SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
KELOMPOK 4




  PPAKP, 2011
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah
               pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
   Psl 1       bersih
 UU17/2003   • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
               pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
               bersih



                • Ketentuan mengenai pengakuan dan
Psl 36 ayat (1)   pengukuran pendapatan dan belanja
 UU 17/2003       berbasis akrual dilaksanakan selambat-
                  lambatnya dalam 5 (lima) tahun

                • Ketentuan mengenai pengakuan dan
Psl 70 ayat (2)   pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
 UU 1/2004        akrual dilaksanakan selambat-lambatnya
                  tahun anggaran 2008
• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP
  24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector
  Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan
  perundangan serta kondisi Indonesia.
Pertimbangan:
   SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju
   Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi
   berbasis akrual,
   Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005
   dapat melihat kesinambungannya.
1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007
   sampai tahun 2008
2. September 2008, konsultasi ke DPR
3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk
   dimintakan pertimbangan
4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK
5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan
   Menhukham
6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham
7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg
8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual
DEFINISI
Standar Akuntansi Pemerintahan
  Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
   menyusun dan menyajikan laporan keuangan
                     pemerintah



           SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR
            AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)


                                                6
LAMPIRAN I PP 71/2010
 SAP BERBASIS AKRUAL




                        7
DASAR HUKUM BASIS AKRUAL
                   • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah
                     yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
    Psl 1          • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
  UU17/2003          pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
                     bersih



                   • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
 Psl 36 ayat (1)     pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
  UU 17/2003         selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun



                   • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
 Psl 70 ayat (2)     pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
  UU 1/2004          selambat-lambatnya tahun anggaran 2008



                                                                                  8
PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)

• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan
  secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas
  Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
  Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
  pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
  Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
  daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



                                                     9
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
        (LAMPIRAN I PP 71 TAHUN 2010)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
    Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

                                                                   10
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

      1.   Laporan Realisasi Anggaran
      2.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
      3.   Neraca
      4.   Laporan Arus Kas
      5.   Laporan Operasional
      6.   Laporan Perubahan Ekuitas
      7.   Catatan atas Laporan Keuangan




Page 11
                                                          11
KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN
 KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga
penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan


   ANGGARAN
    BERBASIS
      KAS
                       LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
                                                        Laporan
                   LRA              SILPA/SIKPA        Perubahan
                                                          SAL


   AKUNTANSI
    BERBASIS                        LAPORAN FINANSIAL
     AKRUAL

                             Surplus/       Laporan
               LO           Defisit-LO
                                           Perubahan
                                            Ekuitas
                                                          Ekuitas        Neraca
                                                                             12
                                                                             12
LAMPIRAN II PP 71/2010
SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL




                                 13
LAPORAN KEUANGAN POKOK
  1.   Laporan Realisasi Anggaran,
  2.   Neraca,
  3.   Laporan Arus Kas, dan
  4.   Catatan atas Laporan Keuangan.



        SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAPAT DITERAPKAN S.D.
                        PELAPORAN TAHUN 2014




                                                               14
15
KERANGKA KONSEPTUAL
1. Tambahan paragraf tentang penyusutan dan entitas akuntansi

 Penyusutan Aset Tetap
 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset
 tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas
 yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat
 dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

 Entitas Akuntansi
 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
 mengelola anggaran, kekayaan, dan             kewajiban yang
 menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan
 atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.


                                                             16
KERANGKA KONSEPTUAL
2. Komponen Laporan Keuangan pokok bertambah
Lamp I PP 71/2010 (Paragraf 28)
  Laporan keuangan pokok terdiri dari:
  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
       SAL);
  3. Neraca;
  4. Laporan Operasional (LO);
  5. Laporan Arus Kas (LAK);
  6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  Laporan Kinerja Keuangan pada Lampiran II PP 71/2010 menjadi
  Laporan Operasional pada Lampiran I PP 71/2010
                                                           17
KERANGKA KONSEPTUAL
3. Unsur LRA

  Definisi Pendapatan basis akrual sebagaimana tercantum dalam
  Paragraf 58.b. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Para 62-PP
  71
  Definisi Belanja Akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf
  58.d. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP 71
  Definisi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam
  Paragraf 58.g. PP 24 dimasukkan dalam definisi Pembiayaan
  dalam Paragraf 62.d-PP 71

  Kesimpulan : KK-LRA PP 71 lebih baik


                                                              18
KERANGKA KONSEPTUAL
4. Tambahan paragraf tentang Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
(Paragraf 63-PP 71)


5. Perubahan dalam Unsur Neraca

  Ekuitas dana pada Lampiran II PP 71/2010 jadi Ekuitas pada
  Lampiran I PP 71/2010
  Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana
  cadangan dihapus.

