Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2019.pptx

1. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Dr. DWI RUDI HARTOYO, AP, S.Sos, M.Si
Kabag Hukum dan Ortala
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PERMENDESA-PDTT NO 16 TAHUN 2018
TENTANG PRIORITAS PENETAPAN
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

2. PERKEMBANGAN REGULASI PENGATURAN TENTANG DESA 2018
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Keuangan Desa
Surat Edaran PMK tentang
Pedoman Umum Padat Karya
Tunai
Penanganan
Masalah STUNTING
Kementerian Keuangan
Peraturan PMK
nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa
Bappenas
Indek Pembangunan Desa
Instruksi Presiden No 1 Tahun
2018 Tentang
Percepatan Penyediaan Embung
Kecil Dan Bangunan Penampung
Air Lainnya Di Desa
Evaluasi Status Kemajuan
Desa dengan IDM
BAHAN PENYUSUNAN RAPERMENDESA TTG PRIORITAS DANA DESA 2019

3. PADAT
KARYA
TUNAI
DESA
(PKTD)
3
FILOSOFI DANA DESA

4. PERBANDINGAN PERMENDESA 2018-2019
NO URAIAN
PEMBAHASAN
PERMENDESA 2018 RAPERMENDESA 2019
1. Kewenangan hak asal usul dan
kewenangan skala desa
Kurang penegasan dalam beberapa pasal Menegaskan Kewenangan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Skala Desa Dan Disebutkan Dalam
Beberapa Pasal utamanya menyangkut identifikasi
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyrakat desa sesuai kewenangan desa.
2. Bidang Pembangunan Desa Kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup
serta penanggulanagan kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Keberdayaan masyarakat desa Keberdayaan masyarakat desa dgn catatan wajib
dilakukan swakeloa di desa setempat.
3. 4 program prioritas kementerian desa Menekankan 4 program prioritas kementerian
desa
Masih mencantumkan 4 program prioritas
kementerian desa
4. Isi pedoman umum prioritas penggunaan
dana desa
Kurang operasional Lebih dipertegas serta dalam draf terbaru disertai
contoh real prioritas penggunaan dana desa sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi.
5. Padat karya tunai Tidak ada penjelasan dan pengaturan Insert kedalam Prioritas dana desa dan Pedoman
Umum diuraikan secara lengkap ketentuan HOK
30%, prinsip kegiatan 3 s.d 5 secara tegas
disampaikan.
6. stunting Tidak ada penjelasan dan pengaturan Penangganan stunting masuk dalam Regulasi
serta dipertegas dalam real kegiatan yang harus
dilakukan oleh desa.

5. PERBANDINGAN PERMENDESA 2018-2019
NO URAIAN
PEMBAHASAN
PERMENDESA 2018 RAPERMENDESA 2019
7. Pembinaan dan pengawasan OPD Kurang menjelaskan pembagian tugas OPD
tingkat provinsi dan Kabupaten
Lebih jelas dalam membagi tugas OPD mulai
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota, serta Peran Camat dalam
Fasilitasi diatur dalam ketentuan ini.
8. Prakarsa Inovasi Desa Tidak ada penjelasan dan pengaturan Insert kedalam Pedoman Umum
9. Sanksi Tidak dicantumkan Sanksi Dicantumkan Sanksi dalam pasal khusus, berupa
sanksi teguran dan rekomendasi kepada MENTERI
KEUANGAN penundaan penyaluran dana desa Ke
desa yang tidak sesuai ketentuan ini.
10. Publikasi Media Sudah dimuat namun tidk tegas Adanya penegasan setiap penggiunaan dana desa
maupun APB Desa wajib dipublikasikan melalui
ruang publik yang dapat diakses masyarakat serta
memberikan sanksi administratif bagi desa yang
tidak melaksanakan ketentuan dimaksud.
11. Tri Matra
a. Jaring Komunitas Wira Desa
b. Lumbung Ekonomi Desa
c. Lingkar Budaya Desa
Masuk dalam pasal namun kurang operasional Dihapuskan kata Trimatra ,(Jaring Komunitas Wira
Desa,Lumbung Ekonomi Desa,Lingkar Budaya
Desa) namun dijabarkan lebih operasional
12. Pencegahan Dan Penanganan Bencana
Alam
Tercantum dalam pasal namun belum
operasional
Tercantum dalam pasal dan lebih operasional
13 Uraian kegiatan konkrit yang dapat dapat
dijadikan acuan kegiatan desa
Tidak tercantum Lampiran III beberapa contoh kegiatan untuk
penangganan prioritas nasional yang dapat
dijadikan acuan.

6. Rapermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
SISTEMATIKA
RAPERMENDESA
Terdiri dari 10 Bab dan 27 Pasal yaitu
1. Ketentuan umum 1 pasal
2. Tujuan dan prinsip 2 pasal
3. Prioritas penggunaan Dana Desa 1 pasal
4. Bidang pembangunan Desa 5 pasal
5. Bidang pemberdayaan Masyarakat 2 pasal
6. Mekanisme penetapan prioritas pengguna dana desa 5 pasal
7. Pembinaan dan pengawasan 2 pasal
8. Pelaporan 1 pasal
9. Partisipasi masyarakat 1 pasal
10. Sanksi 1 pasal
11. Ketentuan peralihan 3 pasal
12. Penutup 2 pasal
13. Lampiran I Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
14. Lampiran II contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
15. Lampiran III contoh draft
SISTEMATIKA PEDUM PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

7. Rapermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
LAMPIRAN I yaitu
1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Kebijakan Pengaturan Desa
A. Maksud, Tujuan dan Manfaat
B. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa
C. Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. BAB III Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan
A. Pendampingan
B. Pembinaan dan pengawasan
4. BAB IV Pengawasan
5. BAB V Pelaporan
SISTEMATIKA PEDUM PENETAPAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA
SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN 2019
LAMPIRAN II yaitu
A. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai
B. Penanganan kerdil (STUNTING)
C. Pengan aman desa
D. Pelayanan pendidikan bagi anak
E. Pembelajaran dan pelatihan kerja
F. Pengembangan desa inklusi
G. Pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan
H. Pembentukan dan pengembangan bumdesa/bumdesa bersama
I. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa
J. Pembangunan embung desa terpadu
K. Pengembangan desa wisata
L. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
M. Penanganan adaptasi perubahan iklim
N. Pencegahan dan penanganan bencana alam
O. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa
P. Pemberdayaan hukum di desa

8. CONTOH DRAFT PELAPORAN I
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
1 JAWA BARAT
1 Babakan Madang
2 Bojong Koneng
3 Cijayanti
4 Cipambuan
5 Citaringul
6 Kadumangu
7 Karang Tengah
8 Sentul
9 Sumur Batu
1 Balekambang
2 Bendungan
3 Cibodas
4 Jonggo;
5 Singajaya
6 Singasari
7 Sirnagalih
8 Sukajaya
9 Sukamaju
10 Sukamanah
11 Sukanegara
12 Sukasirna
13 Weninggalih
14 Sukagalih
LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA
KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS
JUMLAH
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
NO
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA,
KECAMATAN,
DESA/KELURAHAN
PEMBANGUNAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA
PEMBINAAN MASYARAKATDESA
SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
1. KAB. BOGOR
1. Babakan Madang
2. Jonggol

9. CONTOH DRAFT PELAPORAN II
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASILKEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
1 JAWA BARAT
1 Babakan Madang
2 Bojong Koneng
3 Cijayanti
4 Cipambuan
5 Citaringul
6 Kadumangu
7 Karang Tengah
8 Sentul
9 SumurBatu
1 Balekambang
2 Bendungan
3 Cibodas
4 Jonggo;
5 Singajaya
6 Singasari
7 Sirnagalih
8 Sukajaya
9 Sukamaju
10 Sukamanah
11 Sukanegara
12 Sukasirna
13 Weninggalih
14 Sukagalih
LAPORAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBANGUNAN DESA
1. Babakan Madang
1. KAB. BOGOR
PEMBINAAN MASYARAKATDESA
KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS
2. Jonggol
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA
NO
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA,
KECAMATAN,
DESA/KELURAHAN
SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIALDASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

10. CONTOH DRAFT PELAPORAN III
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUMEBIAYA
HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS
VOLUME BIAYA
1 JAWA BARAT
1 Babakan Madang
2 Bojong Koneng
3 Cijayanti
4 Cipambuan
5 Citaringul
6 Kadumangu
7 Karang Tengah
8 Sentul
9 Sumur Batu
1 Balekambang
2 Bendungan
3 Cibodas
4 Jonggo;
5 Singajaya
6 Singasari
7 Sirnagalih
8 Sukajaya
9 Sukamaju
10 Sukamanah
11 Sukanegara
12 Sukasirna
13 Weninggalih
14 Sukagalih
2. Jonggol
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NO
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA,
KECAMATAN,
DESA/KELURAHAN
SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN GUBERNUR KEPADA MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBANGUNAN DESA
1. Babakan Madang
1. KAB. BOGOR
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA
KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS

11. TUJUAN PRIORITAS PENETAPAN DANA DESA
TujuanPenetapan
Prioritas Penggunaan
DanaDesaTahun2019
1. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat
dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan
Dana Desa.
2. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah
Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana
Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
3. memberikan acuan bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam membina
dan memfasilitasi penggunaan Dana
Desa; dan
4. memberikan acuan bagi Desa dalam
menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
TujuanPenetapan
Prioritas Penggunaan
DanaDesa Tahun2018
1. memberikan acuan program dan kegiatan bagi
penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh
Dana Desa
2. memberikan acuan bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis
penggunaan Dana Desa; dan
3. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

12. PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak,
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat Desa;
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas Desa, dan
tidak dilakukan pratek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat Desa;
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan
sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola
dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara
berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
8. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas,
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.A

13. Prioritas Penggunaan
DanaDesaTahun2019
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa
peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan
penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik
di tingkat Desa.
Prioritas Penggunaan
DanaDesaTahun2018
untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat
lintas bidang diantaranya kegiatan produk unggulan Desa atau
kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung,
dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
Pembangunan sarana olahraga Desa yang merupakan unit usaha
yang dikelola oleh Bumdesa atau Bumdesa bersama
Dipublikasikan kepada masyarakat oleh
pemerintah desa diruang publik atau ruang
yang dapat diakses masyarakat Desa

14. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Peningkatan kualitas hidup
masyarakat Desa untuk
membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di
bidang pelayanan sosial
dasar yang berdampak
langsung pada
memingkatnya kualitas
hidup masyarakat
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
• lingkungan pemukiman;
• transportasi;
• energi; dan
• informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
• kesehatan masyarakat; dan
• pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi:
• usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
• usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
• usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
• kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
• penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
• pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan
sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa.

15. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan
dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta penanganan
masalah kesehatan kerdil (stunting).
2) Kegiatan penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi antara lain
meliputi:
 Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau
ibu menyusui;
 Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan
berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 Pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk
memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 Pengembangan ketahanan pangan di Desa;
 Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup
masyarakat Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan
sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada di
Desa.

16. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja
yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
meningkatkan pendapatan asli Desa.
2) Program dan kegiatan antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau
kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung, serta sarana
olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
3) Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh
BUMDesa atau BUMDesa bersama.
4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan
sumberdaya manusia yang ada di Desa.

17. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1) Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan
balita gizi buruk.
2) Kegiatan padat karya tunai diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan
sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
3) Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan
Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan
kerja.
4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dengan Dana Desa.
5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim
panen.

18. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
2) Publikasi penggunaan Dana Desa diswakelola secara partisipatif dengan
melibatkan peran serta masyarakat Desa.
3) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang
meliputi:
a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

19. DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,
MELIPUTI:
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

20. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Desa;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan
aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran
informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga
miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;
j. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat;
k. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif;
l. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
m. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.

21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa,
dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
a. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan.
b. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;
c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat
guna; dan
d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara
berkelanjutan.

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa
yang meliputi:
a. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi
tepat guna;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
e. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan

23. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
a. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan;
b. Perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan.
c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
e. Perluasan/Ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara
berkelanjutan.

24. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wiradesa yang meliputi :
a. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;
b. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
c. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa
lainnya;
d. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang
dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
e. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
f. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
g. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
h. Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
i. Pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
j. Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
k. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

25. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang
dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
 Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa).
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan
Kabupaten/ Kota.
 Keterpaduan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
pemerintah kabupaten/kota menginformasikan kepada Desa hal-hal sebagai berikut:
1. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
2. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

26. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas
dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
 Hasil keputusan Musyawarah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa sebagaimana sudah ditetapkan dalam RKP Desa wajib
dipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan APBDesa, Bupati/Walikota berwenang
mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota
menginformasikan secara terbuka kepada Desa latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas
rencana penggunaan Dana Desa.
 Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana pengunaan
Dana Desa

27. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk
penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks
Desa Membangun (IDM).
 Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa
berdasarkan data IDM.
 Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa paling lambat sudah selesai sebelum
dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun 2019.
 Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa harus diinformasikan secara terbuka oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa.
 Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah kabupaten/kota
menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa.
 Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pemerintah
daerah kabupaten/ kota yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 Organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi
kepada masyarakat Desa dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
 Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi
penggunaan Dana Desa.
 Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada organisasi
perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui
fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
 Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa,
dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
 Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui
sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. PELAPORAN
 Bupati/Walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan
dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa
setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
 Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

30. PARTISIPASI MASYARAKAT
 Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
1. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
2. Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan
Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan
…………………………………………………………………………………………………
……….; dan/atau
2. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

31. KETENTUAN PERALIHAN
 Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa diuraikan dalam Pedoman Umum
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagai Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat
perkembangan Desa.
 Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa
dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa.
 Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang
diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

32. PEDOMAN UMUM
Penetapan Prioritas Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa
 Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib
berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
Desa.
 Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan
menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa.
 Untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam
Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

33. PEDOMAN UMUM
Prosedur Penetapan Prioritas Dana Desa mengikuti Tahapan Penyusunan RKP Desa dan
APBDesa
1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
3. Tahap Ke-3 : Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan
Rancangan RKP Desa
 Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
 Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
 Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa
 Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
 Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa
 Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
 Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
4. Tahap Ke-4 : Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Tahap Ke-5 : Penyusunan Rancangan APB Desa
6. Tahap Ke-6 : Review Rancangan APB Desa

34. PEDOMAN UMUM
Contoh-Contoh Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai
2. Penanganan Kerdil (Stunting)
3. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak
4. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja
5. Pengembangan Desa Inklusi
6. Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan Perdesaan
7. Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa/ Bumdesa Bersama
8. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa
9. Pembangunan Embung Desa Terpadu
10. Pengembangan Desa Wisata
11. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
12. Penanganan Adaptasi Perubahan Iklim
13. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam.
14. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa.
15. Pemberdayaan Hukum di Desa

35. 1. Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Dengan Pola Padat
Karya Tunai
3.Pelayanan
Pendidikan Bagi Anak
2. Penanganan Kerdil
(Stunting)
4. Pencegahan dan
Penanganan Bencana
Alam
.
1) rehabilitasi irigasi;
2) pembersihan daerah aliran sungai;
3) pembangunan jalan rabat beton;
4) pembangunan embung Desa;
5) penanaman hutan Desa;
6) penghijauan lereng pegunungan;
7) pembasmian hama tikus;
1) Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di
Posyandu
2) menyediakan dan memastikan akses
terhadap air bersih, sanitasi;
3) menjaga konsumsi masyarakat
terhadap pangan sehat dan bergizi,
4) menyediakan akses kepada layanan
kesehatan dan Keluarga Berencana
(KB).
5) memberikan pendidikan pengasuhan
anak kepada pada orang tua;
6) memberikan pendidikan tentang gizi
masyarakat, kesehatan seksual dan
reproduksi;
7) meningkatkan ketahanan pangan dan
gizi di Desa.
1. pembangunan dan/atau pengadaan
sarana prasarana serta pengelolaan
dukungan pendidikan bagi anak usia
dini, wajib belajar dan pendidikan
luar sekolah remaja seperti
a) PAUD, taman bermain, taman
bacaan, alat bermain tradisional anak
usia dini;
b) perpustakaan Desa, fasilitas belajar
tambahan bagi remaja, buku bacaan,
peralatan olah raga; dan
c) pengembangan sarana produksi
pertanian, pengembangan
pembibitan untuk tanaman,
perikanan, dan/atau perkebunan,
perbengkelan otomotif sederhana,
alat bermain tradisional, sanggar seni
dan budaya.
d) menyediakan bea siswa bagi anak-
anak Desa yang berprestasi
1. penyediaan layanan informasi tentang
bencana;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat
dalam menghadapi bencana;
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk
penanganan bencana; dan
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat
yang lainnya sesuai dengan
5. kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa. Dll.
DANA DESA
2019

36. TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA