7. PSL. 4 UU NO. 8 TH. 1999) hak & Kewajiban konsumen 1. HAK ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN, KESELAMATAN, DLM MENGKONSUMSI BRG DAN JASA 2. HAK UTK PILIH BRG DAN / JASA SERTA MENDPTKAN BRG / JASA TRB SESUAI DGN NILAI TUKAR & KONDISI SERTA JAMINAN YG DIJANJIKAN .
8. 3. HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN BARANG DAN / JASA. 4. HAK UTK DIDENGAR PENDAPAT & KELUHANNYA ATAS BRNG DAN / JASA YG DIGUNAKAN. 5. HAK UTK MENDAPAT ADVOKASI, PERLINDUNGAN & UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT.
9. 6. HAK UNTUK MENDAPAT PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KONSUMEN. 7. HAK UNTUK DIPERLAKUKAN / DILAYANI SECARA BENAR DAN JUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF. 8. HAK UTK MENDAPAT KOMPENSASI, GANTI RUGI DAN / PENGGANTIAN, APABILA BRG / JASA YG DITERIMA TDK SESUAI DGN PERJANJIAN / TDK SEBAGAIMANA MESTINYA. 9. HAK2 YANG DIATUR DALAM PERATURAN UU LAINNYA.
11. Hak & Kwjbn Plaku Usaha HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA Hak menrima pmbayaran sesuai dgn kesepakatn mengenai kondisi & nilai tukar brg / jasa yg diperdgngkan Hak utk dpt perlindngan hukum dr tindkan konsumen yg beritikad tdk baik Hak utk lakukan pembelaan diri sepatut nya dlm penyelesaian hukum sengketa Hak rehabilitasi nama baik apabila tdk terbkti scra hukum bahwa kerugian konsumen tdk diakibatkan oleh brg & jasa yg diperdagnkn Hak yg diatur dlm ketntuan uu lain
12. KEWAJIBAN PELAKU USAHA (PSL. 7 UU NO 8 TH 1999) Beritikad baik dlm melaks kegiatn usaha Membrikan infrmasi yg bnr jelas & jujur mengenai kondisi & jaminan brg & jasa sertamemberikan penjlsan pengguna, perbaikan & pemeliharaan Memperlakukan konsumen Scara bnr & jujur Serta tdk diskri- minatif
13. Menjamin mutu brg & jasa yg diprduksi & diprdgngkan berdsrkan ketntuan standar mutu brg & jasa yg berlaku Memberikan Ksmpatan kpd konsmen Utk menguji & mencoba Brg & jasa Tertentu serta memberi Jaminan & garansi Atas brg yg Dinuat & diprdgngkan Memberikan Kompensasi, Ganti rugi & penggantian Atas kerugian Akibat pnggu- naan, pmakaian & pmanfaatn Brg & jasa yg diperdgngkan Memberikan Kompensasi Ganti rugi & penggantian Apabila brg Yg diterima tdk sesuai dgn perjanjian
14. PELAKU USAHA DILARANG MEMPRODUKSI DAN / MEMPERDAGANG- KAN BARANG DAN / ATAU JASA LARANGAN BAGI PELAKU USAHA PSL 8 (1) UU NO 8 TH 1999
15. Tdk memenuhi / tdk sesuai dgn standar yg dipersyaratkan & ketentuan peraturan UU Tdk sesuai dgn berat bersih / netto & jumlah dlm htungan Sebagaimana yg dinyatakan dlm hitungan sbagamana yg Dinyatakan dlm label / etiket brg trsb. Tdk sesuai dgn ukuran, takaran, timbangan & jumlah dlm Hitungan menurut ukuran yg sebenarnya. Tdk sesuai dgn kondisi, jaminan, keistimawaan/ kmjuan Sbagmana dinyatakan dlm label, etiket / ket brg / jasa tsb Tdk sesuai dgn mutu, tingkatan, komposisi, proses peng- Olahan, gaya mode / penggunaan tertentu sbagaimana Dinyatakan dlm label / ket brg / jasa tsb.
