Dokumen tersebut membahas pendekatan pembangunan manusia untuk perencanaan dan pemantauan. Dokumen ini menjelaskan kerangka konsep pembangunan manusia di Indonesia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium."
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PEMBANGUNAN MANUSIA
1. Human Development
Approach for Planning and
Monitoring
Presented by
Taufik Hanafi
Director for Education and Religious Affairs
BAPPENAS
Jakarta, October 13-14, 2009
Presented at Policy Seminar: Strengthening Development Planning and Performance Evaluation
in Support of Local Government Practices hosted by UNDP in partnership with BAPPENAS
2. ARAHAN RPJPN 2005-2025
MISI 2005-2025
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak Tujuan negara
mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, beradab (UUD 45)
VISI
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya 2005-2025
saing • Melindungi
3. Mewujudkan masyarakat demokratis
MAJU tumpah darah
berlandaskan hukum • Memajukan
MANDIRI
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, kesejahteraan
dan bersatu
ADIL umum
5. Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan • Mencerdaskan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
MAKMUR kehidupan
bangsa
7. Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri, • Ikut
maju, kuat, dan berbasiskan melaksanakan
kepentingan nasional
ketertiban dunia
8. Mewujudkan Indonesia berperan
penting dalam pergaulan dunia
internasional 2
3. MISI 1: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, beradab
SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN
Karakter Bangsa:
Pembangunan Agama:
Tangguh - Agama sbg landasan moral & etika
Kompetitif - Membina akhlak mulia, etos kerja, menghargai
Akhlak Mulia prestasi
- Meningkatkan kerukunan hidup, saling percaya
Bermoral dan harmonisasi
Mantapnya budaya
Pembangunan & Pemantapan Jati Diri Bangsa:
bangsa: - Karakter bangsa & sistem sosial berakar, unik,
Peradaban modern, unggul
Harkat - Pembangunan olahraga: peningkatan budaya dan
prestasi olahraga
Martabat
Jati diri Pengembangan budaya inovatif berorientasi Iptek:
- Penghargaan masyarakat terhadap Iptek
Kepribadian - Pengembangan tradisi iptek
- Pengungkapan kreativitas melalui kesenian
3
4. MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN
Kualitas SDM Pengendalian jumlah & laju pertumbuhan
IPM penduduk:
IPG - Pelayanan KB & kesehatn reproduksi
Penduduk - Penataan persebaran dan mobilitas penduduk
tumbuh seimbang - Sistem administrasi kependudukan
Pendidikan:
- Peningkatan kualitas SDM yang bermartabat,
berharkat, barakhlak mulia, dan menghargai
keberagaman sehingga mampu bersaing di era
global
- Mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan
- Menumbuhkan kebanggaan kebangsaaan,
akhlak mulia, kemampuan hidup bersama
- Pelayanan pendidikan sepanjang hayat
4
5. MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN
Kualitas SDM Kesehatan
IPM
- Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
IPG kemampuan hidup sehat
Penduduk
- Pembangunan berwawasan kesehatan
tumbuh seimbang
Pemb. Perempuan & anak:
- Peningkatan kualitas hidup perempuan,
kesejahteraan, perlindungan anak,
penurunan kekerasan, eksploitasi, &
diskriminasi
- Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG
Pemuda:
- Pembangunan karakter bangsa & partispasi
pemuda
- Budaya & prestasi olahraga
5
6. KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA
RPJP
• Berharkat
Insan • Bermartabat
• Bermoral
• Memiliki jati diri
Pemb • Sehat
Manusia • Berpendidikan
• Kompetitif
Sumber • Tangguh
Daya • Berkepribadian
Pembangunan • Penduduk Tumbuh
Seimbang
Pembangunan manusia mencakup seluruh siklus hidup manusia
dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat
6
7. Interaksi Pembangunan Manusia dengan Pembangunan
Bidang Lain
Faktor Lain
yang Berpengaruh
Kelembagaan
Agama Globalisasi
Pembangunan Demokratisasi
Budaya
Manusia
Pendidikan Desentralisasi
Kesehatan Insan Good Governance
Gizi Penguatan Kelembagan
Pert Penduduk Sumber Keadilan dan
Daya Kesetaraan gender
Olahraga Dll…
Ekonomi
Hukum & HAM
SDA - LH
Infrastruktur
Dll..
