2. MATERI
Tujuan Pernyataan
Tujuan Laporan Keuangan
Tanggung jawab Pelaporan Keuangan
Komponen-Komponen Laporan Keuangan
Struktur dan Isi Laporan Keuangan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
3. TUJUAN
Mengatur penyajian laporan keuangan untuk
tujuan umum (general purpose financial
statements) dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Tujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
5. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;
menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
6. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian
laporan keuangan berada pada pimpinan entitas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
7. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok:
• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya
disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
(Bendahara Umum Negara/Daerah).
Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan
berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
8. PERIODE PELAPORAN
Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun.
Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan
suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek
dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan
informasi berikut :
Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan
tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak
dapat diperbandingkan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
9. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan
kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
10. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :
1. pendapatan;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
LRA (Paragraf 32 s.d. 37)
Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
11. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan
pemerintah mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
12. NERACA SKPD
Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD
menggambarkan posisi keuangan SKPD
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu sebagai bahan
penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
13. ISI SINGKAT NERACA DAERAH
Aset Lancar
•
•
•
•
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan
Aset Non Lancar:
•
•
•
•
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas Dana
• Ekuitas Dana Lancar
• Ekuitas Dana Investasi
• Ekuitas Dana Cadangan
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Dana Cadangan
Aset Lainnya
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
14. ISI SINGKAT NERACA SKPD
Aset Lancar
• Kas di Bendahara
Pengeluaran
• Kas di Bendahara
Penerimaan
• Piutang
• Persediaan
Aset Non Lancar:
• Investasi Jangka Panjang
Dana Bergulir
• Aset Tetap
• Aset Lainnya
Kewajiban Jangka Pendek
• Uang Muka dari BUD
• Pendapatan yang
Ditangguhkan
Ekuitas Dana
• Ekuitas Dana Lancar
• Ekuitas Dana Investasi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
15. ASET
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah.
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat.
dapat diukur dalam satuan uang,
(termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
16. ASET LANCAR
Diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau
Berupa kas dan setara kas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
17. ASET LANCAR
Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas,
investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan.
Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP No. 05
Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP No. 06
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
18. ASET NONLANCAR
Aset yang bersifat jangka panjang dan
aset tak berwujud.
Digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan pemerintah atau
yang digunakan masyarakat umum.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
19. ASET NONLANCAR
Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang,
aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP No. 06
Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP No. 07
Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur
dalam PSAP No. 08
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
20. KEWAJIBAN
Utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah
Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP
Nomor 09
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
21. EKUITAS DANA
Kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
22. EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset
lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan
pemerintah yang tertanam dalam investasi
jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya,
dikurangi dengan kewajiban jangka penjang.
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan
kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk
tujuan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
28. LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.
Laporan Arus Kas
diatur dalam PSAP 03
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
29. LAPORAN KINERJA KEUANGAN
Disajikan oleh entitas pelaporan yang
menerapkan basis akrual.
Laporan Kinerja Keuangan sekurangkurangnya menyajikan pos-pos sebagai
berikut:
1. Pendapatan dari kegiatan operasional;
2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan
klasifikasi ekonomi;
3. Surplus atau defisit.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
30. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurangkurangnya harus disajikan pos-pos:
1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta
totalnya seperti diisyaratkan dalam standarstandar lainnya, yang diakui secara langsung
dalam ekuitas;
3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan yang
mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
31. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
diatur pada PSAP 04
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
32. SOAL LATIHAN
Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa:
Kas Daerah
Rp 50 juta
Persediaan
Rp 45 juta
Piutang Pajak
Rp 60 juta
Investasi Jangka Panjang
Rp100 juta
Aset Tetap
Rp200 juta
Aset Lainnya
Rp 85 juta
Dana Cadangan
Rp300 juta
Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta)
Utang Jangka Panjang Rp150 juta
Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana
Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005?
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
33. SOAL LATIHAN
Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas Daerah per
31 Desember 2005 adalah Rp1.000 juta, setelah ditelusuri ternyata
terdapat kas sebesar Rp45 juta yang belum disetor oleh Bendahara
Penerimaan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah
kas sebesar Rp45 juta tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah
pada tanggal 6 Januari 2006.
Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran statu SKPD ditemukan
adanya sisa uang persediaan sebesar Rp50 juta yang belum disetor ke
Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah tersebut baru
disetor pada tanggal 5 Januari 2006. Laporan Keuangan Pemda A untuk
TA 2005 baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2006.
Bagaimana penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005?
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
34. TERIMA KASIH
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen
Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: webmaster@ksap.org
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