                                                            19
KERANGKA KONSEPTUAL
6. Laporan Operasional

  LO PP 71 – lebih mendekati Rugi Laba komersial versi akrual
  Par 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber
  daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
  yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
  penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
  pelaporan.
  Par 79 : Unsur LO mencakup Pendapatan Akrual, Beban,
  Transfer, dan Pos Luar Biasa



                                                            20
KERANGKA KONSEPTUAL
7. Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban
Lamp II PP 71/PP 24 para 89               Lamp I PP 71 -Para 96/97

Belanja menurut basis kas diakui pada         96. Beban diakui pada saat timbulnya
saat terjadinya pengeluaran dari          kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau
                                          terjadinya penurunan manfaat ekonomi
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
                                          atau potensi jasa.
entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui     bendahara     pengeluaran        97. Belanja diakui berdasarkan
pengakuannya     terjadi  pada    saat   terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
pertanggungjawaban atas pengeluaran      Umum Negara/Daerah atau entitas
tersebut disahkan oleh unit yang         pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
mempunyai fungsi perbendaharaan.         bendahara pengeluaran pengakuannya
                                         terjadi pada saat pertanggungjawaban
Belanja menurut basis akrual diakui pada atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
saat timbulnya kewajiban atau pada saat unit      yang     mempunyai        fungsi
diperoleh manfaat.                       perbendaharaan.
                                                                             21
CASH TOWARDS ACCRUAL                            ACCRUAL
          Penyusutan Aset Tetap                Penyusutan Aset Tetap
Tidak diuraikan dalam kerangka      Aset yang digunakan pemerintah, kecuali
konseptual                          beberapa aset tertentu seperti tanah,
                                    mempunyai masa manfaat dan kapasitas
                                    yang terbatas. Seiring dengan penurunan
                                    kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par
                                    16)


         Entitas Pelaporan           Entitas Akuntansi dan Pelaporan
Belum ada uraian mengenai Entitas   Terdapat uraian mengenai Entitas
Akuntansi                           Akuntansi disamping Entitas Pelaporan
                                    (Par 21)




                                                                           22
CASH TOWARDS ACCRUAL                                 ACCRUAL
            Entitas Pelaporan                           Entitas Pelaporan
Entitas Pelaporan meliputi:               Selain sebagaimana disebutkan pada CTA,
a) Pemerintah Pusat;                      ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan
                                          termasuk kementerian negara atau lembaga
b) Pemerintah Daerah; dan
                                          di lingkungan pemerintah pusat (Par 22)
c) satuan organisasi di lingkungan
   Pemerintah Pusat/Daerah atau
   organisasi lainnya yang diwajibkan
   menyajikan LK menurut peraturan
   Per-UU-an (Par 19)
   Peranan Laporan Keuangan                   Peranan Laporan Keuangan
Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:   Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:
- Akuntabilitas;                          - Akuntabilitas;
- Manajemen;                              - Manajemen;
- Transparansi; dan                       - Transparansi; dan
- Keseimbangan antar generasi             - Keseimbangan antar generasi
(Par 22)                                  - Evaluasi Kinerja (Par 25)         23
CASH TOWARDS ACCRUAL                        ACCRUAL
      Komponen Laporan Keuangan          Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pokok             Keuangan Pokok
-LRA                               -LRA
-Neraca                            -Laporan Perubahan SAL
-LAK                               -Neraca
-CaLK (Par 25)
                                   -Laporan Operasional (LO)
Laporan yang Bersifat optional     -LAK
-Laporan Kinerja Keuangan (LKK)    -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
-Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)   -CaLK (Par 28)
(par 26)




                                                                      24
CASH TOWARDS ACCRUAL                                  ACCRUAL
           Basis Akuntansi                            Basis Akuntansi

Basis kas untuk pengakuan pendapatan,      Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-
belanja dan pembiayaan dalam LRA           LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par
Basis akrual untuk pengakuan aset,         42)
kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par   Dalam hal anggaran disusun dan
39)                                        dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
                                           disusun berdasarkan basis kas.
                                           Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan
                                           berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
                                           berdasarkan basis akrual. (Par 44)




                                                                                  25
CASH TOWARDS ACCRUAL                               ACCRUAL
     Unsur Laporan Keuangan                  Unsur Laporan Keuangan
a. LRA                                  Laporan Pelaksanaan Anggaran
  -Pendapatan                           a. LRA
  -Belanja                                -Pendapatan-LRA
  -Transfer                               -Belanja
  -Pembiayaan                             -Transfer
b. Neraca                                 -Pembiayaan
  -Aset                                 b. Laporan Perubahan SAL
  -Kewajiban
  -Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar,   Laporan Finansial
   investasi dan dana cadangan)         a. Neraca
                                           -Aset
                                           -Kewajiban
(Par 57-77)
                                           -Ekuitas

                                        (Par 60-83)
                                                                       26
CASH TOWARDS ACCRUAL                                         ACCRUAL
 Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)                Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)

c. Laporan Kinerja Keuangan                       b. Laporan Operasional (LO)
    Laporan realisasi pendapatan (basis             -Pendapatan-LO
    akrual) & belanja (basis akrual) – bersifat     -Beban
    OPTIONAL
                                                    -Transfer
                                                    -Pos Luar Biasa
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)                c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
    Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun            Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun
    pelaporan dibandingkan tahun                    pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya
    sebelumnya - bersifat OPTIONAL
                                                  d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Arus Kas
                                                    -Penerimaan Kas
   -Penerimaan Kas
                                                    -Pengeluaran Kas
   -Pengeluaran Kas
                                                  e. CalK
f. CaLK
                                                                                      27
CASH TOWARDS ACCRUAL                                            ACCRUAL
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan                   Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan Pendapatan (Par 88)                      Pengakuan Pendapatan (Par 95)
Pendapatan menurut basis akrual diakui pada        Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak
saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau   atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk
ada aliran masuk sumber daya ekonomi.              sumber daya ekonomi.
Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum                  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.         Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
Pengakuan Belanja (Par 89)                         entitas pelaporan
Belanja menurut basis akrual diakui pada saat      Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97)
timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh       Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,
manfaat.                                           terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya
                                                   penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja menurut basis kas diakui pada saat         Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum      dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
Negara/Daerah atau entitas pelaporan               entitas pelaporan


                                                                                               28
SAP AKRUAL

More Related Content

What's hot

UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005melly lydea
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansivanyyyy
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Sap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualSap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualKhoirul Walid
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Perbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basisPerbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basisharionolj
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualMulyadi Yusuf
 
Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019La Salle
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111anhynurhayani77
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri Suwanti
 

What's hot (20)

UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005
 
Sakd modul 3
Sakd modul 3Sakd modul 3
Sakd modul 3
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Sap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualSap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrual
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Perbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basisPerbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basis
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
 
Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
 
AKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHANAKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 

Viewers also liked

Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaStephanie Isvirastri
 
Powerpoint Manajemen koperasi
Powerpoint Manajemen koperasiPowerpoint Manajemen koperasi
Powerpoint Manajemen koperasiklailul
 
Power point koperasi
Power point koperasiPower point koperasi
Power point koperasircrash
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1Arry Rahmawan
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2Arry Rahmawan
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5Arry Rahmawan
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3Arry Rahmawan
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4Arry Rahmawan
 

Viewers also liked (18)

Presentasi Motivasi
Presentasi MotivasiPresentasi Motivasi
Presentasi Motivasi
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 
Pembayaran Expor Impor
Pembayaran Expor ImporPembayaran Expor Impor
Pembayaran Expor Impor
 
Psak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti InvestasiPsak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti Investasi
 
Powerpoint koperasi
Powerpoint koperasiPowerpoint koperasi
Powerpoint koperasi
 
Distribusi sampling
Distribusi samplingDistribusi sampling
Distribusi sampling
 
PPT rumah sakit
PPT rumah sakitPPT rumah sakit
PPT rumah sakit
 
Ppt Ekonomi Koperasi
Ppt Ekonomi KoperasiPpt Ekonomi Koperasi
Ppt Ekonomi Koperasi
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Powerpoint Manajemen koperasi
Powerpoint Manajemen koperasiPowerpoint Manajemen koperasi
Powerpoint Manajemen koperasi
 
Power point koperasi
Power point koperasiPower point koperasi
Power point koperasi
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3
 
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4
 

Similar to SAP AKRUAL

Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxWillyMatra
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxFebriansyahFebriansy9
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 

Similar to SAP AKRUAL (20)

Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Sakd modul 1
Sakd modul 1Sakd modul 1
Sakd modul 1
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 

Recently uploaded

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxUlyaSaadah
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 

Recently uploaded (20)

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 

SAP AKRUAL

  • 1.
  • 2. KELOMPOK 4 PPAKP, 2011
  • 3. • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan Psl 1 bersih UU17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Ketentuan mengenai pengakuan dan Psl 36 ayat (1) pengukuran pendapatan dan belanja UU 17/2003 berbasis akrual dilaksanakan selambat- lambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan Psl 70 ayat (2) pengukuran pendapatan dan belanja berbasis UU 1/2004 akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
  • 4. • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Pertimbangan: SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.
  • 5. 1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 2. September 2008, konsultasi ke DPR 3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk dimintakan pertimbangan 4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK 5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan Menhukham 6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham 7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg 8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual
  • 6. DEFINISI Standar Akuntansi Pemerintahan Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP) 6
  • 7. LAMPIRAN I PP 71/2010 SAP BERBASIS AKRUAL 7
  • 8. DASAR HUKUM BASIS AKRUAL • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Psl 1 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah UU17/2003 pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran Psl 36 ayat (1) pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan UU 17/2003 selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran Psl 70 ayat (2) pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan UU 1/2004 selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 8
  • 9. PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7) • Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 9
  • 10. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I PP 71 TAHUN 2010) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. 10
  • 11. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Page 11 11
  • 12. KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan ANGGARAN BERBASIS KAS LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN Laporan LRA SILPA/SIKPA Perubahan SAL AKUNTANSI BERBASIS LAPORAN FINANSIAL AKRUAL Surplus/ Laporan LO Defisit-LO Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca 12 12
  • 13. LAMPIRAN II PP 71/2010 SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL 13
  • 14. LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan. SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAPAT DITERAPKAN S.D. PELAPORAN TAHUN 2014 14
  • 15. 15
  • 16. KERANGKA KONSEPTUAL 1. Tambahan paragraf tentang penyusutan dan entitas akuntansi Penyusutan Aset Tetap 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. Entitas Akuntansi 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 16
  • 17. KERANGKA KONSEPTUAL 2. Komponen Laporan Keuangan pokok bertambah Lamp I PP 71/2010 (Paragraf 28) Laporan keuangan pokok terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas (LAK); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Kinerja Keuangan pada Lampiran II PP 71/2010 menjadi Laporan Operasional pada Lampiran I PP 71/2010 17
  • 18. KERANGKA KONSEPTUAL 3. Unsur LRA Definisi Pendapatan basis akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.b. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Para 62-PP 71 Definisi Belanja Akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.d. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP 71 Definisi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.g. PP 24 dimasukkan dalam definisi Pembiayaan dalam Paragraf 62.d-PP 71 Kesimpulan : KK-LRA PP 71 lebih baik 18
