Presentasi ini disampaikan dalam Global Conference on Beneficial Ownership Transparency, 23-24 October 2017

1. Disampaikan Oleh:
FREDY HARRIS, SH, LLM, ACCS
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum
PROSEDUR PENERBITAN LEGALITAS
BADAN HUKUM DALAM KAITANNYA
DENGAN PEMENUHAN KEMUDAHAN
BERUSAHA DI INDONESIA

2. LAYANAN DITJEN AHU DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA
DIINDONESIA
Penyempurnaan
Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH)
secara online
memberikan legalitas
badan hukum
perseroan terbatas di
indonesia
Implementasi
Fidusia Online mulai
dari Pendaftaran,
Penerbitan SK,
Pencarian Data
Jaminan Fidusia, dan
Perbaikan Sertifikat
Fidusia
Pengaturan
terhadap
pendaftaran Kurator
dan menurunkan
Tarif Jasa Kurator
dan Pengurus
STARTING
BUSINESS
GETTING
CREDIT
RESOLVING
INSOLVENCY

3. Pentingnya Peningkatan Kemudahan Memulai Usaha di Indonesia
Sumber: Data UMKMB, Kementerian Koperasi dan UKM, yang dimutakhirkan pada tahun 2012
Skala
Usaha
Jumlah
Usaha
%
Jumlah
UMKM
Serapan
Tenaga
Kerja
% Serapan Tenaga
Kerja UMKM
Mikro 55,856,17
6
98.8 99,859,51
7
92.8
Kecil 629,418 1.1 4,535,970 4.2
Menenga
h
48,997 0.1 3,262,023 3.0
TOTAL 56,534,59
1
100.0 10,657,51
0
100.0
Sumber: Survei Ekonomi 2006, BPS

4. Sejauh mana iklim kebijakan di Indonesia mendukung kemudahan
berusaha bagi usaha domestik
Kedudukan negara-negara di Asia Timur dan
Pasifik dalam hal kemudahan berusaha
Sumber: Laporan Doing Business 2017

5. ALUR PROSES PESAN NAMA DAN PENDIRIAN PT

6. LANJUTAN

7. Contoh Produk Surat Keputusan PERSEROAN TERBATAS
Barcode dapat di scan
dengan ponsel
Android/IOS
untuk otentikasi
Surat Pengesahan dicetak
sendiri oleh Notaris
Seluruh Proses yang diperlukan
dalam Pengesahan adalah
7 MENIT

8. UPAYA DITJEN AHU
DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN
BERUSAHA DI INDONESIA
(Ease of Doing Business)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
DENGAN MENGUBAH REGULASI

9. PERUBAHAN REGULASI DALAM STARTING OF BUSINESS
Modal Dasar
diserahkan kepada
para Pendiri
Dasar Hukum:
PP Nomor 29 Tahun 2016
tentang Perubahan
Modal Perseroan
Penyederhaan
Prosedur Pemesanan
Nama Pendirian
Perseroan Terbatas
Penurunan Tarif dan
Biaya PNBP
Pengesahan Perseroan
Terbatas
Dasar Hukum:
PP Nomor 45 tahun
2015
Penetapan Biasa Jasa
Notaris dalam
pendirian PT
Dasar Hukum:
Permenkumham No. 3
Tahun 2016 tentang
Biaya dan Jasa Notaris
dalam Pengesahan
Pendirian PT. UMKM

10. PERBANDINGAN MODAL DALAM UU NOMOR 40 TAHUN 2007
DENGAN PP NOMOR 29 TAHUN 2016
PP NO 29 TAHUN 2016
Pasal 1
(1) Perseroan Terbatas wajib
memiliki modal dasar
perseroan.
(2) Modal dasar Perseroan
Terbatas harus dituangkan
dalam anggaran dasar yang
dimuat dalam akta pendirian
Perseroan Terbatas.
(3) Besaran modal dasar
Perseroan Terbatas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan
berdasarkan kesepakatan
para pendiri Perseroan
Terbatas.
UNDANG UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 tentang PT
Pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
(2) Undang-Undang yang mengatur
kegiatan usaha tertentu dapat
menentukan jumlah minimum
modal Perseroan yang lebih besar
daripada ketentuan modal dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Perubahan besarnya modal dasar
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

11. PERBANDINGAN MODAL DALAM UU NOMOR 40 TAHUN 2007
DENGAN PP NOMOR 29 TAHUN 2016
PP NO 29 TAHUN 2016
Pasal 2
(1) Modal dasar Perseroan Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus
ditempatkan dan disetor penuh paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang
sah
(2) Bukti Penyetoran yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (10 wajib disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang hukum dan
hak asasi manusia dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal akta perseroan terbatas di
tandatangani
UNDANG UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PT
Pasal 33
(1) Paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 harus ditempatkan dan
disetor penuh
(2) Modal ditempatkan dan disetor
penuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran saham lebih lanjut
yang dilakukan setiap kali untuk
menambah modal yang
ditempatkan harus disetor penuh

12. Biaya PNBP Pengesahan Perseroan Terbatas
Biaya PNBP sebelumnya
 Pesan Nama
Rp 200.000,-
 Biaya Pengesahan
Rp 1.000.000,-
 Berita Negara
Rp 30.000,-
 Tambah Berita Negara
Rp 550.000,-
 Biaya Notaris dan Akta
Rp Kesepakatan Para Pendiri
dengan Notaris (Nego)
Biaya PNBP Sesuai PP No 45Tahun 2015
Dengan Modal Dasar Max Rp 25jt
 Pesan Nama
Rp 100.000,-
 Biaya Pengesahan
Rp 200.000,-
 Berita Negara, Tambah
Berita Negara
Rp 200.000,-
 Biaya Notaris dan Akta
Rp 500.000,-
TOTAL: Rp. 1.000.000,-

13. Biaya PNBP Pengesahan Perseroan Terbatas
Biaya PNBP sebelumnya
 Pesan Nama
Rp 200.000,-
 Biaya Pengesahan
Rp 1.000.000,-
 Berita Negara
Rp 30.000,-
 Tambah Berita Negara
Rp 550.000,-
 Biaya Notaris dan Akta
Rp Kesepakatan Para Pendiri
dengan Notaris
Biaya PNBP Sesuai PP No 45Tahun 2015
Dengan Modal Dasar sampai 1 M
 Pesan Nama
Rp 100.000,-
 Biaya Pengesahan
Rp 500.000,-
 Berita Negara, Tambah
Berita Negara
Rp 400.000,-
 Biaya Notaris dan Akta
Rp 4.000.000,-
TOTAL: Rp. 5.000.000,-

14. Rencana Kedepan
Menyiapkan Peraturan
pemerintah/ Peraturan
Presiden yang mengatur
tentang badan usaha di
indonesia
Menyusun RUU tentang
Badan Usaha dan Badan
Hukum dalam satu Kodifikasi

15. Contact Center