Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hak asasi manusia "kebebasan beragama di indonesia"

471 views

Published on

Pkn
dosen pengampu : pak jati
tema : kebebasan untuk beragama

Published in: Software
  • Be the first to comment

Hak asasi manusia "kebebasan beragama di indonesia"

  1. 1. HAK ASASI MANUSIA “KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA” NAMA KELOMPOK : INTAN FAJARSARI (1115500041) IQBAL FATKHURRAZAQ (1115500042) LOGMAL ALLYANDRA (1115500045) MALIKHATUN KHASANAH (1115500048) MARISKA SEPTIANI WULANDARI (1115500049) KELAS : 2B
  2. 2. 1. Pengertian Hak kebebasan beragama  Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk memilih agama atau kepercayaan untuk pribadi.  Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak- Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual.  Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan, toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara.
  3. 3. 2. Jaminan Konstitusi Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu :  Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”)  Pasal 28E ayat (2) UUD 1945  Pasal 28I ayat (1) UUD 1945  Pasal 29 ayat (2) UUD 1945  Pasal 28J ayat (1) UUD 1945  . Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
  4. 4. 3. UUD yang mengatur /menegaskan kebebasan beragama. Landasan hukum tentang kebebasan beragama tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 yaitu: Norma-Norma Kebebasan Beragama antara lain : 1. Internal freedom (Kebebasan internal). 2. External freedom (Kebebasan eksternal). 3. Noncoercion (Tanpa paksaan). 4. Nondiscrimination (Tanpa diskriminasi) 5. Rights of parent and guardian (Hak orang tua dan wali). 6. Corporate freedom and legal status (Kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum). 7. Limits of permissible restrictions on external freedom (Pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal). 8. Nonderogability. o Pasal 28 E o Pasal 28 I o Pasal 29 o Pasal 22 o Pasal 4
  5. 5. 4. Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Beberapa kasus pengabaian pemerintah dalam menyelesaikan kasus- kasus lama pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, di antaranya: a. pengabaian penyelesaian pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, b. pengabaian penyelesaian pembangunan gereja HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, serta c. pengabaian penyelesaian pemulangan warga Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian Mataram, Nusa Tenggara Barat. d. pengabaian penyelesaian pembangunan musala Asyafiiyyah, Denpasar, Bali, e. GKI Taman Yasmin Bogor, dan f. pengabaian penyelesaian pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di Surabaya, Jawa Timur. g. Keberadaan kebijakan diskriminatif juga dinilai menjadi penyebab tingginya tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNSP/1965 tentang Pencegahan Penyalahdayagunaan dan/atau Penodaan Agama.
  6. 6. ANYQUESTI ONS??????

×