SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Menyiram
Indahnya
Keadilan dan
Kedamaian
Hakikat Perlindungan dan
Penegakan Hukum
Nama Kelompok:
1. Dakota Fastabiqa N ()
2. Fahma Khoirun N ()
3. Hanif Ghazy M ()
4. Khasanah Nur S (29)
5. Kindi (30)
Konsep Perlindungan dan
Penegakan Hukum
 Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan
secar sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan
dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi
yang ada
Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:
1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam
masyarakat
2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan,
kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri
dalam pergaulan masyarakat
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum
apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
Macam-macam perlindungan hukum:
1. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
4. UU RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
5. UU RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman
Pentingnya Perlindungan dan
Penegakan Hukum
Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat
mewujudkan hal-hal berikut ini:
1. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak
dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan
2. Tegaknya keadilan
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga
negara
3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:
1. Hukumnya
Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, menurut
ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur
dalam konstitusi negara, serta sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat
2. Penegak Hukum
Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum
3. Masyarakat
Masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan
yang memadai, keuangan yang cukup, dsb
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya
Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian.pptx

Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMKHak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMKsahrul gunawan
 
materi_265_4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdf
materi_265_4.  Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdfmateri_265_4.  Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdf
materi_265_4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdfreinhardsinaga1jr
 
Hak asasi manusia dan hukum islamdocx
Hak asasi manusia dan hukum islamdocxHak asasi manusia dan hukum islamdocx
Hak asasi manusia dan hukum islamdocxAcehSebuah
 
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Naya Ti
 
RULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptxRULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptxAnakBaru5
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxHak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxRenggiNovinta
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxptmanggalajati
 
PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)sarahmaida12
 
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Riana Bw
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesiaaliftrigger
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaboscobahy1
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasaraisfajar
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Eja Fahreza
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawTitikbudiarti
 

Similar to Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian.pptx (20)

Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMKHak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
 
materi_265_4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdf
materi_265_4.  Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdfmateri_265_4.  Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdf
materi_265_4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara_Dr. Khairul Fahmi.pdf
 
Hak asasi manusia dan hukum islamdocx
Hak asasi manusia dan hukum islamdocxHak asasi manusia dan hukum islamdocx
Hak asasi manusia dan hukum islamdocx
 
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...
 
Instrumen HAM
Instrumen HAMInstrumen HAM
Instrumen HAM
 
RULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptxRULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptx
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxHak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
 
Pendidikan
PendidikanPendidikan
Pendidikan
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
 
PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)
 
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)
 
Makalah pcl
Makalah pclMakalah pcl
Makalah pcl
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
 
KB 2 PPT PKN.pptx
KB 2 PPT PKN.pptxKB 2 PPT PKN.pptx
KB 2 PPT PKN.pptx
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the law
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian.pptx

  • 1. Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum Nama Kelompok: 1. Dakota Fastabiqa N () 2. Fahma Khoirun N () 3. Hanif Ghazy M () 4. Khasanah Nur S (29) 5. Kindi (30)
  • 2. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum  Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secar sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada
  • 3. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat
  • 4. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya 2. Jaminan kepastian hukum 3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
  • 5. Macam-macam perlindungan hukum: 1. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 3. UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk 4. UU RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 5. UU RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  • 6. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini: 1. Tegaknya supremasi hukum Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan 2. Tegaknya keadilan Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
  • 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: 1. Hukumnya Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat 2. Penegak Hukum Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum 3. Masyarakat Masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dsb 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup