Downloaded 48 times
Uploaded byRamadhani Pratama
Roadmap gerakan politik km itb
Dokumen ini merupakan roadmap gerakan politik Keluarga Mahasiswa ITB untuk periode 2011-2012, yang berfokus pada pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu strategis dan kontemporer di Indonesia. Beberapa isu yang diangkat meliputi diversifikasi energi, liberalisasi pendidikan, dan penguatan sektor industri, dengan penekanan pada kolaborasi mahasiswa dalam pembuatan solusi. Mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa melalui pemikiran dan aksi konstruktif.
![[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/jurnalanalisispengaruhkebijakanfiskalpemerintahterhadapkinerjaindustrimikrodankecilindonesia-120514064237-phpapp02-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Roadmap gerakan politik km itb
- 1. Juni 2011 Melukis Warna-Warni Indonesia Roadmap Gerakan Politik KM ITB 2011 – 2012 “Karena kami ingin agar setiap hela nafas kami membawa bangsa ini merenggut kembali takdir kejayaannya” Kabinet KM ITB Kementerian Koordinator Bidang Eksternal KM ITB 2011 ‐ 2012 Juni 2011
- 2. ROAADMAP GER P RAKAN POL N LITIK K ITB 2011 KM B 1 – 2012 KONDISI I AWAL (201 10 – 2011) Berbicara mmengenai kampu terbaik bangs kita bukan be us sa, erbicara mengen kampus deng input tebaik bukan juga berbicara nai gan k, mengenai fa asilitas terbaik. Namun kita berrbicara mengena kampus yang paling besar m ai g manfaatnya untu bangsa. Kare itu, uk ena tiada alasan bagi kita –mahasiswa ITB– unt tidak memikiirkan bangsanya dan berbuat untuk kebaikan In n tuk a, ndonesia. Hingga tahu 2011, setidak un knya kita bisa meembagi isu yang berkembang te g erkait kondisi ma Indonesia ke dalam dua kellompok akro e isu: isu stra ategis dan isu kontemporer. K menyebut is strategis dikarenakan isu in menyangkut sektor-sektor st Kita su ni trategis bangsa dan berdampak langsung kepada m n masyarakat bany serta isu-ny bersifat eskala Contoh isu strategis adalah terkait yak, ya atif. h energi, indu ustri, pangan, lin ngkungan, pendiidikan. Sedangk isu kontemp kan porer adalah isu cabang, yang b menjadi pe bisa emantik agar kita da membawa kea rah isu strate apat k egisnya. Pertengahan 2010 kita diha adapkan pada isu Kenaikan TD ataupun pad awal 2011 ke DL, da emarin kita juga dihadapkan pa isu a ada Pembatasan Subsidi BBM. Kedua isu ini a n adalah isu kont temporer dimana bisa kita jadik pemantik te a kan erhadap isu yang lebih strategis yaitu tentang tidak maksimalnya d k diversifikasi di Indonesia dan tida berdaulatnya bangsa ini atas energinya. Seh ak a s hingga, kita bisa meembawa isu stra ategis terkait diversifikasi energi dan revisi UU MMigas. Contoh lainnya mengena isu strategis d isu ai dan kontempore yang terjadi se er elama awal 2010 hingga awal 20 bisa dilihat m 0 011 melalui tabel ber rikut: Bidang g Isu Strategis Isu Kontemp porer 2010 - 2011 Evalua ACFTA asi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d Anggaran IPTEK A K Krisis Pangan s Koorupsi Moral Pejabat Gedung Baru DPR g Ceentury Professionalitas P Politik k Gedung Baru DPR g Ta Pemerintahan ata Kasus Gayus Ceentury Pe enegakan Hukum m Kasus Gayus Evalua ACFTA asi Deindustrialisasi D Kenaiikan TDL Pembatasan Subsidi BBM UMKM Evalua ACFTA asi Ekonom mi Pembatasan Subsidi BBM IPO Garuda Neoliberalisme Perekon nomian IPO Krakatau Steel Anggaran Defisit Akse esibilitas Pendidikan PP No. 66 PP No. 66 Sosial Bud daya Liberalisasi Pendidik kan RU PT UU RSBI R Kenaiikan TDL Div versifikasi Energ gi Pembatasan Subsidi BBM Pertahanan Ke eamanan Kenaiikan TDL Liberalisasi Energ gi Pembatasan Subsidi BBM
- 3. Impo Beras or Diversifika Pangan dan T asi Teknologi Harga Cabai dan Kebutuhan n Pangan Pokok Harga Cabai dan Kebutuhan n Kes sejahteraan Peta ani Pokok Kedaulatan dan Kehormata Negara n an Kasus Kejjahatan TKW TREND S SELANJUTNY YA Jika kita am trend selanjjutnya terkait isu strategis yang ada pada tiap bidangnya, isu kontemporer in akan terus menerus mati u g p ni berulang hinngga ada perub bahan berarti pa tiap bidangn sehingga is strategis yang sudah kita inv ada nya, su ventarisasi hilan atau ng tercapai. Se emisal diversifika energi tercap ataupun liber asi pai, ralisasi energi hilang. Dalam bidang IPTEK, isu strategis yang k sorot adalah terkait anggar IPTEK yang dianggarkan. P s kita h ran Pasalnya, setiap tahun p anggaran pa kementerian ini merupakan salah satu pos yang kecil. Jika pada tahun 20 kemarin sebanyak Rp.650,5 miliar, ada n n a 010 5 tahun ini ha anya sebesar Rp.440,7 miliar. J Jumlah yang se eharga sekitar 1-2 tower apartemen. Selama anggaran IPTEK masih K minim, maka selama itu pula isu daya saing industri bangsa yang lemah ma akan tetap ada. a g a asih Dalam bidang Politik, isu sttrategis yang ak tetap disoro adalah moral dan professiona kan oti alitas pejabat, ta pemerintaha dan ata an, penegakan hukum. Isu kor rupsi yang dilakkukan para peja abat negara aka tetap menjad isu hangat ya menyita per an di ang rhatian. Pasalnya jik kita amati, se ka etiap tahun setidaknya terjadi du kasus korupsi yang mencuat hingga ke mediia massa. Tidak hanya ua k itu, moral p pejabat seperti tidur ketika sidang, pejabat yan bermewah-mewahan, atau b t ng berbicara yang t tidak pantas jug bisa ga menyita perrhatian kita. Selanjutnya dalam bidang Ekonomi, isu da saing indust bangsa dan kekuatan UMKM akan juga me a aya tri M ewarnai pergolak isu kan nasional. Beeberapa pekan yang lalu bahkan Menko Pereko y n onomian Hatta R Rajasa menginstr ruksikan kepada Menteri Perind a dustrian dan Menteri Perdagangan untuk melakukan evaluasi terha u adap kondisi per rindustrian pasca diberlakukan A a ACFTA, bahkan beliau n mengatakan bahwa bukan tidak mungkin p n perjanjian ini ak dibatalkan. H ini didukung dengan isu de kan Hal g eindustrialisasi, d dimana industri Indo onesia mengala pertumbuha minus mulai tahun 2004, hingga pada tahu 2009 pertum ami an un mbuhannya hany 2%.ya Bahkan indu tekstil, kulit kayu, dan alas kaki mengalami pertumbuhan -5 ustri 5%. Selain itu, liberalisasi ekonomi juga harus kita jadikan com mmon enemy. H ini dikarenak akan ‘melum Hal kan mpuhkan’ kema andirian kita. Sehing lama kelama kita tidak lag berdaulat. Bay gga aan gi yangkan, sebuah negara yang industri strategis snya tidak lagi dikuasai penuh, ibara sebuah singa yang salah sat taringnya kero at a tu opos. Itulah yang dialami Indone dengan IPO Krakatau Stee atau esia O el, IPO Garuda Indonesia. Ma a asalahnya lagi, Indonesia belum seperti ma mlah acan yang ditak namun sudah kehilangan s kuti, senjata alamiahnya. Selama liberaliisasi masih terja aset-aset neg ini semakin lama akan sem adi, gara n makin sedikit. Dalam bidang Sosial Budaya, hal yang me enjadi isu strate sejak kepen egis ngurusan Presid KM Shana Fatina, dan dite den eruskan oleh Preside KM Herry Dh en harmawan adala mengenai liberalisasi pendid ah dikan dan aksesibilitasnya. Sete digagalkann UU elah nya BHP oleh M lantas buka berarti tanggu jawab pemerintah untuk m MK, an ung melaksanakan Le etter of Intent (L dengan IMF akan LoI) F selesai. Libeeralisasi akan te terjadi, dan sekarang payu hukum yang menaungi pen etap n ung g ndidikan tinggi di Indonesia ada PP alah No. 66 Tahu 2010 yang ba un ahkan menempaatkan peran pem merintah “semam mpunya” dalam pengelolaan per rguruan tinggi. S ini Saat sedang diba ahas mengenai RUU PT, dan kita harus sam ma-sama menga awal proses ini, agar tidak ada lagi celah leg , a galisasi liberalisasi pendidikan di Indonesia, yang berpengaruh p pula pada aksessibilitas pendidikan, terutama b bagi masyaraka tidak at mampu.
