Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan

2,340 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Tata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan

  1. 1. SP6114: Tata Kelola LingkunganModel Pengelolaan Bantaran Sungai di PerkotaanRamadhani Pratama Guna(1)(1) Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 24012056.ABSTRAKBantaran sungai merupakan salah satu wilayah di beberapa kota besar di Indonesia yang seringkalidijadikan tempat bermukim. Masalah timbul ketika pemukiman yang tumbuh di wilayah inimenimbulkan dampak-dampak yang tidak baik berupa pengurangan fungsi sungai dan bantarannyasebagai sumber kehidupan dan sumber air, sebagai tempat tinggal dan beraktivitas (rekreasi,transportasi air, dan aksesoris kota), dan sebagai recycle alami bagi keseimbangan ekosistem.Penataan wilayah inipun menjadi isu klasik yang seperti tiada kunjung selesai. Dengan berbagairealitas dan keterbatasan yang dialami pemerintah terkait, gagasan-gagasan mengenai multi-levelgovernance mengemuka. Penelitian ini mencoba untuk mencari model pengelolaan bantaran sungaidengan segala keterbatasan yang ada, dengan melibatkan berbagai stakeholders. Peran berbagaistakeholders ini kemudian dipetakan agar mendapat pemahaman yang komprehensif beserta peranyang dapat dilakukan.Kata-kunci: Bantaran sungai, kota besar, peran stakeholdersPENGANTAR sungai. Parahnya, di beberapa daerah penduduk bantaran sungai tersebutBantaran sungai adalah salah satu isu krusial menggunakan air sungai untuk beraktivitasdalam penataan lingkungan terutama di kota- seperti mencuci motor, mencuci pakaian, dankota besar. Bandung, Jakarta, Bogor, lainnya.Yogyakarta, dan Malang adalah contoh kota-kota besar di Indonesia yang mengalami Hal lain yang menyebabkan masalah inimasalah pada penataan lingkungan di seputar semakin berlarut adalah sudah menjamurnyabantaran sungai. Hal ini dikarenakan seakan- pemukiman ini sehingga langkah yang dapatakan belum ada contoh yang benar-benar diambil adalah langkah “pengobatan” bukanterlihat berhasil dan konkrit dalam mengatasi “pencegahan”. Sedangkan untuk melakukanmasalah-masalah seputar penataan bantaran hal tersebut perlu effort yang luar biasa besarsungai. baik dari segi waktu, tenaga, ataupun uang. Pemerintah yang terkaitpun tidak bisaPermasalahan yang timbul berkaitan dengan berbuat banyak karena ketebatasanbantaran sungai adalah semakin pendanaan.menjamurnya pemukiman kumuh yangbermukim di bantaran sungai. Sebagian besar Oleh karena itu, rumusan masalah yang akandari pemukiman tersebut juga mengambil menjadi arah pembahasan penelitian initepian sungai untuk bangunan, sehingga adalah:pondasi-pondasi bangunannya langsung 1. Seperti apa gambaran ideal kondisiditancapkan di aliran sungai. Tidak hanya itu, bantaran sungai di kota-kota besar?sistem sanitasi, pengelolaan kebersihan, dan 2. Bagaimana pengelolaan yang baik dalammanajemen airpun tidak terkelola dengan upaya perwujudan kondisi ideal tersebut?baik. Hal ini kemudian menyebabkanmasalah-masalah turunan seperti banyaknya METODEpembuangan sampah, pembungan limbahorganik rumah tangga, dan pencemaran Metode Pengumpulan Data Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 1