16. Tdk sesuai dgn jayg dinyatakan dlm label, etiket, ket, Iklan / promosi penjualan brg / jasa tsb. Tdk mencantumkan tggl kadaluarsa / jangka waktu peng- gunan / pemanfaatan yg plng baik atas brg tsb. Tdk mengikuti ketentuan berprodksi scara halal, sbagai- mana pernyataan halal yg dicantumkan dlm label. Tdk memasang label/membuat penjelasan brg yg mmuat nama brg ukuran berat/ isi bersih, kmposisi aturan pakai, tggl pembuatan, akibat samping, nama & alamat pelaku Usaha serta ket lain utk penggunaan yg menurut ketentuan hrs dipasang. Tdk mcantumkan informasi & petunjuk penggunaan brg dlm bhs Indonesia sesuai dgn ketentuan yang berlaku
17. PASAL 8 (2) UU NO 8 TAHUN 1999 Pelaku usaha dilarang memprdgangkan brg yg rusak, cacat / bekas, & tercemar tanpa memberi informasi scara & bnr atas brg dimaksud.
18. PASAL 8 (3) UU NO 8 TAHUN 1999 Pelaku usaha dilrng memperdgangkan persediaan farmasi & pangan yg rusak, cacat / bekas & tercemar, dgn / tanpa informasi scara lengkap dan benar.
19. PASAL 8 (4) UU NO 8 TAHUN 1999 Pelaku usaha yg melakukan plngaran pada ayat (1) & ayat (2) dilarang memprdagngkan brg / jasa tsberta wajib menariknya dr peredaran
20.
21.
22.
23. PASAL 10 UU NO 8 TAHUN 1999 PELAKU USAHA DALAM MENAWARKAN BARANG DAN / ATAU JASA YANG DITUJUKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DILARANG MENAWARKAN, MEMPROMOSIKAN, MENGIKLANKAN ATAU MEMBUAT PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN MENGENAI :
24.
25.
26.
27. PELAKU USAHA DILARANG MENAWARKAN, MEMPROMOSIKAN ATAU MENGIKLANKAN SUATU BARANG DAN ATAU JASA DENGAN HARGA / TARIF KHUSUS DALAM WAKTU DAN JUMLAH TERTENTU, JIKA PELAKU USAHA TERSEBUT TIDAK BERMAKSUD UNTUK MELAKSANAKANNYA SESUAI DENGAN WAKTU DAN JUMLAH YANG DITAWARKAN, DIPROMOSIKAN ATAU DIKLANKAN. PASAL 12 UU NO 8 TAHUN 1999
28.
29. PASAL 14 UU NO 8 TAHUN 1999 PELAKU USAHA DALAM MENAWARKAN BARANG DAN ATAU JASA YANG DITUJUKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DENGAN MEMBERIKAN HADIAH MELALUI CARA UNDIAN, DILARANG UNTUK :
30. a. T IDAK MELAKUKAN PENARIKAN HADIAH SETELAH BATAS WAKTU YANG DIPERJANJIKAN. b. MENGUMUMKAN HASILNYA TIDAK MELALUI MEDIA MASSA. c. MEMBERIKAN HADIAH TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN. d . MENGGANTI HADIAH YANG TIDAK SETARA DENGAN NILAI HADIAH YANG DIJANJIKAN.
31.
32.
33.
34. (2) PELAKU USAHA PERIKLANAN DILARANG MELANJUTKAN PEREDARAN IKLAN YANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN PADA AYAT (1)
35. WEWENANG PENYIDIKAN PENYIDIK DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT PPNS TERTENTU DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KUHAP)
36. SANKSI PIDANA PENUNTUTAN PIDANA DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKU USAHA DAN PENGURUSNYA PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10, PASAL 13 AYAT (2), PASAL 15 PASAL 17 AYAT (1) huruf “a”, huruf “b”, huruf “c”, huruf “e”. AYAT (2) DAN PASAL 18 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 2 MILYAR RUPIAH PASAL 61 PASAL 62 AYAT (1)
37. SANKSI PIDANA PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM pasal 11, pasal 12, pasal 13 (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf f, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 500 JUTA RUPIAH. TERHADAP PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA, SAKIT BERAT, CACAT TETAP ATAU KEMATIAN DIBERLAKUKAN KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU. PASAL 62 AYAT (2) PASAL 62 AYAT (3)
38.
39. Designed by Unit I RESKRIM POLRESTA MADIUN ( BRIPTU A.ALFI.S) SEKIAN & TERIMA KASIH
![MATERI PEMBAHASAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)