- 4. Bidang yang terakhir,yaitu Pertahanan Ke g eamanan. Isu str rategis terkait diiversifikasi energ di Indonesia b gi butuh untuk sela kita alu kawal setida aknya hingga ta ahun 2025 (berd dasarkan Bluepr Pengelolaan Energi Nasiona Pada tahun itu, target pemerintah rint n al). adalah pemmakaian minyak bumi kurang da 20%, gas bu lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, biofuel lebih da 5%, ari umi ari panas bumii lebih dari 5%, EBT lainnya leb dari 5%, dan CBM lebih dar 2%. Adapun k bih n ri komposisi pemak kaian energi Ind donesia sekarang ini dapat kita lihat dari chart beriku ut. Selama diveersifikasi energi Indonesia belum maksimal, ma saat itu pula kenaikan TDL dan kenaikan harga BBM masih akan m aka a mendera kit Hal ini dikar ta. renakan BBM da TDL masih b an bergantung pada harga minyak dunia, dimana Indonesia –wa k alaupun penghasil m minyak– namun itu tidak signifikaan. Isu liberalisa energi juga masih akan kita hadapi, hal ini dikarenakan k asi a kontrak-kontrak d dengan pihak as masih akan terus sing n berdatangan Selama hal itu masih terjadi, k masih tidak akan berdaulat atas energi yang kita miliki. n. u kita g Selain itu, is strategis dive su ersifikasi pangan dan teknologi p n pangan akan sellalu menjadi isu strategis. Selam diversifikasi p ma pangan dan teknolo oginya masih be elum berkemban maka jangan heran bila kita masih kesulitan dalam swasem ng, n n mbada beras. S Sebagai bukti, pada tahun 2010 kita harus mengim a mpor beras seba anyak 1,33 juta ton (senilai den ngan Rp.29 Triliun). Sungguh ir ronis di tengah juluk negara agra Padahal, tah 2008 dan 20 kita mengallami swasembad beras. Dalam hal ini, kesejah kan aris. hun 009 da m hteraan petani juga memainkan peranan penting, dimana kita bisa belajar ketika UU No. 12 Ta ahun 1992 disah hkan, maka liberalisasi sektor pang dimulai, dan petani beralih kepada tanam yang lebih m gan n h man menguntungkan ketimbang pad Kita tidak ma lagi n di. au mendengar petani Indonesia miskin dan pada akhirnya men ninggalkan padi untuk ditanam. WHAT TO O DO? Saatnya kita beralih dari medan kondisi ke medan aksi. S a m e Sebuah rekayas dirancang di sini, karena kita sedang merek sa a kayasa sebuah banngsa, merekayas Indonesia. Sehingga, kita ha merancang bagaimana cara kita berbuat dan strategi apa yang sa arus g a akan kita buat dengan melihat kepada po otensi yang kita miliki, potensi m mahasiswa ITB pada khususny dan mahasisw se- ya wa Indonesia pada umumnya. Pada hakikaatnya, dengan mengadopsi mo Triple Helix yang dikembangkan Henry Et m odel x tzkowitz, kita bisa melihat bahw ITB wa sebagai perrguruan tinggi te eknik dan centre of technology a e akan sangat era berhubungan dengan masyar at rakat ekonomi-in ndustri. Itulah meng gapa sekarang frame yang terb f bangun di benak mahasiswanya adalah ‘perusa k a ahaan’, bukan p pemerintahan, ataupun LSM. Perinddustrian di Indon nesia memegang peranan pentin Ibarat sebua mobil, industr adalah mesinn Perindustria yang g ng. ah ri nya. an baik akan be erdampak pada bergairahnya se ektor riil yang meenjadi motor per rekonomian.
- 5. ITB sendiri mempunyaibaanyak jurusan y yang berhubung langsung dengan perindus gan strian. Jika kita melihat pada iindustri manufaktur saja, maka juru usan-jurusan ya terkait ke d ang dalamnya, dianta aranya adalah T Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Penerbanga Teknik Material, Teknik Fisik Teknik Kimia dan banyak ju an, ka, a, urusan lain di FTI, STEI, SF, SITH, SBM, dan FSRD. Melihat pad besarnya pot da tensi ini, maka isu perindustrian yang telah dibangun pada ke epengurusan He Dharmawan akan erry tetap di lanjutkan. Potensi lain nnya di ITB adallah adanya jurus yang terkait dengan kondis natural resour san t si rces Indonesia. Jika melihat pada sub bahasan se ebelumnya, isu tentang energi ini akan mas sangat hang Hal ini me sih gat. enjadi peluang bagi kita untuk turut berkontribus dalam mereka si ayasa Indonesia Teman-teman di jurusan sep Teknik Perm a. n perti minyakan, Teknik Pertambanga dan an, jurusan lain di FTTM, FITB atau fakultas lainnya. Untuk iitu, isu Energi y B, yang telah diban ngun pada kepeengurusan Izul, SShana, Yusuf, dan HHerry tetap akan dilanjutkan. n Terakhir, isu yang akan kita bawa lagi adalah isu yang hin u a masih hangat, ya pendidikan. Aksi ITB untuk semua ngga sekarang m aitu bukan meru upakan akhir, namun awal bagi p pengawalan mahasiswa terhada isu pendidika tidak hanya d kampus, namu juga ap an, di un dalam tatara nasional. Ha ini karena kita sendiri adalah objek sekalligus subjek pendidikan, yang seha an al a s arusnya kritis terhadap arah pendiddikan nasional kita. Lebih lanjut mengenai pe t, enjabaran langka yang akan kita lakukan ter ah rhadap empat iisu ini (Industri, energi, panga dan , an, pendidikan) selama setahun ke depan, akan dijabarkan dalam tabel berikut n t.
- 6. How to? Subbidang Isu St trategis Capaian Sosial Politik S Kajian Strategi is Hubu ungan Luar Himpun kajian ma assa Pelihara jaringan: DPR Bangun A Afiliasi: BEM-SI, API, kampus: MTI, HM MM, Komisi VI, Pelaku industri Deindus strialisasi APIN NDO, HIPMI, dll HIMATEK, KMPN, HATI, (asosia Menkop, asi), KSEP, dll Menpe Mendag erin, Pembatalan/penanggguhan Industri perjanjian ACFTA A RDP ke DPR dan Menko e Bangun Roadmap: High cost UM MKM Pe erekonomian economy, deindustriialisasi Neolibe eralisme Petisi ta anda tangan jika () Perekoonomian maka () terkait ACFTA Himpun kajian ma assa Pelihara jaringan: DPR Bangun Afiliasi: BEM-SI, n kampus: PATRA, TEERRA, Komis VII, LSM, si REFOORMINER, IRESS Diversifik Energi kasi GEA, HATI, PSIK dll K, Kement terian ESDM RDP ke DPR dan Bangun Roadma ap: Kem menterian ESDM Liberalisasi, diversiifikasi Energi - Pangan Revisi UU Migas s Follow up Komunitas Energi s Ke-MK Judicial Review K: Nasional Mahasis swa Liberalis Energi sasi Indonesia Bangun partisipasi: aksi isu kontemporer k Bangun afiliasi: BEM-SI, Himpun kajian ma assa Pelihara jjaringan: LSM, Aksesibilita Pendidikan as Kobar kampus BEM, Pemerintah Re PP No. 66 Tahun 2 evisi 2010 atau Pendidikan RDP ke DPR dan Pengawalan RUU PT Bangun roadma ap: Liberalisas Pendidikan si Kemen ntrian Pendidikan aksesibilitas dan liberalisasi Nasional
- 7. NATION ENGINEERI ING Sekarang m kita tanya ke dalam hati kita masih rinduka kita dengan k mari e a, ah kebesaran mahaasiswa? Ketika penguasa pongah dan bebal meng ggunakan tangan besinya, seket itu mereka tu ke jalan un mengajak se n tika urun ntuk ebanyak-banyak knya masyaraka untuk at kritis. Ketika undang-undan yang ada ma menindas r a ng alah rakyat, maka meerekapun berkonsolidasi, berafiliasi, dan memb bangun sebuah kekuatan besar, berrgelombang-gelo ombang untuk m menghantam hal tersebut. siswa yang dahu juga ikut men Kini, mahas ulu nentukan arah p bangsa, hanya sibuk dengan bangku kuliahnya, tugas- perkembangan b tugasnya, ponsel-ponselnya laptop-laptopn dan lainnya. Kedepannya, h ini tidak boleh lagi terjadi, ma a, nya, hal ahasiswa harus segera pada perannya sebagai kontrol s kembali kep s sosial. Sebagai penjelasan, selain dari subbidang tersebut, kita te akan meng etap hadap semua isu yang berkemb gambil sikap terh bang di masyarakat Sebagai conto pornografi, ko t. oh: orupsi, dan lainn Hanya saja, untuk isu eska nya. alatif, kita nantiny akan berfokus pada ya empat bidan tersebut. Semoga langkah ini bermanfaat b usaha perb ng bagi baikan bangsa d masyarakat ini. Salam cinta untuk dan a perdamaian dan perjuangan n n.
- 8. PLATFOR RM ESKALA SI ISU INDU USTRI KM IT TB 2011 – 2 012 KONDISI I PERINDUS STRIAN IND ONESIA 19 67 – 2004 Situasi dunia ke depan dih hadapkan pada berbagai tantanngan ekonomi, semakin terbata asnya energi minyak bumi, kemmajuan teknologi ya menjadikan daya saing mu produk tidak bisa bertahan lama, ditambah lagi dengan lib ang utu beralisasi perdag gangan yang akan dihadapi, bahk isu lingkun kan ngan turut menndorong gerakan masyarakat dunia untuk m mencegah penge elolaan lingkungan y yang merusak kualitas kehidupa masyarakat. k an Sejak tahun 1967 hingga 2004 struktur perekonomian Indonesia men n ngalami peruba ahan yang signifikan. Perlahan n-lahan kontribusi ssektor industri te erhadap PDB s semakin mening gkat hingga dar 7.3% hingga 28.1%. 1 Sebalik ri knya, sektor pertanian menurun da pertambanga cenderung k an an konstan. Indones mulai lepas landas dari negara agraris me sia enjadi negara in ndustri. Industri-indu berkemban di Indonesia, baik yang investasi asing, ataupun investasi d ustri ng dalam negeri. B Beberapa industri yang menjadi ung ggulan Indonesia saat itu adalah tekstil, garmen, alas kaki, rotan dan lainnya. a h n, Infrastruktur juga mengalami perkembang yang sanga signifikan dalam rentang wa r gan at aktu tersebut. JJalan-jalan raya mulai a dikembangk kan, jalan tol dibangun, beberapa pelabuhan laut dikemba d n angkan, jaringan listrik, gas, d air juga se n dan emakin dikembangk kan. 1 Departemen Perindustrian RI Laporan Pengem n I. mbangan Sektor In ndustri 2004 – 200 2009 09.
- 9. KONDISI I PERINDUS STRIAN IND ONESIA 200 04 – 2009 Namun seja 2004 hingga 2009, kontribus sektor industr terhadap PDB semakin menu ak si ri B unjukkan tren peenurunan. Departemen Perindustria RI melaporka bahwa kontrib sektor indus terhadap PD menurun dari 28,1% menjadi 27,34%. Tidak hanya an an busi stri DB k itu, sektor in ndustri semakin menunjukkan peertumbuhan min dari 6,38% di tahun 2004, m nus, menjadi 4,60%; 4,59%; 4,67%; 3,66%; dan 2,31% pada tahun 200 Melihat keny 09. yataan ini, banya pengamat ek ak konomi mengind dikasikan terjadinya “deindustria alisasi”. Hal ini juga ditunjukkan dengan penurunan kapasitas terp n pasang industri d 80% menjadi 60%, penurunan jumlah unit usaha dari industri skalla sedang dan besar, dan penur runan signifikan dari indeks prod duksi industri sed dang dan besar.2. Deindustriallisasi yang terja semakin diperparah dengan sejumlah perd adi n dagangan bebas yang diikuti o Indonesia, seperti s oleh ASEAN – C China Free Trade Agreement (A ACFTA), Indones – Japan Eco sia onomic Partners Agreement (IJ-EPA), dan la ship ainnya. Industri kita ibarat menghad lawan berat semacam Chin dan Jepang y dapi t na yang perindustriannya sudah sa angat mumpuni. United Nations Ind dustrial Develop pment Organizat tion (UNIDO) mmelaporkan bahwa China menduduki posisi p pertama dalam kinerja industri di A Timur dan Tenggara, seda Asia T angkan Indonesia pada urutan k a ke-38. Tidak han itu, pertumb nya buhan nilai eksp dan por impor Indon nesia dalam lima tahun terakhir t a tercatat 11,50% berbanding 24,4 47%. BEBERAP PA CONTOH H Memang tidak semua ca abang industri meng galami deindustrialisasi. Namun, gejala g umum me enunjukkan bahwa b walaupun tidak semua, industri yang mengalami deindustrialisasi jauh lebih banyak dibaandingkan yang tidak mengalami deindustrialisasi. Tabel berikut adalah laju pertumbuha industri 200 – an 04 2009. Data ini diambil dari a Badan Pusa Statistik RI. Kita dapat meliha mana bahwa h at K at hanya industri b barang kayu dan hasil hutan yan menunjukkan gejala n ng n pertumbuha yaitu terus menanjak dari -2,07% sampai 2,44%. Indu an, ustri alat angku mesin, dan peralatan men ut, ngalami pertumbuha konstan, yaitu sekitar 9,7% da an u alam beberapa t tahun tersakhir. Sisanya, ma ayoritas cabang industri menga g anan, minuman, tembakau, tek alami penurunan. Industri maka kstil, barang kulit, alas kaki, kertas, barang cetaka pupuk, kimia barang dari ka an, a, aret, semen, ba arang galian non logam, logam dasar, besi, bajja, dan n lainnya. 2 Ibid
- 10. KONDISI I 2010 – 20 11 Sampai saa ini bangun ind at dustri di Indones masih disoko Industri bes sekitar 70%, sisanya industr kecil dan menengah. sia ong sar ri Dari posisi t tersebut, 45% merupakan indus berbasis sum daya alam ( m stri mber (resources base industries), 17 merupakan iindustri ed 7% padat tenag kerja (labour intensives indu ga r ustries), sedangk sisanya ters kan sebar antara ind dustri padat mo dan industri padat odal teknologi. O karenanya, pengembangan industri perlu d Oleh n diarahkan demi t tercapainya kese eimbangan pera antara industr kecil- an ri menengah dan industri be esar. Demikian pula industri ya berbasis pa ang adat modal dan teknologi haru lebih didoron dan n us ng difokuskan uuntuk menyeimbbangkan dengan industri yang berbasis Tenaga Kerja dan Sumb Daya Alam. n ber Ditinjau darii persebaran wila ayah, sebanyak 73,5% industri besar masih terk konsentrasi di P Pulau Jawa, sisanya di luar Pulau Jawa u dan Bali. Lookasi industri un Pulau Jawa, terbanyak be ntuk erada di Jawa BBarat sekitar 27,52% sebesar 1 19,6% berada d Jawa di Timur sedan ngkan di luar Pu Jawa, terko ulau onsentrasi di Sumatera, kurang lebih 18,37%. P Persebaran Indu di Kawasan Timur ustri n Indonesia ssebesar 2,74% berlokasi di Pula Sulawesi, Ma b au aluku dan Papua. Perkembanga ekspor nasio selama tiga tahun an onal a terakhir seb belum krisis 2009 menunjukkan peningkatan yang menggembir 9 rakan. Total realisasi ekspor pad tahun 2007 t da tercatat sebesa US$ 114.10 ar 00,89 juta men ningkat 13,20% dari tahun 2 % 2006 dan pada tahun Summbangan Industtri 2008 pertumbuhan ekspor men ningkat sebesa 20,09% deng nilai sebesa US$ ar gan ar Indonesi ia (PDB) 137.0220,42 juta. Perkem mbangan Impor nasional selam tiga ma tahun terakhir juga m mengalami penin ngkatan Ba asis SDA yang tinggi. Total immpor Indonesia pada a 38% 45% tahun 2 2007 sebesar US$ 74.473,43 juta atau Pa adat Tenaga Ke erja meninggkat 21,96% d dari tahun 200 dan 06 pada tahun 2008 pertumbuhan impor 17% % meninggkat sebesar 7 73,48% dengan nilai Pa adat Modal dan n sebesa US$ 129.197,31 juta. Kond ini ar disi Te eknologi menunnjukkan terjadi peningkatan impor sebesa 3,32 kali. ar Pemicuunya adalah pe eningkatan impo pada or kelompok TTPT, Kulit dan alas kaki, Biji Tem mbaga dan pera alatannya serta PPermata dan Peerhiasan. Permas salahan yang diihadapi dalam meng gembangkan ind dustri lebih lanju ke depan ant ut tara lain: lemahn prasarana d sarana, keterbatasan berpr nya dan roduksi barang seteengah jadi dan komponen di d dalam negeri; keeterbatasan industri berteknolo tinggi; kesen ogi njangan pemban ngunan daerah; kete erbatasan penguasaan pasar d domestik; ketergantungan ekspo pada beberap komoditi dan negara tujuan; belum or pa n kuatnya per Industri kecil dan menengah. ran KONDISI I PASCA PEM MBERLAKU AN ASEAN‐ ‐CHINA FRE EE TRADE A REA (ACFTA A) ACFTA, me eskipun baru dib berlakukan pada tahun 2010, na a amun penandatanganan perjanjian sudah dilak kukan sejak Nov vember 2004. Selam rentang tahun disepakatinya perjanjian dan p ma pemberlakuan, P Pemerintah Indo onesia mengakui bahwa meman tidak ng
- 11. mempersiap pkanstrategi khusus dan terenc cana untuk menghadapi era ini. Hal ini diakui oleh Menteri Periindustrian MS HHidayat. Meskipun P Pemerintah Indonesia telah men ngusulkan untuk melakukan ren k negosiasi untuk 228 pos tarif pr roduk yang berp potensi injuries agar pengenaan be ebas bea masuk dapat ditunda p pelaksanaanya, namun sayangn hal itu tidak b nya berjalan dan Ind donesia terpaksa ha terus berjala dengan mekanisme ACFTA. Ini berarti, seja awal Indonesia tidak siap, da ACFTA dinila cacat arus an . ak an ai bagi Indoneesia. Hasil evalua dua tahun pemberlakuan A asi p ACFTA Kemente erian Perindustriian menyatakan bahwa enam p n produk injuries karena ACFTA, yaitu industri tekstil dan produk tek kstil/TPT, makan dan minuma elektronik, alas kaki, kosmet serta industr jamu. nan an, tik, ri Nyatanya keekhawatiran ma ayoritas publik In ndonesia benar dalam menilai ddampak ACFTA. Sejak 1 Januari 2010, ketika A . ACFTA diberlakukan hingga saat ini, produksi industri nasional mmenurun sampai 50 persen kar rena kalahnya p persaingan, khus susnya pada produk usaha kecil da menengah, di pasar dalam ne k an egeri. Akibatnya aadalah sektor inddustri terpaksa m memangkas jum tenaga kerja hingga 20 per mlah a rsen. Padahal, p pertambahan an ngkatan kerja baru m mencapai dua ju per tahun. Itu berarti jumlah pengangguran terus meningka dari 8.9 juta p uta at pada 2009 menjadi 9.2 juta orang p pada tahun ini (2 2011). Begitupula dalam hal nera perdagangan Indonesia teru menurun. Seb a aca us bagai contoh, jik pada ka 2006 Indone masih meniikmati surplus USD39,7 miliar da perdagangan tahun ini Indon esia ari n, nesia hanya men ndapatkan keuntungan sebesar US SD22,1 miliar. Tergerusnya su urplus perdagangan itu, diseb babkan oleh kia timpangnya neraca ekspor an r-impor Indonesia dan China. Pada 2000-2007 nera perdagangan Indonesia-China masih seimb aca bang, tapi lambatt-laun Indonesia malah a mengalami defisit.3 Pada 2010 saja, defisit pe erdagangan Indo onesia dengan China sudah m mencapai USD 7 miliar. Data itu menunjukkan begitu u derasnya ar barang dan jasa dari China yang masuk ke Indonesia, mula dari remeh-tem seperti pen hingga barang yang rus j ai meh niti sesungguhn sudah banya di negeri ini (E nya ak Editorial MI, Jum 29 April 2011 mat 1). Kementerian Perindustrian telah mengevalluasi tujuh jenis produk industri yakni besi dan baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), n kosmetika, mainan anak, alas kaki, lampu, dan loudspeaker. Dirjen Basis Industri Manufa aktur (BIM) Kem menterian Perind dustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatak kan, dari tujuh produk tersebut terdapat lima jenis produk ut t, tama yang men ngalami lonjakan imp yang signifik Kelima prod itu adalah be dan baja, TPT mainan anak, kosmetika, dan alas kaki. por kan. duk esi T, , n Berdasar da Badan Pusa Statistik (BPS) selama Febru 2011 perdag ata at ), uari gangan Indonesia dengan China juga mencatat defisit a t US$ 324,5 juta. Defisit ner raca perdaganga nonmigas de an engan China pa periode Januari-Oktober 20 mencapai US$ 5,3 ada 010 miliar. Angk itu mengalam peningkatan s ka mi sebesar US$ 1,4 miliar dibandin 4 ngkan periode ya sama tahun 2009 senilai U 3,9 ang n US$ miliar. CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN Capaian ya diharapkan dalam eskalas isu industri ini pada dasar ang si rnya adalah kes siapan perindus strian nasional dalam menghadap liberalisasi pe pi erdagangan. Buk anti pada liiberalisasi perda kan agangan, namun lebih kepada kesiapan kita ssemua. Oleh karena itu, capaian konkrit yang dihara a apkan adalah pe enangguhan sem mentara ACFTA. 3 Badan Pusa Statistik. http://w at www.bps.go.id
- 12. ESKALASI ISU I NDUSTRI E Mei Juni Juli Agustus September S Oktob ber November Desember J Januari Februari Maret Eskalasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Industri Persiapan Kajian Pengangkatan Opini Audiensi ke Depdag dan Menko Keterangan: K • Persiapan dan kajian isu strate industri-ekonomi akan dimulai sejak bulan Juli 2011, da akan distop dahulu untuk diisi isu ene sekitar bulan Ag egis k an ergi gustus-Oktober 2011. Kajia akan dilanjutkan la pada November-D an agi Desember 2011. • Pengangka opini, berupa ak penyikapan ke ma atan ksi asyarakat (metode tiidak hanya demonstr rasi) akan dilakukan sekitar bulan Janua 2012 (Momentum Kenaikan TDL ari 2012 dan Evaluasi 2 Tahun ACFTA). Pengangkatan opini selanjutnya ad pada pekan ketiga Februari 2012 (Mom E n da a mentum Hari Pekerja Nasional). a • Akan ada audiensi dan tuntutan terkait penangguhan ACFTA kepada D a Departemen Perdaga angan dan Kementerian Koordinator Bida Perekonomian. Rencana akan ang kita lakukan pekan pertama dan kedua Februari 201 n n 12. • Pekan keem Agustus dan pe mpat ekan pertama Septem 2011 adalah libur Idul Fitri. mber • Pekan kedu dan ketiga Maret 2012 akan diisi den ua ngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK M MAHASISWA 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama sa tahun ke belak atu kang dan merencan nakan format gerak kan politik satu tah hun ke depan bers sama dengan mah hasiswa BEM Selur ruh Indonesia.