7
8. Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan
Misi 1:
Misi 8: Berakhlak,
Peran dalam bermoral,
Pergaulan beretika,
Internasional berbudaya
Akhlak Mulia Misi 2:
Kreatif
Misi 7: Berpendidikan Bangsa
Harkat Sehat
Neg. kepulauan Jatidiri Kompetitif Berdaya
yg mandiri, Martabat Berpendidikan Saing
maju, kuat Etos Kerja Kreatif
Berpendidikan Orientasi Iptek
Kompetitif Tangguh
Jatidiri Maju
Mandiri
Adil Saling percaya
Berpendidikan
nas n
Makmur Misi 3:
I
Misi 6:
Harmonis Demokratis
aya Dr e b m S
Asri dan
u
Bermoral Rukun berlandaskan
Lestari Harmonis Hukum
Akhlak Mulia
Kualitas hidup Toleran Harmonis
Saling percaya
Perempuan & Anak
Misi 5: Misi 4:
Pemerataan Aman,
Pembangunan Damai,
& Berkeadilan Bersatu
8
9. Kerangka Pikir Pembangunan Manusia Indonesia
LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan)
Kelembagaan Kesetaraan gender
Demokratisasi Globalisasi
Desentralisasi Komitmen global
Kesinambungan fiskal Penyakit lintas negara
ISU STRATEGIS
• Jumlah dan struktur MANUSIA
umur penduduk INDONESIA
ANALISA SITUASI • Karakter manusia MASA DEPAN
Indonesia SASARAN Tangguh
• Kondisi manusia • Akses dan kualitas
Indonesia saat ini RPJM Berkompetitif
• Faktor-faktor yang pelayanan sosial dasar 2010-2014 Berakhlak Mulia
berpengaruh • Kesenjangan Bermoral
• IPM, IPG, IKM PEMBANGUNAN MANUSIA Sehat
INDONESIA Berpendidikan
• Arah Kebijakan
• Strategi
• Program
• Kegiatan
LANDASAN HUKUM
•UUD 1945 - UU Kesehatan
•RPJPN 2005-2025 - UU Pendidikan
•RPJM 2005-2009 - dll
9
10. Trend HDI dan Indek Komposit HDI Tahun 2000-2007
Tahun
Indeks Komposit HDI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007
Life expectancy at birth
66,2 66,2 66,6 66,8 67,2 69,7 70,5
(years)
Adult literacy rate (% aged
15 and 86,9 87,3 87,9 87,9 90,4 90,4 92
above)
Combined gross enrolment
65 64 65 66 68 68,2 68,2
ratio in education
GDP per capita (PPP US$) 3.043 2.940 3.230 3.361 3.609 3.843 3.712
HDI value 0,684 0,682 0,692 0,697 0,711 0,728 0,734
111 dari 177
n
Ranking 110 dari 173 112 dari 175 110 dari 177
e 108 dari 177 107 dari 177 111 dari 182
negara negara g negara negara negara negara
a
r
a
Sumber : HDR (berbagai Tahun)
10
11. Human Development Index di Negara-negara
ASEAN, 2004 - 2007
2004 2005 2006 2007
Tahun
Rankin Rankin Rankin Rankin
HDI HDI HDI HDI
g g g g
Singapura 0,922 25 0,918 28 0,944 23
Brunei
0,894 30 0,919 27 0,92 30
Darussalam
Malaysia 0,805 61 0,811 63 0,823 63 0,829 66
Thailand 0,784 74 0,781 78 0,786 81 0,783 87
Pilipina 0,763 84 0,771 90 0,745 102 0,751 105
Vietnam 0,709 109 0,733 105 0,718 114 0,725 116
Indonesia 0,711 108 0,728 107 0,726 109 0,734 111
Myanmar 0,583 132 0,585 135 0,568 138
Cambodia 0,583 129 0,598 131 0,575 136 0,593 137
11
12. MDG
8 Tujuan
Poverty & Hunger Maternal Health
48 Indikator
18 Target
dengan
EDUCATION Comm. Diseases
pada
tahun dasar
tahun 2015
1990
GENDER ENVIRONMENT
CHLD HEALTH PARTNERSHIP
12
13. MDG dan Pembangunan Nasional
• MDGs: sejalan dengan tujuan pembangunan
(Propenas 2000-2004, RPJMN 2004-2009, dan
RPJPN 2005-2025)
Penanggulangan kemiskinan
Ketahanan pangan dan gizi
pembangunan kesehatan
Pembangunan pendidikan
Keadilan dan kesetaraan gender.
13
14. Pencapaian MDG
Gap antara target dan pencapaian:
Mengarah pada Pencapaian MDG:
bidang pendidikan dasar, gender dan pemberdayaan
perempuan, penurunan kematian anak, penanggulangan TB
Belum mengarah pada pencapaianMDG:
gizi, kematian ibu, penanggulangan malaria, dan HIV/AIDS
serta akses kepada air minum dan sanitasi
14
15. Pencapaian MDG Indonesia &
di antara negara-negara lain
Pencapaian Indonesia ( )
Kemiskinan
Kurang Gizi
Pendidikan Dasar
Gender
Kematian Anak
Kematian Ibu
Akes Air Bersih
Akses Sanitasi
T.a.d Off track serius Off track On track Tercapai
15
Sumber: Global Monitoring Report 2007
16. Capaian MDGs di Daerah Gambar
Indeks Pencapaian Target MDGs di Setiap Provinsi, 1993-2006
Indeks MDGs Indonesia
Sumatera Barat Pencapaian target MDGs di setiap provinsi
Sulawesi Utara dalam kurun tahun 1993 sampai 2006
Gorontalo menunjukkan perkembangan yang terus
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
membaik. Berdasarkan pencapaian 13
Nanggroe Aceh Darussalam
indikator sebagaimana dibahas dalam uarain
Sumatera Selatan di atas, maka pada tahun 1993, Provinsi
Bangka Belitung Sumatera Barat merupakan provinsi dengan
Maluku rata-rata pencapaian umum yang terbaik.
Maluku Utara Sementara Papua pada tahun 1993
DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan pencapaian paling
Lampung buruk.
Kalimantan Timur
DKI Jakarta
Sulawesi Tengah Pada tahun 2000 posisi Provinsi Sumatera
Jawa Tengah Barat menduduk posisi ke-5, sedangkan
Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang
Sulawesi Tenggara terburuk menggantikan posisi Provinsi Papua.
Jawa Timur
Sumatera Utara
Banten Pada tahun 2006, Provinsi Gorontalo
Jawa Barat merupakan provinsi dengan pencapaian
Bali umum yang terbaik. Sementara itu Provinsi
Kalimantan Tengah Maluku Utara menjadi provinsi dengan
Kepulauan Riau pencapaian terburuk.
Bengkulu
Riau
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Jambi
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Irian Jaya Barat
Papua
1993 2000 2006
16
17. Contoh: PENGARUSUTAMAAN MDG dan PENGGUNAAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
NASIONAL
3 Development Agenda 2004-2009
MDG; other
International 1. Peace
Conventions; 2. Justice and democracy
IPM, IPG, IKM RPJP
2005-2025 3. People Welfare:
a. Reducing poverty and unemployment
b. Improving quality of HR
RPJMN c. Improving Quality of Environment and natural
(5Y) resource management
d. Infrastructure Improvement
Strategic Plan
PRSP
Sectoral Program Annual Development Plan
Regional Program
(RKP)
National Budget
Program
Local Gov Budget Implementations
17
17
18. Tantangan dalam Menggunakan HD
Approach
Pengembangan peta jalan (roadmap)
Misalnya untuk pencapaian MDG: sebagai milestone
(tahapan) pelaksanaan pencapaian MDGs
mencakup aspek perencanaan, penganggaran
• Menterjemahkan Indikator dan sasaran di
tingkat daerah
• Meningkatkan awareness stakeholder di daerah
• Meningkatkan kapasitas SDM dan pendanaan
• Menjabarkan sasaran, kebijakan dan program serta
kegiatan dalam dokumen perencanaan
• Bagaimana menetapkan sasaran antar daerah (seragam
atau tergantung kondisi lokal Identifikasi indikator untuk
monev
18
19. Desentralisasi:
Peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik
mempengaruhi pencapaian MDGs menjadi semakin besar
Peran kebijakan dan anggaran daerah dalam pencapaian MDGs perlu
diperluas
Pembagian Urusan (PP No. 38/2007
Kerangka umum bidang kebijakan yang terkait pencapaian MDGs yang
dilaksanakan oleh daerah selaku aktor utama, contoh Kesehatan,
Pendidikan
Pencapaian indikator MDGs perlu diintegrasikan sebagai bagian dari
indikator target, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari proses
perencanaan dan penganggaran di daerah
Peran kebijakan pemerintah daerah bersifat komplementer
terhadap program pemerintah pusat
Kombinasi program PNPM dengan program pemerintah daerah untuk
mengurangi kemiskinan
19
20. Selain meningkatkan peran pemerintah, kebijakan lain yang diperlukan dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan manusia memberikan perhatian
khusus kepada provinsi dan kab/kota yang relatif tertinggal
Pengembangan berbagai indikator HD yang dapat menggambarkan
perkembangan pembangunan manusia dengan lebih utuh.
Tantangan bagi Pemerintah adalah bagaimana mengalokasikan anggaran
secara lebih tajam sehingga menguntungkan daerah tertinggal, terutama yang
memiliki sumber daya fiskal rendah, misalnya dengan mempertajam
penargetan program-program dekonsentrasi.
Meningkatkan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta advokasi program-
program pembangunan
Pengembangan model dan best practices HD Approach
20
21. HARAPAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Sebagaimana dilakukan di tingkat pusat,
sasaran, kebijakan program dan kegiatan
perlu diarusutamakan dalam perencanaan
daerah
Sebagai bagian dari Rencana Pembanganan
Jangka Menengah Daerah & Rencana Kerja
Daerah
Sebagai bagian dari Rencana Strategis Satuan
Kerja Pemerintah Daerah & Rencana Kerja dan
Anggaran Pemerintah Daerah
21
Konsep pembangunan manusia yang ditawarkan merupakan perpaduan dari konsep: Economic growth , yang menempatkan SDM sebagai modal kapital Human Resource Development, yang menempatkan SDM sebagai instrumen untuk produksi barang dan jasa Human Welfare, yang menempatkan SDM sebagai tujuan akhir pembangunan Basic Need , yang mengacu pada pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia