik. Suatu produk Islami dengan labelisasi Halal MUI secara
ekstrinsik, dapat dikatakan masih samar kesuciannya secara instrinsik. Hal ini
halal untuk ditransaksikan namun kurang dapat dikatakan bersih, bilamana belum
melalui upaya zakat, infaq dan shodaqoh menurut ajaran Islam. Kesamaran
tersebut timbul antara bercampurnya produk lama dan produk baru, antara yang
belum dizakati maupun sudah dizakati yang menentukan kualitas mutu
penerimaan konsumen. Produk halal yang sudah dizakati dan memiliki label
Baznas akan jauh memiliki citra kualitas yang lebih bermutu secara instrinsik,
yang diharapkan dapat mempengaruhi psikologi konsumen pengguna produk
secara nyaman. Guna menumbuhkan ghiroh umat untuk menunaikan kewajiban
zakat, infaq dan shodaqoh secara total. Mengingat saat ini masih banyaknya
mustahiq di lingkungan sekitar para pelaku usaha dan konsumen yang perlu
dibantu, namun dalam proses pendistribusiannya masih kurang relevan.
MEMUTUSKAN : Upaya pencapaian pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh
serta peningkatan asset daerah melalui investor pengembalian sosial terhadap para
pelaku usaha dan konsumen mayasrakat muslim khususnya, maka dengan ini
diperlukan adanya suatu bentuk regulasi dalam upaya penandaan pelaku usaha
yang telah berzakat dan pemberian label produk barang dan/jasa yang telah
dizakati dalam suatu kebijakan yang mengikat. Berdasarkan Surat Keputusan
Baznas Kabupaten Majalengka Nomor : ............................ Tentang Labelisasi
Muzaki Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen Penderma Zakat, Infaq, Dan
Shodaqoh
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
1) Baznas yaitu Amilin resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat,
infaq dan shodaqoh
2) Muzaki yaitu seseorang yang menunaikan kewajiban zakatnya, termasuk infaq
dan shodaqoh
2. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 2
3) Mustahiq yaitu seseorang yang berhak untuk menerima zakat, infaq dan
shodaqoh sesuai persyaratan
4) Pelaku Usaha Muzaki yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang telah menunaikan
kewajibannya sebagai muzaki atas segala asset yang usahakannya, termasuk
harta benda usaha, laba hasil maupun tenaga yang dipekerjakannya.
5) Konsumen Muzaki yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang
diperdagangkan yang secara sukarela mendermakan infaq dan shodaqohnya
melalui pelaku usaha muzaki
6) Konsumen Mustahiq yaitu setiap orang pemakai produk barang dan/ jasa yang
diperdagangkan yang memenuhi syarat untuk menerima hak zakat, infaq dan
shodaqoh dari muzaki
PASAL 2
ASAS
Labelisasi muzaki terhadap pelaku usaha dan konsumen penderma zakat, infaq,
dan shodaqoh merupakan upaya kemaslahatan umat yang berasaskan kesadaran,
keadilan, kepercayaan dan kerelaan
PASAL 3
TUJUAN
1) Menumbuhkan ghiroh kesadaran ummat, pelaku usaha dan konsumen untuk
menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh
2) Mengangkat harkat dan martabat ummat seadil-adilnya secara peduli yang non
diskriminatif
3) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap proses daya beli dan transaksi
yang halal
4) Menciptakan kondusifitas ummat secara sukarela dalam menjamin
kelangsungan interaksi usaha produk barang dan jasa yang aman dan nyaman
PASAL 4
HAK PELAKU USAHA MUZAKI
Setiap pelaku usaha yang telah melunasi kewajibannya dengan memberikan
derma berupa zakat, infaq dan shodaqoh sesuai ketentuan pemerintah melalui
badan resmi yang ditunjuk yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Majalengka, memiliki hak
1) Menyematkan tanda muzaki di lokasi dan / lahan usahanya
2) Mencantumkan label muzaki pada produk yang diedarkannya
3) Mengajukan dana bantuan hibah secara proporsional kepada baznas sesuai
persyaratan administrasi
4) Memperoleh pembinaan Baznas dalam proses pengelolaan zakat infaq dan
shodaqoh di lingkungannya
5) Penyematan tanda dan pencantuman label muzaki hanya dapat dilakukan bila
pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh pelaku usaha telah memenuhi
persyaratan minimal dengan pelunasan zakat satu tahun penuh pada periode
tertentu.
3. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 3
PASAL 5
KEWAJIBAN PELAKU USAHA MUZAKI
Setiap pelaku usaha yang memperoleh hak-hak sebagaimana pasal 4,
berkewajiban
1) Melakukan pengumpulan zakat pelaku usaha dan karyawan sesuai ketentuan
Baznas
2) Melalukan pengumpulan infaq dan shodaqoh kepada konsumen muzaki secara
sukarela dan / tanpa ada paksaan sesuai ketentuan Baznas
3) Melalukan pendistribusian hasil zakat, infaq dan shodaqoh dengan
menyerahkannya kepada amil resmi yang ditunjuk pemerintah yaitu Baznas
4) Melakukan pelaporan dan pencatatan administrasi secara periodik hasil zakat,
infaq dan shodaqoh pelaku usaha sesuai ketentuan Baznas
5) Ketentuan lain diatur kemudian sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku
PASAL 6
HAK KONSUMEN MUSTAHIQ DAN KONSUMEN MUZAKI
Konsumen mustahiq di lingkungan sekitar tempat usaha sesuai ketentuan
memiliki hak :
1) Mengajukan dana bantuan sosial hasil infaq dan shodaqoh kepada pelaku
usaha setempat
2) Memperoleh bantuan santunan zakat, infaq dan shodaqoh dari pelaku usaha
setempat di lingkungannya
3) Proses pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh kepada konsumen mustahiq
diketahui RT/RW, ataupun Kepala Desa dan/ Kelurahan setempat
berkoordinasi dengan Baznas.
Konsumen muzaki pengguna pelanggan dan/ pembeli sesuai ketentuan memiliki
hak :
4) Memperoleh informasi yang jelas mengenai zakat, infaq dan shodaqoh yang
didermakannya
PASAL 7
KEWAJIBAN KONSUMEN MUSTAHIQ DAN
KONSUMEN MUZAKI
Konsumen mustahiq, memiliki kewajiban
1) Melakukan pencatatan dan pelaporan adminitrasi yang dibutuhkan sesuai
ketentuan baznas
2) Menjaga amanah pemberian hasil zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima
untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa syarat apapun.
Konsumen muzaki memiliki kewajiban :
3) Menentukan pilihannya dalam berinfaq dan shodaqoh secara ikhlas dan
sukarela tanpa ada suatu paksaan apapun
4. Rancangan Peraturan : ylbk Majalengka 4
PASAL 8
TANDA BAZNAS DAN LABEL MUZAKI
1) Bentuk tanda dan label terdiri dari dua lingkaran luar dan dalam
2) Tanda Baznas pada lingkaran luar berwarna hijau dengan teks huruf latin
berwarna putih dan ataupun logo Baznas Kabupaten Majalengka
3) Label Muzaki pada lingkaran dalam berwarna putih dengan teks huruf arab
sambung berwarna hijau
4) Penulisan tahun penyematan periode zakat
TAHUN : .......................
PASAL 9
PELANGGARAN
Siapapun yang melakukan upaya sebagaimana pasal 4 (1) Menyematkan tanda
muzaki di lokasi dan / lahan usahanya dan pasal 4 (2) Mencantumkan label
muzaki pada produk yang diedarkannya, dan atau upaya lainnya; berupa pungutan
yang tidak sesuai persyaratan ketentuan dengan mengatasnamakan Baznas, maka
dikenakan sanksi pidana pemalsuan dan/ illegal yang diancam sesuai peraturan
dan perundang-udangan yang berlaku.
Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 01 November 2019
Kepala Baznas
Kabupaten Majalengka
Ttd.