SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
AKUNTANSI PERPAJAKAN
AKTIVA TETAP
Disusun oleh :
MUHTAROMI
CA417121084
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
2017
AKTIVA TETAP
I. Pengertian
Adalah Kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis
lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
perusahaan, bukan untuk dijual kembal (Mulyadi dalam bukunya Sistem Akutansi
2001:591).
II.Jenis Aktiva Tetap
1. Tanah
Prinsip akuntansi tidak berbeda dalam ketentuan yang berlaku dalam ketentuan
untuk perpajakan dalam perlakua aktiva tetap tanah. Nilai tanah harus dipisahkan
dari bangunan. Untuk keperluan perpajakan harga tanah meliputi biaya
pembelian dan pemotonagn tanah. Biaya pengurusan izin, pemindahan atau
perpanjangan hak dikelompokan kedalam harta berwujud. Apabila biaya
pembelian tanah tidak dapat dipisahkan dari biaya pengurusan perizinan hak,
seluruh biaya tersebut dibukukan sebagai harga tanah.
2. Gedung atau Bangunan
Gedung adalah golongan aktiva yang umurnya terbatas sehingga harus
disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga perolehanya
3. Mesin dan Peralatan
Mesin dan peralatan disajikan dalam neraca sesuai dengan harga perolehanya.
Yang termasuk dalam harga perolehan aktiva tetap adalah ialah biaya-biaya yang
digolongkan kedalam belanja modal.
III. Klasifikasi Aktiva Tetap
Aktiva tetap di kelompokkan atau di klasifikasikan menjadi :
a. Aktiva tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
Contohnya : bangunan, mesin dan peralatan yang lain
b. Aktiva yang tidak dapat disusutkan (nondepreciable assets)
Contohnya: Tanah kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk
seperti pada industri keramik, gerabah, batu bata atau genteng. Nilai tanah
disajikan dalam neraca adalah sebesar harga perolehan (Harga beli, biaya balik
nama, notaris, biaya pematangan tanah, biaya pengurusan surat ijin).
IV. Perolehan Aktiva
Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara :
1. Pembelian Aktiva
Aktiva yang diperoleh dengan pembelian di catat sejumlah : Harga beli + biaya-
biaya (PPN yg tidak dapat dikreditkan, biaya transportasi, biaya pemasangan, jasa
professional). Harga beli aktiva antar pihak yg mempunyai hub istimewa dapat di
hitung kembali sesuai dengan harga pasar (wajar).
2. Capital lease (SGU Modal)
Yang di maksud dengan leasehold : hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva
tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Cara ini tidak menambah aktiva
pemakai, karena hak pemilikan tetap berada ditangan pemiliknya.
Penyusutan barang modal yang pengadaannya melalui perjanjian SGU dengan hak
opsi (financial leasing) dilakukan oleh lesse, meski menurut menurut hukum masih
milik lessor.
Apabila sewa di bayar setiap periode maka biaya sewa dibebankan dalam periode
terjadinya.
Jika sewa di bayar di muka untuk beberapa tahun ada 2 perlakuan :
 Diperlakukan sebagai sewa di bayar di muka yg termasuk dlm aktiva lancar,
perlakuan ini apabila biaya sewa dibayar untuk beberapa periode yang relatif
tidak lama.
 Diperlakukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang di bayar
dimuka untuk beberapa periode yang relatif lama.
3. Perolehan dengan pertukaran
Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan :
 Aktiva non moneter (baik sejenis / bukan)
 Sekuritas (obligasi / saham sendiri / emisi badan lain)
Selisih N.B aktiva lama dengan harga perolehan aktiva baru dari pertukaran
aktiva bukan sejenis harus di akui sebagai rugi / laba. Untuk aktiva sejenis
pengakuan itu ditangguhkan sampai saat aktiva baru di lepas kembali.
Pertukaran dengan sekuritas emisi sendiri (obl / saham) menimbulkan agio /
disagio.
Pertukaran dalam hal ada hubungan istimewa
Pada pasal 10 ayat (1) UU PPh jika terjadi penjualan harta antara 2 pihak yang
mempunyai hubungan istimewa harga perolehannya adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan. Selisih Harga pasar dengan Nilai buku harta yang
dipertukarkan merupakan PKP. Pertukaran aktiva dengan saham (emisi)
perusahaan sendiri sebagai penyertaan modal.
4. Perolehan dengan membangun sendiri
Praktek akuntansi komersial menyatakan harga perolehan aktiva tetap yang di
bangun sendiri meliputi : seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
pembangunan aktiva tersebut hingga siap dipergunakan. Dalam hal ini akuntansi
menghadapi masalah mengenai beban overhead (listrik, asuransi, pajak,
penyusutan, adm) ke dalam biaya proyek.
Cara untuk menyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut :
a) Semua biaya overhead dibebankan kedalam biaya proyek, hal ini tidak realistis
karena hanya sebagian biaya overhead yang digunakan untuk proyek.
b) Sebagian saja biaya overhead yang dibebankan ke proyek, dengan
pembebanan proporsional
c) Yang dibebankan biaya tambahan saja, biaya overhead yang bersifat biaya
tetap tidak dibebankan. Jika pekerjaan proyek tidak ada bagaimanapun biaya
tetap akan terjadi.
5. Perolehan dengan hibah / pemberian
Aktiva tetap yang diperoleh karena hibah / pemberian di catat sebesar harga
taksiran / harga pasar, dengan mengkredit “Modal Donasi”
Jika terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi
syarat (tidak ada hubungan usaha) nilai perolehan bagi pihak yang menerima
harta adalah sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Jika terjadi
penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan antara pihak yang
mempunyai hubungan usaha, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima
harta adalah harga pasar.
V. PENYUSUTAN
Penyusutan adalah penurunan nilai aktiva yang disebabkan oleh berkurangnya
manfaat potensial dari aktiva ybs yang diperkirakan terjadi pada periode kegiatan
usaha yang berjalan, atau proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi
biaya (cost allocation).
Umur aktiva adalah masa pemakaian aktiva dalam usaha.
Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis dan umur ekonomis
 Umur teknis :umur aktiva sesuai dengan kreteria teknis aktiva
 Umur Ekonomis:jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis.
PSAK membedakan antara penyusutan (depresiasi) dengan penghapusan (write off).
 Depresiasi menunjuk kepada alokasi nilai (penurunan nilai secara gradual)
 Penghapusan (write off) menunjuk kepada peniadaan (penghilangan) nilai
suatu aktiva tetap dari pembukuan. Penghapusan dilakukan apabila nilai buku
aktiva di anggap tidak lagi menggambarkan manfaat keekonomiannya.
Aktiva tetap perusahaan :
 Aktiva tetap berwujud
 Sumber alam (wasting assets)
 A tetap tidak berwujud (intangible assets
Untuk mempertemukan penghasilan dan biaya harga perolehan aktiva perlu
ialokasikan pada periode yang mendapat manfaat dari assets tersebut.
 Proses alokasi aktiva berwujud di sebut Depresiasi
 Proses alokasi sumber daya alam di sebut Deplesi
 Proses alokasi aktiva tidak berwujud di sebut Amortisasi
VI. METODE PENYUSUTAN
Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan
menurut kreteria sbb :
1. Berdasarkan waktu
a) Garis lurus (Straight-line method)
b) Pembebanan menurun
 Jumlah angka tahun (sum of the years digits method)
 Saldo menurun / saldo menurun ganda (declining / double declining method)
2. Berdasarkan penggunaan :
a) Jam jasa (service hours method)
b) Jumlah unit produksi (productive output method)
3. Berdasarkan kreteria lainnya
a) Berdasarkan jenis dan kelompok (group & composite method)
b) Anuitas (annuity method)
c) Sistem persediaan (inventory systems)
VII.METODE PENYUSUTAN MENURUT PAJAK
Metode penyusutan yg dibolehkan dalam ketentuan fiskal adalah :
1. Straight-line method
2. Declining balance method
Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau deperesiasi
merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk
menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua
golongan, yaitu:
1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
2. Harta berwujud yang berupa bangunan.
Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:
1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa
manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa
manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa
manfaat 16 tahun.
4. Kelompok 4: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa
manfaat 20 tahun.
Harta terwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang
tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa
manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.
Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line
method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak
diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan.
Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap
terwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk
kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.
Tabel berikut menggambarkan kelompok harta berwujud, metode, serta tarif
penyusutannya:
Kelompok Harta
Berwujud
Masa Manfaat Tarif Depresiasi
Garis Lurus Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan
Permanen 20 tahun 5% -
Tidak Permanen 10 tahun 10% -
Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud
mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada
bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Menurut akuntansi ada 4 faktor yang harus
dipertimbangkan dalam penghitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu:
1. Nilai Perolehan Aktiva
2. Nilai residu
3. Dasar penyusutan
4. Umur aktiva
Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal, yakni :
Metode garis lurus
Pada metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap
tahun dengan jumlah yang sama. Tarif amortisasi : 25%, 12.5%, 6.25%, 5%.
Contoh:
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya
penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :
Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000
2010 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000
2011 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000
2012 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000
2013 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan,
karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya
dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan,
karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6
bulan.
Metode saldo menurun (declining balance method)
Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun
adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir
masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu
aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus
disusutkan sekaligus.
Contoh :
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya
penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut :
Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000
2010 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000
2011 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000
2012 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000
2013 Disusutkan sekaligus 50% Rp. 8.125.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan,
karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya
dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
DAFTAR PUSTAKA
http://dendyraharjo.blogspot.co.id/2013/03/akuntansi-pajak-terhadap-aktiva-
tetap_31.html
http://www.akuntansiitumudah.com/penyusutan-aktiva-tetap-menurut-pajak-terbaru/
http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3867/Bab%202.pdf?
sequence=6
https://fr.slideshare.net/HabibieReza/aktpajakmaghfurysuryanihstiami-aktivatetap

More Related Content

What's hot

IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)
IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)
IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)estiwiyas
 
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5danar arya
 
Dasar-dasar Akuntansi
Dasar-dasar AkuntansiDasar-dasar Akuntansi
Dasar-dasar AkuntansiZombie Black
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
2.persamaan dasar akuntansi
2.persamaan dasar akuntansi2.persamaan dasar akuntansi
2.persamaan dasar akuntansiAyi Suwandi
 
Metode penilaian persediaan perpetual
Metode penilaian persediaan perpetualMetode penilaian persediaan perpetual
Metode penilaian persediaan perpetualAmanda Sabila
 
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxSURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxTenouye
 
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-212. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2Mohammad Ahadian
 
Modul 5 audit atas aktiva tetap
Modul 5 audit atas aktiva tetapModul 5 audit atas aktiva tetap
Modul 5 audit atas aktiva tetapFajar Putra Ragil
 
Masalah kantor pusat dan cabang
Masalah kantor pusat dan cabangMasalah kantor pusat dan cabang
Masalah kantor pusat dan cabangfazri himawan
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIheckaathaya
 
Konsep dasar akuntansi manajemen
Konsep dasar akuntansi manajemenKonsep dasar akuntansi manajemen
Konsep dasar akuntansi manajemenIsmha Mhanyun
 

What's hot (20)

IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)
IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)
IT AUDIT TRAIL PPT (presentasi)
 
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5
BAB 3 - Circular flow diagram - fattahira i. x mia 5
 
Dasar-dasar Akuntansi
Dasar-dasar AkuntansiDasar-dasar Akuntansi
Dasar-dasar Akuntansi
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
 
2.persamaan dasar akuntansi
2.persamaan dasar akuntansi2.persamaan dasar akuntansi
2.persamaan dasar akuntansi
 
Just in time
Just in timeJust in time
Just in time
 
Metode penilaian persediaan perpetual
Metode penilaian persediaan perpetualMetode penilaian persediaan perpetual
Metode penilaian persediaan perpetual
 
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxSURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
 
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-212. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 
Proposal Usaha
Proposal UsahaProposal Usaha
Proposal Usaha
 
Modul 5 audit atas aktiva tetap
Modul 5 audit atas aktiva tetapModul 5 audit atas aktiva tetap
Modul 5 audit atas aktiva tetap
 
Masalah kantor pusat dan cabang
Masalah kantor pusat dan cabangMasalah kantor pusat dan cabang
Masalah kantor pusat dan cabang
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
 
Konsep dasar akuntansi manajemen
Konsep dasar akuntansi manajemenKonsep dasar akuntansi manajemen
Konsep dasar akuntansi manajemen
 
Measurements Theory
Measurements TheoryMeasurements Theory
Measurements Theory
 
Aset tak berujud
Aset tak berujudAset tak berujud
Aset tak berujud
 
Bab xii konsep laba
Bab xii  konsep labaBab xii  konsep laba
Bab xii konsep laba
 
Akbi
AkbiAkbi
Akbi
 
Ch10 perolehan aktiva tetap
Ch10 perolehan aktiva tetapCh10 perolehan aktiva tetap
Ch10 perolehan aktiva tetap
 

Similar to AKTIVA TETAP

Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMI
Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMIAkuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMI
Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMIAngga Dikari Santoso
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMIAngga Septiawan
 
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetap
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetapAKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetap
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetapHabibie Reza
 
aset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasiaset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasiNovi Lestara
 
Bab 5 aktifa tetap
Bab 5 aktifa tetapBab 5 aktifa tetap
Bab 5 aktifa tetapRian Ekawati
 
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDF
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDFAKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDF
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDFsuryanih suryanih
 
Rangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiRangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiIntan Diliyana
 
Rangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiRangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiIntan Diliyana
 
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMIIndri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMIIndri Yanti
 
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017Indri Yanti
 
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANGAKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANGMeysi Resyanti
 
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilai
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilaiRangkuman depresiasi dan penurunan nilai
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilaiIntan Diliyana
 
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentationAktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentationitafathul
 
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.ppt
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.pptMATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.ppt
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.pptFikriAbdillah12
 

Similar to AKTIVA TETAP (20)

Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMI
Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMIAkuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMI
Akuntansi pajak, aktiva tetap, Angga Dikari,Suryanih,STIAMI
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,STIAMI
 
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetap
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetapAKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetap
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,STIAMI AktivaTetap
 
aset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasiaset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasi
 
Soal etap
Soal etapSoal etap
Soal etap
 
Bab 5 aktifa tetap
Bab 5 aktifa tetapBab 5 aktifa tetap
Bab 5 aktifa tetap
 
Bab 5-aktiva-tetap
Bab 5-aktiva-tetapBab 5-aktiva-tetap
Bab 5-aktiva-tetap
 
Konsep Dasar Aktiva Tetap
Konsep Dasar Aktiva TetapKonsep Dasar Aktiva Tetap
Konsep Dasar Aktiva Tetap
 
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDF
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDFAKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDF
AKT, SURYANIH, Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan 2017, PDF
 
Rangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetapRangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetap
 
Rangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiRangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasi
 
Rangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasiRangkuman properti investasi
Rangkuman properti investasi
 
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMIIndri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
 
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
 
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANGAKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
 
Proposal aktiva-tetap
Proposal aktiva-tetapProposal aktiva-tetap
Proposal aktiva-tetap
 
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilai
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilaiRangkuman depresiasi dan penurunan nilai
Rangkuman depresiasi dan penurunan nilai
 
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentationAktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
 
presentasi ok.pptx
presentasi ok.pptxpresentasi ok.pptx
presentasi ok.pptx
 
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.ppt
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.pptMATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.ppt
MATERI_AKTIVA_TETAP_Ni.ppt
 

More from romi romi

Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami TangerangAkuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerangromi romi
 
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami TangerangAkuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerangromi romi
 
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerang
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerangAkt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerang
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerangromi romi
 
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGAkt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGromi romi
 
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGAkutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGromi romi
 
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiami
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,StiamiAkt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiami
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiamiromi romi
 

More from romi romi (6)

Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami TangerangAkuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi perpajakan aktiva tetap,Romi Pulampaz_005,Suryanih,Stiami Tangerang
 
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami TangerangAkuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerang
Akuntansi Pajak Aktiva Tetap,Muhtaromi,Suryanih,Stiami Tangerang
 
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerang
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerangAkt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerang
Akt_Pajak,romi pulampaz,suryanih,stiami tangerang
 
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGAkt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akt_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
 
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANGAkutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
Akutansi_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,STIAMI TANGERANG
 
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiami
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,StiamiAkt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiami
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiami
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

AKTIVA TETAP

  • 1. AKUNTANSI PERPAJAKAN AKTIVA TETAP Disusun oleh : MUHTAROMI CA417121084 ADMINISTRASI PERPAJAKAN INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI 2017
  • 2. AKTIVA TETAP I. Pengertian Adalah Kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembal (Mulyadi dalam bukunya Sistem Akutansi 2001:591). II.Jenis Aktiva Tetap 1. Tanah Prinsip akuntansi tidak berbeda dalam ketentuan yang berlaku dalam ketentuan untuk perpajakan dalam perlakua aktiva tetap tanah. Nilai tanah harus dipisahkan dari bangunan. Untuk keperluan perpajakan harga tanah meliputi biaya pembelian dan pemotonagn tanah. Biaya pengurusan izin, pemindahan atau perpanjangan hak dikelompokan kedalam harta berwujud. Apabila biaya pembelian tanah tidak dapat dipisahkan dari biaya pengurusan perizinan hak, seluruh biaya tersebut dibukukan sebagai harga tanah. 2. Gedung atau Bangunan Gedung adalah golongan aktiva yang umurnya terbatas sehingga harus disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga perolehanya 3. Mesin dan Peralatan Mesin dan peralatan disajikan dalam neraca sesuai dengan harga perolehanya. Yang termasuk dalam harga perolehan aktiva tetap adalah ialah biaya-biaya yang digolongkan kedalam belanja modal. III. Klasifikasi Aktiva Tetap Aktiva tetap di kelompokkan atau di klasifikasikan menjadi : a. Aktiva tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) Contohnya : bangunan, mesin dan peralatan yang lain b. Aktiva yang tidak dapat disusutkan (nondepreciable assets) Contohnya: Tanah kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk seperti pada industri keramik, gerabah, batu bata atau genteng. Nilai tanah disajikan dalam neraca adalah sebesar harga perolehan (Harga beli, biaya balik nama, notaris, biaya pematangan tanah, biaya pengurusan surat ijin). IV. Perolehan Aktiva Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara : 1. Pembelian Aktiva Aktiva yang diperoleh dengan pembelian di catat sejumlah : Harga beli + biaya- biaya (PPN yg tidak dapat dikreditkan, biaya transportasi, biaya pemasangan, jasa
  • 3. professional). Harga beli aktiva antar pihak yg mempunyai hub istimewa dapat di hitung kembali sesuai dengan harga pasar (wajar). 2. Capital lease (SGU Modal) Yang di maksud dengan leasehold : hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Cara ini tidak menambah aktiva pemakai, karena hak pemilikan tetap berada ditangan pemiliknya. Penyusutan barang modal yang pengadaannya melalui perjanjian SGU dengan hak opsi (financial leasing) dilakukan oleh lesse, meski menurut menurut hukum masih milik lessor. Apabila sewa di bayar setiap periode maka biaya sewa dibebankan dalam periode terjadinya. Jika sewa di bayar di muka untuk beberapa tahun ada 2 perlakuan :  Diperlakukan sebagai sewa di bayar di muka yg termasuk dlm aktiva lancar, perlakuan ini apabila biaya sewa dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama.  Diperlakukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang di bayar dimuka untuk beberapa periode yang relatif lama. 3. Perolehan dengan pertukaran Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan :  Aktiva non moneter (baik sejenis / bukan)  Sekuritas (obligasi / saham sendiri / emisi badan lain) Selisih N.B aktiva lama dengan harga perolehan aktiva baru dari pertukaran aktiva bukan sejenis harus di akui sebagai rugi / laba. Untuk aktiva sejenis pengakuan itu ditangguhkan sampai saat aktiva baru di lepas kembali. Pertukaran dengan sekuritas emisi sendiri (obl / saham) menimbulkan agio / disagio. Pertukaran dalam hal ada hubungan istimewa Pada pasal 10 ayat (1) UU PPh jika terjadi penjualan harta antara 2 pihak yang mempunyai hubungan istimewa harga perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Selisih Harga pasar dengan Nilai buku harta yang dipertukarkan merupakan PKP. Pertukaran aktiva dengan saham (emisi) perusahaan sendiri sebagai penyertaan modal. 4. Perolehan dengan membangun sendiri Praktek akuntansi komersial menyatakan harga perolehan aktiva tetap yang di bangun sendiri meliputi : seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aktiva tersebut hingga siap dipergunakan. Dalam hal ini akuntansi menghadapi masalah mengenai beban overhead (listrik, asuransi, pajak, penyusutan, adm) ke dalam biaya proyek. Cara untuk menyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut : a) Semua biaya overhead dibebankan kedalam biaya proyek, hal ini tidak realistis karena hanya sebagian biaya overhead yang digunakan untuk proyek.