- 13. PLATFOR RM ESKALA SI ISU ENER RGI KM ITB 2011 – 201 2 PARADIG GMA AWAL L PENGELOL LAAN ENER GI INDONE SIA Berbicara m mengenai penge elolaan energi di Indonesia, kita tidak bisa men a nempatkan ener hanya pada bidang perekon rgi nomian. Karena jika hanya itu saja yang dipertimb a bangkan, pastinya Pasal 33 UU 1945 akan dihapuskan. Te UD erlebih lagi, para adigma perekonomian kita adalah paradigma pasar bebas yang libe p r eral. Namun, Pas 33 UUD 194 yang hingga s sal 45 sekarang menjad jiwa pengelola energi Indon di aan nesia masih teta kokoh tertulis dalam ap s UUD 1945. Bahkan, banyak pihak sangat mengelu-elukan pasal ini karen memang men n na njadi pembeda aantara sistem ekkonomi Indonesia ddengan sistem ekonomi libera Perbedaann adalah bah al. nya hwa pengelolaa energi di In an ndonesia tidak hanya mempertimb bangkan aspek ekonomis, namun juga aspek k kedaulatan nega yang diejaw ara, wantahkan dalam perspektif keta m ahanan nasional. Se lagi, itulah bedanya. ekali b Perspektif k ketahanan nasio dalam energ bermakna bahwa energi haru tersedia seca berkesinamb onal gi us ara bungan serta dib barengi dengan kem mampuan daya beli masyaraka at. 4 Bahasa bisnisnya adalah ko olaborasi antara energi yang m a mencukupi dan murah. Pasal 33 UU 1945 menegaskan bahwa ne UD egara berkewajib mewujudkan hal tersebut. ban n Lebih teknisny Pasal 33 UUD 1945 m ya, mengisyaratkan bahwa memang aspe pengawasan dan pemegang kuasa miner dan ek ral pertambangan ada pada negara, dalam hal ini pemerintah. Itulah . makna kedaula energi, yang berkaitan dengan energi jika d atan ditinjau Kem mampuan dari aspek keta ahanan nasionall. Satu lagi, dari aspek ekonomi, Pasal Terseddia daya beli d maasyarakat 33 UUD 1945 juga mensyaratkan bahwa pelaksanaan usaha a berkesinam harusnya dilakuukan oleh perus sahaan negara. SSederhananya, negara bungaan sebagai pemilik mineral right, p k pemerintah pemegang hak atas mining right, dan peru usahaan negara sebagai pemeg gang pelaksana usaha pertambangan (economic right t). Ketahan an Hal inilah yaang menjadi paradigma awall pengelolaan energi Energi E Indonesia. Tenntunya, yang k maksud pa kita aradigma awal adalah bahwa sebelu dilakukan amandemen, inilah yang m um menjadi semangat filoso pengelolaan energi Indones ofis n sia. KONDISI F AKTUAL PE NGELOLAA N MIGAS Kenyataann paradigma pengelolaan mig nasional ma terlalu berfo nya, gas asih gutamaan ekspo dalam dalam bentuk okus pada peng or bahan menntah untuk men ncapai target pe enerimaan nega (material). Indonesia masih memandang bahwa migas adalah ara 4 Sutadi Pudjo Utomo. Format dan Wujud Keber rpihakan Negara D Dalam Pengelolaa Migas di Berbag Negara. 2010 an gai
- 14. komoditas y yang membawa keuntungan dan pendapatan ya besar bagi k n ang keuangan negara Padahal, hakiikat dari sumber energi a. r adalah jelas s-jelas untuk me enjadi ‘bahan bakar’ bagi perekoonomian nasiona dan juga ‘senjjata’ kedaulatan negara. Perind al n dustrian dan jasa, traansportasi, atau bahkan sektor ppenganpun butu energi. Sehing seharusnya keuntungan multiplier dari keta uh gga, a ahanan energi jauh lebih besar dar ripada hanya peenjualan saja. Haasilnya, keterga antungan penerim maan negara da sektor migas masih ari s tinggi, yaitu rata-rata hampir 30% dari total penerimaan neg dalam 5 tah terakhir. gara hun Akhirnya, kkebijakan ekspo komoditas m or migas yang sela ama ini cukup berperan di daalam penerimaa negara sela an ama ini menyebabk kontribusi miigas baik sebaga bahan baku m kan ai maupun sumber energi, didalam peningkatan niilai tambah bagi sektor r m industri dan kegiatan ekono di dalam negeri tidak optima Kebijakan DM Migas yang mewajibkan kontraktor migas ( omi al. MO (KKKS) menyerahka 25% dari has produksi min an sil nyak bumi dan/a gas bumi b atau bagian kontrakto belum dapat menjamin peme or enuhan kebutuhan m migas di dalam negeri. n cadangan sumb daya migas sebagai bagian dari strategi m Tidak hanya itu, Indonesia belum memilikii kebijakan penc a ber menjaga keamanan s supply energi di masa yang aka datang dalam bentuk keputu an m usan politik nega misalnya melalui kebijakan energi ara, nasional dite etapkan Pemerin bersama D RI yang bers mengikat da diimplementa ntah DPR sifat an asikan secara ko onsisten. Penguatan perusahaan negara di dalam p pengelolaan mig nasional se gas ebagai bagian d strategi optimalisasi peman dari nfaatan sumber day migas bagi kepentingan na ya asional dan penningkatan ketah hanan nasional belum dilaksan nakan secara ooptimal. Berdasarkan data tahun 2009, Share produ minyak bum PT Pertamina hanya sebesar 13,5% dari total produksi nasion dan uksi mi nal share produ gas bumi PT Pertamina han sebesar 15% dari total produ gas bumi na uksi T nya % uksi asional; TANTAN NGAN YANG G DIHADAPI baran tentang makna filosofis d kodisi real Migas Indonesia kini kita bera pada hal-ha yang terus menerus Dari penjab m dan a, alih al membuat kita gelisah dan menjadi hal yang perlu kita prioritaskan untuk d m g diselesaikan, aga cita-cita kita a ar akan ketahanan energi nasional dapat terpenuhi. Kita menghadapi banyak tantangan yang harus d K dijawab, berikut beberapa tantan ngan tersebut. • Hingga tahun 200 share minya bumi di dalam penyediaan e 09, ak m energi nasional masih relatif tin mencapai hampir nggi 50 dalam energ (primer) mix nasional; 0% gy • Keetergantungan yang tinggi terha y adap minyak bum belum diimba oleh peningkatan cadangan terbukti dan pro mi angi n oduksi, dimana dalam 1 dekade terakhir c d cadangan terbuk mengalami penurunan dari 5 miliar tahun 2 kti 5,1 2000 menjadi 4,4 miliar 4 ahun 2009 atau rata-rata 1,4% per tahun, sedangkan tingkat pro ta r oduksi pada perio yang sama mengalami penurunan ode da 1,4 juta barel per hari menjad 0,95 juta barell per hari atau m ari di menurun rata-rata 3,5 persen per tahun; a r • Se tahun 2004 Indonesia sud menjadi ne oil importer ak ejak 4, dah et kibat kemampua produksi dalam negeri tidak dapat an k mengimbangi per rtumbuhan konsu umsi. Pada tahu 2009 konsum minyak bumi mencapai 1,34 jjuta barel per ha atau un msi ari lebih tinggi diband dingkan kemamppuan produksi se ebesar 0,95 juta barel per hari; a • Pa periode 200 ada 04-2008, impor BBM mengalam peningkatan d 339 ribu bar per hari men mi dari rel njadi 424 ribu ba per arel ha atau rata-rata 6,3% per tahun Nilai impor BB pada periode tersebut menc ari a n. BM e capai US$ 48,73 miliar yang terd dari 3 diri biaya impor prem mium sebesar US 16.0 miliar, b S$ biaya impor solar sebesar US$ 2 29,59 miliar dan biaya impor keerosene ebesar US$ 3,14 miliar; se 4 • Daalam 1 dekade terakhir penam mbahan cadanga terbukti gas bumi nasional t an tidak terlalu siginifikan, dari 94, TCF ,6 ta ahun 2000 menccapai 112, 3 TCF tahun 2009, a hanya tumb rata-rata 2,1 per tahun. Demikian pula d atau buh 1% dengan
- 15. ngkat produksi meningkat dari 6 miliar kaki ku per hari (SC tin m 6,3 ubik CFD) menjadi 7 miliar SCFD ata hanya tumbu rata- au uh ra 1,2% per tahu pada periode yang sama ata un e • Indonesia merupaakan produsen g bumi terbes kesepuluh di dunia dan terbe kedua di A Pasifik pada tahun gas sar esar Asia a 009, namun demikian pemanfa 20 aatannya di dala negeri belum optimal. Sek am kitar 50% dari t total produksi te ersebut dialokasikan untuk ekspor, baik d dalam bentuk LN maupun gas bumi. Share gas bumi di dalam energy (prime mix NG s er) asional hanya se na ebesar 19% dari total konsumsi energi yang mencapai 1,1 miliar BOE; r • Beerdasarkan Nera Gas Nasion pada tahun iini diproyeksikan terdapat defisit gas mencapai sekitar 1 miliar SCFD, aca nal, n te erutama di Jawa (0,44 miliar SCF dan Sumater (0,34 miliar S FD ra SCFD) yang diak kibatkan oleh kek kurangan pasok dan kan ke eterbatasan infra astruktur. CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN Tentunya, d pemaparan di atas, kita memimpikan akan ketahanan en dari n nergi Indonesia, dimana energi bukan hanya teersedia secara berk kesinambungan dalam jumlah yang mencukupi, akan tetapi juga mudah te erjangkau oleh masyarakat, terutama harganya. S Sehingga harga bahan-bahan ya lainpun aka stabil. Kita be ang an erpikir bahwa ke etahanan energi dapat dicapai d dengan dua hal: 1. Diversifikasi energ yaitu bagaimana agar semua karunia yang d gi, a diberikan Tuhan kepada bangsa kita, bumi kita, dapat n a kit maksimalkan untuk kemakmu rakyat. ta uran 2. Naasionalisasi ase energi, yaitu te et entang bagaiman titah Tuhan y na tipkan sumber da yang ada di dalam yang telah menit aya bu untuk kita, hanya untuk kita bukan untuk m umi h a, manusia yang serakah, sehingg menggunakan energi dalam jumlah ga ya sangat boros. ang Untuk kepe engurusan tahun ini, kita akan berfokus pada poin kedua. Se n ehingga, hal yang menjadi aka masalah yang perlu ar g diselesaikan adalah legitimasi liberalisme d n dalam sektor en nergi. Hal ini terrtuang secara ga amblang pada U No. 22 tahun 2001 UU n (UU Migas). Untuk itulah, go besar yang h oal hendak dicapai a adalah dilanjutkaannya pembahasan UU Migas y yang sedang terh henti di DPR. Padahal, kita sama-s sama mengetah bahwa pada tahun 2010 U Migas sudah masuk ke dalam Program Le hui a UU h egislasi Nasional. Teembakan kita terutama terkait pa tentang libe asal eralisasi sektor h hulu.