  2. 2. SP6114: Tata Kelola LingkunganMetode yang ditempuh dalam pengumpulandata adalah metode kualitatif. Metodepertama ialah menelusuri literatur, tulisan,dan makalah mengenai pengelolaan bantaransungai di kota-kota besar. Metode keduaialah dengan mewawancarai penduduk yangtinggal di bantaran sungai, dalam penelitianini yang menjadi tujuan wawancara adalahpenduduk bantaran Sungai Cikapundung,Kota Bandung. Metode ketiga ialah denganobservasi langsung ke lapangan. Dalam halini penulis melakukan observasi di bantaran Gambar 1 Fungsi Lingkungan dan KeteririsannyaSungai Cikapundung, Kali Citepus, dan Kali (Dunlap, 1993)Cidurian, keduanya di Kota Bandung. Sehingga peran sungai dalam hal ini bisaMetode Analisis Data dibagi menjadi:Setelah data terkumpul dan sudah dianggap 1. Supply depot, yaitu sebagai penyediacukup, penulis akan menganalisisnya dengan sumber kehidupan. Misalnya, sumber airmetode kualitatif. Penelitian ini akan baku bagi manusia, sumber ikan airmenggunakan teori-teori dan topik dalam tata tawar, sumber makanan bagi ekosistemkelola lingkungan untuk membantu dalam sungai dan rawa, bahkan hingga sumberanalisis rumusan masalah yang telah energi untuk menggerakkan turbin.ditetapkan. 2. Living space, yaitu sebagai ruang kehidupan atau habitat. Misalnya, ruangPEMBAHASAN untuk transportasi air, ruang untuk rekreasi sederhana, dan ruang publik.Impian Tentang Bantaran Sungai 3. Waste repository, yaitu untuk tempatHampir semua kota-kota besar di Indonesia “tenggelamnya” (sink) sampah dandilintasi oleh aliran sungai, baik kota di hilir kotoran. Misal, untuk pembuanganseperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, sampah dedaunan, bangkai hewan, danataupun kota di pertengahan dan hulu seperti lainnya. Tentunya masih dalam tahapBandung, Batu, Malang, dan Yogyakarta. yang wajar (di bawah ambang tercemarSungai-sungai ini beragam mulai dari yang dan daya dukung lingkungannya).besar dan mempunyai lembah (basin) yangjuga besar hingga yang kecil namun Berangkat dari peran sungai inilah gambaranberkelok-kelok. ideal mengenai bantaran sungai dapat direkonstruksikan. Gambaran dalam hal iniSungai-sungai yang melewati perkotaan ini hanya saya batasi pada gambaran fisikberperan sangat penting bagi kehidupan sungai. Sementara hal yang menyangkutmasyarakatnya. Dunlap dan Catton (1993) sosial budaya masyarakat akan lebih banyakmengemukakan model umum peran dibahas pada bagian setelah ini. Untuklingkungan atas kehidupan manusia. Ketiga menunjang berfungsinya sungai sebagaiperan itu adalah living space, supply depot, supply depot, kebersihan sungai merupakandan waste repository. Perhatikan skema hal yang mutlak. Sehingga bantaran sungaimodel pada Gambar 1 berikut. haruslah didesain untuk mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai. Untuk menunjang fungsi sebagai living space, bantaran sungai harus bisa menjadi penunjang masyarakat untuk beraktivitas. Bantaran sungai harus rapi, tertata, dan Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 2
  3. 3. SP6114: Tata Kelola Lingkungandapat diakses dengan mudah oleh memilih bantaran sungai. Faktor ini adalahmasyarakat. Sungai di kota besar dataran lokasi yang strategis. Lokasi strategis inirendah sangat berpotensi untuk menjadi jalur maksudnya lokasi yang dekat dengantransportasi dan aksesoris kota, sehingga bangunan-bangunan utama untuk melakukanbantarannyapun harus menjadi ruang publik. kegiatan, baik sosial, ekonomi, politik,Sedangkan untuk kota besar di dataran tinggi maupun budaya, seperti pertokoan,dimana banyak jeram, sungai dapat menjadi perkantoran, gedung kesenian, dan bankarea hijau dan aksesoris kota, sedangkan (Bintarto, 1977). Lokasi strategis inilah yangbantarannya dapat menunjang untuk daerah memang pada kota-kota besar dekat denganruang terbuka hijau. sungai utamanya, seperti sungai-sungai yang telah disebutkan di atas. Sedangkan bilaSedangkan fungsi sungai sebagai waste ditelusuri sungai-sungai ini sampai wilayahrepository menandakan bahwa tidak yang agak jauh dari lokasi strategis,mengapa bila bantaran sungai ditanami pemukiman kumuh yang menempatipepohonan dan hidup hewan-hewan. bantaran sungai ini semakin berkurang.Guguran daun yang jatuh ke sungai tidakakan membuat sungai menjadi tercemar Pada lain sisi, pemukim ini mayoritas darikarena sungai mempunyai mekanisme golongan menengah ke bawah (Afrilyanti,penguraian alami. 