Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2012. Dokumen ini memberikan panduan bagi instansi terkait dalam perencanaan, penggunaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan yang didanai melalui DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2012. Dokumen ini juga menjelaskan arah kebijakan penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan tahun

1. PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012
Oleh :
Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc
Kepala Biro Perencanaan
Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012
Hotel Red Top Jakarta, 22 Nopember 2011
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA, 2011

2. VISI : :Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan
VISI Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan
Perikanan Terbesar 2015
Perikanan Terbesar 2015
MISI : :Mensejahterakan Masyarakat
MISI Mensejahterakan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Grand Strategy Grand Strategy
1. Memperkuat 2. Mengelola 3. Meningkatkan 4. Memperluas
Kelembagaan Sumber Daya Produktivitas Akses Pasar
dan SDM secara Kelautan dan dan Daya Saing Domestik dan
Terintegrasi Perikanan secara Berbasis Internasional
Berkelanjutan Pengetahuan
REVOLUSI BIRU
Perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk PENINGKATAN
PRODUKSI kelautan dan perikanan melalui Program Nasional MINAPOLITAN yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna
peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas
2

3. SINERGI KEBIJAKAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENDUKUNG RENJA KKP TAHUN 2012
Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Produksi 1.1. Meningkatkan
Meningkatkan
Meningkatkan sarana Produktivitas dan
Produktivitas dan
Perikanan Tangkap Produksi Perikanan:
dan prasarana Daya Saing
Daya Saing Produksi Perikanan:
14,86 ton
14,86 ton
penangkapan, budidaya, Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Berbasis
Berbasis
pengolahan, peningkatan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Pengetahuan
Pengetahuan
mutu, pemasaran,
pengawasan perikanan, Nilai Tukar Nelayan:
Nilai Tukar Nelayan:
Penyediaan Sarana dan Prasarana 2. Memperkuat
2. Memperkuat 110
110
serta penyediaan sarana Penyuluhan Perikanan Kelembagaan dan
Kelembagaan dan
prasarana SDM secara
SDM secara
pemberdayaan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Terintegrasi
Terintegrasi Nilai Ekspor : :
Nilai Ekspor
Perikanan
masyarakat di wilayah USD 3,6 juta
USD 3,6 juta
pesisir dan pulau-pulau Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan 3. Memperluas
3. Memperluas Penyediaan konsumsi
kecil terutama pada Prasarana Pengolahan, Peningkatan Akses Pasar
Akses Pasar
Penyediaan konsumsi
ikan:
ikan:
daerah yang memiliki Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Domestik dan
Domestik dan 32.7 kg/Kap/th
32.7 kg/Kap/th
potensi kelautan dan Internasional
Internasional
perikanan atau kawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Luas KKP:
Luas KKP:
minapolitan, yang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 15,2 juta ha
15,2 juta ha
didukung dengan sarana Perikanan 4. Mengelola SDKP
4. Mengelola SDKP
dan prasarana secara Pulau kecil/terluar
Pulau kecil/terluar
secara
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan yang dikelola : :
yang dikelola
penyuluhan perikanan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi
Berkelanjutan
Berkelanjutan
60 pulau
60 pulau
dan penguatan statistik Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau
perikanan kecil Bebas illegal fishing:
Bebas illegal fishing:
36%
36%

4. PERKEMBANGAN PAGU DAN JUMLAH DAERAH
PENERIMA DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2004-2011
Rata-Rata Alokasi Pagu DAK Kabupaten/Kota 2004-2012 (Rp. Juta)
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-Rata 1,554 1,070 1,921 2,535 2,535 2,663 2,731 2,983 2,988

5. PENGGUNAAN DAK KELAUTAN DAN
PERIKANAN
SECARA NASIONAL TAHUN 2010-2011

6. PERMASALAHAN UMUM DAK
• Pemanfaatan belum optimal, antara lain
belum didukung adanya biaya operasional
dan kapasitas SDM pengelola yang
memadai, kurang tepatnya lokasi, dll
• Masih banyaknya revisi kegiatan dan
perubahan lokasi sehingga memerlukan
waktu
• Beberapa kab/kota terlambat proses
pencairan dananya
• Monitoring dan evaluasi belum optimal
• Pelaporan belum tertib

7. ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2012
DALAM RKP TAHUN 2012
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam
RKP 2012, termasuk program prioritas nasional yang
bersifat lintas sektor/kewilayahan
2. Mendukung perencanaan DAK berbasis kinerja dan
fokus pada outcome oriented
3. Membantu daerah yang memiliki kemampuan
keuangan relatif rendah dalam membiayai
pelayanan publik dalam rangka pemerataan
pelayanan dasar dan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
4. Penekanan pada klaster IV (program-program pro
rakyat)  Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

8. ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2012
Meningkatkan sarana dan prasarana produksi,
pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik
kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana
prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan
produksi perikanan terutama pada daerah yang
memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah
pengembangan perikanan (Minapolitan)
Sumber: RKP Tahun 2012 (Perpres No. 29 Tahun 2011)

10. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2012
• Merupakan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan
• Tujuan :
• Menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan administrasi
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK, serta
mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan
prioritas nasional
• Meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang
kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan
pembangunan ekonomi masyarakat
• Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan, instansi/dinas terkait, Pemerintah
provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota dalam teknis
penggunaan DAK dan monev pelaksanaan DAK
10

11. PENGGUNAAN
DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI
Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang KP Provinsi
sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan
perikanan untuk provinsi dengan memperhatikan alokasi DAK
bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah provinsi
11

12. Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap
1. Kapal > 30-60 GT beserta alat tangkap
2. Bahan yang digunakan adalah kayu
atau fibreglass yang kemampuan dan
biayanya disesuaikan dengan kondisi
di provinsi dan kebiasaan nelayan
setempat
12

13. PENGGUNAAN
DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA
• Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan Kab/Kota disusun
sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk
kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan
alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah
kabupaten/kota.
• Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk
kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah
provinsi setempat melalui dinas provinsi.
13

14. 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
a. Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap :
1. Kapal perikanan berukuran 3 s.d. < 30 GT
2. Perahu/Kapal perikanan (untuk perairan umum
daratan) berukuran < 3 GT
3. Alat penangkapan yang diijinkan & ramah lingkungan
4. Alat bantu penangkapan
5. Sarana penanganan ikan di atas kapal
a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) :
1. Fasilitas Pokok
2. Fasilitas Fungsional
3. Fasilitas Penunjang
14

15. 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Perikanan Budidaya
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih,
UPR dan/atau HSRT, dan Penyediaan Induk/calon
induk unggul:
1. Pengembangan BBI/BBU lokal.
2. Penyediaan induk unggul.
3. Pengembangan kawasan perbenihan (Unit
Pembenihan Rakyat/UPR dan Hatchery Skala Rumah
Tangga/HSRT).
a. Pengembangan Kawasan Budidaya :
1. Pengembangan kawasan budidaya laut.
2. Pengembangan kawasan budidaya air payau.
3. Pengembangan kawasan budidaya air tawar.
15

16. 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengolahan, Peningkatan Mutu dan
Pengolahan, Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Pemasaran Hasil Perikanan
a. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran:
1. Rehabilitasi los pasar ikan tradisional,
2. Tempat pemasaran benih ikan,
3. Sarana pemasaran bergerak roda 2.
a. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan:
1. Bangsal pengolahan.
2. Gedung pengolahan.
3. Alat pengolahan.
4. Unit pengolahan rumput laut.
a. Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu:
1. Cold storage;
2. Chiling room;
3. Pabrik es;
4. Cool box; dan
5. Freezer.
16

17. 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Pesisir dan Pulau-pulau kecil
a. Penyediaan Sarana Pemberdayaan:
1. Sarana Air Bersih
2. Sarana Energi Surya
3. Jalan kampung / desa
a. Penyediaan Prasarana Pemberdayaan:
1. Tambatan kapal/perahu
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
3. Pondok wisata
a. Penyediaan Sarpras Kawasan Konservasi Perairan (KKP):
1. Gedung, bangunan, jembatan penghubung
2. Sarana peralatan dan mesin
3. Sarana pendukung
17

18. 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
Perikanan
a. Penyediaan Prasarana Pengawasan
1. Bangunan pos pengawas (termasuk di PUD)
2. Steiger speed boat
a. Penyediaan Sarana Pengawasan
1. Speedboat pengawasan ukuran panjang 8
meter dan 12 meter.
2. Perahu motor untuk pengawasan
3. Alat komunikasi pengawasan
18

19. 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Perikanan
Penyuluhan Perikanan
a. Penyediaan Prasarana Penyuluhan:
• Bangunan Pos Penyuluhan
a. Penyediaan Sarana Penyuluhan:
1. Kendaraan roda 2 penyuluh
2. Speedboat/perahu motor penyuluhan
3. Peralatan penyuluhan
19

20. 7. Pengembangan Sarana Statistik
7. Pengembangan Sarana Statistik
Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
a. Peralatan survei/ pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan data, serta
penayangan data statistik dan informasi
kelautan dan perikanan
b. Kendaraan roda 2 petugas statistik
c. Perahu motor petugas statistik
20

21. BIRO PERENCANAAN
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta
Telp/Fax : 021-3520337
e-mail : programkkp@yahoo.com