1. ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
TERHADAP KINERJA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL INDONESIA
Ir. Darwin, M.Sc dan Ramadhani Pratama Guna, S.T
Jurusan Teknik Industri – ITB
ABSTRAK
Kondisi perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi perindustrian Indonesia.
Sedangkan jumlah mayoritas industri Indonesia terdiri dari industri berskala mikro dan kecil. Begitu
pula dengan tenaga kerja yang ada di skala industri tersebut. Tenaga kerja yang bekerja pada industri
skala mikro dan kecil merupakan jumlah mayoritas di antara skala industri lainnya. Oleh sebab itu,
industri mikro dan kecil merupakan industri yang cukup berpengaruh terhadap hidup masyarakat
Indonesia. Berbagai kebijakan makro ekonomi terutama fiskal telah berdampak kepada industri mikro
dan kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kenaikan dan penurunan harga BBM bersubsidi,
harga Tarif Dasar Listrik (TDL), ataupun pengaturan tarif pajak yang dikenakan seperti Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada dampak yang dirasakan industri mikro dan kecil
atas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dengan pendekatan sistem dinamis. Berdasarkan hasil
4 (empat) skenario kebijakan, pengurangan subsidi BBM menyebabkan pengaruh utamanya pada jumlah
industri mikro dan kecil yang semakin menurun, serta tenaga kerja yang bekerja pada IMK yang juga
semakin menurun. Sementara itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebabkan penurunan
pada tingkat produktivitas IMK, namun masih berada dalam kondisi wajar. Adapun kenaikan alokasi
APBN untuk Kementerian Perindustrian dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan jumlah
industri mikro dan kecil, namun meningkatkan aliran modal yang diberikan kepada IMK oleh lembaga
keuangan dan pemodal lainnya
Kata kunci: Perekonomian, industri mikro dan kecil, kebijakan fiskal, sistem dinamis, model industri
mikro dan kecil.
1. PENDAHULUAN Sejak tahun 1967 hingga 2004 struktur
Situasi dunia ke depan dihadapkan pada perekonomian Indonesia mengalami perubahan
berbagai tantangan ekonomi. Semakin yang signifikan. Departemen Perindustrian RI
terbatasnya energi minyak bumi dan kemajuan tahun 2009 melaporkan bahwa perlahan-lahan
teknologi menjadikan daya saing mutu produk kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin
tidak bisa bertahan lama. Ditambah lagi dengan meningkat hingga dari 7.3% hingga 28.1%.
liberalisasi perdagangan yang akan dihadapi, Sebaliknya, sektor pertanian menurun dan
membuat bangsa ini harus mempunyai daya pertambangan cenderung konstan. Indonesia
saing produknya agar bisa ekspansi dan mulai lepas landas dari negara agraris menjadi
mempunyai kekuatan untuk berkembang lebih negara industri. Kini industri-industri
jauh. berkembang di Indonesia, baik yang investasi
asing, ataupun investasi dalam negeri. Beberapa

2. industri yang menjadi unggulan Indonesia saat dari Badan Pusat Statistik RI menunjukkan
itu adalah tekstil, garmen, alas kaki, rotan, dan bahwa hanya industri barang kayu dan hasil
lainnya. hutan yang menunjukkan gejala pertumbuhan,
Namun sejak 2004 hingga 2009, yaitu terus menanjak dari -2,07% sampai 2,44%.
kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin Industri alat angkut, mesin, dan peralatan
menunjukkan tren penurunan. Departemen mengalami pertumbuhan konstan, yaitu sekitar
Perindustrian RI melaporkan bahwa kontribusi 9,7% dalam beberapa tahun terakhir. Sisanya
sektor industri terhadap PDB menurun dari mengalami pertumbuhan minus.
28,1% menjadi 27,34%. Tidak hanya itu, sektor Perkembangan Impor nasional selama
industri semakin menunjukkan pertumbuhan tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan
minus, dari 6,38% di tahun 2004, menjadi yang tinggi. Total impor Indonesia pada tahun
4,60%; 4,59%; 4,67%; 3,66%; dan 2,31% pada 2007 sebesar US$ 74.473,43 juta atau meningkat
tahun 2009. Melihat kenyataan ini, banyak 21,96% dari tahun 2006 dan pada tahun 2008
pengamat ekonomi mengindikasikan terjadinya pertumbuhan impor meningkat sebesar 73,48%
“deindustrialisasi”. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai sebesar US$ 129.197,31 juta.
dengan penurunan kapasitas terpasang industri Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan
dari 80% menjadi 60%, penurunan jumlah unit impor sebesar 3,32 kali. Pada 2010 defisit
usaha industri skala sedang dan besar, dan perdagangan Indonesia dengan China sudah
penurunan signifikan dari indeks produksi mencapai US$5,3 miliar. Data itu menunjukkan
industri sedang dan besar. begitu derasnya arus barang dan jasa dari China
Deindustrialisasi yang terjadi semakin yang masuk ke Indonesia, mulai dari yang kecil
diperparah dengan sejumlah perdagangan bebas seperti peniti hingga barang yang sesungguhnya
yang diikuti oleh Indonesia, seperti ASEAN – sudah banyak di negeri ini. Berdasar data Badan
China Free Trade Agreement (ACFTA), Pusat Statistik (BPS), selama Februari 2011
Indonesia – Japan Economic Partnership perdagangan Indonesia dengan China juga
Agreement (IJ-EPA), dan lainnya. Industri kita mencatat defisit US$ 324,5 juta. Defisit neraca
ibarat menghadapi lawan berat semacam China perdagangan nonmigas dengan China pada
dan Jepang yang perindustriannya sudah sangat periode Januari-Oktober 2010 mencapai US$ 5,3
mumpuni. United Nations Industrial miliar. Angka itu mengalami peningkatan
Development Organization (UNIDO) sebesar US$ 1,4 miliar dibandingkan periode
melaporkan bahwa China menduduki posisi yang sama tahun 2009 senilai US$ 3,9 miliar.
pertama dalam kinerja industri di Asia Timur Sektor industri adalah sektor yang
dan Tenggara, sedangkan Indonesia pada urutan sangat penting bagi perekonomian. Ibarat sebuah
ke-38. Tidak hanya itu, pertumbuhan nilai kendaraan, sektor industri adalah motornya.
ekspor dan impor Indonesia dalam lima tahun Untuk menciptakan daya saing bangsa dan
terakhir tercatat 11,50% berbanding 24,47%. kemerataan kesejahteraan, perindustrian yang
Memang tidak semua cabang industri mumpuni menjadi syarat mutlak. Terlebih lagi
mengalami deindustrialisasi. Namun, gejala untuk industri mikro dan kecil yang selama ini
umum menunjukkan bahwa walaupun tidak menjadi tulang punggung perekonomian rakyat
semua, industri yang mengalami banyak. Hal ini dikarenakan industri besar
deindustrialisasi jauh lebih banyak dibandingkan banyak yang merupakan investasi asing
yang tidak mengalami deindustrialisasi. Data

3. sehingga tidak murni dari masyarakat Indonesia 4. Subsistem Konsumsi Barang Industri.
sendiri. 5. Subsistem Tenaga Kerja.
6. Subsistem Lembaga Keuangan.
2. MODEL 7. Subsistem Kementerian Keuangan
Berdasarkan analisis terhadap kondisi (Kemenkeu).
eksisting industri mikro dan kecil dan untuk 8. Subsistem Kementerian Perindustrian
memudahkan penelitian ini, dilakukanlah (Kemenperin).
pembagian subsistem. Sistem industri mikro dan Untuk mempermudah analisis sistem,
kecil serta hubungannya dengan sistem dilakukan pembuatan tabel interaksi antar
perekonomian makro nasional dibagi menjadi subsistem. Tabel ini menggambarkan interaksi
delapan subsistem, yaitu: antar subsistem, yang meliputi interaksi
1. Subsistem Produksi Bahan Baku dan Barang material, perintah (order), uang, tenaga kerja,
Modal. kapital, dan informasi. Berikut tabel interaksi
2. Subsistem Produksi Barang Industri. antar subsistem.
3. Subsistem Distribusi Barang Industri.
Tabel 1 Interaksi Antar Subsistem
Prod.
Bahan Produksi Distribusi Konsumsi
Tenaga Lembaga
DariKe Baku dan Barang Barang Barang Kemenkeu Kemenperin
Kerja Keuangan
Barang Industri Industri Industri
Modal
Prod. Bahan Material
Baku dan Perintah
Barang Modal Kapital
Produksi Uang Perintah
Material Perintah Uang Perintah
Barang Industri Perintah Uang
Distribusi Perintah Perintah
Material Uang
Barang Industri Uang Uang
Konsumsi Perintah Tenaga Perintah
Uang
Barang Industri Uang Kerja Uang
Tenaga Kerja Produksi Perintah
Lembaga
Uang Uang Uang Uang
Keuangan
Kementerian
Informasi Uang
Keuangan
Perintah Perintah
Kementerian
Informasi Informasi Perintah Perintah Perintah
Perindustrian
Uang Uang
Setelah dilakukan analisis berdasarkan diagram subsistem industri mikro dan kecil
kondisi nyata dan dengan bantuan Tabel 1 adalah sebagai berikut:
Interaksi Antar Subsistem, penggambaran

4.
Gambar 1 Diagram Subsistem Industri Mikro dan Kecil
Sistem industri mikro dan kecil ini dalam ataupun luar negeri sama-sama
terdiri dari delapan subsistem yang saling membutuhkan waktu. Sehingga, tantangan bagi
berinteraksi. Interaksi ini kemudian industri mikro dan kecil, yang manajerialnya
menjadikannya sebuah sistem keseluruhan yang tidak semapan industri menengah dan besar,
salin berkaitan. Bentuk interaksinya pun adalah menentukan waktu pemesanan yang tepat
bermacam-macam, seperti interaksi material agar tidak mengganggu siklus produksi. Dalam
(barang), order (perintah, pesanan), uang, tenaga penelitian ini, diasumsikan bahwa delay rata-rata
kerja, kapital, dan informasi. Hal ini menjadi dalam pengiriman bahan baku ke produsen
langkah awal untuk membantu penelitian ke adalah 0,25 tahun (3 bulan). Hal ini dikarenakan
tahap berikutnya. pemasok bahan baku industri mikro dan kecil
adalah industri mikro dan kecil juga. Sehingga
Subsistem Produksi Bahan Baku dan Barang manajerial yang kurang mapan berpengaruh pula
Modal pada tingkat pengiriman bahan baku.
Sebagai industri sekunder, industri- Sedangkan pada barang modal (kapital),
industri yang tercakup dalam industri mikro dan sebagian besar sudah tersedia di Indonesia. Hal
kecil tentu memiliki rantai produksi yang jelas. ini dikarenakan industri mikro dan kecil belum
Hal ini diawali dari kebutuhan akan bahan baku memerlukan teknologi yang sangat tinggi dalam
sebagai bahan dasar sebuah barang produksi. mengolah bahan bakunya. Sehingga mesin-
Bahan baku ini didapatkan dari dalam ataupun mesin sederhana cenderung mudah didapatkan
luar negeri (impor). Pengiriman bahan baku dari di Indonesia. Penelitian ini mengasumsikan