2012). Sehingga, memilih lokasi “sisa” di bantaran sungai adalah suatu prioritasRealitas Lapangan dan Masalahnya mengingat harga yang relatif murah danAdapun realitas yang ada di lapangan lokasi strategis.tidaklah sesuai yang diharapkan. Pemukimankumuh dan padat penduduk adalah Pekerjaan rata-rata pemukim di bantaranpemandangan yang mencolok di bantaran sungai kota-kota besar biasanya mengikutisungai kota besar. Tumpukan sampah kerap atau menyesuaikan lokasi-lokasi strategisterlihat di sungai yang bantarannya sudah yang ada di dekatnya. Afrilyanti (2012)tidak tertata dengan baik. Realitas ini dapat mengungkapkan bahwa karena di dekatdilihat di beberapa wilayah di bantaran bantaran sungai tempat ia meneliti (SungaiSungai Ciliwung, Cipinang, dan Krukut untuk Way Awi, Kota Bandar Lampung) terdapatdi Provinsi DKI Jakarta; Sungai Cikapundung, pasar dan pertokoan, banyak penduduk diKali Citepus, dan Kali Cidurian di Kota bantaran sungai tersebut berprofesi sebagaiBandung; Sungai Code dan Kali Winongo di pedagang, baik skala kaki lima, kecil, danYogyakarta; Sungai Brantas di Malang, dan besar. Anggani (2005) mengungkapkanlainnya. bahwa mayoritas penduduk bantaran sungai tempat penelitiannya (BKT Kaligawe, KotaPada sisi kependudukan, beberapa penelitian Semarang) berprofesi sebagai buruh industripada bantaran sungai di kota besar dan buruh bangunan. Memang daerahmenunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kaligawe adalah daerah industri dan dekatkawasan bantaran tersebut adalah pendatang dengan Pelabuhan Tanjung Mas. Seperti itu(Afrilyanti, 2012). Lebih lanjut, Chotib (2011) pula daerah Plesiran (bantaran Sungaimengemukakan bahwa jumlah pendatang di Cikapundung, Kota Bandung) yang dekatbantaran sungai ini berkisar 55% - 85% dengan kampus ITB dan kantor pemerintahandibandingkan penduduk asli. Sehingga faktor dan bisnis (kawasan Cihampelas danmigrasi menjadi salah satu pendukung bagi sekitarnya), penduduk (asli dan pendatang)masalah ini. mayoritasnya adalah mahasiswa dan karyawan. Serupa, daerah Babakan CiamisMigrasi dalam konteks ini tidak menjadi Kota Bandung yang dekat dengan kantor-masalah ketika pemilihan lokasi tidak di kantor swasta, penduduknya mayoritasbantaran sungai. Namun, ada faktor lain yang sebagai pedagang dan karyawan. Sehinggamenyebabkan para pendatang ini tetap jenis aktivitas pada lokasi strategis sangat Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 3
  4. 4. SP6114: Tata Kelola Lingkunganberkaitan dengan pekerjaan penduduk di hanya tanggung jawab pemerintah, namunbantaran sungai dekat lokasi strategis juga masyarakat dan swasta.tersebut. Melemahkan keterkaitannyaberpotensi menimbulkan konflik. Pertanyaannya adalah mengapa swasta ikut berperan? Ada dua alasan yang dapatPermasalahan selanjutnya adalah sudah mendukung hal ini. Pertama, di kota-kotalamanya waktu menetap penduduk di besar di Indonesia, banyak juga pihak swastabantaran sungai ini. Ada yang sudah 4 tahun yang bertempat di bantaran sungai, sehinggabahkan yang sudah mencapai puluhan tahun. mereka juga tidak dapat dipisahkan dalamMasalah ini semakin terakumulasi seiring kerja sama untuk mengelola bantaran sungai.dengan berjalannya waktu dan tidak tegasnya Kedua, terkait dengan living space, bahwaperaturan mengenai bantaran sungai. Adanya swasta lebih dapat berperan dalamUU Nomor 7 Tahun 2004 (Tentang Sumber penyediaan living space. Hal ini berkaitanDaya Air) dan PP Nomor 38 Tahun 2011 dengan bentuk pengorganisasian swasta(Tentang Sungai) tidak dilaksanakan dengan yang lebih kokoh dan baku sehinggabaik. Padahal, dalam PP Nomor 38 Tahun perwujudan living space yang baik juga2011 sudah jelas ditentukan mengenai lebar dipengaruhi oleh professionalitas swasta.sempadan/bantaran sungai, yang berkisar 10– 30 meter bergantung kedalaman sungai. Realitas lapangan dan keterbatasan yang telah dibahas di atas memberikan sedikitPermasalahan yang sekaligus menjadi gambaran bahwa permasalahan bantaranketerbatasan adalah dana dari pemerintah sungai bukan hal yang sederhana. Sehinggaterkait, terutama pemerintah kota. Besarnya permasalahan ini menuntut peran tidak hanyaarea yang harus ditata tidak sebanding dari pemerintah, namun juga swasta dandengan anggaran yang dipunya, sehingga masyarakat. Terlebih lagi ketika pemerintahstrategi umum yang dapat dilakukan ada dua. mempunyai keterbatasan dalam pendanaan.Pertama, penataan secara bertahap dalam Dengan karakteristik ini, tipe pengelolaanwaktu yang relatif panjang. Cara ini yang bisa diterapkan adalah tipe campuranmemerlukan komitmen yang kuat dari antara terpimpin dan mekanisme pasarsegenap pihak (pemerintah dan masyarakat) (Bernstein, 2002). Sehingga darijuga estafet antar periode kepemimpinan. pencampuran ini (terpimpin dan mekanismeKedua, penataan dengan lebih masal, di pasar) akan terbentuk pemerintahan lokalbanyak area. Sumber pendanaan dapat dari dalam arti sekecil-kecilnya di masyarakat.pemerintah pusat dan swasta. Waktu yang Pemerintahan lokal ini boleh jadi merupakandibutuhkan untuk cara ini relatif lebih singkat inisiatif dari warga, misal dalam bentukdibanding cara pertama, namun komunitas atau organisasi kemasyarakatanmembutuhkan anggaran dan usaha yang lainnya, atau berupa “persatuan” antara aktorrelatif lebih besar. swasta (private) dan masyarakat (Eckerberg dan Joas, 2004). Konsep ini kemudian diberiBantaran Sungai adalah Tanggung istilah Multi-level Governance.Jawab BersamaBerangkat dari peran lingkungan yang Struktur Pengorganisasian Multi-levelditawarkan Dunlap dan Catton (1993) pada Governancebagian Gambaran Ideal Bantaran Sungai Kota Konsep multi-level governance adalah konsepBesar model pengelolaan sungai dapat pemerintahan lebih kecil di tataran yang lebihdikembangkan. Pengelolaan sungai kota lokal. Dalam konteks banyaknya stakeholderbesar adalah pengelolaan terintegrasi yang seperti yang ada dalam pengelolaan bantaranbertujuan untuk meningkatkan peranan sungai ini, struktur pengorganisasian harussungai sebagai supply depot, living space, dielaborasi. Kuswartojo (2009)dan waste repository. Sehingga dari tiga mengungkapkan bahwa strukturtujuan tersebut, peran pengelolaan ini bukan pengorganisasian dibagi menjadi tiga jenis Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 4
  5. 5. SP6114: Tata Kelola Lingkunganberdasarkan karakternya: kokoh kaku, daya adaptif, dan tidak jelas. Dalam bentuktahan/lenting tinggi, dan labil. Lebih jauh, matriks, pengorganisasian dan prosesKuswartojo (2009) juga mengungkapkan penyelenggaraan ini disajikan sebagaibahwa proses dalam penyelenggaraan berikut.lingkungan dapat dibagi 3 (tiga) jenis: baku, Tabel 1 Struktur Pengorganisasian dan Penyelenggaraan Lingkungan PROSES BAKU ADAPTIF TIDAK JELAS STRUKTUR KOKOH KAKU Mapan dan Perlu waktu utk Berbasis PENGORGANISASIAN mekanistik penyesuaian kewenangan/ kekuasaan DAYA TAHAN/ Penyesuaian dgn Responsif, Tidak efektif LENTING prosedur adaptif, fleksibel TINGGI LABIL Berbasis Tidak efektif Kusut oleh blm prosedur terbentuk-nya sistemDalam