Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Final. PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan dengan tarif 15% dan 2% tergantung jenisnya. Sedangkan PPh Pasal 4(2) bersifat final untuk beberapa penghasilan seperti sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, dan dividen.

1. AKUNTANSI PAJAK
PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 4 (2) FINAL
Disusun oleh :
MUHTAROMI
CA417121084
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
2017

2. PAJAK PENGHASILAN (PPH)
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Dasar perhitungan dan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 23 mengacu pada UU No.
38 Tahun 2008, dan untuk tahun 2017 terakir diatur berdasarkan PMK
No.141/PMK.03/2015 mengenai jenis-jenis jasa yang dikenakan potongan PPh
Pasal 23.
A. Tarif dan Jenis Jasa
Berdasarkan PMK Nomor : 141/PMK.03/2015, besaran tarif dan jenis jasa yang
dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut :
1. Tarif PPh senilai 15% dari jumlah bruto atas :
 Penerimaan dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi
dikenakan final, bunga, dan royalti
 Penerimaan hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan
potongan PPh pasal 21.
2. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto atas penerimaan sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan / atau
bangunan.
3. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa di bidang teknik,
manajemen, konstruksi dan konsultan.
4. Berikut 62 jenis usaha jasa yang dikenakan Tarif PPh 2% dari jumlah bruto
atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
1. Bidang Penilai Aset (Appraisal)
2. Bidang Aktuaria
3. Bidang pembukuan akuntansi, dan atestasi laporan keuangan
4. Bidang arsitektur
5. Bidang Hukum
6. Bidang perancang (design)
7. Bidang perencanaan kota dan arsitektur landscape
8. Bidang pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas
bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
9. Bidang penambangan dan Bidang penunjang selain dibidang usaha
panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10.Bidang penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak
dan gas bumi (migas)
11.Bidang penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12.Bidang pengolahan limbah
13.Bidang penebangan hutan
14.Bidang perantara dan / atau keagenan
15.Bidang penyedia tenaga kerja dan / atau tenaga ahli (outsourcing)

3. 16.Bidang Jual-Beli surat-surat berharga, kecuali yang transaksinya dilakukan
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI), dan Bursa Efek
17.Bidang kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18.Bidang mixing film
19.Bidang pengisian suara (dubbing) dan / atau sulih suara
20.Bidang pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise,
banner, pamphlet, baliho dan folder
21.Bidang pembuatan dan / atau pengelolaan website
22.Bidang sehubungan dengan software atau hardware atau sistem
komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
23.Bidang internet termasuk sambungannya
24.Bidang penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi,
dan / atau program
25.Bidang instalasi / pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan / atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26.Bidang perawatan kendaraan dan / atau alat transportasi darat, laut &
udara
27.Bidang perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan / atau bangunan, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan
mempunyai izin dan / atau sertifikasi sebagai pengusaha bidang
konstruksi
28.Bidang maklon
29.Bidang penyelidikan dan keamanan
30.Bidang penyelenggara kegiatan atau event organizer
31.Bidang penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media
luar ruang atau media lainnya untuk menyampaikan informasi, dan / atau
dibidang jasa periklanan
32.Bidang pembasmian hama
33.Bidang kebersihan atau cleaning service
34.Bidang sedot septic tank
35.Bidang pemeliharaan kolam
36.Bidang katering atau tata boga
37.Bidang freight forwarding
38.Bidang logistik
39.Bidang pengurusan dokumen
40.Bidang pengepakan
41.Bidang loading dan unloading
42.Bidang laboratorium dan / atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh
lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis

4. 43.Bidang pengelolaan parkir
44.Bidang penyondiran tanah
45.Bidang pembibitan dan / atau penanaman bibit
46.Bidang penyiapan dan / atau pengolahan lahan
47.Bidang pemeliharaan tanaman
48.Bidang pemanenan
49.Bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,
dan / atau perhutanan
50.Bidang pencetakan / penerbitan
51.Bidang dekorasi
52.Bidang penerjemahan
53.Bidang pelayanan kepelabuhanan
54.Bidang pengangkutan / ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal
15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
55.Bidang pengangkutan melalui jalur pipa
56.Bidang pelatihan dan / atau kursus
57.Bidang pengelolaan penitipan anak
58.Bidang pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59.Bidang survey
60.Bidang tester
61.Bidang sertifikasi
62.Bidang lainya selain yang telah disebutkan diatas yang dimana
pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih
tinggi dari tarih PPh 23 yang berlaku
6. Jumlah bruto merupakan seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, pihak penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
 Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh
Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
 Pembayaran atas pengadaan pembelian barang atau material,
pembuktian dengan adanya faktur pembelian
 Pembayaran kepada pihak kedua atau sebagai pihak perantara yang
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga, pembuktian dengan adanya
faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian secara tertulis
 Pembayaran reimbursement atau penggantian biaya yaitu penggantian
pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga,

5. pembuktian dengan adanya faktur tagihan atau bukti pembayaran yang
telah dibayarkan kepada pihak ketiga.
Jumlah bruto tersebut diatas tidak berlaku atas :
1. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering atau tata boga ;
2. Penghasilan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan pajak penghasilan
yang bersifat final.
B. Pihak Pemotong PPh Pasal 23
1. Pemerintah
2. Bentuk Usaha Tetap
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Subjek Pajak badan dalam negeri
5. Perwakilan perusahaan luar negeri
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penunjukan
langsung dari Direktur Jenderal Pajak
C. Penerima Penghasilan yang dikenakan potongan PPh Pasal 23
1. Wajib Pajak dalam negeri ;
2. Bentuk Usaha Tetap.
D. Penghasilan atau Jasa yang dikecualikan dari potongan Pajak PPh Pasal 23
1. Pendapatan yang dibayar atau terutang kepada pihak perbankan
2. Pendapatan sewa yang dibayar atau terutang yang berkaitan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi
3. Penerimaan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik
Negara / Daerah (BUMN atau BUMD), dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. Sumber dividen berasal dari cadangan laba ditahan (Retained Earning);
b. PT, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari
jumlah setoran modal
c. Keuntungan atau laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas beberapa saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk sebagai pemegang
unit penyertaan kontrak investasi secara kolektif
d. Sisa Hasil Usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya;
e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyedia pinjaman atau lembaga
pembiayaan.

6. E. Pendapatan Bunga yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23
1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada pihak perbankan
2. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada Lembaga Pembiayaan
(Lembaga Keuangan Non Bank) ; yang izin usahanya telah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan
3. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada BUMN / BUMD khusus
Pembiayaan bagi usaha mikro, usaha kecil menengah, Koperasi
4. Pendapatan atas bunga deposito, obligasi, bunga tabungan dari perbankan,
diskonto SBI, dimana telah dipotong PPh yang bersifat final PPh pasal 4 ayat
2
5. Pembayaran bunga simpanan Koperasi kepada anggotanya, termasuk yang
telah dipotong final PPh pasal 4 ayat 2.
F. Pendapatan sewa yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23
Seluruh Transaksi sewa menyewa yang telah dikenakan pemotongan Pajak PPh
Final PPh Pasal 4 Ayat 2, seperti berikut ini :
1. Sewa Tanah & Bangunan
2. Sewa Menyewa Kapal Laut, kepada pihak yang memiliki izin di bidang
pelayaran atau angkutan laut
3. Sewa Menyewa Pesawat Udara, kepada pihak yang memiliki izin di bidang
penerbangan atau angkutan udara.
G. Kesimpulan
1. Dasar hukum pemotongan PPh 23 yaitu Undang-Undang 38 Tahun 2008, dan
terakhir kali diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No :
141/PMK.03/2015
2. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% : Penerimaan Dividen, Bunga, Royalti,
Hadiah & Penghargaan
3. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% : Sewa penggunaan harta selain sewa tanah
& bangunan, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa
Konsultan, dan 62 bidang Jasa lainnya seperti telah disebutkan diatas
4. Penyetoran Pajak PPh Pasal 23 oleh Pemotong Pajak paling lambat setiap
tanggal sepuluh setelah periode bulan pajak terutang
5. Pelaporan SPT Masa PPh 23 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, paling
lambat 20 hari setelah periode Masa Pajak berakhir
6. Apabila Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka
tarifnya lebih besar 100% dari tarif normal yang berlaku
7. Keterlambatan penyetoran atas pembayaran PPh Pasal 23 terhutang, akan
dikenakan sangksi administrasi 2% per bulan.

7. Contoh Soal :
Pada tgl 1 Januari 2015 PT Adik membayar jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT
Abang sebesar Rp. 20.000.000,-. Atas transaksi ini PT Abang memungut PPN
sebesar 10% x 20.000.000 = Rp. 2.000.000,- dan PT Adik akan memungut PPh
pasal 23 sebesar 2% x 20.000.00 = Rp. 400.000,-
Jurnal :
PT Adik
Uraian Debit Kredit
Beban jasa konsultasi 20.000.000,-
PPN Masukan 2.000.000,-
Utang PPh Pasal 23 400.000,-
Kas 21.600.000,-
PT Abang
Uraian Debit Kredit
Kas 21.600.000,-
UM PPh Pasal 23 400.000,-
PPN Keluaran 2.000.000,-
Penjualan 20.000.000,-

8. II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) / PPh Final
PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-
penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang.
Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam
sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan,
kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.
A. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2
Ada berbagai macam jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2.
Setiap penghasilan mempunyai tarif yang berbeda-beda dan diatur di dalam
Peraturan Pemerintah (PP). Di bawah ini akan dijelaskan berbagai objek
pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur Pemerintah.
1. Bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
dan diskon jasa giro dikenakan tarif sebesar 20% sebagaimana telah
diatur PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri
Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
2. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya
masing-masing dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur pada Pasal
17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.
3. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0-20%. Penjelasan
lebih lanjutnya bisa dicari dalam PP No. 16 Tahun 2009.
4. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan
tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.
5. Hadiah lotre atau undian dikenakan tarif 25% sebagaimana telah diatur PP
No. 132 Tahun 2000.
6. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa
dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.
7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (non-
founder), tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%, seperti yang
tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan
Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan
SE-06/PJ.4/1997.
8. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa
ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40
Tahun 2009.
9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 10% seperti yang
telah diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun
2002.
10.Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (dalam hal ini termasuk
usaha real estate), tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP
No. 71 Tahun 2008.

9. 11.Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra
perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah 0,1%
sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.
B. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2
Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau
mekanisme, yaitu :
1. Mekanisme Pemotongan
Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus
memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang
dibayarkannya.
Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut
sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama
operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Mekanisme Pembayaran Sendiri
Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final
sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik
tanah/bangunan.
Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di
atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri
pajak finalnya.
C. Mekanisme Pemotongan
Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong
Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya.
Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut
sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.
D. Mekanisme Pembayaran Sendiri
Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final
sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik
tanah/bangunan.
Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di
atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri
pajak finalnya.

10. Contoh Soal :
Pada tanggal 1 September 2015 PT. Adik membayar sewa gedung untuk gudang
penyimpanan produknya kepada PT. Abang sebesar Rp. 150 juta untuk masa 3
tahun (periode 1-09-15 s/d 31-10-18). Bagaimana pencatatan dari kedua
perusahaan tersebut dala mencatat transaksi sewa gudang tersebut dengan asumsi
kedua perusahaan sudah PKP?
Jurnal :
PT Abang
Uraian Debit Kredit
Kas 150.000.000,-
Beban PPh Final Pasal 4 (2) 15.000.000,-
PPn Keluaran 15.000.000,-
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 150.000.000,-
(Jurnal penerimaan pembayaran sewa gudang)