5. bahwa kecepatan rata-rata industri mikro dan Kekurangan kapasitas akan menyebabkan
kecil dalam mengakuisisi kapital adalah 1 tahun terbentuknya usaha-usaha dagang baru, baik itu
(12 bulan). skala mikro, kecil, menengah, ataupun
koperasi.Sedangkan menurunnya permintaan
Subsistem Produksi Barang Industri konsumen ataupun supply dari Subsistem
Bahan baku yang telah diolah, barang Produksi akan menyebabkan berkurangnya unit
kapital yang telah diakuisisi, ditambah dengan usaha dagang.
produktivitas tenaga kerja, serta pemanfaatan Selain itu, perlu diperhatikan kapasitas
sumber daya lainnya akan menghasilkan produk modal dari subsistem ini. Hal ini untuk
dengan tingkat efektivitas dan efisiensi tertenu. menunjang peningkatan kapasitas distribusi
Waktu proses pengolahan ini bervariasi antara susbsistem. Oleh karena itulah, aliran modal
satu industri dengan industri lainnya. Namun, pada sektor ini juga penting untuk dipelajari.
diasumsikan bahwa waktu rata-rata yang
diperlukan industri mikro dan kecil untuk Subsistem KonsumsiBarang Industri
mengolah menjadi barang jadi adalah 0.019 Subsistem ini mempelajari variabel-
tahun (1 pekan). Sehingga pada model nanti, variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan
kecepatan ini tidak akan berpengaruh signifikan, konsumen terhadap barang industri. Beberapa
jika dibandingkan dengan periode analisis yang variabel yang dipelajari adalah tingkat upah rata-
diukur dengan satuan tahun. rata agregat, tingkat inflasi, jumlah penduduk
Subsistem produksi ini menggambarkan produktif, dan tingkat permodalan dari lembaga
keterhubungan variabel-variabel yang keuangan untuk membiayai konsumsi
berpegaruh dalam proses produksi. masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah
Keberpengaruhan ini dilihat terutama bahwa seiring jumlah penduduk yang selalu
berdasarkan waktu dan biaya (cost). Subsistem meningkat dari waktu ke waktu, kebutuhan akan
ini menghubungkan antara Subsistem Bahan barang semakin besar. Inilah yang menjadi
Baku dan Barang Modal dengan Subsistem faktor penarik utama bagi permintaan (demand)
Distribusi Barang Industri. Sehingga nantinya pada Subsistem Distribusi, yang pada akhirnya
variabel yang mempengaruhi permintaan berpengaruh juga pada Subsistem Produksi.
(demand) dan penawaran (supply) adalah Subsistem ini juga menjadi sumber
permintaan dari distributor dan tingkat produksi tenaga kerja. Hal ini dikarenakan konsumsi yang
agregat dari industri mikro dan kecil ini. berasal dari subsistem ini adalah konsumsi
rumah tangga, baik itu rumah tangga keluarga,
Subsistem Distribusi Barang Industri perusahaan, atau bahkan pemerintah sendiri.
Saat permintaan barang diajukan oleh Untuk dapat terus memenuhi kebutuhannya akan
distributor, saat itu pula Subsistem Distribusi barang industri, manusia ini kemudian bekerja
Barang Industri bekerja. Variabel-variabel yang untuk memperoleh sumber daya yang bisa ia
mempengaruhi permintaan (demand) dan manfaatkan untuk memperoleh barang yang
penawaran (supply) dalam Subsistem Distribusi dibutuhkannya.
tentunya adalah permintaan konsumen dari
Subsistem Konsumsi Barang Industri. Seperti Subsistem Tenaga Kerja
halnya Subsistem Produksi, subsistem ini juga Subsistem ini mempelajari variabel-
mempunyai kapasitas penyaluran barang. variabel yang mempengaruhi tingkat kebutuhan

6. tenaga kerja untuk industri mikro dan kecil. bermula dari sini. Sehingga, posisi penelitian ini
Subsistem ini juga mempelajari pengaruh ada pada Subsistem Kementerian Keuangan,
variabel-variabel yang berkaitan di dalamnya, yang melihat seluruh subsistem lainnya dengan
terhadap tingkat upah rata-rata agregat tenaga kacamata fiskal. Subsistem ini mempelajari
kerja yang bekerja di industri mikro dan kecil. variabel-variabel yang dapat mempengaruhi
Tingkat upah inilah yang akan memberikan kebijakan fiskal yang diterapkan, terutama yang
pengaruh pada kebutuhan barang industri pada berkaitan pada industri mikro dan kecil. Adapun
Subsistem Konsumsi. contoh kebijakan-kebijakan tersebut adalah
Pada Subsistem Tenaga Kerja inipun kebijakan tarif pajak, kebijakan subsidi, dan
terjadi permintaan (demand) dan penawaran kebijakan alokasi APBN untuk kementerian lain.
(suppy) tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja Dalam hal ini, yang juga dipelajari adalah
timbul seiring dengan meningkatnya jumlah kebijakan alokasi APBN untuk Kementerian
industri mikro dan kecil, ataupun meningkatnya Perindustrian.
kapasitas industri mikro dan kecil. Sedangkan Tidak hanya itu, subsistem ini juga
sisi penawaran (supply) dipengaruhi oleh mempelajari kebijakan fiskal lainnya, terutama
perpindahan tenaga kerja dari satu perusahaan mengenai belanja modal, belanja barang, belanja
ke perusahaan lainnya, pengangguran yang pegawai, ataupun pembayaran bunga hutang.
terakumulasi dari tahun-tahun berikutnya, dan Dampak-dampak yang dipelajari adalah pada
kelulusan calon tenaga kerja dari lembaga- fleksibiltas APBN, defisit atau surplus kas
lembaga pendidikan. negara, dan lainnya.
Subsistem Lembaga Keuangan Subsistem Kementerian Perindustrian
Subsistem Lembaga Keuangan Subsistem Kementerian Perindustrian
mempelajari variabel-variabel yang berpengaruh mempelajari pengaruh variabel-variabel yang
kepada pembentukan modal untuk subsistem berhubungan terhadap kebijakan alokasi
lainnya. Subsistem-subsistem yang dipengaruhi anggaran pada program. Program-program ini
ini adalah Subsistem Produksi, Subsistem dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.
Distribusi, dan Subsistem Konsumsi. Semakin Program-program ini ada yang bersifat umum
tinggi aliran modal kepada industri mikro dan untuk industri secara keseluruhan baik itu mikro,
kecil, hal ini akan semakin menambah kapasitas kecil, menengah, dan besar. Namun, ada juga
produksi industri kecil dan mikro, serta kapasitas program yang dikhususkan untuk industri mikro
distribusi Subsistem Distribusi untuk memenuhi dan kecil. Meskipun program ini ada yang
kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas barang bersifat umum untuk industri secara
industri. Aliran modal ini dipengaruhi oleh keseluruhan, namun keberpengaruhan program
berbagai variabel. Variabel yang mempengaruhi ini terhadap industri mikro dan kecil harus tetap
antara lain prospek pendapatan, dan pengajuan dipelajari.
akan modal itu sendiri.
3. PERILAKU MODEL
Subsistem Kementerian Keuangan Setelah perancangan model selesai, hal
Subsistem ini menjadi subsistem kunci yang harus dilakukan adalah mempelajari
bagi penelitian ini. Hal ini dikarenakan perilaku model. Variabel yang perlu dipelajari
kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah

7. adalah variabel yang menjadi ukuran kondisi global, melihat tren simulasi ini, ada
performansi model secara keseluruhan. kemungkinan jumlah tenaga kerja yang
Setelah dilakukan simulasi pada model terpengaruh oleh krisis global. Kenaikan harga
dasar, disimpulkan bahwa ada kenaikan jumlah minyak dunia yang sangat tinggi pada 2008
industri mikro dan kecil pada rentang 2009 – menyebabkan pemerintah menaikkan harga
2011. Hal ini didukung dengan situasi ekonomi BBM bersubsidi. Hal ini menyebabkan
dan politik yang stabil di Indonesia ketika era pertumbuhan tidak signifikan pada IMK, dan
tersebut. Pada tahun 2009 terjadi tiga kali diiringi dengan pengetatan kapasitas produksi.
penurunan harga BBM bersubsidi, sehingga hal Harga produksi yang dipengaruhi oleh
ini membawa kemudahan pada IMK untuk pengeluaran untuk upah tenaga kerja harus
berkembang. Hal ini juga menunjukkan bahwa dihemat dengan mengurangi tenaga kerja itu
keberadaan industri mikro dan kecil tidak terlalu sendiri.
terpengaruh oleh kondisi krisis ekonomi global Seiring dengan penurunan IMK pada
yang terjadi pada rentang 2008 – 2010. Begitu rentang 2011 – 2013, jumlah tenaga kerja IMK
pula dengan kondisi politik yang cukup stabil juga mengalami penurunan yang cukup drastis.
pada rentang 2009 – 2011 meskipun ada pemilu Jumlah ini mencapai titik terbawah pada 2013
legislatif dan pemilu presiden. Namun pada dengan jumlah pekerja IMK 5.458.777 orang.
kenyataannya kedua pemilu ini berjalan dengan Menjelang 2014, jumlah tenaga kerja ini akan
normal. meningkat. Penulis memperkirakan hal ini
Jika kebijakan fiskal tetap dipertahankan terjadi seiring dengan tumbuhnya ekspektasi
seperti kondisi sekarang ini dan tidak mengalami masyarakat atas kepemimpinan yang baru,
perubahan signifikan, model menunjukkan sehingga membawa optimisme. Namun hal ini
bahwa tahun 2013 merupakan tahun awal hanya bersifat sementara karena terjadi
lonjakan signifikan bagi IMK hingga tahun penurunan jumlah tenaga kerja kembali pada
2018. Pada titik tertinggi ini, jumlah IMK rentang 2015 – 2016. Barulah dalam rentang
mencapai 3.233.104 unit. Namun, jumlah IMK 2016 hingga 2020, jumlah pekerja pada IMK
akan kembali mengalami penurunan yang tidak mengalami tren peningkatan.
terlalu signifikan pada rentang 2018 – 2020. Krisis global dan kenaikan harga
Peneliti belum bisa memperkirakan apa minyak dunia pada sekitar 2008 – 2009
penyebab tren mature pada 2015 – 2018 dan membuat pemerintah menaikkan harga BBM
penurunan IMK pada tahun 2018 – 2020. Hal bersubsidi. Hal ini membawa dampak pada
yang sudah direncanakan oleh pemerintah menurunnya produktivitas IMK dibanding pada
adalah mengurangi subsidi BBM secara bertahap titik puncak tahun 2006. Namun tingkat
hingga 2014 harga BBM bersubsidi sudah bisa produktivitas ini semakin meningkat seiring
dilepas kepada harga pasar. Dengan kata lain, dengan situasi politik dan ekonomi yang terjadi
subsidi untuk BBM dicabut secara penuh tahun pada 2009. Harga BBM bersubsidi yang
2014. diturunkan tiga kali oleh pemerintah membawa
Seperti halnya tren pada jumlah IMK, kemudahan tersendiri pada IMK untuk
jumlah tenaga kerja mulai meningkat lagi dalam meningkatkan produktivitasnya.
rentang 2009 – 2011 setelah mengalami tren Meskipun jumlah IMK menurun pada
penurunan pada 2008 – 2009. Meskipun rentang 2011 – 2013, hal ini tidak berlaku pada
keberadaan IMK tidak terlalu dipengaruhi oleh produktivitas IMK. Tingkat produktivitas ini