konteks pengelolaan bantaran sungai Peran Aktor Utamadan multi-level governance, struktur dan Peran pemerintah, dalam hal ini pemerintahproses yang harus dikedepankan adalah yang kota yang bersangkutan memang cukupbersifat responsif, adaptif, dan fleksibel. Hal dominan. Seringkali, meskipun konsep multi-ini dikarenakan masyarakat di sekitar level governance berkembang dan peranbantaran sungai adalah masyarakat yang pemerintah telah terkikis oleh penerapandinamis dan dari berbagai macam latar konsep tersebut, tidak dapat dipungkiribelakang, seperti yang telah di bahas pada bahwa peran pemerintah tetap sentral dalambagian realitas lapangan. Sehingga, struktur banyak pengambilan keputusan (Eckerbergpengorganisasian yang harus dibentuk adalah dan Joas, 2004). Sehingga wajar bilastruktur yang mempunyai daya tahan/lenting pemerintah menempati peran terbanyak.tinggi, sedangkan proses yang dikedepankanadalah proses adaptif. Dalam kasus pengelolaan sungai di Sungai Cikapundung, Bandung; Kali Pepe, Solo; danPemerintah kota/kabupaten yang berkaitan Sungai Brantas di Surabaya, pemerintahdengan bantaran sungai ini dapat membentuk setempat menjadi inisiatornya. Inisiatortim khusus yang terdiri dari kepala-kepala dalam hal ini berupa pembentukan organisasiwilayah yang lebih kecil, seperti kecamatan tingkat lokal dan pendanaan. Mengenaidan kelurahan. Pada level ini struktur pendanaan untuk melakukan hal ini dapatpengorganisasian yang dibentuk adalah diambil dari APBD. Sekiranya masih kurang,struktur yang baku. Sedangkan pada level di pemerintah setempat dapat menerapkanbawahnya struktur ini lebih adaptif. Tokoh- konsep Polluter Pays Principle (PPP) yangtokoh masyarakat, komunitas, organisasi ditawarkan oleh Bernstein (2002).kepemudaan lokal dan elemen lainnya adalah Panjangnya aliran sungai dan luasnya wilayahaktor utama pada level ini. Peran swasta kehidupan (meliputi pemukiman, industi, danterutama pengelola operasional masuk di komersial) di sekitar aliran sungai perkotaanlevel bawah ini. Oleh karena itu, banyaknya sangat rentan terhadap pencemaran. Konsepaktor di level organisasi ini membawa PPP ini dapat diterapkan bagi para pencemar,konsekuensi pada keharusan struktur yang sehingga bayaran atas pencemarannya dapatadaptif. langsung dirasakan dalam bentuk transformasi atas upaya recovery kondisi Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 5
  6. 6. SP6114: Tata Kelola Lingkunganalam bantaran sungai. Sedangkan untuk oknum-oknum yang membuang sampah kesosialisasi, dapat memanfaatkan sumber daya Sungai Cikapundung.masyarakat, mulai dari lingkup kelurahan,RW, hingga RT. Pendekatan selanjutnya adalah penegakkan hukum bagi pembuangan sampai di sungai.Pemerintah dapat berperan dalam pembinaan Anggaran untuk penyediaan penampunganwirausaha; penjaminan akses usaha agar sampah sementara ini dapat diperoleh daripenataan bantaran sungai tidak hukuman (dalam bentuk denda) terhadapmenghilangkan sumber penghasilan pelaku pembuangan sampah, mirip denganpenduduk sekitar; pembuatan aturan agar konsep PPP.rumah menghadap ke sungai (pengubahanbudaya bahwa sungai bukan tempat Peran swasta dalam pengelolaan bantaranpembuangan); resettlement (pemindahan sungai dapat dilibatkan terutama dalamtempat tinggal); penyediaan lahan untuk perwujudan peran sungai sebagai livingpembagunan rumah susun/apartemen space. Peran-peran ini antara lain penyediaansubsidi; pembangunan pedestrian tepi sungai area pedagang, pengelolaan bersama(seperti di tepi Kali Pepe di Solo); tranportasi air (sehingga keuntungannya bisapembangunan jalan tepi sungai; dan dibagi dengan koperasi warga),penghijauan bantaran sungai. Mengenai