  • 19. KERANGKA KONSEPTUAL 4. Tambahan paragraf tentang Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Paragraf 63-PP 71) 5. Perubahan dalam Unsur Neraca Ekuitas dana pada Lampiran II PP 71/2010 jadi Ekuitas pada Lampiran I PP 71/2010 Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus. 19
  • 20. KERANGKA KONSEPTUAL 6. Laporan Operasional LO PP 71 – lebih mendekati Rugi Laba komersial versi akrual Par 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Par 79 : Unsur LO mencakup Pendapatan Akrual, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa 20
  • 21. KERANGKA KONSEPTUAL 7. Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban Lamp II PP 71/PP 24 para 89 Lamp I PP 71 -Para 96/97 Belanja menurut basis kas diakui pada 96. Beban diakui pada saat timbulnya saat terjadinya pengeluaran dari kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau atau potensi jasa. entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 97. Belanja diakui berdasarkan pengakuannya terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas pertanggungjawaban atas pengeluaran Umum Negara/Daerah atau entitas tersebut disahkan oleh unit yang pelaporan. Khusus pengeluaran melalui mempunyai fungsi perbendaharaan. bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban Belanja menurut basis akrual diakui pada atas pengeluaran tersebut disahkan oleh saat timbulnya kewajiban atau pada saat unit yang mempunyai fungsi diperoleh manfaat. perbendaharaan. 21
  • 22. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap Tidak diuraikan dalam kerangka Aset yang digunakan pemerintah, kecuali konseptual beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 16) Entitas Pelaporan Entitas Akuntansi dan Pelaporan Belum ada uraian mengenai Entitas Terdapat uraian mengenai Entitas Akuntansi Akuntansi disamping Entitas Pelaporan (Par 21) 22
  • 23. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan meliputi: Selain sebagaimana disebutkan pada CTA, a) Pemerintah Pusat; ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga b) Pemerintah Daerah; dan di lingkungan pemerintah pusat (Par 22) c) satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan Per-UU-an (Par 19) Peranan Laporan Keuangan Peranan Laporan Keuangan Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: - Akuntabilitas; - Akuntabilitas; - Manajemen; - Manajemen; - Transparansi; dan - Transparansi; dan - Keseimbangan antar generasi - Keseimbangan antar generasi (Par 22) - Evaluasi Kinerja (Par 25) 23
  • 24. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Komponen Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pokok Keuangan Pokok -LRA -LRA -Neraca -Laporan Perubahan SAL -LAK -Neraca -CaLK (Par 25) -Laporan Operasional (LO) Laporan yang Bersifat optional -LAK -Laporan Kinerja Keuangan (LKK) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) -CaLK (Par 28) (par 26) 24
  • 25. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Basis Akuntansi Basis Akuntansi Basis kas untuk pengakuan pendapatan, Basis akrual untuk pengakuan pendapatan- belanja dan pembiayaan dalam LRA LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par Basis akrual untuk pengakuan aset, 42) kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par Dalam hal anggaran disusun dan 39) dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44) 25
  • 26. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan a. LRA Laporan Pelaksanaan Anggaran -Pendapatan a. LRA -Belanja -Pendapatan-LRA -Transfer -Belanja -Pembiayaan -Transfer b. Neraca -Pembiayaan -Aset b. Laporan Perubahan SAL -Kewajiban -Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar, Laporan Finansial investasi dan dana cadangan) a. Neraca -Aset -Kewajiban (Par 57-77) -Ekuitas (Par 60-83) 26
  • 27. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan (lanjutan) Unsur Laporan Keuangan (lanjutan) c. Laporan Kinerja Keuangan b. Laporan Operasional (LO) Laporan realisasi pendapatan (basis -Pendapatan-LO akrual) & belanja (basis akrual) – bersifat -Beban OPTIONAL -Transfer -Pos Luar Biasa d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya sebelumnya - bersifat OPTIONAL d. Laporan Arus Kas e. Laporan Arus Kas -Penerimaan Kas -Penerimaan Kas -Pengeluaran Kas -Pengeluaran Kas e. CalK f. CaLK 27
  • 28. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Pendapatan (Par 88) Pengakuan Pendapatan (Par 95) Pendapatan menurut basis akrual diakui pada Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk ada aliran masuk sumber daya ekonomi. sumber daya ekonomi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Pengakuan Belanja (Par 89) entitas pelaporan Belanja menurut basis akrual diakui pada saat Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97) timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, manfaat. terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja menurut basis kas diakui pada saat Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau Negara/Daerah atau entitas pelaporan entitas pelaporan 28