8. menunjukkan tren meningkat secara terus secara drastis, dan jumlah ini terus meningkat
menerus hingga 2020. Hal yang dapat hingga 2020. Hal ini diakibatkan banyaknya
diperkirakan adalah bahwa IMK yang masih permintaan penambahan modal untuk menjaga
bertahan pada rentang 2011 – 2013 mengetatkan nilai produkivitas IMK karena kenaikan harga
tingkat produktivitasnya pada titik yang tinggi. BBM bersubsidi yang cukup tinggi. Hal ini
Sehingga nilai produksi tetap terjaga untuk tetap wajar karena salah satu variabel yang
naik seiring berjalannya waktu. mempengaruhi kebijakan mengalirkan modal
Pada rentang 2005 – 2007, penyaluran kepada IMK adalah tingkat permintaan modal
modal kepada IMK merupakan titik terendah. itu sendiri. Adapun nilai detail dari kriteria
Sedangkan pada rentang waktu 2007 – 2009 performansi yang dijelaskan tersebut disajikan
modal yang disalurkan kepada IMK bertambah dalam tabel 2 berikut.
Tabel 2 Hasil Simulasi Dasar Semua Kriteria Performansi
Jumlah
Jumlah Tingkat Aliran Modal ke
Industri
Tahun Tenaga Kerja Produktivitas IMK (juta
Mikro dan
(orang) (juta rupiah) rupiah)
Kecil (unit)
2005 2,661,434 7,434,662 136,655,250 29,545,683
2006 2,662,168 7,142,974 217,611,826 26,668,734
2007 2,661,272 7,135,247 176,342,217 28,706,662
2008 2,660,261 7,305,010 180,093,461 38,111,427
2009 2,660,661 6,586,975 183,440,376 39,930,279
2010 2,664,472 7,265,475 184,881,455 44,436,532
2011 2,668,239 7,467,230 188,014,233 55,460,469
2012 2,662,289 7,155,583 190,654,381 65,775,525
2013 2,643,978 5,458,778 194,111,635 74,175,059
2014 2,888,661 5,567,100 197,024,887 81,115,463
2015 3,195,213 7,264,151 201,010,912 88,832,382
2016 3,208,118 6,391,656 203,782,695 95,023,195
2017 3,220,650 6,575,971 208,276,442 100,196,625
2018 3,233,104 6,432,618 210,797,921 104,754,767
2019 3,219,792 6,402,067 214,394,386 109,339,969
2020 3,182,019 7,313,158 214,437,881 112,097,046
Dalam tabel 2, variabel yang juga bertambahnya jumlah IMK. Adapun hal
menunjukkan jumlah uang mempunyai satuan utama yang mempengaruhi hal ini adalah
juta rupiah seperti tingkat produktivitas dan kenaikan jumlah penduduk Indonesia tiap
aliran modal untuk IMK. Sedangkan jumlah tahunnya, yang berdampak pada semakin
IMK bersatuan unit. Adapun untuk Jumlah meningkatnya permintaan akan barang dan jasa.
tenaga kerja bersatuan orang.
Tingkat produksi IMK semakin 4. PERENCANAAN KEBIJAKAN
bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan

9. Pada bagian ini akan ditetapkan 1. Pengurangan tarif Pajak Pertambahan Nilai
mengenai kebijakan yang akan dilakukan dan (PPN) dari 10% menjadi 5%. Sebagai
dampaknya terhadap industri mikro dan kecil, kompensasi dari berkurangnya potensi
terutama terkait dengan kriteria performansi. penerimaan APBN, skenario ini diiringi
Kebijakan yang akan dirancang terlebih dahulu dengan penurunan subsidi energi dari
melihat arah pengembangan sektor industri yang kondisi sekarang 18% APBN menjadi 10%
telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian APBN.
RI. 2. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penelitian ini sejak awal dirancang agar Badan dari 28% menjadi 10%. Sebagai
rentang kebijakan yang dilakukan luas, sehingga kompensasi dari berkurangnya potensi
banyak skenario kebijakan yang akan tercipta. penerimaan APBN, skenario ini diiringi
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bisa dengan penurunan subsidi energi dari
berasal dari Kementerian Keuangan dan juga kondisi sekarang 18% APBN menjadi 10%
Kementerian Perindustrian. Namun, karena APBN.
keterbatasan sumber daya yang ada pada peneliti 3. Penambahan subsidi energi dari kondisi
(seperti waktu, tenaga, uang), penelitian ini sekarang 18% APBN menjadi 20% APBN.
hanya akan menyiapkan 4 (empat) skenario Sebagai kompensasi dari bertambahnya
kebijakan. beban APBN, alokasi anggaran untuk
Telah dibahas bahwa pasca krisis, Kementerian Perindustrian dikurangi dari
pemerintah mengharapkan kondisi perindustrian 0.15%APBN (sekarang) menjadi 0.1%
agar bangkit kembali. Sehingga hal kunci yang APBN, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai
menjadi indikator adalah produktivitas industri (PPN) dinaikkan dari 10% (sekarang)
itu sendiri, terutama industri mikro dan kecil. menjadi 15%.
Jika produktivitas industri meningkat, kebutuhan 4. Alokasi anggaran untuk Kementerian
akan kapasitas produksi semakin lama semakin Perindustrian ditambah dari 0.15% menjadi
besar. Dampak yang akan terjadi yaitu dua hal: 0.35% APBN. Sebagai kompensasi
bertambahnya jumlah IMK untuk menyiasati bertambahnya beban APBN, tarif Pajak
kebutuhan kapasitas produksi, atau peningkatan Pertambahan Nilai (PPN) ditingkatkan dari
kapasitas produksi tiap industri kecil dan mikro 10% (sekarang) menjadi 12%.
tersebut. Namun, apapun yang terjadi di antara Rentang waktu dilakukannya simulasi
dua hal ini, tetap akan berpengaruh pada adalah tahun 2012 – 2020. Pada rentang waktu
pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Hal ini itu, diasumsikan tidak ada gejolak perekonomian
dikarenakan tenaga kerja merupakan salah satu dan politik yang mempengaruhi relevansi model
faktor yang mempengaruhi produktivitas. ini secara signifikan. Juga kepemimpinan
Adapun hal-hal yang mempengaruhi pemerintah ke depan dapat terus melanjutkan
produktivitas industri selain tenaga kerja adalah skenario kebijakan ini. Adapun skenario tersebut
penguasaan kapital, harga bahan baku, dan harga jika dirangkum dalam tabel adalah sebagai
energi. berikut:
Berdasarkan analisis ini, peneliti
menetapkan 4 (empat) alternatif kebijakan.
Adapun empat alternatif ini adalah:

10.
Tabel 3 Skenario Kebijakan yang Akan Disimulasikan
Alokasi
Subsidi
Tarif Untuk
Instrumen Energi Tarif
PPh Kemenperin
Kebijakan Terhadap PPN
Badan Terhadap
APBN
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15%
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15%
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15%
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10%
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35%
5. HASIL DAN ANALISIS PERANCANGAN
KEBIJAKAN
Berdasarkan skenario kebijakan yang
telah dirancang, simulasi dilakukan dengan
mengukur kriteria performansi ketika diterapkan
kebijakan dalam skenario-skenario yang ada.
Adapun skenario pertama adalah menurunkan
subsidi energi dan menurunkan tarif PPN.
Skenario kedua adalah menurunkan subsidi
energi dan menurunkan tarif PPh Badan.
Skenario ketiga adalah menaikkan subsidi BBM,
menaikkan tarif PPN, dan menurunkan alokasi Gambar 2 Jumlah IMK Untuk Semua
Skenario
anggaran untuk Kementerian Perindustrian.
Skenario keempat adalah menaikkan tarif PPN
dan menaikkan alokasi anggaran untuk
Kementerian Perindustrian menjadi 0.35%.
Berdasarkan pada simulasi yang
dilakukan dari mulai simulasi model dasar,
Skenario 1, Skenario 2, Skenario 3, dan
Skenario 4, instrumen kebijakan yang sangat
berpengaruh pada hasil simulasi adalah besar
subsidi energi, alokasi APBN untuk
Kementerian Perindustrian, dan besar tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan set
Gambar 3 Tingkat Produktivitas IMK Untuk
instrumen kebijakan PPh Badan tidak terlalu Semua Skenario
berpengaruh pada hasil simulasi. Adapun
penggabungan secara total dari simulasi ini
adalah sebagai berikut.

11.
Gambar 4 Tingkat Aliran Modal Kepada Gambar 5 Jumlah Tenaga Kerja IMK Untuk
IMK Untuk Semua Skenario Semua Skenario
Adapun hasil dari semua skenario
kebijakan yang dilakukan, disajikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Perbandingan Hasil Simulasi (sesuai satuan)
Alokasi
Subsidi Untuk Rata-rata Rata-rata
Tarif Rata-rata Rata-rata
Instrumen Energi Tarif Kemenpe Jumlah Tingkat
PPh Aliran Modal Tenaga Kerja
Kebijakan Thd PPN rin IMK Produktivitas
Badan (Juta Rupiah) (Orang)
APBN Terhadap (Unit) (Juta Rupiah)
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15% 2.880.770 193.845.622,38 68.385.613,54 6.806.165,38
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15% 2.880.372 193.680.483,94 68.734.715,43 6.948.242,81
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15% 2.884.659 191.438.078,38 68.098.096,46 2.879.945,31
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10% 2.881.397 194.302.496,69 68.269.366,10 6.623.393,63
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35% 2.871.897 191.240.496,06 68.681.665,06 5.063.482,75
Tabel 4 di atas menggambarkan bahwa skenario 1. Begitu juga dengan rata-rata jumlah
rata-rata jumlah IMK tertinggi dicapai dengan tenaga kerja pada IMK, jumlah tertinggi dicapai
skenario 2. Adapun untuk rata-rata tingkat pada skenario 1. Untuk lebih mempertajam
produktivitas tertinggi dicapai dengan analisis, berikut perbandingan hasil simulasi,
menerapkan skenario 3. Untuk rata-rata aliran yang disajikan dalam persentase kenaikan
modal kepada IMK tertinggi dicapai dengan ataupun penurunan kriteria performansi.

12. Tabel 5 Perbandingan Hasil Simulasi (dalam persen)
Alokasi
Subsidi Rata-
Tarif Untuk Rata-rata
Instrumen Energi Tarif rata Rata-rata Rata-rata
PPh Kemenperin Tingkat
Kebijakan Terhadap PPN Jumlah Aliran Modal Tenaga Kerja
Badan Terhadap Produktivitas
APBN IMK
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15% Acuan Acuan Acuan Acuan
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15% -0.01% -0.09% 0.51% 2%
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15% 0.13% -1.24% -0.42% -58%
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10% 0.02% 0.24% -0.17% -3%
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35% -0.31% -1.34% 0.43% -26%
Berdasarkan penggambaran dan analisis Berdasarkan pambahasan terutama pada
yang telah dilakukan dari skenario yang telah Bab IV, V, dan VI didapatkan kesimpulan
disimulasikan, dapat disimpulkan bahwa ada dua mengenai sistem industri mikro dan kecil
skenario yang menghasilkan dampak rata-rata nasional:
optimal, yaitu Skenario 1 dan Skenario 3. Hal ini 1. Faktor-faktor yang berpengaruh kepada
didasarkan pada dua hal, yaitu banyaknya industri mikro dan kecil adalah permintaan
kriteria performansi yang mengalami konsumen (baik dalam maupun luar negeri),
peningkatan; dan tingkat siginifikansi dari jumlah industri mikro dan kecil, jumlah
kenaikan ataupun penurunan kriteria tenaga kerja industri mikro dan kecil, rata-
performansi. rata upah tenaga kerja industri mikro dan
Kunci keunggulan yang harus kecil, pembentukan modal ke industri kecil
diperhatikan adalah bahwa Skenario 1 unggul dan mikro, ketersediaan barang kapital,
dalam aliran modal dan rata-rata jumlah tenaga harga bahan baku dan ketersediaannya,
kerja dibanding Skenario 3. Namun, Skenario 3 harga barang secara agregat, besar pajak dan
unggul dalam menyebabkan peningkatan jumlah insentif dari pemerintah, besar subsidi energi
IMK dan produktivitasnya dibandingkan (listrik dan BBM) dari pemerintah, dan
Skenario 1. Sehingga, penulis menyarankan besar alokasi anggaran untuk program-
untuk kedepannya bagi pemerintah terutama program dalam bidang ekonomi dan
Menteri Keuangan untuk menaikkan subsidi perindustrian.
sebesar 2% atau mempertahankannya. Sebagai 2. Model simulasi dinamis industri mikro dan
kompensasi atas beban APBN, Menteri kecil terdiri dari Model Pembentukan
Keuangan dapat menaikkan tarif Pajak Barang Modal (Kapital), Model
Pertambahan Nilai pada level kenaikan sekitar Ketersediaan Bahan Baku, Model
1% - 5%. Jika masih perlu menghemat Pembentukan Harga Agregat, Model
pengeluaran, bisa disiasati dengan menurunkan Pembentukan Jumlah dan Produktivitas
proporsi anggaran Kementerian Perindustrian IMK, Model Pembentukan Permintaan
atau anggaran untuk sektor ekonomi menjadi Konsumen, Model Upah Agregat Tenaga
sebesar 0.10% APBN. Kerja IMK, Model Pembentukan Jumlah
Tenaga Kerja IMK, Model Pembentukan
6. KESIMPULAN DAN SARAN Modal ke IMK, Model Besaran Pajak dan

13. Insentif, Model Perhitungan Subsidi BBM, energi pemerintah, kebijakan Pajak
dan Model Perhitungan Kebijakan Program. Pertambahan Nilai (PPN), dan besar alokasi
3. Kebijakan pemerintah yang cukup APBN untuk Kementerian Perindustrian.
berpengaruh pada model yang dibahas Berdasarkan hasil 4 (empat) skenario
dalam penelitian ini adalah besar subsidi kebijakan, pengurangan subsidi BBM
energi (listrik dan BBM), besar Pajak menyebabkan pengaruh utamanya pada
Pertambahan Nilai (PPN), dan besar alokasi jumlah industri mikro dan kecil yang
APBN untuk Kementerian Perindustrian. semakin menurun, serta produktivitas IMK
4. Performansi sistem pengelolaan yang juga semakin menurun. Sementara itu,
perindustrian nasional khususnya industri kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
mikro dan kecil sangat dipengaruhi oleh menyebabkan penurunan pada rata-rata
kondisi-kondisi dalam negeri. Adapun aliran modal dan jumlah tenaga kerja pada
kondisi global tidak berpengaruh kepada IMK. Adapun kenaikan alokasi APBN untuk
industri mikro dan kecil, kecuali kondisi Kementerian Perindustrian dapat
global tersebut memberikan pengaruh pada menyebabkan penurunan produktivitas,
kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan jumlah tenaga kerja, dan jumlah industri
pemerintahlah yang mempengaruhi mikro dan kecil, namun meningkatkan aliran
performansi industri mikro dan kecil ini. modal yang diberikan kepada IMK oleh
Seperti yang terjadi pada 2008 dan 2009 lembaga keuangan dan pemodal lainnya.
mengenai pengaturan subsidi BBM. Adapun hasil secara lengkap, disajikan
5. Performansi sistem industri mikro dan kecil dalam tabel berikut.
paling dipengaruhi oleh kebijakan subsidi
Tabel 6 Hasil Simulasi Skenario Kebijakan
Alokasi
Subsidi Rata-
Tarif Untuk Rata-rata
Instrumen Energi Tarif rata Rata-rata Rata-rata
PPh Kemenperin Tingkat
Kebijakan Terhadap PPN Jumlah Aliran Modal Tenaga Kerja
Badan Terhadap Produktivitas
APBN IMK
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15% Acuan Acuan Acuan Acuan
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15% -0.01% -0.09% 0.51% 2%
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15% 0.13% -1.24% -0.42% -58%
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10% 0.02% 0.24% -0.17% -3%
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35% -0.31% -1.34% 0.43% -26%
Setelah mempelajari berbagai fenomena selain menghasilkan kondisi IMK yang
dan dampak yang terjadi pada penelitian ini, paling optimal, namun juga sehat untuk
serta untuk mengembangkan penelitian lebih APBN.
lanjut, peneliti menyarankan: 2. Penelitian lebih lanjut juga difokuskan pada
1. Penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan dampak-dampak lebih rinci yang disebabkan
industri mikro dan kecil nasional difokuskan oleh program kerja Kementerian
pada penemuan skenario kebijakan yang Perindustrian dan kementerian yang terkait

14. seperti Program Peningkatan Produktivitas Forrester, J.W., 1969. Urban Dynamics.
Tenaga Kerja, Program Pengembangan Massachusetts: The MIT Press.
Iklim Usaha, Program Perlindungan Tenaga Giyanti, I., 2004. Kajian Kebijakan
Kerja, dan lain sebagainya. Makroekonomi Untuk Mendukung
3. Penelitian lebih lanjut juga difokuskan pada Pertumbuhan Industri Dengan
persebaran jumlah dan produktivitas IMK, Pendekatan Model Sistem Dinamis
agar pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa (Studi Kasus Industri Pada KBLI 251).
lebih diperluas. Tugas Akhir. Institut Teknologi
Pemerintah agar menghindari Bandung.
pengurangan subsidi energi (listrik dan BBM). Haryani, E., 2000. Evaluasi Produktivitas
Lebih baik agar dipertahankan atau semakin Tenaga Kerja dan Faktor-Faktor yang
ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan Mempengaruhinya (Studi Kasus di PT.
kebutuhan kepada energi meningkat seiring Multy Garmenjaya). Tesis. Institut
dengan meningkatnya jumlah penduduk. Teknologi Bandung.
Adapun untuk menyiasati beban APBN, Law, A.M., and Kelton, W.D., 2000. Simulation
pemerintah dapat menaikkan Pajak Pertambahan Modeling and Analysis. New York:
Nilai (PPN) ataupun mengurangi alokasi atas McGraw-Hill, Inc.
pengeluaran-pengeluaran yang menurut UUD Manetsch, T.J., and Park, G.L., 1977. Systems
1945 tidak lebih diprioritaskan ketimbang Analysis and Simulations with
pemenuhan energi bagi masyarakat. Application to Economic and Social
Systems (Part I and II). Michigan:
DAFTAR PUSTAKA Michigan State University.
Daellenbach, H.G., 1995. Systems and Decision Masri, M., 2010. Analisis Pengaruh Kebijakan
Making: a Management Science Fiskal Regional Terhadap Inflasi di
Approach.New Jersey: John Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode
Wiley&Sons, Inc. 2001 – 2008). Tesis. Universitas
Departemen Perindustrian, 2009. Laporan Diponegoro.
Pengembangan Sektor Industri Mursiti, 2008. Pengembangan Model Kebijakan
Departemen Perindustrian Tahun 2004 Industri Komponen Otomotif. Tesis.
– 2009 [online]. Jakarta: Departemen Institut Teknologi Bandung.
Perindustrian. Didapat dari: Partowidagdo, W., 2010. Mengenal
http://www.kemenperin.go.id/ind/publik Pembangunan dan Analisis Kebijakan.
asi/laporan_sektor_industri/2004- Bandung: Program Pascasarjana Studi
2009.pdf [Akses 4 Juli 2011]. Pembangunan ITB.
Eriyatno, 1999. Ilmu Sistem: Meningkatkan Parinussa, J. R., 1999. Pengaruh Investasi
Mutu dan Efektivitas Manajemen (Jilid Pemerintah, Investasi Asing (FDI), dan
1). Bogor: IPB Press. Sumber Daya Manusia Terhadap
Forrester, J.W., 1961. Industrial Dynamics. Peningkatan Produktivitas Industri
Massachusetts: The MIT Press. Pengolahan di Indonesia. Tesis. Institut
Forrester, J.W., 1968. Principles of Systems. Teknologi Bandung.
Cambridge: Wright Allen Press, Inc.

15. Rahmaputro, S., 2008. Kebijakan Sistem Citronella Di Jawa Barat. 17 (2). 11 –
Logistik Beras Nasional. Tugas Akhir. 32.
Institut Teknologi Bandung. Warfield, J.N., 1990. A Science of Generic
Richardson, G.P., and Pugh, A.L., 1981. Design: Managing Complexity
Introduction to System Dynamics Through Systems Design (Vol. I & II).
Modeling with DYNAMO. USA: Intersystems Publication.
Massachusetts: The MIT Press. __________, 2010. Soal Penolakan Kenaikan
Rumekso, S., 2010. SBY: Target Pertumbuhan TDL Awal 2011. Rakyat Merdeka, 1
Ekonomi 7-7,7% di 2014 [online]. Oktober, h.15.
Surabaya. Didapat dari: __________, Data Pokok APBN 2006 – 2012.
http://www.surya.co.id/2010/08/16/sby- Kementerian Keuangan Republik
target-pertumbuhan-ekonomi-7-77-di- Indonesia. Jakarta: 2012.
2014.html [Akses 4 Oktober 2010]. __________, Data Pokok APBN 2005 – 2011.
Samuelson, P.A., and Nordbaus, W. D., 1992. Kementerian Keuangan Republik
Macroeconomics. 14th ed. New York: Indonesia. Jakarta: 2011.
McGraw-Hill, Inc. __________, Data Strategis BPS 2011. Badan
Sekaran, U., and Bougie, R., 2010. Research Pusat Statistik. Jakarta: 2011.
Methods for Business: a Skill-Building __________, Kerangka Ekonomi Makro dan
Aprroach. 5th ed. United Kingdom: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
John Wiley & Sons Ltd. 2011. Kementerian Keuangan Republik
Suha, F.R., 2001. Analisis Pengaruh Kebijakan Indonesia. Jakarta: 2010.
Ekonomi Makro Terhadap Pertumbuhan __________, Kerangka Ekonomi Makro dan
Sektor Manufaktur di Indonesia. Tugas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
Akhir. Institut Teknologi Bandung. 2012. Kementerian Keuangan Republik
Sumantri, J., 2011. Ekspor Naik, Defisit dengan Indonesia. Jakarta: 2011.
China Tetap Tinggi [online]. Jakarta. __________, Perkembangan Beberapa
Didapat dari: Indikator Utama Sosial-Ekonomi
http://www.mediaindonesia.com/read/20 Indonesia. Badan Pusat Statistik.
11/01/05/193241/4/2/Ekspor-Naik- Jakarta: 2010.
Defisit-dengan-China-Tetap-Tinggi __________, Perkembangan Beberapa
[Akses 11 Juli 2011]. Indikator Utama Sosial-Ekonomi
Sushil, 1993. Systems Dynamics: a Practical Indonesia. Badan Pusat Statistik.
Approach to Managerial Problems. Jakarta: 2011.
New Delhi: Willey Eastern Limited. __________, Perkembangan Sektor Minyak dan
Sutarto, 2008. Pengembangan Model Kebijakan Gas Bumi Nasional Periode November
Sektor Industri Komponen Elektronika – Desember 2010. ReforMiner
(KBLI 321) dengan Pendekatan Institute. Jakarta: 2011.
Dinamika Sistem. Tesis. Institut __________, Rincian Anggaran Belanja
Teknologi Bandung. Pemerintah Pusat Tahun 2010 Menurut
Taroepratjeka, H., dan Widiarto., 1984. Program, Kegiatan dan Jenis Belanja.
Penggunaan Fungsi Produksi Cobb- Kementerian Keuangan Republik
Douglass pada Analisis Sistem Produksi Indonesia. Jakarta: 2010.

16. _________, Statistik Ekonomi dan Keuangan __________, Statistik Minyak Bumi. Direktorat
Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta: Jenderal Migas Kementerian ESDM.
2012. Jakarta: 2012.
_________, Statistik Perbankan Indonesia.
Bank Indonesia. Jakarta: 2012.