pembangunan rumah susun, penghijauanpendanaan, selain dari APBD, program seperti kawasan pemukiman, penyediaanpembinaan kewirausahaan dan penjaminan penampungan sampah sementara, danakses usaha dapat ditawarkan ke bank-bank lainnya.BUMN dan BUMD. Sedangkan untukpembangunan jalan dan pedestrian dapat Dalam konteks multi-level governance,menggunakan pendanaan APBD ataupun penyatuan unsur swasta dan masyarakatNGO internasional. Konsep PPP yang telah dapat diterapkan pada pembinaan komunitasdibahas di atas juga dapat diterapkan untuk peduli lingkungan. Pihak swasta dapathal ini. menggunakan program CSR untuk mendanai pengembangan komunitas ini dan terjunSedangkan dalam upaya meningkatkan fungsi langsung dalam kegiatan-kegiatan komunitaswaste repository, pemerintah harus menjaga ini.agar daya repository sungai tidak terlampaui.Pendekatan yang dapat dilakukan adalah Mengenai rumah susun, masyarakat yangdengan penyediaan penampungan sampah dipindahkan tentunya harus mendapat gantisementara, setingkat RT atau RW, bisa dalam yang setimpal, baik dari segi luas bangunan,bentuk lahan atau gerobak sampah. luas tanah, harga, dan sebagainya tanpaPendekatan ini cukup penting mengingat adanya depresiasi. Rumah susun inipun perlupada beberapa daerah di bantaran Sungai disubsidi oleh pemerintah. Dana untuk subsidiCikapundung, seperti Babakan Ciamis dan ini dapat diambil dari APBD, APBN, atauBraga, masyarakatnya sudah mempunyai keduanya. Dalam penempatanpun haruskesadaran dan kemauan untuk tidak dilakukan dengan sangat adil, hingga janganmembuang sampah ke sungai. Namun, akibat sampai harta pribadi penduduk jaditidak berjalannya pengelolaan gerobak berkurang setelah dipindahkan. Sepertisampah sumbangan Pemerintah Kota realitas di daerah Plesiran Bandung, dimanaBandung, masyarakat sekitar tidak banyak penduduknya yang membuka usahamempunyai pilihan mudah untuk membuang kontrak kamar (indekost). Penggantian inisampah. Pilihannya adalah membuang harus dihitung juga sehingga, misalnya, disampah di kelurahan yang berbeda (dengan rumah susun nantinya pemilik inijarak yang agak jauh) atau membuang mendapatkan kamar sebanyak apa yang iasampah ke sungai. Pada akhirnya ada saja punya sebelumya. Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 6
  7. 7. SP6114: Tata Kelola Lingkungan 2. Pengelolaan bantaran sungai pada Peran masyarakat dalam hal pengelolaan hakikatnya ditujukan untukbantaran sungai lebih ditekankan kepada meningkatkan peranan sungai dankegiatan-kegiatan kolektif. Kegiatan-kegiatan bantarannya sebagai supply depot, livingkolektif ini pada dasarnya bertujuan untuk space, dan waste repository.dua hal yang akhirnya akan berkorelasi. 3. Konsep pengelolaan bantaran sungaiTujuan pertama adalah untuk pembiasaan harus diawali dari pemahaman yang baikbaik dari frekuensi kegiatan ataupun akan kondisi sekitar bantaran sungai danbanyaknya aktor yang melakukan hal segala keterbatasan untuk mewujudkantersebut. Pembiasaan ini pada akhirnya akan kondisi idealnya.menjadi karakter dan secara akumulatif akan 4. Pengelolaan bantaran sungai inimenjadi budaya (Agustian, 2004). Akumulasi kemudian dielaborasi dengan strukturkebiasaan dan menjadi karakter ini pada pengelolaan yang adaptif, responsif, danakhirnya menjadi sarana pembelajaran dan fleksibel.peningkatan pengetahuan (knowledge) bagi 5. Selanjutnya, pemetaan mengenai peranmasyarakat sehingga ada proses belajar berbagai macam stakeholders dapatdengan praktek (learning by doing). Inilah dilakukan untuk mengetahui potensi-yang menjadi tujuan kedua, yaitu proses potensi multi-level governance.pembelajaran. Pembelajaran ini yang 6. Peran masyarakat