  • 4. b) Sebagian saja biaya overhead yang dibebankan ke proyek, dengan pembebanan proporsional c) Yang dibebankan biaya tambahan saja, biaya overhead yang bersifat biaya tetap tidak dibebankan. Jika pekerjaan proyek tidak ada bagaimanapun biaya tetap akan terjadi. 5. Perolehan dengan hibah / pemberian Aktiva tetap yang diperoleh karena hibah / pemberian di catat sebesar harga taksiran / harga pasar, dengan mengkredit “Modal Donasi” Jika terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat (tidak ada hubungan usaha) nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Jika terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan antara pihak yang mempunyai hubungan usaha, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar. V. PENYUSUTAN Penyusutan adalah penurunan nilai aktiva yang disebabkan oleh berkurangnya manfaat potensial dari aktiva ybs yang diperkirakan terjadi pada periode kegiatan usaha yang berjalan, atau proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation). Umur aktiva adalah masa pemakaian aktiva dalam usaha. Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis dan umur ekonomis  Umur teknis :umur aktiva sesuai dengan kreteria teknis aktiva  Umur Ekonomis:jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis. PSAK membedakan antara penyusutan (depresiasi) dengan penghapusan (write off).  Depresiasi menunjuk kepada alokasi nilai (penurunan nilai secara gradual)  Penghapusan (write off) menunjuk kepada peniadaan (penghilangan) nilai suatu aktiva tetap dari pembukuan. Penghapusan dilakukan apabila nilai buku aktiva di anggap tidak lagi menggambarkan manfaat keekonomiannya. Aktiva tetap perusahaan :  Aktiva tetap berwujud  Sumber alam (wasting assets)  A tetap tidak berwujud (intangible assets Untuk mempertemukan penghasilan dan biaya harga perolehan aktiva perlu ialokasikan pada periode yang mendapat manfaat dari assets tersebut.  Proses alokasi aktiva berwujud di sebut Depresiasi  Proses alokasi sumber daya alam di sebut Deplesi  Proses alokasi aktiva tidak berwujud di sebut Amortisasi
  • 5. VI. METODE PENYUSUTAN Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kreteria sbb : 1. Berdasarkan waktu a) Garis lurus (Straight-line method) b) Pembebanan menurun  Jumlah angka tahun (sum of the years digits method)  Saldo menurun / saldo menurun ganda (declining / double declining method) 2. Berdasarkan penggunaan : a) Jam jasa (service hours method) b) Jumlah unit produksi (productive output method) 3. Berdasarkan kreteria lainnya a) Berdasarkan jenis dan kelompok (group & composite method) b) Anuitas (annuity method) c) Sistem persediaan (inventory systems) VII.METODE PENYUSUTAN MENURUT PAJAK Metode penyusutan yg dibolehkan dalam ketentuan fiskal adalah : 1. Straight-line method 2. Declining balance method Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau deperesiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan. 2. Harta berwujud yang berupa bangunan. Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. 2. Kelompok 2: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. 3. Kelompok 3: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. 4. Kelompok 4: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.
  • 6. Harta terwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun. 2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap terwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Tabel berikut menggambarkan kelompok harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya: Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Depresiasi Garis Lurus Saldo Menurun I. Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% - Tidak Permanen 10 tahun 10% - Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Menurut akuntansi ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu: 1. Nilai Perolehan Aktiva 2. Nilai residu 3. Dasar penyusutan 4. Umur aktiva
  • 7. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal, yakni : Metode garis lurus Pada metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap tahun dengan jumlah yang sama. Tarif amortisasi : 25%, 12.5%, 6.25%, 5%. Contoh: PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut : Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku 2009 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000 2010 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000 2011 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000 2012 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000 2013 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0 Keterangan : Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan. Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan. Metode saldo menurun (declining balance method) Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.
  • 8. Contoh : PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut : Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku 2009 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000 2010 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000 2011 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000 2012 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000 2013 Disusutkan sekaligus 50% Rp. 8.125.000 Rp. 0 Keterangan : Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.