- 16. ESKALASI ISU E E ENERGI Mei Juni Juli Agustus September Okto ober November Desember Januari Februari Maret Eskalasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Energi Persiapan Kajian Pengangkatan Opini Rakernas BEM SI Audiensi PROLEGNAS UU Migas Draft revisi UU Migas dari Mahasiswa Keterangan: K • Persiapan dan kajian energi ak mulai intens diadakan di kampus pa Agustus hingga Oktober. Kejaran ya ingin dicapai dallam kajian tersebut a kan ada ang adalah adanya usulan pasa yang direvisi dalam UU Migas dan pas penggantinya. al m sal • Pengangkaatan opini terkait libe eralisasi di sektor en nergi, berupa aksi ppenyikapan ke masy yarakat (metode tidak hanya demonstras akan dilakukan p si) pada Mei 2011 (Momentum Kebangkitan Nasio m onal), September 201 (Hari ESDM), pek ketiga Oktober 20 (7 Tahun SBY da 2 Tahun SBY-Boe 11 kan 011 an ediono), pekan keem November mpat hingga pek kedua Desember (Hari Nusantara), da Januari 2012 (Ken kan r an naikan TDL 2012). • Rapat Kerja Nasional Badan E Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indo onesia akan dilaksan nakan di Bandung pa Juli 2011. Sebagai koordinator isu e ada energi, KM ITB akan meleggitimasi gerakan energi dalam skala nasio onal. Sehingga isu ennergi tetap menjadi c concern bersama mahasiswa Indonesia. • Pada bulan November, kita aka melakukan audiensi ke DPR terkait den n an ngan usaha membah kembali UU Miga dalam Program Le has as egislasi Nasional (Pro olegnas). • Pada Febru 2012, kita bersa dengan BEM S uari ama Seluruh Indonesia ak kembali datang k DPR untuk mena kan ke anyakan perihal perk kembangan pembaha asan revisi UU Migas dan memberikan draft rev UU Migas dari m visi mahasiswa. • Pekan keem Agustus dan pe mpat ekan pertama Septem 2011 adalah libur Idul Fitri. mber • Pekan kedu dan ketiga Maret 2012 akan diisi den ua ngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK M MAHASISWA 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama sa tahun ke belak atu kang dan merencan nakan format gerak kan politik satu tah hun ke depan bers sama dengan mah hasiswa BEM Selur ruh Indonesia.
- 17. PLATFOR RM ESKALA SI ISU PEND DIDIKAN KM M ITB 2011 – – 2012 SISTEM PENDIDIKA AN NASIONA AL YANG BE ERMUTU DA AN MENUM MBUHKAN S SDM YANG BERKUA LITAS Pendidikan merupakan prooses sosialisasi sekaligus pewa arisan nilai-nilaii dari satu gene erasi ke genera berikutnya. M asi Melalui proses bela dan interaks sosial, pendid ajar si dikan juga dapat menjadi instrument utama dalam internalisas adaptasi, aku t si, ulturasi, dan pencipt taan budaya baru, disamping sebagai proses tra ansfer ilmu peng getahuan dan tek knologi (iptek). Pendidikan memainkan peranan penting d strategis da dan alam menumbuh hkan sumber da manusia ya berkualitas. Dalam aya ang perspektif e ekonomi, pendid dikan terbukti m mampu memacu pertumbuhan s suatu Negara. P Peningkatan kua alitas pendidikan akan n meningkatka produktivitas yang selanjutny akan meningk an ya katkan pendapat tan. Upaya mew wujudkan sumbe daya manusia yang berkualita harus diserta dengan proses yang juga ber er a as ai rkualitas, hal ini berarti sistem pend didikan yang meliputi metode, stakeholder pendidikan, infrasttruktur dan kom mponen terkait lainnya harus m memiliki kualitas yan baik. Kondisii ini juga harus disertai dengan terbukanaya k ng n kesempatan yan seluas-luasny bagi seluruh rakyat ng ya Indonesia teerhadap pendiddikan yang baik, sehingga peniingkatan akses dan pemerataa layanan pend , an didikan harus m menjadi salah satu p prioritas pemban ngunan nasional dalam bidang s sosial dan buday ya. Pemerintah harus terus berrupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendid dikan agar komp petensi lulusan d dapat ditingkatka dan an lebih sesua dengan kebu ai utuhan. Sistem pendidikan na asional harus b bersifat terpadu komprehensif dan bermutu untuk u, f menumbuhk SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan s kan g g sejahtera. Penddidikan harus m mampu mengoptima alkan potensi da yang dimilik manusia berup potensi akal ( asar ki pa (pikiran), jasman dan rohani un membentuk sosok ni, ntuk k manusia yang utuh dan me engeluarkan man nusia dari kebod dohan, kehinaan kelemahan, d kemiskinan m n, dan menjadi manusia yang berpengetahhuan, meningka atkan kemuliaan dan berkeku n, uatan. Disampin hal ini, manajemen pelayan pendidikan harus ng nan transparan, bertanggung jaw dan akunta wab, abel. BANGSA A YANG BER RKARAKTER DAN MAJE EMUK Karakter baangsa merupaka sesatu yang bersifat khas dari suatu ban an g ngsa dan memb bedakannya dengan bangsa la ainnya. Karakter ini menjadi dasar kepribadian dan dapat menjadii jalan bagi kem n majuan suatu ban ngsa, seperti Ind yang maju d dia dengan swadesinya dan Cina maju dengan karakte konfusinya. a, u er Pembangun bangsa dan karakter suatu bangsa (natio and characte building) merupakan prasya guna memp nan n u on er arat perkuat Negara mod yang dikenal dengan Nega bangsa (natio state). Upaya pembangunan karakter ini mem dern ara on a mbutuhkan kerja keras a yang persis sten dan konsissten agar mampu melampaui ketertinggalan. Keberhasilan p pembangunan in akan mening ni gkatkan kebanggaan terhadap ident n titas bangsa dan berdampak pa meningkatn modal socia dan pada akhirnya akan berd ada nya al dampak terhadap pe eningkatan daya saing bangsa.5 5Kementrian Negara Perenc n canaan Pembangunan Nasional/BA APPENAS. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksana RPJMN 200 aan 04-2009: Bersama Men Perubahan. nata
- 18. Bangsa Indonesia merupakn b a bangsa majemu Kemajemuk bangsa Ind uk. kan donesia terlihat dari keberagam dalam bany hal man yak seperti; kekayaan budaya, ke ; esenian nation and kebanggaan k peningkata an ch haracter atas identitas peningkatan daya saing g masyar rakat, suku banngsa, agama, hingga modal sosial building bangsa bangsa wisata Indonesia. Ellemen cultural 6 dari budaya tradisional Indo a onesia saja terd atas diri banyak bagian me k eliputi tarian, ritual, orname ent, motif kain alat musik, cerita n, rakyat, musik dan llagu, makanan senin, pertunjukkan, produk arsite ektur, pakaian tra adisional, perma ainan tradisionall, senjata dan alat perang, nask kuno dan pr kah rasasti, serta tata ca pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. ara Keberagaman ini harus ma ampu dikelola d dengan baik karena ia merupa akan suatu pote yang dapat menjadi modal untuk ensi membentuk suatu kekuata yang maksiimal, bukan se k an ebaliknya, menjadi ancaman y yang memicu t terjadinya konflik dan persaingan yang tidak seha bila keberagam ini tidak dike at man elola dengan baik. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi meny yebabkn dibutuh hkannya penyes suaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana ya dinamis ini, dibutuhkan pen ang ngembangan ke ebudayaan yang dapat membe g erikan arah bagi perwujudan id dentitas nasional ya sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya ba ang angsa, dan yan dapat menc ng ciptakan iklim ko ondusif dan haarmonis sehingga niilai-nilai kearifan lokal akan ma n ampu merespon modernisasi s n secara positif da produktif sejalan dengan nilai-nilai an kebangsaan n. 7 REALITA AS PENDIDIK KAN INDON NESIA Kondisi tingkat pendidika an Pada awal tahun 2004, raata-rata lama se ekolah penduduk berusia 15 ta ahun ke atas ad dalah 7, 1 tahun. Angka buta aksara penduduk u 15 tahun ke atas masih s usia k sebesar 10,12 p persen. Angka ppartisipasi sekolah (APS) atau rasio penduduk yang bersekolah menurut kelomp usia sekolah menunjukkan h sebagai ber pok h hasil rikut: Kelo ompok usia Presenta APS ase 7- tahun -12 96.4 4% 13 tahun 3-15 81%% 16 tahun 6-18 51%% Data tersebut mengindikasikan ada masih t terdapat sekitar 19% anak usia 1 13-14 tahun dan sekitar 49% an usia 16-18 ta n nak ahun yang tidak b bersekolah. Disparsitas Pendidikan da taraf pendidikan s an Kesenjanga pendidikan, khususnya pada jenjang SMP an P/MTS ke atas, masih terjadi antar kelompok masyarakat, seperti k kesenjangan antara pendu uduk kaya dan miskin, kesenja angan pendidika antara pend an duduk pedesaan dan perkotaa dan n an, 6 http://www.b budaya-indonesia.org 7 BAPPENAS Op.cit S.
- 19. kesenjangan pendidikan antardaerah. D a Data statistik d Depdiknas pada tahun 2 dari 2006 mengungk kapkan bahwa 32.1% kabupaten/k memiliki An kota ngka Partisipasi Kasar (APK) SM MP/MTs 95%, 12.3% kabupaten n/kota memiliki A SMP/MTS antara APK 90%-94.99% dan 56% me %, emliki APK di ba awah 90%. Seca umum, APK untuk jenjang S ara K SMP/MTs pada tahun 2007 me encapai 92.53% , ppada tahun 2008 APK terhadap pendidikan m menengah pada tahun mencap 65.2%, dan 17.25% pada jjenjang pai pendidikan t tinggi Kuantitas d kualitas fas dan silitas layanan p pendidikan Insfrasturktu pendidikan ya tidak mema ur ang adai. Sebagian b besar sekolah bbelum memiliki p prasarana penun njang mutu penddidikan seperti perp pusatkaan, keter rsediaan buku, d laboratorium Standar ideal rasio murid per ruang kelas dan per guru yang masih dan m. n g belum terdistribusi dengan baik (terjadi ketidakmerata aan). Umumnya sekolah-seko a, olah di daerah terpencil men ngalami kekurangan sumber daya pendidik dan di d p daerah perkotaa mengalami ke an elebihan guru. K Kualitias tanaga p pendidik yang te erbatas dan tak idea karena diserta rendahnya kes al ai sejahteraan pendidik. Ketidakop ptimalan tenaga pendidik dalam menjalankan tug gasnya berdampak pada mutu lulus pendidikan y san yang rendah dan tak mampu ber n rsaing dengan N Negara lain. Pendidikan yang menghasilkan mutu SDM yang rendah a M akan menjadika produktivitas nasional tetap d an dalam posisinya tidak a, beranjak na Lemahnya lembaga pendidikan ini dalam k aik. konteks global m menempatkan seejumlah pergurua tinggi kita berada di an bawah perin ngkat Negara te etangga yang ju berdampak pada kemampu Negara yan hanya sebag pengekspor tenaga uga uan ng gai kerja yang t terampil ke mancanegara. tak m LIBERAL ISASI PEND DIDIKAN TIN NGGI Pasca dibaatalkannya UU No. 10 Tahun 2008 (UU BHP), usaha untu meliberalisas pendidikan di Indonesia, terutama uk si pendidikan tinggi terus menerus dilakuka Kali ini, pe an. emerintah sedan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) ng Pendidikan Tinggi, yang me enurut banyak ka alangan disebut sebagai UU BHP jilid 2. Jika kita am usaha libe mati, eralisasi pendidikan ini sudah t donesia dilanda krisis moneter. Saat itu, Pemerintah terjadi sejak Ind . Indonesia mmenandatanganii perjanjian dengan Internationa Monetary Fun (IMF) untuk membantu keua al nd angan Indonesia yang a sedang dilanda krisis. Perja anjian ini dikena dengan nama Letter of Intent (LOI). Pada intinya, salah satu poin yang ditek al u kankan adalah dereegulasi dan priva atisasi. Salah sa sektor yang diprivatisasi ad atu dalah pendidikan Benar saja, ta n. ahun 2003 pemerintah mensahkan UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sis sdiknas), pengga UU No. 2 Ta anti ahun 1989. UU Sisdikna ini menjadi ja utama bagi liberalisasi pen as alan ndidikan di Indon nesia. Beberapa pasal yang me a encirikan hal itu adalah tentang Bad Hukum Pen dan ndidikan (BHP) p pada Pasal 53, yang menjadi ciikal bakal penge esahan UU BHP Juga pada Pa 46 P. asal dan 54 tenta pendanaan perguruan tingg ang gi. Melengkapi UU Sisdiknas, keluarlah UU BHP pada ta ahun 2008. Dalam UU Terseb diatur bahw pemerintah hanya but, wa menanggun biaya perguruan tinggi seba ng anyak 1/3. Sementara sisanya dibebankan pa perguruan t ada tinggi dan mahaasiswa. Sebenarnya hal yang harus diperhatikan d hal ini adala kebebasan p a s dari ah perguruan tinggi dalam mencari biaya untuk me enutupi operasional. Perguruan ting (PT) berhak mencari sumb dana dari pe ggi k ber erseorangan, ke elompok, keluarg organisasi p ga, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian U BHP dibatalkan pada tahun 2010. Sebagai pengganti sem UU n mentara, pemerintah mengesahkan PP No. 66 Tahun 2010, yang bahkan lebih parah dari UU B p BHP, dimana me emerankan posisi pemerintah d dalam menanggung beban pend didikan tinggi semampunya.
- 20. Seka arang, RUU Pe endidikan Tingg yang gi sedaang dibahas ju uga sama par rahnya. Pada draft terbaru, P a Pasal 88 diatur bahwa maha asiswa menan nggung biaya paling UU No. . 20 bany 1/3 biaya op yak perasional. Hal iini bisa UU Noo. 10 RU UU Letter of Tahun 22003 PP No o. 66 dikattakan politik pencitraan sekaligus Tahun 22008 Pendiddikan Intent (LLoI) (UU Tahun 2010 peng galihan isu. Dengan ditambahka kata an (UU BHP) Ting ggi Sisdikn nas) ‘palin banyak’, sea ng akan-akan mahasiswa mend dapat keringa anan biaya untuk mena anggung biaya. Padahal tida ada ak jamin bahwa akan kurang jauh da 1/3. nan n ari Bahk kan, hal yang lebih besarnya lagi, a dalam draft tersebut tidak ditegaskan da dijabarkan b t k an berapa persen atau bagian pe emerintah dalam menanggung biaya m g perguruan t tinggi. Jika dalam UU BHP 1/3, dalam PP No. 6 m 66/2010 adalah semampunya, m maka dalam RUU ini sama seka tidak U ali diatur. Ini ya dimaksud de ang engan pengaliha isu. Dengan terbuai, kita lupa masalah yang llebih besar. an a Liberalisasi pendidikan haru benar-benar b us bangsa ini hinda Sebab, dengan sedikitnya biaya, perguruan tinggi akan kehiilangan ari. –minimal se ecara psikologis independensiinya. Dengan m s– mencari dana ke epada perseoranngan ataupun kkorporat dan peemodal, tentunya peerguruan tinggi akan mudah terje a erembab ke dala psikologi bala budi. Dimana pada suatu saa akan mudah ‘‘dirayu’ am as a at, dan diintervensi kepentingan. Padahal, jik kita menilik ke belakang, p ka penjajah dari ba angsa belanda dahulu juga me enerapkan hal serupa. Dahulu yang u, menjajah kita bukanlah dar institusi negar Belanda (Netherland), namu dari institusi privat (korporat) yang bernama VOC, ri ra un ) a yang kebetu mereka ber ulan rbangsa Belanda Itulah mengap orang-orang pribumi menyeb mereka kom a. pa but mpeni, berasal da kata ari company (p perusahaan). Merekalah yang memulai adan pendidikan formal di Indo M nya onesia ini lewa politik etis. N at Namun konsekuens politik etis itu sendiri adalah orang-orang d si u h dididik untuk kemudian dipeker rjakan di pemer rintahan Beland dan da, mengabdi kkepada penjajah. . hatan dari liberalisasi pendidikan. Siapa lagi pihak yang bisa m Itulah kejah membantu biaya pendidikan tin jika bukan pemilik a nggi dana yang b besar? Siapa ya memiliki dan besar kecuali para pemodal d korporat? D berapa bany korporasi-korporasi ang na dan Dan yak raksasa di d dunia ini yang milik kaum-kaum – –yang dulunya– adalah penjajah Penjajah kese – h. ejahteraan bangsa, lahir dan bat tin. Mempertan nyakan tanggun jawab pemer ng rintah Pendidikan sudah seharusnya menjadi ba arang publik. Se ebagai konsekueensinya, hal ini mestilah dikelo secara penu oleh ola uh gara. Tidak bole dilepas ke d institusi neg eh dalam pertentanngan free marke Karena hal iini krusial dan berpengaruh terhadap et. sumber day manusia seb ya buah bangsa. P Pendidikan pada akhirnya mem a mbentuk watak in ndividu, dan ke etika individu ini saling bertemu, m maka akan terbeentuk karakter m masyarakat, dan pada skala ya lebih besar lagi, mempengaruhi karakter s n ang sebuah bangsa dan peradaban. Meliberalisasinya bukan hanya meliberalisasi sekolah-sekolah kampus, ataupun pengelola n M a, h, aannya, namun juga meliberalisasi pemikiran pesert didiknya. a p ta Anggaran ppendidikan di Inddonesia merupak salah satu p yang paling besar. Hal yang sudah diamanatkan dalam konstitusi kan pos g adalah 20% APBN (sekitar Rp.250 Trilliun). Namun, jumlah ini menguap en kemana, se % . h ntah ehingga jika kita melihat, pos anggaran untuk pendidikan tinggi tidak lebih dari Rp.2 T setiap tahun 20 n. Sudah sepaatutnya pemerin bertanggung jawab lebih m ntah mengenai pendid negeri ini. Anggaran yang besa tidak dikan tinggi di n ar sepatutnya dibarengi denga pengurangan tanggung jawab dari 1/3 menja semampunya dan bahkan tidak diatur sama sekali an b adi a, a besarannya Pendidikan ad a. dalah tanggung jawab penuh p pemerintah, dan itu merupakan harga mati. Ka arena ini berhub bungan dengan karaakter bangsa.
- 21. Maka, jika b bukan pemerinta yang menginte ah ervensi pendidik secara penu atau minimal p kan uh paling besar pro oporsinya, pihak privat yang memp punyai berbagai kepentinganlah yang akan meng k gintervensi pend didikan tinggi. CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN Dari pemapparan di atas, kiita dapat menga ambil kesimpula bahwa mema pendidikan sangat dibutuhk untuk mem an ang kan mbentuk karakter bangsa, yaitu karaakter yang mennjadi ciri khas b bangsa ini. Tidak hanya itu, ak ksesibilitas masy yarakat terkait d dengan pendidikan jjuga menjadi sorotan. Kedua targeetan ini bermua pada sebuah musuh bersama pendidikan di Indonesia, y ara yaitu privatisasi dan liberalisasi sektor pendidikan Indonesia. Sala satu simbol liberalisasi pend ah didikan adalah U No. 20 Tah 2003 (UU S UU hun Sisdiknas), UU No. 10 Tahun 2008 (UU BHP), dan yang sekarang sedang dibaha di DPR adala RUU Pendidik Tinggi (RUU PT). Oleh kare itu, 8 n g as ah kan U ena capaian yan kita harapkan adalah terpenu ng n uhinya dan terfaasilitasinya tuntu kita terkait d utan dengan RUU PT ini. Sehingga s T setelah disahkan tid ada lagi polemik yang ak menggangg Tuntutan ya diberikan te dak kan gu. ang erutama menge enai usaha liberalisasi pendidikan.
- 22. ESKALASI ISU P E PENDIDIKAN Mei Juni Juli Agustus September Okto ober November Desember Januari Februari Maret Eskalasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pendidikan Pencerdasan dan Pemanasan Persiapan Kajian Pengangkatan opini Audiensi draft fix ke DPR RUU disahkan Pencerdasan pasca dan next action Keterangan: K • Pencerdasa kajian, dan pema an, anasan kampus terkait isu pendidikan suudah sejak awal Mei diwicanakan dan ak selesai pada Agustus. Pada bulan Juli harapannya kan kajian menggenai RUU PT sudah fix dan tuntutan yan kita berikan sudah solid. h ng h • Pengangka opini terkait liberalisasi di sektor pen atan ndidikan, berupa aks penyikapan ke mas si syarakat (metode tid hanya demonstra akan dilakukan p dak asi) pada Mei 2011 (Momentum Hardiknas dan Keb m bangkitan Nasional), Agustus 2011 (Hari K Kemerdekaan RI), da pekan ketiga Okto 2011 (7 Tahun S dan 2 Tahun SB an ober SBY BY-Boediono). • Kita juga ak mengadakan audiensi ke DPR terkait dengan tuntutan fix dari mahasiswa ter kan x rkait RUU PT. Audien ini dikejar pada b nsi bulan September, sebbelum RUU PT disahkan. • Pada sekita akhir September s ar sampai pertengan Ok ktober RUU PT akan disahkan, sehingga kita perlu mengatur concern pada waktu tersebut. Oleh karen itu, kita bisa na berkonsolid terkait dengan arah gerak isu pendidikan kedepannya jika memang tuntutan y dasi a yang kita minta dipenuhi. • Pekan keem Agustus dan pe mpat ekan pertama Septem 2011 adalah libur Idul Fitri. mber • Pekan kedu dan ketiga Maret 2012 akan diisi den ua ngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK M MAHASISWA 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama sa tahun ke belak atu kang dan merencan nakan format gerak kan politik satu tah hun ke depan bers sama dengan mah hasiswa BEM Selur ruh Indonesia.
- 23. ISU LAIN NNYA TANTAN NGAN POLIT TIK NASION AL Enam puluh lima tahun In h ndonesia merdeka, namun sist tata negara Indonesia mas belum bisa d tem a sih dikatakan stabil. Sejak . tahun 1945, Indonesia telah mengalami lima kali perubahan sistem pemerintahan8. Bahkan saat ini telah n , h n n nampakpenyimpangan- penyimpang dari bentuk presidensial yan dianut oleh In gan ng ndonesia, sepert kekuatan Legiislatif yang terlallu dominan dan sistem ti multipartai ( (terlalu banyak partai) yang mem p mpersulit konsolidasi. Di awal kemmerdekaan, siste pemerintahan Indonesia ada presidensia Namun mengalami perubahan menjadi parlementer em alah al. setelah Kon nferensi Meja Bundar yang mengharuskan In B ndonesia menja negara Fede adi eral. Bentuk pa arlementer ini te ernyata membuat p pemerintahanmenjadi tidak stab dengan pergantian perdana menteri yang t bil terlalu sering. H Hingga akhirnya dekrit a presiden di tahun 1959, Soekarno merubah sistem peme S erintahan menja sistem demokrasi terpimpin dengan meng adi n gangkat dirinya send menjadi pres diri siden seumur hidup. Sistem De emokrasi terpimp tidak bertahan lama, karena di tahun 1965 terjadi pim a peristiwa G 30 S PKI yang mengguncangk kondisi perp kan politikan nasiona Dari situ lahir lah rezim yang baru, orde baru yang al. u, dipimpin ole Soeharto. Di masa orde baru, Indonesia kembali menganut sistem preside eh t ensial, yaitu neg dan pemerintahan gara dikepalai ole presiden. Faktanya sistem presidensial di or baru merupa eh rde akan sistem yang paling stabil s selama ini, walau upun di masa itu terrjadi pembatasan kebebasan be n erdemokrasi di Inndonesia. Lantas apakah negeri ini harus diperin dengan ker dan s ntah ras dibartasi kebebasannya unt mencapai sta tuk abilitas? Stabilit tas pemerintah han menjadi sangat penting bagi pembang g gunan sebuah n negara. Kondis politik dan pem si merintahan yang stabil g merupa akan awal dar pembanguna dan ri an Penyaatuan Kesejahteraan Nasioonal Indu ustrialisasi Nasional Kelimpahan kesejahteraan bersam W. W. R ma. Rostow, dalam Stages of Economic Growth; A Non Communist Manifesto menunjukkan lima o, n garis tahap yang terdiri dari lima tah hap: 1) Masyarakat Tradisional, 2) Prakondisi unt Tinggal Landas, 3). Tingga Landas, 4) Be t tuk al ergerak menuju Kematangan, dan 5) u Konsumsi MMassal Tinggi. Ta satu dekade kemudian dia m api menambahkan ta ahap terakhir: 6) Pencarian Kuallitas. Begitupula A.F.K. Organski, dalam Stages of Political Develo opment, menyeb butkan empat tah 1) Penyatu Nasional Primitif, 2) Industrialisasi, hap: uan 3) Kesejahte eraan Nasional, 4) Kelimpahan. Jika dilihat dari tinjauan sejarah bangsa-bangs yang ada di d h sa dunia pun dapat terlihat bahwa stabilitas politik mendorong pertumb buhan ke arah ke esejahteraan. Sistem Presidensial multipartai dan Keku uasaan Legisla yang terlalu besar atif Sistem pres sidensial multi partai yang dianu oleh Indonesia dewasa ini dis ut enjadi batu hambatan untuk me sinyalir telah me encapai stabilitas po olitik. Belajar da sejarah Rep ari publik Indonesia Serikat denga sistem banya partai di tah 1950-1959, terjadi a an ak hun kegoncanga dalam pemerintahan dan ke an etidakefektifan f fungsi parlemen. Begitu pula dengan sistem p presidensial mulltipartai yang kita an saat ini. nut 8 Kansil, C.S. dan Christine S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Re .T, S m epublik Indonesia 1. 2000. Jakarta: P Rineka Cipta PT.
- 24. Sistem mulltipartai yangdianut membuat kesulitan dalam berkonsolidasi karena koalisi bersifat cair dan tidak perm m manen. Sehingga ddapat terjadi per rubahan peta p politik sewaktu-w waktu. Kondisi p peta politik yang berubah-ubah akan mempen g h ngaruhi dukungan leegislatif terhada pemerintahan menjadi tidak stabil. Fenomen tersebut sang kental pada satu dekade te ap n na gat a erakhir. Pada kasus lengsernya Pre s esiden Abdurrah hman Wahid, pe engaruh perubahan koalisi yang bersifat cair in terlihat jelas. Koalisi g ni yang dikena dengan nama koalisi “poros tengah” menga al a alami perpecaha yang berujun pada impeachment atas kes an ng salahan Presiden. P Perubahan koaliisi yang mengg guncang pemen nrintahan kemba terulang di m ali masa pemerinta ahan Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengha adapi kasus Cenntury. Kekuatan politik yang be erubah menggiring pada hak a angket untuk me enelisik kasus tersebut. Sistem pres sidensial multipa artai yang dianu oleh negara ini yang menim ut mbulkan koalisi c dalam parle cair emen jelas mer rugikan stabilitas pe emerintahan. Te erlebih lagi saa ini terdapat b at banyak partai y yang mengikuti pemilu dan me emenangkan suuara di parlemen. S Seperti yang terrlihat pada tabel di atas, terdap perbandinga suara yang tidak proporsional dengan posis kursi pat an si sangat terse di partai-pa kecil. Hal tersebut mengakib ebar artai batkan koalisi ya terlalu cair. ang pemerintahan, merupakan fakt penting dala menuju kesejahteraan. Namun, melihat sistem pemerintahan Stabilitas p m tor am Presidensia multipartai yan kita anut, sta al ng ujudkan. Terlebih lagi kondisi koalisi yang terla cair abilitas pemerintahan sulit diwu alu akibat perseebaran kursi ya terkonsentra pada banyak partai. Mengh ang asi hadapi hal terse ebut ada bebera solusi yang dapat apa g diterapkann untuk mencap stabilitas, ya pai aitu: (1) mengan sistem parle nut ementer, sehing pemerintah yang dijalanka oleh gga an perdana me enteri yang dipilih parlemen men h ndapat dukungan dari perlemen secara proporsiional (2) mengan sistem presid n nut densial dengan jumlai partai yang le sedikit sehingga kursi parle ebih emen lebih terkonsentrasi dan ko oalisi lebih masif f. uhnya orde baru, opini tentang k Pasca runtu kebebasan publik dalam menyua k arakan pendapat semakin menguat. Amandeme UUD t en 1945 meng garah pada peng guatan peran leg gislatif. DPR mem peran yang kuat dan dominan dalam hal-h dukungan program, miliki g hal anggaran, llegislasi, serta penetapan pers sonil. Kondisi teersebut tentu ssaja bertentanga dengan sist an tem presidensia yang al mensyaratk dominasi kek kan kuatan eksekutif untuk stabilitas pemerintahan. f Maraknya K Korupsi Ketika masy yarakat akhir-ak ini disuguhi tontonan meng khir genai kriminalisa Pejabat Kom Pemberanta asi misi asan Korupsi ( KPK ), layakkah kit mencoba melihat permasalah dari perpek yang lebih jauh? Ini untuk m ta han ktif mencoba memah hami makin mar dan rak masifnya koorupsi di Indone akhir-akhir ini. Memang ko esia orupsi telah meewabah parah di masa Orde Baru, tetapi indik kasinya korupsi men njadi masif dan merata secara h m horisontal di sem daerah dan t mua tingkatan wilaya Indonesia di e reformasi 10 tahun. ah era Era reforma telah diklaim oleh banyak pihak sebagai era yang paling demokratis se asi m g epanjang sejara Indonesia merdeka ah dengan sist multi-partai. UUD 45 hasil a tem amandemen pad masa reform telah mencip da masi ptakan konstelasi dan kebiasaa baru an
- 25. es-proses penga dalam prose ambilan keputus politik ( Politics decision proc san cesses ) di nega ini. Keputusa politik itu anta lain ara an ara adalah pem milihan kepala da aerah bupati, waalikota, guberrnu penentuan a ur, anggota legislatif pembuatan da penetapan undang- f, an undang. Padahal penetuan keputusan terse justr u menumbug suburkan korupsi karena belum adanya budaya anti kor ebut a rupsi di masyarakatt. Kebobroka Birokrasi an Buruknya b birokrasi tetap menjadi salah sa problem terb m atu besar yang diha adapi Asia. Polit tical and Econoomic Risk Consuultancy (PERC) yan berbasis di Hongkong mene pendapat para eksekutif bisnis asing (exp ng H eliti patriats), hasilny birokrasi Ind ya donesia dinilai termaasuk terburuk dan belum meng galami perbaikan berarti dibandingkan keadaa di tahun 1999 meskipun leb baik n an 9, bih dibanding ke eadaan Cina, Viietnam dan India a. Di tahun 200 Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, ya nol 00, m r r akni untuk terbaiik dan 10 untuk terburuk. Skor 8 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh b 8,0 a berdasarkan pen ngalaman dan pe ersepsi expatriats yang menjadi ressponden bahwa antara lain men nurut mereka ma banyak peja tinggi peme asih abat erintah Indonesia yang memanfaatk posisi mereka untukmempe kan erkaya diri sendiri dan orang ter rdekat. Para eks sekutif bisnis yan disurvei PER juga ng RC berpendapa sebagian bes negara di k at, sar kawasan Asia masih perlu men nekan hambatan birokrasi (red tape barriers). M n Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutam dengan tekan terhadap bir ma nan rokrasi untuk me elakukan reforma asi. Reformasi m menurut temuan PERC terjadi d beberapa negara Asia sepertii Thailand dan K n di Peringkat Thailand dan Korea Selatan. P Korea Selat tahun 2000 membaik, mesk tan kipun di bawah r rata-rata, yakni m masinng-masing 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu yan 8,14 g ng dan 8,7. Tah lalu (1999), hasil penelitian PERC menemp hun patkan Indonesia sebagai negar dengan tingka korupsi terting dan ra at ggi sarat kroniis dengan sko 9,91 untuk ko sme or orupsi dan 9,09 untuk kroniisme dengan skala penilaian yang s e sama antara no yang ol terbaik hing sepuluh yan terburuk. gga ng CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN Adapun cap paian yang dihar rapkan dari gera akan pada isu ko orupsi, tata kelola, dan lainnya a adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal ini akan lanngsung kita tunt dan arahkan kepada SBY s tut n sebagai orang y yang paling berrtanggungjawab dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Diitambah lagi, S n n SBY adalah sala satu orang yang paling se ah ering mengumba janji ar politiknya un berada di barisan paling de ntuk b epan dalam mem mberantas korup Oleh karena itu, langkah kon yang ingin d psi. nkrit dicapai adalah adan gentleman agreement denga SBY terkait u nya a an upaya pemberan ntasan korupsi di Indonesia.
- 26. ESKALASI ISU L E LAINNYA Mei Juni Juli Agustus September Okto ober November Desember Januari Februari Maret Eskalasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SBY Korupsi dan Tata Kelola Penegakan Hukum dan HAM 2 Tahun SBY-BD / 7 Tahun SBY Keterangan: K • Isu korupsi dan tata kelola pem merintahan akan mula diangkat oleh Sosp pada pertengahan September hingga pertengahan Novem ai pol mber. Karena di sana banyak sekali a momentum besar yang bisa dija m adikan ajang pengangkatan isu, dimulai d 2 Tahun SBY-Boe dari ediono dan 7 Tahun SBY, Sumpah Pemu dan juga hari Pa uda, ahlawan. • Sementara, bulan Juni akan kit gunakan juga untuk mengangkat isu P ta Penegakan Hukum d HAM, dikarenak banyaknya kasus penegakan hukum yang tertunda dan kan s hingga sekaarang. • Pada punca aknya kita akan mengambil momentum O Oktober untuk isu ini. • Pekan keem Agustus dan pe mpat ekan pertama Septem 2011 adalah libur Idul Fitri. mber • Pekan kedu dan ketiga Maret 2012 akan diisi den ua ngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK M MAHASISWA 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama sa tahun ke belak atu kang dan merencan nakan format gerak kan politik satu tah hun ke depan bers sama dengan mah hasiswa BEM Selur ruh Indonesia.
- 27. DISKURS SUS SEPUTA AR GERAKAN N POLITIK M MAHASISWA A PERTUM MBUHAN KE LAS MENEN NGAH DAN PENTINGN YA KESADA ARAN BERPO OLITIK MAHASI SWA Bangsa kita adalah bangs yang senan bermain-main dengan istilah, bertahun-tah kita akrab bukan dengan istilah a sa ng n hun menengah-a ataupun me atas enengah-bawah tanpa tahu sebe enarnya apa bat tasan bawah, menengah, dan atas. Kelas atas menurut laporan Credit Suisse 2010 adalah pe n emilik kekayaan yang diinvestas sikan sedikitnya US$ 72 ribu (R 650 a Rp juta). Jumla total orang-o ah orang dengan ku ualifikasi seperti ini berkisar 44 juta warga d 40 dewasa dunia (± ±10%) dan 4,2 juta di antaranya bberasal dari Indonesia. Sedangkan Kelas Menenga menurut studi Bank Dunia dan Credit Suisse, kalangan ini ter ah n rbagi empat kela as: 1. Pendapatan US$ 2 – 4 atau Rp1 – 1,5juta per bulan (38,5 persen) ). 2. Kelas pendapatan US – 6 atau Rp – 2,6juta p S$4 p1,5 perkapita per bu (11,7 perse ulan en). 3. Kelas berpendapatan US$6 – 10 ata Rp2,6 – 5,2juta per bulan (5 persen). n au 5 4. Golong menengah berpendapatan US$10 – 20 a Rp5,2 – 6ju per bulan (1 persen). gan n atau uta 1,3 Pertumbuha ekonomi yan meningkat menyebabkan kelas menengah I an ng Indonesia tumbu pesat selama tujuh tahun te uh a erakhir. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 200 jumlah kelas menengah hanya 37,7 perse populasi, nam pada 2010 kelas 03 s en mun 0 menengah IIndonesia menca 134 juta jiw atau 56,5 pers populasi. apai wa sen Sebagian besar kelas menengah adalah p profesional di se ektor jasa dan in ndustri. Kebanya akan mereka tid ingin masuk dalam dak kepemilikan lahan, serta en n ntrepreneur di luar pertanian. D sisi demografi, kalangan m Dari menengah cenderung memiliki ukuran keluarga rellatif kecil. Merek umumnya jug memiliki mobilitas tinggi dalam pekerjaan dan tempat tinggal. Kalangan men ka ga m n nengah juga lebih ce enderung mengh habiskan dana u untuk pendidikan dan layanan ke n esehatan yang bberkualitas. Dampak pe ertumbuhan kela menengah te as erhadap pereko onomian adalah adanya lonjaka permintaan barang elektron dan an nik kendaraan – –seperti motor– yang meningka tajam. Pada s bersamaan meluasnya ka – at saat n, alangan meneng juga menim gah mbulkan hal-hal negatif. Krisis maka anan akan mun sebagaimana yang terjadi di berbagai ne ncul egara dengan ppertumbuhan ka alangan menengahn besar. Perm nya mintaan pangan dan energi aka meningkat. H ini juga terja di Indonesia. Kalangan men an Hal adi nengah Indonesia m masih sangat bergantung pada s subsidi dan juga baru sebagian kecil yang mem a mbayar pajak sehingga kebijakan yang berkaitan de engan mereka seperti subsidi BB dan penyala BM ahgunaan pajak a akan sangat pen nting. Menurut pu ublikasi BPS pada bulan Agust 2010, jumla penduduk Ind tus ah donesia berdas sarkan hasil sen nsus adalah seb banyak 237.556.36 orang, yang terdiri dari 119.5 63 507.580 laki-lakii dan 118.048.78 perempuan. 83 Sehingga jik kita menghitu selisih antar jumlah penduduk Indonesia d ka ung ra dengan jumlah kkelas atas dan ke menengah, masih elas , ada ± 97 juta orang Indone yang hidup di bawah garis k esia kemiskinan. Sek lagi pembod kali dohan berkelakar dengan mudah hnya di negeri ini. P Pertama melalui rekayasa statis sedemikian rupa oleh peme stik erintah sehingga angka kemisk a kinan ditekan di bawah angka 10%. Kedua, melalui habit yang dicip . ptakan sendiri oleh kalangan me enengah. Habit adalah pembiasaan sikap yang dilaku s ukan berulang-u ulang atau membuat tindakan so osial menjadi biasa (natural) se ehingga muncul keb biasaan yang ter rlembagakan ole anggota mas eh syarakat dan akkhirnya memben sebuah iden ntuk ntitas dan kelas sosial s baru. Pemb biasaan berulang g-ulang ini dilakukan secara sadar atau tidak s sadar. Sesuai pe erjalanan waktu, pembiasaan in atau ni, naturalisasi tindakan ini, ak khirnya memben sebuah kultur baru –dalam hal ini kultur k ntuk m kelas menengah dalam waktu yang h— panjang karrena individu ata aktor yang me au elakukan pembia asaan itu (Bourd dieu, 1977).
- 28. Kalangan m menengahadalah kelompok masyarakat yang ingin selalu menncari kenyamana tak banyak dari kalangan in yang an, ni berani meng gambil resiko cu ukup besar (contohnya Gayus y yang mampu ber rgerilya sehingga mampu meng gumpulkan aset 108 M, perlu diapre esiasi untuk kebe eranian ini). Zona nyama ini dibuat melalui habit rekay an yasa semu dalam bidang politik. Keengganan te m erhadap gerakan politik dikompro n omikan dalam bent kegiatan-ke tuk egiatan melalui media online ataupun denga menciptakan trend baru, s an seperti isu com mmunity developmen entrepreneur green commu nt, r, unity, dll. Hal ya perlu ditekankan adalah bu ang ukan pada trend tersebut yang salah. d Justru trend baru seperti it harus didukun selama mem d tu ng, mbawa dampak yang baik bagii kesejahteraan bangsa. Namun yang perlu disoro adalah geraka sosial politik diabaikan teruta di kalangan mahasiswa, ya merupakan s oti an ama ang sebagian dari ke eluarga kelas menengah dan berpe endidikan di mas syarakat. Hal ini jika dibiarkan, a akan berakibat f fatal. Ingat, dalam politik, jika kit tidak m ta cerdas politik, bisa jadi kita sedang dalam rekayasa politik dan dipolitisasi oleh beberapa pihak yang pand melakukan s dai sebuah rekayasa soosial, demi tercapainya kepentingan-kepentingan mereka. n Bangsa yan besar adala bangsa yang mengingat para pahlawanny dan bangsa yang tidak m ng ah g ya a melupakan sejarrahnya. Soekarno, H Hatta, Syahrir, Amir Syarifuddin Moh.Yamin, Ki Hajar Dewan A n, ntara, dan sebagian pejuang la sebenarnya adalah ain kelas meneengah yang me emperoleh penddidikan karena politik etis Bela anda. Soekarno keturunan bangsawan Bali llulusan o Technische Hoge School (ITB sekarang) yang didirikan d ( dengan meniru Universitas Delft. Hatta lulusan Universitas Er n rasmus Belanda dan 11 Tahun di Belanda. Tanpa kemauan untu berjuang –sebagai contaoh, sampai dibuang ke tempat terp a uk g pencil– belum tentu Indonesia bisa merdeka. Say u a yang pendulum terlalu lembam untuk berputa sekarang. Ad m ar dakah perubaha atau an cukupkah m menjadi objek penjajahan baru seebagai budak glo obalisasi dengan berpuas diri de n enngan kehidupan nyaman? “Gerakan mahasiswa ad n dalah gerakan duunia, dan sejarah dunia membuk ktikan bahwa geerakan mahasisw di belahan du wa unia manapun terbukti tela menjadi kelom ah mpok penekan k kebijakan yang e efektif bagi peme erintah. Selama g gerakan tersebu ut berland daskan intelektua alitas dan moraliitas, gerakan maahasiswa tidak a akan pernah suru rut” (Rid dwansyah Yusuf Presiden KM IT 2009/2010) f, TB ANTARA A ISU NASIO ONAL DAN I SU DAERAH H Sebagian d kita mungkin bertanya tenta mengapa K ITB memilih bermain di dalam tataran isu nasional. Pada dari n ang KM h ahal, di dalam skala regional sendir a ripun masih ban nyak permasalah politik yang harus diselesaik Contoh, me han kan. engenai isu lingk kungan di Kota Ban ndung, dan lainn Untuk menjjawab diskursus ini, kita harus kembali melihat kepada politica will dari kita, p nya. s t al potensi kita, dan jug aturan nasion mengenai pembagian kekuas ga nal saan dan wewen nang daerah. AKSI, DE EMONSTRAS SI, DAN KES SALAHAN P PARADIGMA A KITA