Tugas Akuntansi Pajak

1. TUGAS AKUNTANSI PAJAK
MATERI PPH PASAL 23 DAN PPH 4 AYAT 2
ALFIA OKTAVIANI
CA 1611222093

2. ULASAN TENTANG PPh PASAL 23
A. Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21.
B. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23
1. Pemotong PPh Pasal 23:
a. badan pemerintah;
b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
c. penyelenggaraan kegiatan;
d. bentuk usaha tetap (BUT);
e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
a. WP dalam negeri;
b. BUT
C. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
1. 15% dari jumlah bruto atas:
a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final,
bunga, dan royalti;
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi
dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
a. Jasa penilai;
b. Jasa Aktuaris;
c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d. Jasa perancang;
e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain
migas;
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
i. Jasa penebangan hutan
j. Jasa pengolahan limbah

3. k. Jasa penyedia tenaga kerja
l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan KSEI dan KPEI;
n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh
KSEI;
o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
p. Jasa mixing film;
q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi
s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
t. Jasa maklon
u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
w. Jasa pengepakan;
x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar
ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
y. Jasa pembasmian hama;
z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa.Jasa katering atau tata boga.
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak
termasuk:
a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh
WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan
dengan faktur pembelian);
c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak
ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh

4. pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau
bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
e. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
f. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah
dikenakan pajak yang bersifat final;
D. Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak
termasuk PPN
Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha
dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
dengan syarat:
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima
persen) dari jumlah modal yang disetor;
c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit
penyertaan kontrak investasi kolektif;
d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan.
E. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan
untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang
terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan
takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.

5. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23
bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran
atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
F. Bukti Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23
Kini untuk lebih memahami perhitungan PPh Pasal 23, berikut adalah beberapa ulasan contoh
soal perhitungan PPh Pasal 23.
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen
Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar
Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesal 15%.
Jawab:
PPh Pasal 23 = 15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015
Saat penyetoran: paling lambat 10 Juni 2015
Saat pelaporan: paling lambat 20 Juni 2015
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen
PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat
di Jl. Terusan No.11, Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP 01.111.444.8-061.000.
Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang
sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran
dividen tunai.

6. Pemegang
Saham
NPWP
% Penyertaan
Modal
Dividen
PT Perkasa 01.589.365.8-039.000 26% Rp130.000.000
PT Cakrawala 01.125.735.8-045.000 15% Rp75.000.000
PT Matahari 01.156.198.8-026.000 10% Rp50.000.000
PT Angkasa 01.754.125.8-039.000 18% Rp90.000.000
CV Bahari Jaya 01.342.657.8-039.000 12% Rp60.000.000
CV Karya Raya 01.453.198.8-039.000 11% Rp55.000.000
PT BNI (BUMN) 01.354.344.8-045.000 8% Rp40.000.000
Jawab:
Dari data tabel di atas, berikut perhitungan PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT ABCD.
Pemegang
Saham
%
Penyertaan
Modal
Dividen PPh Pasal 23 yang Dipotong
PT Cakrawala 15% Rp75.000.000 15% x Rp75.000.000 = Rp11.250.000
PT Matahari 10% Rp50.000.000 15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000
PT Angkasa 18% Rp90.000.000 15% x Rp90.000.000 = Rp13.500.000
CV Bahari Jaya 12% Rp60.000.000 15% x Rp60.000.000 = Rp9.000.000
CV Karya Raya 11% Rp55.000.000 15% x Rp55.000.000 = Rp8.250.000
Jumlah Rp330.000.000 Rp49.500.000
Catatan: untuk PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab % penyertaan
modalnya lebih dari 25% dan untuk PT BNI (BUMN) juga merupakan non-objek pajak karena
merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak.

7.  Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti
Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis buku
sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000.
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: 15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014
Saat penyetoran: paling lambat 10 September 2014
Saat pelaporan: paling lambat 20 September 2014
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi
Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT
Damai Sentosa sebesar Rp75.000.000. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia.
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah: 15% x Rp75.000.000 =
Rp11.250.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015
Saat penyetoran: paling lambat 10 Februari 2015
Saat pelaporan: paling lambat 20 Februari 2015
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan
Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai
juara umum lomba senam sehat sebesar Rp150.000.000.
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah: 15% x Rp150.000.000 = Rp22.500.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012
Saat penyetoran: paling lambat 10 April 2012
Saat pelaporan: paling lambat 20 April 2012

8.  Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa
PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan
imbalan sebesar Rp80.000.000 (sudah termasuk PPN).
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah: 2% x Rp80.000.000 = Rp1.600.000
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa
PT Karya Makmur membayar sewa kendaraaan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar
Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris.
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah: 2% x Rp35.000.000 =
Rp700.000
 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa
PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar Rp120.000.000 (sudah
termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP.
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah: 200% x 2% x Rp120.000.000 =
Rp4.800.000
Demikian ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 23.

9. ULASAN TENTANG PPh PASAL 4 Ayat 2
a. Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat
final, artinya atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak
penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (UU PPh), PPh Pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:
 Penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta
surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke
anggota koperasi orang pribadi,
 Penghasilan berupa hadiah undian,
 Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun
pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh
perusahaan modal ventura,
 Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah
dan/atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah
dan/atau bangunan, atau
 Penghasilan tertentu lainnya, yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketika pajak final dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu, di mana
perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka PPh Pasal 4 ayat 2
ditanggung oleh perusahaan sebagai pihak yang menerima penghasilan.
Apabila transaksi terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar (perusahaan yang satu)
harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak. bukan penerima. Sementara, penerima
penghasilan (perusahaan yang lain) bebas dari kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2.

10. Pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan
dikenakan PPh dengan tarif tertentu sesuai dengan jenis objek pajaknya. PPh Pasal 4 ayat 2 yang
dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri,
bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh
terutang untuk penghasilan tersebut.
Oleh karena itu, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final tersebut tidak akan
dihitung PPhnya pada SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan
lainnya.
Sementara, terkait dengan omset atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak
dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah
dipotong PPh Final.
Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib pajak
badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak
ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2.
Dengan demikian, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh
Pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka
wajib pajak tersebut harus menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut, misalnya dalam
transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan/atau bangunan.
Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:
 Koperasi;
 Penyelenggara Kegiatan;
 Otoritas Bursa; dan
 Bendaharawan.
Untuk lebih mendalami pehaman mengenai PPh Pasal 4 ayat 2, berikut adalah beberapa ulasan
contoh soal perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2:
 Pajak atas Hadiah Undian dan Penghargaan

11. PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah
dikirimkan oleh para pelanggannya, dengan hadiah senilai Rp100.000.000. Dalam penarikan
undian tersebut nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana
penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong
oleh PT Oke Indonesia?
Jawab:
PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Oke Indonesia adalah 25% x Rp100.000.000 =
Rp25.000.000.
 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pada tanggal 12 Agustus 2015, Rahmat membeli 1 unit rumah dari developer PT Griya Persada
seharga Rp800.000.000 secara tunai. Antara PT Griya Persada dengan Rahmat belum dilakukan
penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses
pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
antara PT Griya Persada sebagai penjual dan Rahmat sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut
masih atas nama PT Griya Persada. Sebelum dilakukan AJB antara PT Griya Persada dengan
Rahmat, rumah tersebut oleh Rahmat dijual kepada Indra Aji, sehingga akibat transaksi tersebut
nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Griya
Persada sebagai penjual dan Indra Aji sebagai pembeli.
Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan rumah
tersebut?
Jawab:
PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Griya Persada dalam kasus ini yaitu sebesar 2,5% x
Rp800.000.000 =Rp20.000.000.
 Pajak atas Usaha Jasa Konstruksi
PT Jaya Makmur merupakan perusahaan yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bidang Sipil Sub Bidang Bangunan-
bangunan non perumahan lainnya dengan kualifikasi besar gred 6.

12. PT Jaya Makmur pada tahun 2013 ditunjuk oleh CV Lukito selaku pemilik Rumah Sakit Sentosa
untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak
dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000.000 tidak termasuk PPN.
PT Jaya Makmur menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada
tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000.000. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai
dengan tingkat penyelesaian, yaitu:
 Termin pertama sebesar Rp5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 25%;
 Termin kedua sebesar Rp5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 50%;
 Termin ketiga sebesar Rp5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 75%;
Sisa Rp5.000.000.000 akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai.
Pembangunan Rumah Sakit Sentosa harus diselesaikan oleh PT Jaya Makmur paling lama
tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan.
Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukito terkait
pembayaran uang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31
Desember 2013?
Jawab:
Pembayaran uang muka kontrak:
Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3%
x Rp5.000.000.000 = Rp150.000.000.
Pembayaran termin pertama:
Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3%
x Rp5.000.000.000 = Rp150.000.000.
 Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Rafi Moreno menyewa rumah milik Damas Wibowo selama 5 tahun dari tahun Desember 2011
sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp350.000.000 yang dibayar pada awal sewa. Atas

13. pembayaran sewa tersebut Damas Wibowo telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4
ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp35.000.000.
Dalam perjanjian dimasukkan syarat bahwa Rafi Moreno dapat menyewakan kembali rumah
yang disewanya tersebut kepada orang lain meskipun tanggungjawabnya tetap berada di Rafi
Moreno.
Pada bulan Juli 2013 Rafi Moreno, tanpa membatalkan sewa dengan Damas Wibowo,
menyewakan rumah tersebut kepada adik kandungnya Kinan Pali yang berprofesi sebagai
pedagang kue sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp110.000.000,00 yang dibayar pada
tanggal 3 Juli 2013.
Bagaimanakah kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Rafi Moreno dan
Kinan Pali?
Jawab:
Mengingat Kinan Pali bukan merupakan pemotong pajak, maka Rafi Moreno wajib menyetorkan
sendiri PPh yang terutang tersebut ke KPP tempat dia terdaftar. Besarnya PPh Pasal 4 ayat 2
yang bersifat final yang wajib disetorkan adalah:
10% x Rp110.000.000 = Rp11.000.000.
 Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
CV Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan
Alat dan Mesin Pertanian. Peredaran Bruto CV Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2014 sebesar
Rp4.750.000.000. Adapun Peredaran Bruto CV Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2015 sebesar
Rp5.455.532.000 dengan rincian sebagai berikut :
Bulan Peredaran Bruto (Rp)
Januari 2015 435.652.000
Februari 2015 468.560.000

14. Maret 2015 449.870.000
April 2015 435.800.000
Mei 2015 475.600.000
Juni 2015 468.750.000
Juli 2015 495.000.000
Agustus 2015 436.520.000
September 2015 435.200.000
Oktober 2015 463.500.000
November 2015 412.560.000
Desember 2015 478.520.000
Bagaimana penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?
Jawab:
Karena Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2014 sebesar
Rp4.750.000.000.000 atau tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan untuk
tahun pajak 2015 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV Manis Makmur untuk Tahun Pajak 2015
sebagai berikut:
Bulan Peredaran Bruto Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat 2
Januari 435.652.000 1 % 4.356.520

15. Februari 468.560.000 1 % 4.685.600
Maret 449.870.000 1 % 4.498.700
April 435.800.000 1 % 4.358.000
Mei 475.600.000 1 % 4.756.000
Juni 468.750.000 1 % 4.687.500
Juli 495.000.000 1 % 4.950.000
Agustus 436.520.000 1 % 4.365.200
September 435.200.000 1 % 4.352.000
Oktober 463.500.000 1 % 4.635.000
November 412.560.000 1 % 4.125.600
Desember 478.520.000 1 % 4.785.200
Jumlah 5.455.532.000 1% 54.555.320
Demikian ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2.

16. Sumber data :
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23
http://news.ddtc.co.id/artikel/8844/pph-pasal-23-6-contoh-soal-perhitungan-pph-pasal-
23/
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2
http://news.ddtc.co.id/artikel/10590/pph-pasal-4-ayat-2-10-contoh-soal-perhitungan-pph-
pasal-4-ayat-2-bag-2/