pada pengelolaankemudian menjadi titik temu gagasan dan bantaran sungai harus ditujukan untukharapan akan kesadaran lingkungan secara membangkitkan pembelajaran sosialkolektif, yang tadinya gagasan dan harapan (social learning) sehingga kesadaran-ini sangat beragam. Sehingga dari hal ini kesadaran akan lingkungan semakin kuattimbul apa yang dinamakan pembelajaran dengan bersatunya gagasan dan harapansosial (Milbrath, 1989). yang beragam di masyarakat terhadap lingkungan. Berangkat dari pembelajaran sosial inilahperan masyarakat dikembangkan. Tujuannya Saranadalah bertemunya beragam gagasan dan Penelitian ini mempunyai keterbatasan danharapan mengenai kesadaran lingkungan. kekurangan sehingga kedepannya dapatOleh karena itu, masyarakat bisa berperan dikembangkan penelitian-penelitian lebihdalam memilah sampah, penebaran benih lanjut agar penelitian ini dapat lebih kuat.ikan, gotong royong pembersihan sungai, Penelitian kedepannya dapat difokuskan padahukuman sosial, pembentukan koperasi aspek sosial masyarakat terutamawarga, meningkatkan perilaku proaktif, pembentukan dan perubahan budaya-budayamenginisiasi komunitas peduli lingkungan, yang terjadi pada penduduk sekitar bantaranurban farming, dan lainnya. sungai.KESIMPULAN DAN SARAN Selain itu, penelitian-penelitian pada daerah bantaran sungai di perkotaan haruslah lebihKesimpulan spesifik. Hal ini dikarenakan besarnya variabelKesimpulan dari pembahasan mengenai atau unsur yang mempengaruhi perilakubantaran sungai ini antara lain: sosial, alam, dan korelasi keduanya. Tidak1. Bantaran sungai yang ideal tidak hanya hanya besar, namun variabel dan unsur ini mencakup bantaran itu saja, namun juga juga sangat variatif. Sehingga, kemungkinan berkaitan dengan kualitas lingkungan besar pengelolaan bantaran sungai suatu sungai tersebut, perilaku penduduk di kota dengan kota lainnya berbeda. sekitarnya, dan apa dampak langsungnya kepada sungai. DAFTAR PUSTAKA Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 7
  8. 8. SP6114: Tata Kelola Lingkungan Chotib., 2011. Minat BertransmigrasiAfrilyanti, A. R., 2012. Deskripsi Penduduk Penghuni Bantaran Sungai dan Banjir Bermukim di Bantaran Sungai Way Awi Kanal Timur DKI Jakarta. Jurnal Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Ketransmigrasian, 28 (1 Juli 2012), 25 - Tanjung Karang Pusat Kota Bandar 33. Lampung Tahun 2012. Jurnal Sosiologi Dunlap, R. E. dan Catton, W. R. Jr., 1993. FKIP Universitas Lampung. Towards an Ecological Sociology: theAgustian, A. G., 2004. The ESQ Way 165. Development, Current Status and Jakarta: Arga Publishing. Probable Future of EnvironmentalAnggani, Hening., 2005. Analisis Lingkungan Sociology. The Annuals of the Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir International Institute of Sociology. Kanal Timur (Studi Kasus di Kelurahan Eckerberg, K. dan Joas, M., 2004. Multi-level Kaligawe Semarang). Tesis. Program Environmental Governance. Jurnal Local Magister Ilmu Lingkungan Universitas Environment, 9 (5), 405 – 412. Diponegoro. Kuswartojo, T., 2009. PengorganisasianBernstein, S., 2002. Liberal Environmentalism Penyelenggaraan Lingkungan. Slide and Global Environmental Governance. Kuliah Magister Studi Pembangunan. Jurnal Global Environmental Politics Milbrath, L. W., 1989. Envisioning a Massachusetts Institute of Technology, 2 Sustainable Society: Learning Our Way (3). Out. Albany: SUNY Press.Bintarto., 1977. Pola Kota dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor Permasalahannya. Yogyakarta: Fakultas 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Geografi UGM. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB | 8

×